Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Putaran Balik di Bawah Flyover Slipi Ditutup Rabu Malam untuk Urai Kemacetan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Putaran Balik di Bawah Flyover Slipi Ditutup Rabu Malam untuk Urai Kemacetan Megapolitan 24 September 2025

    Putaran Balik di Bawah Flyover Slipi Ditutup Rabu Malam untuk Urai Kemacetan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu (24/9/2025) malam guna mengurai kemacetan yang terjadi di jalur utama.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, petugas lalu lintas menutup putaran balik di bawah
    flyover
    Slipi dengan motor dinas untuk menghalangi akses kendaraan roda empat yang hendak berputar balik.
    “Iya, mobil dialihkan putar baliknya di Tomang,” kata Richo, salah satu petugas Satlantas Polda Metro Jaya kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Penutupan putaran balik Slipi menuju Semanggi cukup efektif mengurangi kepadatan lalu lintas dari arah Gedung DPR RI ke arah Grogol.
    “Soalnya kan ini salah satu macetnya juga karena kepadatan di U-turn, akhirnya manjang sampai ke Jalan Gatot Subroto,” ucap Richo.
    Meski demikian, arus lalu lintas masih tersendat akibat padatnya kendaraan yang ingin berbelok ke kanan menuju Jalan K.S. Tubun dari persimpangan Slipi Petamburan.
    Sementara itu, kendaraan roda dua tetap bisa berputar balik dengan menyelip di antara motor polisi yang diparkir untuk menutup akses.
    Sejumlah pengemudi ojek
    online
    pun terlihat berhenti di sekitar area putaran balik menunggu penumpang dari bus Transjakarta.
    Meski rekayasa lalu lintas dianggap membantu sebagian pengendara, tidak sedikit yang mengeluhkan pengalihan tersebut.
    Wandi (46), sopir truk yang terjebak macet sejak dari Lebak Bulus, mengaku harus menempuh jarak lebih jauh karena putaran balik Slipi ditutup.
    “Ini kan tinggal muter balik doang. Tapi kalau katanya disuruh ke Tomang, nanti dari Tomang balik ke sini nya macet lagi, bisa dua jam lagi malahan,” kata Wandi kepada
    Kompas.com.
    Ia pun menyiapkan diri menghadapi macet hingga larut malam.
    “Kalau begini mah bisa-bisa sampai tengah malam saya di jalan cuma kena macet doang,” ucapnya sambil menunggu lampu merah.
    Kemacetan ini tidak lepas dari penutupan sementara sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Jakarta.
    Melalui akun X resmi @
    TMCPoldaMetro
    , Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa penutupan gerbang tol Slipi 2, Pejompongan, Semanggi 1, Kuningan 1, serta Slipi arah Tomang oleh Jasa Marga menjadi pemicu utama kepadatan.

    Imbas penutupan gerbang tol mengakibatkan kepadatan arus lalu lintas yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu dimohon kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan tetap berhati-hati
    ,” tulis TMC Polda Metro.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semanggi-Slipi macet parah, penumpang Tj turun di tengah jalan

    Semanggi-Slipi macet parah, penumpang Tj turun di tengah jalan

    Jakarta (ANTARA) – Penumpang bus Transjakarta dari arah Semanggi menuju Slipi di Jakarta Barat terpaksa turun di tengah jalan imbas kemacetan parah di jalur tersebut pada Rabu malam.

    Pantauan di lokasi pada pukul 19.30 WIB, para penumpang turun dari bus Transjakarta dan berjalan menyusuri Jalan Gatot Subroto, tepatnya di dekat Halte Slipi Petamburan.

    “Tadi kata penumpang yang jalan, dia sudah dari jam 15.00 WIB dalam bus Tj. Kayaknya memang sudah macet dari Semanggi, terus turun di sini dekat Halte Slipi Petamburan,” kata seorang pengguna jalan bernama Mita.

    Mita mengatakan, kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang hendak putar balik di perempatan Palmerah terpaksa diarahkan oleh petugas ke Jalan KS Tubun atau putar balik di Tomang.

    “Ada keributan di putar balik Palmerah ke arah Semanggi. Makanya mobil-mobil pada ketahan,” kata Mita.

    Adapun kendaraan roda empat yang mengambil lajur paling kanan dari depan Gedung DPR RI ke arah Slipi, hanya dapat menempuh jarak sekitar 800 meter sejak 17.50 WIB.

    Kendaraan roda empat yang mengambil lajur sisi kanan lebih tersendat dibandingkan lajur kiri yang akan berbelok ke arah Stasiun Palmerah maupun simpang setelahnya ke arah Jalan Palmerah Utara.

    Sedangkan untuk lajur yang akan melintasi simpang Slipi Petamburan ke arah Grogol atau masuk ke Gerbang Tol Slipi 1 maupun berputar arah, tampak tersendat dan sulit bergerak.

    Sementara itu, di arah berlawanan, yakni arah Cawang, kemacetan juga terjadi hingga sekitar Hotel Kartika Chandra.

    Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin menyebutkan bahwa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi dan arah sebaliknya macet parah lantaran Gerbang Tol Semanggi 1 ditutup.

    “Gerbang Tol Semanggi 1 lagi tahap perbaikan karena dampak dari yang dibakar kemarin (aksi unjuk rasa Agustus 2025),” kata Komarudin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Arus kendaraan pun dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2, kendati hanya satu gerbang yang dapat digunakan.

    “Sehingga masyarakat yang akan masuk Gerbang Tol Semanggi 1, dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2. Gerbang Tol Semanggi 2 juga yang bisa digunakan hanya satu gardu, satu gardunya juga perbaikan,” tutur Komarudin.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga berupaya mengatur kendaraan-kendaraan yang hendak memotong ke arah lajur kanan Jalan Gatot Subroto menuju ke Gerbang Tol Semanggi 2.

    “Masyarakat yang memaksakan diri masuk ngantre di situ, dari lajur satu langsung memotong ke kanan, itu kita luruskan. Jadi masyarakat kami minta untuk menggunakan Gerbang Tol Kuningan supaya tidak memperparah kemacetan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lalu lintas Semanggi-Slipi macet parah, ini penjelasan Polda Metro

    Lalu lintas Semanggi-Slipi macet parah, ini penjelasan Polda Metro

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi (Jakarta Barat) dan arah sebaliknya macet parah karena Gerbang Tol Semanggi 1 ditutup untuk perbaikan.

    “Gerbang Tol Semanggi 1 lagi tahap perbaikan karena dampak dari yang dibakar kemarin (aksi unjuk rasa Agustus 2025),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Arus kendaraan pun dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2, kendati hanya satu gerbang yang dapat digunakan.

    “Sehingga masyarakat yang akan masuk Gerbang Tol Semanggi 1, dialihkan ke Gerbang Tol Semanggi 2,” katanya.

    Gerbang Tol Semanggi 2 juga hanya satu gerbang yang bisa digunakan. “Satu gardunya juga perbaikan,” katanya.

    Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya berupaya mengatur kendaraan-kendaraan yang hendak memotong ke arah lajur kanan Jalan Gatot Subroto menuju ke Gerbang Tol Semanggi 2.

    “Masyarakat yang memaksakan diri masuk mengantri di situ, dari lajur satu langsung memotong ke kanan, itu kita luruskan. Jadi masyarakat kami minta untuk menggunakan Gerbang Tol Kuningan supaya tidak memperparah kemacetan,” tutur Komarudin.

    Selain itu, kata Komarudin, kemacetan juga diperparah dengan kendaraan-kendaraan yang keluar di Tol Semanggi dari arah bandara.

    “Kemudian yang dari tol, dari arah bandara itu tersumbatnya di ‘off ramp’, di keluaran Tol Semanggi. Itu karena arterinya enggak bergerak,” katanya.

    Arterinya saat ini sedang padat betul sehingga jalan tol tersumbat. “Untuk tol dari Semanggi ke Cawang (lalu lintas) lancar jaya,” ujar Komarudin.

    Seorang pengendara mobil bernama Mita mengaku sudah tertahan selama hampir dua jam di depan gedung DPR/MPR RI.

    “Udah berhenti total. Tadi udah depan DPR jam 17.50 WIB. Padahal udah dari tadi juga dibuka (Jalan Gatot Subroto depan DPR) karena demo tani udah selesai,” kata Mita pada Rabu malam.

    Adanya kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran di lajur yang dilaluinya juga menambah perlambatan lalu lintas.

    “Tadi ramai pas sirene ambulans sama Damkar. Kalau yang jalur kiri lumayan lancar sekarang,” tutur Mita.

    Hingga pukul 19.30 WIB, Mita masih berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di samping skatepark Palmerah.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker Nasional 24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada setiap 24 September.
    Enam tuntutan petani tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan perwakilan kementerian terkait di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Usai audiensi, Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan tuntutan petani yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Berikut enam tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional:
    “Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden,” ujar Henry.
    KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.
    Dalam forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin memperjuangkan agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk infrastruktur di sektor pertanian.
    Ia menyebut usulan itu sebagai permohonan maaf PKB yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan petani selama 27 tahun kiprah partainya di negeri ini.
    “Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian,” kata Cak Imin dalam agenda Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
    Ia menyadari kesadaran untuk memperjuangkan petani seringkali terlupakan oleh para kader PKB. Padahal, mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani.
    Dalam acara tersebut, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Prabowo merupakan Presiden yang berpihak kepada petani.
    Menurutnya, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan petani, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan.
    Ia juga menyoroti keterbatasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang dinilai masih memberatkan, terutama karena bunga pinjaman yang tinggi.
    “Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat,” ujar Cak Imin.
    “Karena itu, saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Polisi dan Petani Potong Tumpeng Peringati Hari Tani di DPR

    Jakarta

    Polda Metro Jaya memberikan nasi tumpeng kepada perwakilan massa aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPR/MPR RI sore ini. Perwakilan massa diberikan nasi tumpeng usai menemui pimpinan DPR.

    Pantauan detikcom, pemberian tumpeng dilakukan di halaman gedung, Rabu (24/9/2025). Usai diberi tumpeng, sejumlah perwakilan massa aksi kemudian menyantapnya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary mengatakan tumpeng itu adalah pemberian dari Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Tumpeng itu diberikan oleh Wakapolda Metro Brigjen Dekananto Eko Purwono dan Brigjen Ade Ary.

    Pada kesempatan itu, Brigjen Ade Ary juga menyampaikan salam dari Kapolda Metro Jaya kepada massa aksi yang hadir. Masa aksi yang hadir dari berbagai daerah dan sudah hadir sejak pagi.

    “Bapak Kapolda Metro Jaya menghaturkan selamat di Hari Tani yang ke-65. Pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat senantiasa kami laksanakan secara humanis. Itu wanti-wanti Bapak Kapolda Metro Jaya kepada kami,” kata Ade Ary.

    “Semoga ini jadi tauladan bahwa menyampaikan pendapat itu ada aturan, ada komunikasi, menjaga ketertiban umum, menjaga norma sopan santun, etika, kemudian saling berkomunikasi dengan petugas sehingga penyelenggaraan berlangsung dengan lancar,” bebernya.

    Ade Ary juga menyampaikan bahwa aksi hari ini berjalan dengan kondusif. Massa yang hadir sepakat tidak ada yang menyusupi aksi unjuk rasa yang dilakukan.

    (rdh/mea)

  • Buruh Mau Geruduk DPR Lagi 30 September, Desak UMR Naik 10,5%

    Buruh Mau Geruduk DPR Lagi 30 September, Desak UMR Naik 10,5%

    Jakarta

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pekan depan, tepatnya Selasa 30 September 2025.

    “Memang tanggal 22 September ketika aksi buruh KSPSI AGN dan KSPI, Mbak Puan sebagai Ketua DPR sudah menerima tapi belum detail. Nanti kita buka tanggal 30 September, pimpinan DPR bisa menerima kembali, kita akan sampaikan detail,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

    Said mengatakan dalam pertemuan itu nanti akan menyampaikan tiga hal utama. Pertama terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang di dalamnya meliputi penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

    “Satu, prinsip-prinsip Perundang-Undangan. Perundang-Undangan nggak boleh akal-akalan. Perundang-undangan harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Perundang-Undangan prinsipnya harus memberikan perlindungan. Itu adalah prinsip,” tegasnya.

    Kemudian kedua terkait upah layak bagi buruh, yang termasuk di dalamnya terkait kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Serta terakhir terkait reformasi pajak termasuk di dalamnya terkait peningkatan ambang batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) jadi Rp 7,5 juta/bulan, pajak THR dan pajak pesangon.

    “PTKP menjadi dari Rp 4,5 juta per bulan, menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya naik PTKP, ada dana saving. Nah kalau dana saving kita belanja. Kalau kita belanja, purchasing power naik. Buruk purchasing power naik, konsumsi naik, ekonomi growth naik, terbuka lapangan kerja, tidak ada PHK,” jelas Said.

    Selain meminta mediasi dengan DPR, Said mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 30 September nanti. Dalam aksi tersebut para buruh juga akan menyuarakan tiga hal yang sudah ia sampaikan

    “Kemudian nanti tanggal 30 September, kami akan melancarkan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia. Untuk membawa tadi, RUU Ketenagakerjaan harus disahkan, yang kedua hapus outsourcing dan tolak upah murah, yang ketiga reformasi pajak,” tegasnya.

    Tonton juga video “Jangan Lupa Tetap Menabung Walau Gaji UMR” di sini:

    (igo/fdl)

  • Seribuan petani unjuk rasa di kawasan Patung Kuda

    Seribuan petani unjuk rasa di kawasan Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Seribuan petani dari dua aliansi, yakni Perkumpulan Petani UBI Kayu Indonesia (PPUKI) dan Serikat Petani Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Kencana, Jakarta Pusat, Rabu.

    Kedua aliansi tersebut menyuarakan kegundahannya terkait kondisi petani, seperti harga singkong yang murah, ketidakkeberpihakan pemerintah kepada petani dan lain sebagainya. Masing-masing aliansi tampak menyuarakan suaranya, mereka menggunakan dua mobil komando yang saling bersahutan.

    Selain dua aliansi petani saat ini juga datang kembali sejumlah petani lainnya dengan membawa bendera dan juga spanduk.

    Sebanyak 8.340 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa oleh petani dan juga elemen masyarakat lainnya di sejumlah lokasi di Jakarta, pada Rabu.

    “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 8.340 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para petani dan sejumlah aliansi masyarakat di sejumlah titik, seperti di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas, serta kementerian.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Metro ke Polisi Jaga Demo di DPR: Gas Air Mata Hanya Boleh Atas Perintah Saya, Jangan Main Tembak – Page 3

    Kapolda Metro ke Polisi Jaga Demo di DPR: Gas Air Mata Hanya Boleh Atas Perintah Saya, Jangan Main Tembak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 9.498 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal demo memperingati Hari Tani ke-65 di kawasan DPR/MPR Jakarta Pusat pada Rabu (24/9/2025). Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri melarang anggotanya bertindak sendiri tanpa komando. Salah satu larangannya adalah membawa senjata api.

    “Laksanakan pemeriksaan kelengkapan Alut dan Alsus anggota. Ya untuk para padal laksanakan pemeriksaan kepada para pasukannya dilakukan dengan ketat, ya. Divideokan, dokumentasikan oleh provos, terutama para danton, maupun anggota reskrim, tidak ada yang menggunakan senjata api. Saya ulangi, tidak ada yang menggunakan senjata api. Jelas, ya? Jelas,” kata Irjen Asep saat memimpin langsung apel gelar pasukan di Gedung DPR/MPR

    Asep menyampaikan penggunaan gas air mata juga hanya diperbolehkan sesuai SOP dan atas izin langsung Kapolda. Dia menegaskan, semua tindakan di lapangan harus dikomunikasikan melalui rantai komando, mulai dari padal, danton, hingga perwira menengah.

    “Pergerakan Pasukan PHH mau penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah saya, perintah Kapolda. Tidak ada lagi main tembak-tembak sendiri,” ucap dia.

  • Lalin Sekitar DPR Mulai Dialihkan Pagi Ini Jelang Aksi Hari Tani

    Lalin Sekitar DPR Mulai Dialihkan Pagi Ini Jelang Aksi Hari Tani

    Jakarta

    Polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas menjelang aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang rencananya akan digelar di depan gedung DPR/MPR RI. Rekayasa lalu lintas digelar karena aksi unjuk rasa digelar di sejumlah titik.

    “Untuk rekayasa lalin (lalu lintas) memang kita akan laksanakan, informasinya untuk rekayasa lalin masyarakat yang akan melaksanakan aksi demo pada hari ini cukup banyak. Sehingga rekayasa lalin mungkin kita laksanakan di awali dari pagi hari ini,” kata Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, Rabu (24/9/2025).

    Robby menjelaskan skema rekayasa lalu lintas yang nanti akan diterapkan. Rekayasa dilakukan di sekitar wilayah Bendungan Hilir (Benhil), Pejompongan, hingga Senayan.

    “Nanti bagi masyarakat yang ingin mengarah ke Slipi kemungkinan besar sudah kita alihkan ke arah melalui Benhil, jadi lewat Pejompongan. Masyarakat yang ingin ke arah Cengkareng bisa melalui Permata Hijau yaitu dari Gerbang Pemuda nanti ke Patal Senayan terus ambil arah ke Permata Hijau, lanjut nanti sampai ketemunya Jalan Panjang,” ungkapnya.

    Ribuan personel polisi lalu lintas telah disebar ke berbagai lokasi untuk mengamankan jalur. Kendaraan yang mengarah ke DPR mulai dialihkan pagi ini.

    Pengendara Diimbau Hindari DPR

    Sebelumnya, aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional rencananya akan digelar di depan gedung DPR/MPR RI pada siang hari ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat menghindari jalur tersebut.

    “Diimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar hindari seputaran GBK dan jalan Gatot Subroto arteri depan gedung DPR MPR dari arah Semanggi ke Slipi. Dikarenakan ada kegiatan penyampaian pendapat,” cuitnya, Rabu (24/9).

    (rdh/zap)

  • 2
                    
                        Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
                        Nasional

    2 Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri Nasional

    Titik Terang Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ada Mahfud MD hingga Eks Kapolri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang.
    Sosok Mahfud MD hingga eks Kapolri bakal bergabung di komite tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internalnya.
    Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
    “Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
    Menurut Prasetyo, Komite Reformasi Polri kemungkinan akan diumumkan secara resmi setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air.
    Sebab, kepala negara saat ini sedang menghadiri rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
    “Kalau dari Istana tunggu, mungkin sekembalinya Pak Presiden, berkenaan dengan Komite Reformasi Kepolisian akan diumumkan,” kata Prasetyo.
    Prasetyo mengungkapkan, komite tersebut kemungkinan akan beranggotakan sembilan orang.
    Dia tidak merinci siapa saja sosok yang bakal duduk di dalamnya, tetapi tidak menampik akan ada mantan Kapolri.
    “Mungkin kurang lebih sekitar sembilan. Ada lah (eks Kapolri). Beberapa nama lah,” ucap Prasetyo.
    Salah satu nama yang sudah pasti bergabung adalah eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
    Prasetyo menyatakan, pemerintah bersyukur Mahfud bersedia ikut serta dalam komite itu.
    “Alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.
    Meski demikian, dia menegaskan bahwa susunan keanggotaan komite belum ditetapkan secara resmi, termasuk siapa yang akan menjadi ketuanya.
    “Tunggu lah,” ujar dia.
    Mahfud MD sendiri menyampaikan kesediaannya bergabung usai bertemu Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, pada Selasa (16/9/2025).
    “Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri,” kata Mahfud, melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).
    Menurut Mahfud, bergabungnya dia dalam komite merupakan bentuk kontribusi bagi negara.
    Namun, dia belum ingin membicarakan soal posisi dirinya dalam komite.
    “Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh,” ujar dia.
    Mahfud menilai, ada tiga hal utama yang harus diperbaiki dalam kaitan dengan penegakan hukum, yakni aturan, aparat, dan budaya.
    Dia menekankan bahwa persoalan paling krusial terletak pada aspek kultur di tubuh kepolisian itu sendiri.
    “Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang,” kata Mahfud.
    Dia pun menyoroti pandangan negatif masyarakat terhadap polisi, mulai dari praktik pemerasan hingga budaya perbantuan terhadap kepentingan tertentu.
    Menurut Mahfud, absennya meritokrasi menyebabkan orang-orang baik kesulitan mendapatkan posisi, jika tidak dekat dengan pimpinan atau membayar.
    “Kultur buruk dari kepolisian inilah yang harus dibenahi,” ucap Mahfud.
    Diberitakan sebelumnya, Prasetyo menyampaikan bahwa pembentukan Komite Reformasi Polri dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan yang diinginkan Presiden.
    Menurut Prasetyo, reformasi adalah hal yang biasa bagi setiap institusi.
    Kini, anggota Komite Reformasi Kepolisian itu tengah disusun.
    “Keinginan beliau (Presiden Prabowo) adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi,” kata Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025) kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.