Tempat Fasum: Gedung DPR

Tak Ada Rencana Tito Mengembalikan Sistem Pilkada ke DPRD

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah ingin mengembalikan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD. Ia cuma mau kalau sistem pemilihan Pilkada langsung bisa juga dievaluasi.

Tito menilai ada dampak positif dan dampak negatif dari pilkada langsung. Sehingga, usulan yang disampaikan bukan untuk kembali ke sistem lama, tetapi hanya untuk evaluasi.

Menurut mantan Kapolri itu, evaluasi sistem pilkada bukanlah sesuatu yang haram. Terlebih banyak catatan negatif selama 15 tahun penyelenggara pilkada langsung.

“Ini perlu dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan kalau harus dengan kajian akademik, tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja,” tutur Tito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November.

Apalagi, kata Tito, mengembalikan pilkada ke DPRD bukan perkara mudah. Sebab, butuh kajian akademik. Tidak bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pendapat dari masyarakat pun perlu diminta, apakah setuju sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

“Kenapa kajian akademik? Karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, data kuantitatif, data kualitatif data gabungan kualitatif dan kuantitatif,” tuturnya.

Di sisi lain, Tito juga mengingatkan, agar publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui Pilkada langsung, sangat tinggi. Mulai dari APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah (cakada) demi mendapat kendaraan politik dari partai.

“Kalau kepala daerah ini dari empirik saja, untuk keluar jadi calon kepala daerah, mau jadi Bupati kalau enggak punya Rp30 miliar, enggak berani. Nah kemudian Wali Kota lebih tinggi lagi, Gubernur (juga) lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Tito menantang siapa saja yang berani mengatakan, untuk dapat maju sebagai Cakada tidak perlu biaya. Karena, menurut dia, hampir mustahil hal itu terjadi.

“Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya. Pertama untuk kendaraan politik, paling tidak yang legal-legal aja lah. Itu belum lagi untuk kampanye untuk saksi dan segala macam belum lagi teknisnya. Sementara kalau lihat pemasukan dari gaji 5 tahun Rp12 miliar, mana mau dia tekor. Keluarnya Rp30 miliar,” ucapnya.

“Kalau dia mau tekor, saya mau hormat sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi yang apakah ada 1001 mungkin ada, mungkin, mungkin juga enggak, saya mohon juga kalau enggak ada,” lanjutnya.

Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini lah, Tito mengusulkan evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung. Tito mengusulkan, sistem Pilkada secara langsung diterapkan secara asimetris. Artinya, tidak semua daerah bisa menyelengarakan pilkada langsung diukur dari indeks kedewasaan berdemokrasi.

“Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity (IDM) per-daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya,” ucapnya.

Menurut Tito, nanti setelah kajian selesai, di daerah dengan IDM Tinggi, bisa dilakukan Pilkada langsung. Sedangkan, daerah denga IDM rendah, bisa dilakukan mekanisme lain misalnya dipilih DPRD.

“Sekali lagi, saya tidak mengatakan kembali ke DPRD, tapi evaluasi dampak positif dan negatif Pilkada langsung. Dan jawabannya, evaluasi dengan kajian akademik,” ucap Tito.

Sebelumnya, Istana telah menanggapi usulan Tito untuk mengevaluasi Pilkada langsung. Hal ini disampaikan Juru Bicara presiden, Fadjroel Rachman. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan dipilih oleh DPRD.

Hal ini sama dengan suara LSM, Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal.

Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi berpandangan, evaluasi pilkada tetap akan dilakukan namun hanya bersifat pada teknis penyelenggaraan.

10/12/2024 02:30
Kubu RIDO Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta, 20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga di MK

TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024.

Sedangkan 20 pengacara kubu Pramono Anung-Rano Karno siap berlaga di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta.

Namun hasil penetapan rekapitulasi suara itu diwarnai aksi walkout kubu RIDO dari ruang rapat pleno rakapitulasi Pilkada 2024 yang digelar KPU DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Reaksi Gerindra

Menanggapi hasil Pilkada Jakarta 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung -Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024.

Ia mengatakan, KPU DKI Jakarta selaku penyelenggara Pilkada berhak mengumumkan siapa yang menjadi pemenang berdasarkan dari hasil rekapitulasi suara.

“KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan, dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja, kita menghormati dan menyunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil Pilkada di Jakarta,” kata Muzani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya juga menghormati paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Gerindra ingin melakukan gugatan hasil Pilkada Jakarta itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Namun, Muzani tidak merinci mengenai kapan kubu RK-Suswono akan mendaftarkan gugatan ke MK. Dia pun meminta masyarakat menunggu hasil resmi yang akan diketok oleh MK.

“Kita perhatikan, kita ikuti semuanya nanti ya,” pungkasnya.

KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

Sementara itu, Anggota Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Ramdan Alamsyah, mengatakan pihaknya segera mengajukan gugatan ke MK.

“Dalam tiga hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Ramdan di DPD Golkar, Cikini Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Ramdan menjelaskan, tim hukum Ridwan Kamil-Suswono adalah gabungan dari partai pendukung, serta tim profesional.

“Mudahan-mudahan rumah terakhir yang kami percaya adalah rumah hukum yang terbesar, Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

20 Pengacara Pramono-Rano Siap Berlaga

Ketua Tim Hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan puluhan pengacara untuk menghadapi gugatan yang diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut terkait hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

“Kita sih mungkin tidak terlalu banyak, jadi mungkin ada sekitar 20 pengacara, kurang lebih. Bisa jadi bertambah dalam perjalanannya,” kata Todung pada Senin (9/12/2024).

Todung menyatakan tim hukumnya siap menghadapi proses di MK dengan fokus pada pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta telah berjalan sesuai aturan.

“Kami punya tim hukum yang cukup kuat ya. Dan kami siap untuk berlaga di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 ini berharap, MK bisa menjaga harkat dan marwah demokrasi di Indonesia.

“Demokrasi ini tidak boleh dirusak oleh intimidasi, oleh tekanan dan sebagainya itu,” ucap Todung.

Todung juga berharap MK dapat melihat bahwa proses Pilkada di DKI Jakarta telah berlangsung secara bersih, adil, dan transparan.

“Tidak ada alasan untuk Mahkamah Konstitusi tidak menerima hasil Pilkada yang sudah diumumkan oleh KPU,” tegasnya.

Menurut Todung, tidak ada alasan kuat untuk mempersoalkan kemenangan pasangan Pramono-Rano, yang diumumkan KPU sebagai pemenang dengan perolehan suara 50,07 persen dalam satu putaran.

“Kami tidak melihat ada alasan untuk mengajukan gugatan kepada MK,” kata Todung.

Dia menegaskan, perolehan suara Pramono-Rano telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk dinyatakan menang dalam satu putaran.

Todung juga menyebut bahwa selisih suara antara pasangan Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono cukup signifikan, sehingga menurutnya gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

“Jadi saya tidak melihat ada alasan ya, tetapi tentu haknya mereka untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya mempertanyakan apa alasannya, apa dasarnya, karena memang perbedaan suara itu begitu besar,” ungkapnya.

Selain itu, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya menggunakan politik uang alias money politics untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Todung berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan yang bakal diajukan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

“Oh iya, tentu kami sangat optimis (MK tolak gugatan Ridwan Kamil-Suswono),” kata Todung.

Todung justru mengaku pihaknya khawatir adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk dugaan politik uang dan perusakan alat peraga kampanye milik Pramono-Rano.

“Ya kami yang justru khawatir ada money politics. Kami yang justru khawatir ada perusakan alat peraga kampanye kami,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, pasangan Pramono-Rano tak menggunakan politik uang serta merusak alat peraga kampanye pasangan calon lain.

“Kami tidak melihat alasan seperti itu (penggunaan politik uang), karena memang kami tidak melakukan itu,” ucap Todung.

Hasil Rekapitulasi Suara

KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 November 2024.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung – Rano Karno, berhasil meraih kemenangan atas dua pasangan lainnya, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata mengumumkan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, ,memperoleh suara sah sebanyak 1.718.160.

Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor urut dua atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara.

Pasangan cagub-cawagub nomor urut tiga atas nama Pramono Anung-Rano Karno memperoleh suara sah 2.183.239.

Seusai pengumuman itu, KPU DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). (TribunJakarta/Tribunnews.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

09/12/2024 17:35
MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras pada 2025 jika stok pangan dalam negeri kuat. Menurut Muzani, pernyataan Prabowo tersebut relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan, sudah mulai membuahkan hasil signifikan.

“Pernyataan itu (stop impor beras) didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat, seperti misalnya program cetak sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selain itu, kata Muzani, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk termasuk perbaikan benih-benih. Hanya saja, kata Muzani, penghentian impor beras tersebut tidak perlu dipaksakan jika stok pangan dalam negeri belum terlalu kuat.

“Kemungkinan pada 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tetapi menurut saya, jangan dipaksakan. Karena, stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup, dan bagus serta harus cukup kuat,” imbuh Muzani.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak perlu impor beras lagi pada 2024. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri mengalami kenaikan.

“Kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024). Hal itu karena cadangan pangan saat ini cukup dan jadi yang terbesar dalam beberapa tahun belakang.

09/12/2024 16:21
Prabowo Rayu Nadiem Jadikan Pelajar untuk Komponen Cadangan Pertahanan

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memantapkan langkah untuk melanjutkan amanat Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) terkait dengan bela negara. UU tersebut disahkan saat Ryamizard Ryacudu menjadi menteri pertahanan.

Kemenhan yang kini dipimpin Prabowo Subianto akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) yang dikepalai Nadiem Makarim untuk merelisasikan komponen cadangan dalam pertahanan negara. Prabowo berencana menyerap kompenen cadangan untuk pertahanan negara dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP) hingga univeristas. Namun, fokusnya pada tingkat universitas.

“Iya tentunya harus kita ikut sertakan. Karena dalam kompetensi cadangan, itu juga menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita, yang akan mengandalkan kekuatan rakyat. Terutama para golongan terdidik, S3, S2, dan S1. Lalu golongan mahasiswa,” ujar Prabowo, usai rapat kerja dengan Komisi I, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Prabowo menegaskan, bela negara di Indonesia tidak bersifat seperti wajib militer seperti di beberapa negara. Bela negara di Indonesia, sifatnya sukarela bagi masyarakat yang bersedia ikut serta terlibat dalam menjaga pertahanan negara Insonesia.

“Saya kira dalam UU kita tidak sampai (wajib) di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan,” tuturnya.

Konsep ini, kata Prabowo sudah lama terjadi sejak 1945 dan sudah teruji secara sejarah. Prabowo tinggal melakukan pemutakhiran, modernisasi, dan penyesuaian dengan kondisi bangsa saat ini.

Saat rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo mengatakan, sistem pertahanan Indonesia terdiri dari militer dan nirmiliter, fisik dan nonfisik. Pertahanan militer fisik itu terdiri dari komponen utama, cadangan dan pendukung. Untuk kategori utama, itu merujuk TNI. Sedangkan komponen non militer berasal dari unsur lain, dan perannya dipegang oleh di luar kementerian pertahanan. Sebabnya, Prabowo ingin berkomunikasi dengan Kemendikbud untuk urusan ini.

Dia mencontohkan, Amerika Serikat memiliki sumber perwira yang jumlahnya sedikit. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan lainnya, negara ini memanfaatkan sumber komponen cadangan.

“Perwira dari akademi militer mungkin 20 persen. Sedangkan, 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas.”

09/12/2024 14:52
Tentang Doktrin Keamanan Rakyat Semesta yang Diusung Prabowo

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I mengemukakan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). Menurut dia, konsep tersebut telah menjadi doktrin bagi pertahanan yang dianut Indonesia selama ini.

Prabowo juga menyebut, konsep Hankamrata ini masih efektif untuk dilakukan bangsa Indonesia. Apalagi, jika merujuk pada sejarah. Karena itu, dirinya berencana menghidupkan kembali.

“Mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah pertahanan rakyat semesta,” ujar Prabowo dalam rapat Komisi I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November.

Selain itu, Prabowo juga mengakui, teknologi pertahanan Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Namun, menurut dia, Indonesia masih bisa memenangkan perang bila konsep Hankamrata ini dikuatkan

Prabowo menekankan, melalui konsep ini pulalah perlunya program bela negara bagi warga negara Indonesia. Ia juga menyebut, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Artinya, pertahanan negara tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama. Tetapi juga perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor, termasuk dari sektor Sumber Daya Manusia (SDM).

“Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara. Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita. Tapi saya yakin Ibu Ketua, bahwa Indonesia tak mungkin diduduki bangsa lain. Karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara,” tuturnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas untuk peningakatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi produktif, pembangunan merata, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan dan memberi rasa aman bagi seluruh warga Indonesia, sinergi pemerintah negara dalam kerangka negara kesatuan.

Karena itu, Prabowo mengatakan, semua itu akan menjadi landasan pihaknya bekerja ke depan. Ia mengatakan, filosofi yang mendasari kebijakan umum ke depan, semua bertumpu pada pemahaman tujuan negara yang sangat penting sesuai amanat UUD 1945. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

“Karena itu pertahanan dan keamanan negara tidak boleh dipandang sebagai suatu tambahan atau adendum atau suatau keikutsertaan tetapi ini adalah tujuan negara yang pertama. Kita boleh bangun infrastruktur yang banyak dan hebat tapi kalau tidak mampu jaga wilayah darat laut dan udara, kemampuan kita hilang sebagai negara,” ucapnya.

Prabowo juga mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan konsep kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan yang akan difinalkan dihadapan Presiden Jokowi.

“Bulan Desember kami akan selesaikan penyusunan produk-produk. Piranti lunak atau software yang bersifat revisi atau pemutakhiran daripada strategi Hankamneg, doktrin Hankamneg, kita akan paparkan ke lembaga terkait, paparkan ke presiden sebagai yang bertanggung jawab atas Hankamneg final,” ucapnya.

Sesudah itu, kata Prabowo, dirinya akan menggelar rapat pimpinan pertahanan di mana pihaknya akan melakukan paparan dihadapan semua stakeholder, terkait strategi dan doktrin serta kebijakan umum pertahanan negara.

“Awal Januari akan lebih padat dan rinci langkah kita ke depan,” tuturnya.

09/12/2024 05:36
KPK Mau Punya Pimpinan Baru, Harun Masiku Masih Belum Ketemu

Bisnis.com, JAKARTA — Sudah empat tahun berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum kunjung menemukan Harun Masiku. Dia merupakan buron kasus suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024 hingga jelang selesai masa kepemimpinan komisioner jilid V.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan Mahkamah Konstitusi). Namun, hampir lima tahun berselang, mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu tak kunjung ditemukan.

Jelang pergantian tahun ke 2025, lima orang calon pimpinan baru KPK pun sudah terpilih. Mereka akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan DPR, Kamis (5/12/2024).

Pergantian pimpinan KPK hingga presiden dan DPR sudah dilewati oleh KPK jilid V. Namun, Harun belum berhasil dibawa ke proses hukum.

Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan.

Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis.

Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara.

Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu tentu cukup berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang.

Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa tim penyidik masih terus mencari Harun. Dia menyebut siapapun bisa menangkap dan menyerahkan buron tersebut ke KPK apabila mengetahui keberadaannya.

“Bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya dapat melaporkan ataupun menangkap dan menyerahkan kepada KPK. Pada daftar pencarian orang tersebut ada update terkait foto terbaru saudara HM maupun nomor kontak yang bisa dihubungi,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya juga akan memprioritaskan penangkapan Harun.

“Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023).

Perbesar

DPR Serahkan Calon Pimpinan Baru untuk Dilantik

Sejalan dengan proses pencarian Harun, rangkaian seleksi hingga penetapan pimpinan KPK terpilih untuk lima tahun ke depan juga sudah selesai. Pada Kamis (5/12/2024), DPR melalui rapat paripurna menyetujui lima orang pimpinan KPK terpilih jilid VI.

Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman membacakan bahwa berdasarkan hasil voting, maka lima orang pimpinan KPK 2024-2029 dengan susunan ketua dan wakil ketua yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo.

“Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah sebagai berikut: Pertama Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua,” ujar Habiburokhman di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto pun mengatakan lima pimpinan lembaga antirasuah yang baru nantinya akan menerapkan prinsip kolektif kolegial, serta bakal kompak dan solid.

“Kami minta dukungan seluruh masyarakat, mudah-mudahan pimpinan yang 2024-2029 ini betul-betul bisa mengembalikan marwah KPK. Terima kasih, saya minta dukungan,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani berharap agar sosok pimpinan KPK yang baru tidak melakukan politisasi dalam penegakan tindak pidana korupsi. Puan berpesan agar pimpinan KPK jilid VI nantinya bisa memitigasi dan mengantisipasi korupsi.

“Kemudian jangan ada politisasi dalam penegakan korupsi. Jadi sebesar-besarnya, sebaik-baiknya adalah untuk memberantas korupsi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

08/12/2024 18:15
Intip Kisi-Kisi Lelang Proyek Kompleks DPR di IKN

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap tahapan pembangunan kompleks parlemen RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilakukan pada 2025.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pada tahap awal pihaknya akan melelang terlebih dahulu pengadaan proyek tersebut.

“Di 2025 [lelang kantor legislatif dan yudikatif] ya, semua. Tapi kan masih di-review sama BPKP,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (6/12/2024).

Lebih lanjut, Dody memberi sinyal bahwa proses lelang gedung DPR RI di IKN rencananya akan dilakukan pada kuartal I/2025.

Sementara hingga saat ini, prioritas pembangunan IKN masih difokuskan pada penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana eksekutif mulai dari Kantor hingga Istana kepresidenan.

“Harusnya kuartal I/2025 lah. Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran sedang di ‘bintang’ [ditahan] menunggu review dari BPKP,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono sebelumnya memang menyebut bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.

Salah satu yang bakal jadi prioritas yakni pembangunan gedung yudikatif dan legislatif. Selanjutnya, juga bakal melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.

“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” jelasnya.

08/12/2024 18:10
PPN Diberlakukan Multitarif, DPR Pastikan Tak Ada Revisi Undang-Undang HPP

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) setelah menyepakati penerapan multitarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan mulai berlaku pada Januari 2025. Pasalnya, angka multitarif PPN yang diusulkan masih berada dalam rentang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU HPP, yaitu antara 5 persen hingga 15 persen.

“Revisi UU HPP tidak diperlukan, karena kenaikan tarif PPN masih dalam rentang yang ditetapkan, yakni antara 5 persen hingga 15 persen,” ujar Dasco di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menurut Dasco, penerapan multitarif PPN ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan Presiden Prabowo Subianto, yang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, sebelum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

“Pada awalnya kami (DPR) mengusulkan multitarif PPN, dan Presiden pun memiliki pandangan yang sama, sehingga kami bisa segera melakukan koordinasi,” tambah Dasco.

Dasco menegaskan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan multitarif PPN pada Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini merupakan jalan tengah antara kewajiban kenaikan tarif PPN 12 persen menurut UU HPP dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. DPR akan terus memantau implementasi kebijakan ini.

“Kami akan melakukan simulasi terlebih dahulu tahun ini, karena berdasarkan ketentuan undang-undang, tarif PPN memang harus naik. Namun, dengan situasi ekonomi yang ada, tidak mungkin semua tarif langsung dinaikkan ke 12 persen,” kata Dasco.

“Oleh karena itu, kami mencari solusi bersama dengan pemerintah, dan alhamdulillah kesepakatan hampir tercapai,” tambahnya.

Dalam skema multitarif PPN, terdapat tiga kategori barang yang dikenakan PPN. Pertama, barang yang tidak dikenakan PPN sama sekali, seperti bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, serta listrik dan air bersih untuk pelanggan dengan daya di bawah 6.600 VA.

Kedua, barang yang dikenakan tarif PPN 11 persen, yakni barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah. Ketiga, barang yang dikenakan tarif PPN 12 persen adalah barang-barang yang selama ini dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Merujuk pada laman resmi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), barang yang dikenakan PPnBM adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial.

Barang-barang mewah tersebut adalah:
1. Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara.
2. Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya
3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga
4. Kelompok balon udara
5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.

07/12/2024 10:30
[POPULER NASIONAL] Miftah Tahan Tangis Saat Umumkan Mundur | Partai-partai Buka Pintu untuk Jokowi

[POPULER NASIONAL] Miftah Tahan Tangis Saat Umumkan Mundur | Partai-partai Buka Pintu untuk Jokowi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Miftah Maulana
Habiburrahman akhirnya memutuskan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan usai menuai polemik karena mengolok-olok pedagang es teh.
Diketahui, Miftah Maulana sudah ditegur oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan telah meminta maaf langsung kepada pedagang es teh yang bernama Suhanji.
Bahkan, Miftah memenuhi janjinya untuk memberangkatkan umrah Sunhaji dan keluarganya.
Namun, nampaknya publik kurang puas dan mendesak agar Miftah dicopot atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden.
Hingga akhirnya, pada 6 Desember 2024, Miftah Maulana membuat pernyataan bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
Saat membuat pengumuman tersebut, Miftah terlihat berusaha menahan tangis hingga akhirnya tak bisa menahan air matanya jatuh.
“Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan, setelah berdoa, bermuhasabah dan istikharah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).
Kemudian, suara Miftah Maulana mulai bergetar dan berusaha menahan tangis usai menyatakan bahwa alasannya mundur bukan karena tekanan. Tetapi, lantaran rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya.
“Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Miftah sembari mengelap hidungnya dengan tangan.
Dia lantas terlihat menarik napas panjang saat menyebut bahwa akan tetap berkontribusi kepada bangsa dan negara. Meskipun, tak lagi menjabat sebagai Utusan Khusus presiden.
Miftah lalu mulai kembali sedikit terbata-bata saat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang selama ini telah memercayainya dan memberikan jabatan utusan khusus.
“Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marjinal, dunia premanisme dan klub malam telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya sedikit terbata.
“Saya mohon maaf kepada bapak, belum bisa menjadi sesuai yang bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden,” ujar Miftah masih dengan terbata.
Namun, Miftah akhirnya tak bisa kuasa menahan tangisnya saat meminta maaf atas perbuatannya baik yang disengaja ataupun tidak. Sebab, sebagai manusia dirinya tak luput dari kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan.
“Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah SAW semata,” kata Miftah terisak dan mengelap hidungnya dengan tisu.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Berita populer selanjutnya datang dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari partai.
Menanggapi pernyataan Hasto itu, sejumlah partai politik langsung membuka pintu untuk Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyatakan bahwa partainya sangat terbuka jika Jokowi ingin bergabung.
“Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silahkan,” kata Eko di Gedung DPR RI, Jakarta pada 5 Desember 2024.
Bukan hanya Jokowi, Eko memastikan bahwa semua anggota keluarga Jokowi juga dipersilahkan jika ingin masuk ke PAN.
Partai Golkar yang sempat disanjung-sanjung Jokowi juga menyatakan terbuka jika mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.
“Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji.
Namun, dia mengungkapkan bahwa masih belum ada sinyal Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar.
Meski begitu, Sarmuji mengeklaim bahwa Jokowi punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sehingga orang-orang akan tahu jika Jokowi hendak merapat ke partai berlambang pohon beringin itu.
“Enggak nanti pasti akan, kan hubungan Ketua Umum (Bahlil) dengan Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu,” kata Sarmuji.
Sementara itu, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kemudian, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa belum ada pembahasan di internal partai mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra.
“Saya enggak bisa jawab, karena hal ini belum pernah dibahas dalam partai,” ujar Dasco.
Berita selengkapnya bisa dibaca
di sini
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2024 05:18
Sepakati Kenaikan Tarif PPN 12 Persen, Pemerintah dan DPR Terapkan Skema Multitarif

Jakarta, Beritasatu.com– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR sudah sepakat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari 11 persen akan berlaku Januari 2025. Namun, pemerintah dan DPR mengupayakan skema tarif PPN diberlakukan multitarif agar tidak menekan daya beli masyarakat.

“Sebenarnya ada kesamaan pendapat pada waktu kami mengusulkan, ternyata presiden juga mempunyai pikiran yang sama, sehingga ini bisa langsung kita koordinasikan,” ucap Dasco di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kenaikan tarif PPN 12 persen dijalankan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025

Dasco mengatakan, pemerintah terus melakukan koordinasi agar penerapan PPN bisa mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Sebelumnya, target penerimaan pajak 2025 sudah ditetapkan dengan asumsi PPN sebesar 12 persen. Dengan demikian, pemerintah harus mencari jalan tengah agar penerapan skema multitarif ini tidak mengganggu target penerimaan 2025.

Pemerintah menargetkan, penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Untuk jenis pajak PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, tumbuh 13,32 persen dari outlook PPN dan PPnBM 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

“Bagaimana agar (kebijakan PPN) bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat ditarik semua 12 persen. Alhamdulillah kita sudah ada kesamaan pendapat. Kita akan berbuat lebih banyak untuk rakyat dari sisi penerimaan,” terang Dasco.

Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core ) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan. dengan adanya skema PPN multitarif mengharuskan biaya administrasi dan kepatuhan lebih tinggi dibandingkan skema single tarif. Pada saat yang sama, skema multitarif cukup menantang terutama dalam implementasinya.

“Kesalahan penerapan tarif juga bisa saja terjadi jika aturan teknis yang mengatur skema multitatif tidak detail atau tidak jelas sehingga membingungkan mereka yang menarik pajak di lapangan,” ucap Yusuf.

Menurut dia, pengenaan skema multitarif ini akan sulit untuk meredam dampak negatif kenaikan PPN terhadap daya beli.

06/12/2024 20:46