Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Kemenag Ungkap Rencana Arab Saudi Batasi Usia Jemaah Haji, Maksimal 90 Tahun

    Kemenag Ungkap Rencana Arab Saudi Batasi Usia Jemaah Haji, Maksimal 90 Tahun

    Kemenag Ungkap Rencana Arab Saudi Batasi Usia Jemaah Haji, Maksimal 90 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengungkapkan, Kerajaan Arab Saudi akan membatasi usia jemaah yang akan berangkat untuk ibadah haji.
    Hanya saja, surat dari Arab Saudi belum diterima oleh Kemenag.
    Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
    “Jadi ini sedang kita mitigasi, meskipun belum resmi, kami masih menunggu suratnya, pimpinan, dari Kerajaan Saudi. Ada kebijakan baru yang kami dengar kemarin terkait pembatasan usia,” ujar Hilman.
    Hilman mengatakan, Kerajaan Arab Saudi mengklaim mereka sedang mengirim surat mengenai pembatasan usia jemaah haji.
    Dia lantas mengungkit masih adanya jemaah haji yang berusia 100 tahun yang naik haji.
    Hilman menyebut, pihak Arab Saudi akan membatasi usia jemaah yang berangkat, maksimal 90 tahun.
    “Ya karena kemarin kan yang masih 100 tahun masih ada, Pak, di kita itu. Jadi ini yang menarik. Mungkin jumlahnya enggak banyak, tapi informasi sementara bahwa mereka mungkin akan membatasi jemaah dengan tidak memberikan izin pada jemaah di atas 90 tahun,” jelasnya.
    “Tapi itu suratnya akan segera dikirim, dan juga ada pembatasan persentase jemaah lansia antara usia 80 atau 70 tahun ke atas, atau 80, ini yang kami tunggu. Tapi kira-kira seperti itu,” sambung Hilman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini Megapolitan 3 Januari 2025

    Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini Megapolitan 3 Januari 2025

    Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat masih terpantau lengang dua hari setelah libur Tahun Baru 2025.
    Pengamatan Kompas.com, Jumat (3/1/2025) sekitar pukul 07.05 WIB, Jalan MH Thamrin terlihat lebih kosong dari biasanya. Biasanya, ruas jalan ini sering terjadi kemacetan.
    Namun, pagi ini tidak adanya kemacetan yang berarti. Suasana jalan juga tampak sunyi tanpa bunyi klakson yang sering terdengar saat kemacetan terjadi.
    Pagi ini, dari perbatasan Jalan Medan Merdeka Barat, menyusuri Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia bisa ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit menggunakan motor.
    Selain di jalan, suasana di Halte Transjakarta Monumen Nasional (Monas) juga masih tampak sepi. Antrean penumpang terjadi hanya di beberapa pintu menuju bus, tapi kondisi di dalam halte tidak sepadat hari biasanya.
    Tak hanya itu, lalu lintas di sekitar kawasan Stasiun Karet juga tampak tidak seramai biasanya. Kepadatan mulai terlihat ketika kendaraan sudah melewati lampu merah Jalan Penjernihan 1 dan memasuki arah Jalan Jenderal Sudirman.
    Sementara, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Gedung DPR RI masih tampak sepi, tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan.
    Begitu juga dengan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Dukuh Atas, jumlah kendaraan yang melintas terpantau tidak menyebabkan antrean.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji

    DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji

    DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR
    Abdul Wachid
    mengatakan, ada lima komponen dari
    biaya haji 2025
    yang dapat ditekan untuk menurunkan biaya haji yang diusulkan di angka Rp 93 juta.
    Abdul menyebutkan, lima komponen yang perlu dievaluasi itu mencakup biaya penerbangan, katering, pemondokan, pelayanan, dan transportasi untuk jemaah haji.
    “Setelah kami hitung, dari hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII, angka di Rp 93 juta itu kalau kita amati ada 5 komponen yang harus kita evaluasi. Pertama, kaitannya dengan biaya penerbangan; kedua, biaya pemondokan; ketiga, biaya katering; keempat, biaya transportasi; dan selanjutnya, kaitannya dengan pelayanan,” ujar Abdul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
    Abdul menjelaskan bahwa DPR akan mengevaluasi dan menghitung ulang biaya dari masing-masing komponen tersebut.
    Ia mencontohkan, untuk penerbangan, DPR menemukan tiket pesawat yang lebih murah daripada yang diajukan pemerintah.
    “Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan yang lain, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin di angka Rp 33 juta, bisa turun yang signifikan. Jadi ini akan membuat biaya haji menjadi lebih murah,” kata dia.
    Lalu, biaya pemondokan yang mencapai SAR 4.000 (sekitar Rp 17 juta) juga bisa ditekan karena DPR menemukan beberapa pemilik pemondokan yang menyediakan harga lebih murah.
    “Selanjutnya, kaitan dengan katering. Katering itu yang mengajukan anggaran SAR 16,5, itu satu riyal Rp 4.250, satu kali makan sekitar Rp 70 ribu. Setelah kami lihat dan amati di hasil haji kemarin, itu nilainya tidak sesuai anggaran yang kami berikan di angka SAR 16,5. Itu nilainya sama saja, sekali makan sekitar SAR 8,” kata Abdul.
    “Jadi para calon jemaah haji jangan khawatir kalau katering diturunkan nanti kualitasnya turun. Sebenarnya yang dulu tidak sesuai dengan nilai anggaran yang kita berikan,” ujar dia.
    Selanjutnya, biaya masyair yang diusulkan sebesar SAR 4.000 karena DPR menemukan biaya masyair yang hanya SAR 2.700.
    Terakhir, DPR akan menghitung jumlah biaya sewa untuk bus yang digunakan jemaah haji di Tanah Suci.
    “Jadi kalau kami hitung ulang, itu sudah ketemu angkanya estimasi. Estimasi sudah ada. Namun kami mohon maaf, ini tidak bisa kami sampaikan sekarang. Insya Allah sesuai dengan amanat dari Pak Presiden,” kata Abdul.
    Abdul menambahkan, biaya manasik juga tidak perlu masuk dalam komponen biaya haji.
    “Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali, cukup besar juga. Jadi amanat Presiden adalah efisiensi, sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, dan pelayanannya lebih baik,” kata dia.
    Saat ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 diusulkan sebesar Rp 93.389.684, dengan beban kepada jemaah sebesar Rp 65.372.779.
    DPR dan pemerintah tengah membahas usulan biaya tersebut sebelum mengambil keputusan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lion Air Group Dilibatkan Jadi Maskapai Penerbangan Haji 2025

    Lion Air Group Dilibatkan Jadi Maskapai Penerbangan Haji 2025

    Lion Air Group Dilibatkan Jadi Maskapai Penerbangan Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Direktur
    Lion Air
    Group Daniel Putut Adi Kuncoro menyatakan, maskapai Lion Air Group kini dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk ikut melayani penerbangan
    jemaah haji 2025
    .
    Hal tersebut disampaikan Daniel dalam rapat antara Komisi VIII DPR dan Dirut PT Garuda, Dirut Lion Air, Dirut Citilink, serta Dirut Saudi Airlines di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025) malam.
    “Terkait dengan persiapan kami, Lion Air dalam menghadapi haji reguler tahun 2025. Sekali lagi kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada pemerintah, memberikan kepercayaan kepada kami di tahun 2025 ini untuk ikut melayani jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2025,” ujar Daniel, Kamis.
    Daniel menjelaskan, Lion Air Group sebenarnya sudah mulai melayani jemaah umrah Indonesia sejak tahun 2009.
    Sejak itu, Lion Air Group telah memiliki dua pesawat badan lebar dengan tipe Boeing 747-400.
    “Tahun 2009 kita layani jemaah umrah Indonesia,” kata Daniel
    Dua tahun kemudian atau pada 2011, Lion Air Group mendapat kepercayaan dari maskapai asal Arab Saudi, Flynas, untuk menyewakan sejumlah pesawat.
    Pesawat Lion Air Group yang disewa Flynas ini kemudian ikut membantu penerbangan jemaah haji.
    “Tetapi dari negara-negara Afrika, Eropa, Asia Tengah, dan Asia, termasuk Indonesia. Sehingga hampir 13 tahun sebetulnya kami sudah melayani penerbangan-penerbangan dengan jemaah umrah,” kata Daniel.
    “Dan tahun 2025 mudah-mudahan menjadi tahun yang baik dan tahun yang bersyukur bagi kita semua, khususnya bagi Lion Air mendapatkan kesempatan untuk diundang dalam melayani jemaah haji tahun 2025,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan
    ibadah haji 2025
    .
    Menurut dia, Kementerian Agama akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.
    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi’i, Senin (30/12/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Umumkan Jadwal Pemberangkatan Haji 2025, Catat Tanggalnya!

    Kemenag Umumkan Jadwal Pemberangkatan Haji 2025, Catat Tanggalnya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengumumkan jadwal resmi pemberangkatan jemaah haji tahun 2025. Jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan mulai 2 hingga 16 Mei 2025, dengan jadwal masuk asrama haji dimulai pada 1 Mei 2025.

    “Insyaallah, pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 2 hingga 16 Mei 2025,” kata Hilman dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Sementara itu, jemaah gelombang kedua dijadwalkan berangkat pada 17 hingga 31 Mei 2025. Hilman menegaskan penerbangan terakhir menuju Tanah Suci akan dilakukan pada 31 Mei atau bertepatan dengan 4 Zulhijah.

    “Setelah tanggal 31 Mei, tidak diperbolehkan ada penerbangan lagi ke Tanah Suci,” jelas Hilman.
    Proses Pelaksanaan Haji

    Hilman menjelaskan jemaah akan diberangkatkan ke Arafah pada 4 Juni 2025 (8 Zulhijah) untuk melaksanakan wukuf, salah satu rukun haji. Proses pemulangan jemaah haji juga dilakukan dalam dua gelombang.

    Gelombang pertama, pemulangan dimulai pada 12 hingga 26 Juni 2025 (16 Zulhijah – 1 Muharam). Sementara gelombang kedua, pemulangan berlangsung pada 27 Juni hingga 11 Juli 2025.

    Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2025. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, telah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 per jemaah.

    Dari total biaya tersebut, sekitar 70 persen (Rp 65.372.779,49) ditanggung langsung oleh jemaah. Sisanya akan disubsidi melalui dana haji.

    Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, termasuk memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

  • Kemenag Ungkap Rencana Arab Saudi Batasi Usia Jemaah Haji, Maksimal 90 Tahun

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag)
    Hilman Latief
    memaparkan rincian dari 221.000
    kuota haji 2025
    untuk Indonesia.
    Hilman mengatakan,
    jemaah haji
    reguler untuk tahun ini mendapat kuota sebanyak 203.320 orang.
    Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Panja Haji DPR 2025 dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2025).
    “Yang untuk haji regulernya itu 203.320. Yang dimaksud haji reguler itu ada jemaah haji reguler, disebut dengan reguler murni, itu jemaah,” ujar Hilman.
    Lalu, kuota untuk jemaah haji khusus pada 2025 ini sebanyak 17.680 orang.
    Untuk pengawas dan petugas haji, kata Hilman, tidak termasuk ke dalam kuota jemaah sebesar 221.000 orang itu.
    “Untuk haji khususnya 17.680. Sementara untuk tim PHU, termasuk juga pengawas, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan lain-lain, itu masuknya ke dalam kuota petugas, bukan kuota jemaah,” imbuhnya.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menegaskan, kuota haji 2025 masih sama seperti 2024, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
    Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan kuota haji pada tahun mendatang.
    “Kepastian kuota itu seperti tahun lalu. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” kata Nasaruddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara.
    Nasaruddin menekankan, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
    Penambahan kuota hanya akan menjadi opsi jika kesiapan layanan telah matang dan tidak menimbulkan beban operasional.
    “Karena siapa tahu tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini,” ujar Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak masalah jika Kementerian Agama menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, keputusan tersebut bukan ada di pihaknya, melainkan Kementerian Agama.

    “Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami,” kata Erick kepada wartawan di Tangerang, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Ia mengatakan, Kementerian BUMN bukan kementerian teknis yang tugasnya membuat kebijakan.

    Kementerian BUMN adalah kementerian yang menjadi bagian dari unsur pendukung atau supporting system berbagai program pemerintah.

    Contohnya seperti saat Presiden Prabowo Subianto menginginkan harga tiket pesawat turun saat periode Natal Tahun Baru 2024/2025, berbagai perusahaan plat merah berhasil melaksanakannya.

    “Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Erick.

    Maka dari itu, sebagai kementerian yang tugasnya mendukung program pemerintah, ia tak masalah jika penyelenggaraan ibadah haji 2025 menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia.

    Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, Kemenag akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.

    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi’i, Senin (30/12/2024).

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid pun mendukung rencana pemerintah untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

    Ketua Panja Pelaksanaan Haji 2025 ini menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki pelayanan, sekaligus mengupayakan efisiensi biaya transportasi bagi jemaah.

    “Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024). 

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI

    Abdul Wahid F-Gerindra Jadi Ketua Panja Haji 2025 di DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII
    DPR
    RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wahid ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Pelaksanaan Ibadah
    Haji
    2025.
    Nantinya, Panja akan menghitung ulang usulan mengenai besar biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) 2025 yang telah diajukan oleh Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) RI.
    “Dalam hal ini kami akan menghitung ulang pengajuan daripada Kemenag sesuai dengan semangat presiden Pak Prabowo dan juga sesuai dengan temuan Pansus kemarin,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Menurut Wahid, dalam usulan BPIH 2025 yang disampaikan pemerintah, masih terdapat komponen-komponen yang membebani biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah.
    Dia mencontohkan beberapa komponen yang membebani Bipih 2025, antara lain biaya pesawat, pemondokan, katering, serta layanan transportasi bagi jemaah.
    “Sehingga ada beberapa komponen yang kami akan evaluasi dan termasuk juga efisiensi. Di antaranya termasuk yang menjadi beban, yaitu biaya pesawat ya. Itu terlalu mahal, 30 persen dari biaya haji yang terdahulu, juga termasuk pemondokkan, termasuk biaya
    catering
    , layanan transportasi,” ungkap Wahid.
    Ia menegaskan bahwa Panja Pelaksanaan Ibadah Haji 2025 akan benar-benar memperhatikan besaran biaya komponen tersebut.
    Meski begitu, dia memastikan bahwa evaluasi dan efisiensi yang akan dilakukan tidak mengurangi pelayanan bagi para jemaah haji 2025.
    “Ada 4 atau 5 titik yang kami akan seriusi angka-angka tersebut dan itu tidak mengurangi daripada pelayanan haji yang seperti yang terdahulu, tetapi akan pelayanan lebih baik. Ini akan kami terapkan,” kata Wahid.
    Ia menambahkan bahwa rapat panja akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang.
    Pihaknya menargetkan seluruh pembahasan dan penetapan BPIH 2025 selesai pada 10 Januari 2025.
    “Di masa reses ini kami akan mulai rapat panja, besok tanggal 2 sampai tanggal 10 Januari,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 93.389.684,99.
    Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dollar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000.
    Selain itu, pemerintah menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” katanya.
    Adapun rincian komposisi Bipih 2025 yang menjadi dasar penghitunan Kemenag, yakni:
    1. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP): Rp 34.386.390,68
    2. Akomodasi Makkah: Rp 15.232.011,90
    3. Akomodasi Madinah: Rp 4.454.403,48
    4.
    Living cost
    : Rp 3.200.002,50
    5. Paket layanan masyair (sebagian): Rp 8.099.970,94
    Besaran Bipih 2025 yang diusulkan pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan Bipih 2024 lalu.
    Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyetujui biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta.
    Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah haji 2024 sebesar Rp 56 juta.
    Sedangkan sisa pembayarannya bersumber dari nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah. 
    “Pemerintah dan DPR telah sepakat besaran BPIH yang terdiri dari Bipih dan nilai manfaat. Kami telah sepakati BPIH tahun 2024 masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah,” ujar Menteri Agama saat itu, yakni Yaqut Cholil Qoumas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Aria Bima PDIP Ngaku Tak Paham Video ‘Borok’ Pejabat yang Mau Dibongkar Hasto

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima mengaku tak paham dengan video milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut berisi ‘borok’ pejabat negara. Aria meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke Hasto.

    “Saya nggak begitu paham mengenai video yang disampaikan oleh Pak Hasto. Kami persilakan untuk menanyakan ke Pak Hasto ya hal-hal yang terkait,” kata Aria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Aria menegaskan tidak mengetahui perihal urusan personal. Dirinya pun meminta agar menanyakan ke Hasto untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

    “Saya tidak begitu paham mengenai hal-hal yang menyangkut urusan urusan personal. Tanyakan saja langsung ke Pak Hasto berkaitan apa dengan video video yang Pak Hasto sampaikan yang mungkin dia lebih tahu,” ucapnya.

    Aria menyebut hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan Hasto. Ia menilai apa yang disampaikan Hasto lebih ke personal.

    “Sampai hari ini saya belum ketemu dengan Pak Hasto. Kalo membaca melihat di media ada beberapa yang disampaikan saat ini lebih pada personal Pak Hasto,” sebutnya.

    Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut panik karena membawa-bawa sosok tiga periode setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Menurut Guntur, KPK saat ini adalah orang-orang pilihan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau bahasa Jawanya ‘nabok nyilih tangan’, menampar pakai tangan orang lain. Pimpinan KPK saat ini proses seleksi dan pemilihan di era siapa? Petinggi-petinggi negara, khususnya penegak hukum, siapa yang memilih dan mengangkat? Pengaruh Jokowi masih sangat kuat,” kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

    Guntur mengatakan Hasto memiliki video lain yang memiliki daya ledak besar. Salah satunya terkait mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    “Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” ujarnya.

    “Khusus untuk seorang mantan petinggi, Saudara Sekjen selalu membersamai dan membela dia dan keluarganya sudah 23 tahun ini. Rahasia sekecil apa pun dan buktinya dipegang Saudara Sekjen,” lanjut Guntur.

    (ial/eva)