Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Sri Mulyani Siapkan Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Sampai 2029, Bakal Bangun Gedung DPR

    Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan hingga 2029, termasuk untuk pembangunan Gedung DPR.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2025-2029.

    Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembangunan IKN untuk 2025-2029 yakni Rp48,8 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut pemerintahan Prabowo menargetkan anggaran Rp48,8 triliun itu difokuskan pada tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga pemerintahan atau eksekutif, serta yudikatif hingga legislatif. 

    “Kami upayakan untuk sesuai arahaan presiden untuk pembangunan berbagai gedung-gedung pemerintahan terutama untuk Trias Politika bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan bapak presiden,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028. 

    “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).

    Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.

  • Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos di RI, DPR Ingatkan Soal Ini

    Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos di RI, DPR Ingatkan Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana akan membuat aturan batas usia penggunaan media sosial. Ditanya soal batasan yang ideal, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan hal itu harus melalui proses pertimbangan.

    “Kalau minimal atau batasannya berapa ya itu enggak bisa diputuskan seketika dari satu sisi. Itu kan harus ada proses pertimbangan. Kayak Amerika 14 tahun, di Perancis sama Kanada 15, di Australia 16 tahun,” jelasnya ditemui di Gedung DPR,Rabu (22/1/2025).

    Menurutnya angka-angka dari negara lain tidak bisa asal diambil. Perlu proses dan tentukan apakah usia tersebut telah cukup menggunakan media sosial.

    “Jadi kita memiliki banyak ahli sekolah anak, terus juga ada ahli agama, ahli sosial, ahli budaya, ya ini harus ada landasannya lah sebelum kita memutuskan angka-angka,” jelasnya.

    Pemerintah, dia menyebutkan baru menyampaikan rencana itu. Pihaknya akan melihat peraturannya akan seperti apa, termasuk apakah butuh undang-undang khusus atau cukup dengan peraturan pemerintah saja.

    Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan masih dalam proses untuk pembatasan usia. “Saya belum bisa memberikan keterangan masalah itu ya,” kata Sabar.

    Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan rencana pembatasan usia. Dia menjelaskan masih perlu mempelajarinya dan menekankan masih ada proses panjang untuk aturan tersebut.

    “Sebetulnya ini nanti, kita inginnya pelajari dulu betul-betul. Tapi pada prinsipnya gini sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dulu,” kata Meutya dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.

    Australia sudah lebih dulu mengesahkan pembatasan usia di bawah 16 tahun tidak bisa mengakses medsos. Platform yang gagal memenuhi aturan itu akan dikenakan sanksi oleh pemerintah setempat.

    (fab/fab)

  • Besok, DPR Panggil Mendiktisaintek Satryo Soal Polemik Mutasi ASN di Kemendiktisaintek

    Besok, DPR Panggil Mendiktisaintek Satryo Soal Polemik Mutasi ASN di Kemendiktisaintek

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Kamis (23/1/2025) besok. Rapat tersebut sebenarnya berlangsung hari ini tetapi batal karena Menteri Satryo mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu hal yang dibahas adalah polemik langkah Menteri Satryo melakukan mutasi ASN Kemendiktisaintek.

    “Harusnya hari ini, sore ini tetapi karena ada rapat dengan presiden, sepertinya, lalu diputuskan untuk kita tunda besok. Jadi sudah dipastikan besok ada rapat dengan Mendiktisaintek,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Esti Wijayati di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Esti mengatakan rapat besok juga akan membahas sejumlah hal, seperti evaluasi pelaksanaan anggaran Kemendiktisaintek pada tahun 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya dan Menteri Satryo juga membahas soal program atau kegiatan Kemendiktisaintek yang akan dilakukan pada tahun 2025, serta isu-isu terkini yang menyangkut kementerian tersebut.

    “Ada juga yang lain-lain yang mungkin sedang menjadi topik pembahasan khalayak ramai. Itu, kira-kira begitu,” tandas dia.

    Esti memahami bahwa saat ini merupakan masa transisi di mana pejabat eselon mengalami kegelisahan karena posisi bakal digeser atau dipindahkan. Apalagi, kata dia, Kemendiktisaintek merupakan salah satu pecahan dari Kementerian Kemendikbud, Kemdikdasmen, dan Kementerian Kebudayaan.

    “Kita minta sebagai pemimpin itu harus mampu meredam situasi yang ada seperti itu. Ada pembelajaran penting bagaimana seorang menjadi pemimpin untuk bisa berkomunikasi, berdialog dengan baik dengan anak buahnya. Selain itu, tentunya anak buah ini juga harus memahami bagaimana tugas fungsi yang harus dilaksanakan,” kata Esti menambahkan.

    Esti juga menilai kasus di Kemendiktisaintek harus menjadi pelajaran bagi ASN agar bersedia ditempatkan di mana saja.

    “Ketika sudah tanda tangan sebagai ASN, maka harus siap ditempatkan di mana pun itu. Namun, sebagai pemimpin ya mungkin kata-kata yang lebih bijak, cara-cara yang lebih baik yang kemudian bisa dilawan,” pungkas Esti.

    Sebelumnya, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik karena didemo oleh ASN-nya gegara masalah mutasi. ASN yang berunjukrasa sempat mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir kepada Satryo. Mereka meminta Presiden turun tangan untuk mengevaluasi Mendiktisaintek Satryo.

    Demo ASN Kemendiktisaintek tersebut akhirnya berujung damai pada Senin (20/1/2025) malam. ASN sepakat damai dengan Menteri Satyro setelah berbincang dan diskusi hangat di rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Mendiktisaintek Satyro memastikan tidak ada pemecatan ASN yang ikut demo dan ASN juga sudah memahami kebijakan Kemendiktisaintek untuk melakukan restrukturisasi organisasi.

  • Basmi Judol, Komdigi Kerahkan 113 Orang dan Pakai Teknologi AI

    Basmi Judol, Komdigi Kerahkan 113 Orang dan Pakai Teknologi AI

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan terus menabuh genderang perang terhadap pemberantasan praktik judi online Ada 113 orang dikerahkan Komdigi untuk mengatasi persoalan konten negatif di internet.

    Hal itu dipaparkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar saat Rapat Dengar Pendapat Panja Judi Online dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    “Penyebaran judi online ini makin mudah diakses masyarakat karena berbagai modus penyebaran judi online, seperti sisipan judi online di berbagai situs dan aplikasi media sosial, juga SMS, WhatsApp blast yang berisikan link judi online,” ungkapnya.

    Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alex mengatakan Komdigi melakukan patroli siber untuk website, URL, sampai aplikasi bermuatan judi online. Komdigi kemudian menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat sampai pemanfaatan teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    “Melakukan riset dan analisis modus baru judi online, mengumpulkan setiap keyword baru yang berkaitan dengan judi online, terlibat langsung satgas pemberantasan perjudian daring, menggunakan pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam melakukan crawling dan verifikasi konten perjudian,” ucap mantan Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN ini.

    Adapun, Komdigi telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 113 orang yang aktif bekerja setiap harinya.

    “Memiliki tim khusus, yaitu tim pengendalian konten yang terdiri dari 113 orang yang bekerja tujuh hari 24 jam yang dibagi ke dalam tiga shift,” ujar Alex.

    “Tim pengendalian memilik tugas dan fungsi untuk melakukan patroli siber konten internet ilegal, melakukan pemblokiran konten internet ilegal, menerima aduan masyarakat, menerima aduan korporasi, melakukan rilis dan penanganan hoax, menerima cek rekening dan aduan nomor,” paparnya.

    Alex pun mengungkapkan hasil kerja Komdigi dalam mengatasi konten judi online terhitung dari tahun 2017 sampai 21 Januari 2025, Komdigi telah menangani konten 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan aplikasi internet.

    “Terlihat aplikasi menjadi aplikasi paling banyak terpapar konten judi online, ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 Januari 2025,” ucapnya.

    Alex mengatakan efek buruk yang akan dialami masyarakat jika sudah kecanduan permainan haram tersebut, mulai dari kerugian finansial, psikologis yang memburuk, bahaya risiko keamanan data dan lainnya.

    Disampaikan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, selain menangani konten judi online, Komdigi juga turut memblokir konten bermuatan negatif lainnya. Tercatat sejak periode 2016 sampai 21 Januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang ditangani Komdigi.

    (agt/agt)

  • Presiden Prabowo Lantik Langsung Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Terpilih Nasional 22 Januari 2025

    Presiden Prabowo Lantik Langsung Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Terpilih Nasional 22 Januari 2025

    Presiden Prabowo Lantik Langsung Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Terpilih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, semua kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik langsung oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto pada 6 Februari 2025.
    Rifqi menegaskan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih akan dilaksanakan di Jakarta.
    “Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruhnya yang melantik Presiden Prabowo,” ujar Rifqi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025).
    Adapun kesepakatan pelantikan serentak semua tingkatan kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.
    “Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” kata Rifqi.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat bahwa kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.
    Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (22/1/2025).
    “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ujar Ketua Rifqi, Rabu.
    Sementara itu, untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan.
    Adapun perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024 paling lambat dapat diselesaikan MK seluruhnya pada 15 Maret 2025.
    “Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rifqi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ke lokasi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten hari ini, Rabu (22/1/2025).

    Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Bersama jajarannya, Titiek berangkat ke lokasi pada pukul 08:00 WIB.

    “Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah [jalan tol] Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22 [Januari],” kata Titiek dalam keterangan video yang diterima awak media, Rabu (22/1/2025).

    Mulanya, putri Presiden Soeharto tersebut mengemukakan pihaknya akan melakukan sidak ke lokasi pada Kamis 23 Januari, karena awalnya pada hari ini dijadwalkan akan rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR.

    “Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok [Rabu]. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” katanya, Selasa (21/1/2025).

    Di sisi lain, Titiek Soeharto geram lantaran pemerintah tak kunjung mengumumkan siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten. 

    Menurutnya, pagar laut tak ‘bertuan’ ini tak mungkin hanya dibangun dalam sehari atau dua hari. Maka demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengetahui siapa yang membangun pagar laut itu. 

    Tak hanya itu, Titiek pun mengaku heran tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini, karena biaya pembangunannya pun dikabarkan mencapai Rp12 miliar lebih. 

    “Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan  kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ini kan sangat mengada-ada,“ katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

  • PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) terus menguat. Namun demikian, rencana itu masih terkendala soal waktu.

    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.  

    “Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025). 

    Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

    “[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.

    Puan Masih Berharap

    Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terselenggara dalam waktu dekat.

    Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.

    “Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Puan menuturkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.

    Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.

    “Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.

  • MPR Akan Kunjungi IKN pada Jumat dan Sabtu Pekan Ini

    MPR Akan Kunjungi IKN pada Jumat dan Sabtu Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada pekan ini. Dalam kunjungan ini, MPR akan melihat perkembangan pembangunan IKN.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengemukakan pihaknya juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen seperti gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke lbu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Tak hanya itu, Sekjen Gerindra ini juga menyebut pihaknya akan mengecek progress pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD. 

    “Kita akan berdiskusi dengan kepala otoritas IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” jelasnya.

    Bahkan hingga sejauh ini pun dirinya belum mengetahui soal proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif.

    “Saya tidak tahu apakah sudah dimulai atau belum, saya belum tahu. Makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut pun nanti pihaknya akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dan menyampaikan pandangan tentang beberapa hal yang memang diperlukan.

    Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-9 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan pada Februari 2025. 

    “Tergantung Pak Presiden [Prabowo Subianto]. Karena bersamaan Pak Menteri PU mengajukan untuk peresmian, saya mengajukan untuk groundbreaking. Tapi, beliau kan bulan ini mau ke India dulu. Mungkin [Februari],” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025). 

    Dia mengatakan bahwa groundbreaking ke-9 akan berfokus untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran senilai Rp6,49 triliun yang bersumber dari swasta, direct investment, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan APBN.

  • MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    MPR Akan Tinjau Progres Pembangunan Gedung Parlemen dan Tempat Tinggal Anggota Dewan di IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan pimpinan MPR akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat dan Sabtu pekan ini. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pembangunan gedung parlemen di IKN, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD.

    “Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR. Cukup panjang, cukup lama pada awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas, antara lain, kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada Jumat dan Sabtu,” ujar Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Muzani menjelaskan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung-gedung parlemen di IKN Nusantara, termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Selain itu, mereka juga akan memeriksa pembangunan tempat tinggal bagi anggota MPR, DPR, dan DPD yang akan ditempatkan di IKN.

    “Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR,” tambah Muzani.

    Dalam kunjungan tersebut, Muzani menyebutkan mereka juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan pihak terkait lainnya mengenai progres pembangunan IKN. Muzani berharap rencana pembangunan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

    “Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Terkait hal itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN,” ujar Muzani.

    Setelah melakukan pengecekan lapangan, Muzani menyatakan MPR akan memberikan masukan dan saran berbasis data kepada kepala Otorita IKN. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pembangunan di IKN.

    “Ya, nanti dari pemaparan kepala otorita kepada kami mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan,” pungkas Muzani.

  • Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Titiek Soeharto Geram Pemerintah Tak Kunjung Ungkap Pemilik Pagar Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab dikenal Titiek Soeharto geram lantaran pemerintah tak kunjung mengumumkan siapa pemilik pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Menurutnya, pagar laut tak ‘bertuan’ ini tak mungkin hanya dibangun dalam sehari atau dua hari. Maka demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengetahui siapa yang membangun pagar laut itu.

    Tak hanya itu, Titiek pun mengaku heran tiba-tiba ada sekelompok nelayan yang swadaya membangun pagar laut ini, karena biaya pembangunannya pun dikabarkan mencapai Rp12 miliar lebih.

    “Kita ini dari Komisi IV sedang berusaha untuk menyejahterakan  kehidupan para nelayan. Kok tiba-tiba si nelayan itu punya duit segitu gitu ya? Ini kan sangat mengada-ada,“ katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Dengan demikian, putri Presiden ke-2 RI Soeharto itu mendesak pemerintah untuk segera mencari tahu siapa dalang dari pembuatan pagar laut misterius itu.

    “Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masa enggak dapet-dapet gitu [pelakunya],” tutur dia.

    Lebih lanjut, dia pun menuturkan bahwa rencananya Rabu besok (22/1/2025), pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Gedung DPR.

    “Kalau mereka [Kementerian KKP] tidak ada sidang kabinet, jadi besok,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hingga TNI Angkatan Laut (AL) untuk menyelidiki secara tuntas pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. 

    Prabowo telah memanggil Trenggono ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah penemuan pagar laut misterius itu menjadi polemik di tengah masyarakat. 

    “Tadi arahan bapak presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025).  

    Trenggono menambahkan bahwa pembongkaran akan dilakukan bersama-sama meliputi pihak TNI AL hingga Bakamla, Rabu (22/1/2025). Hal itu kendati TNI AL sebelumnya telah membongkar pagar laut yang dipasang di perairan Tangerang, Banten itu, Sabtu (18/1/2025).