Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.

    Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut. 

    “Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.

    “Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya. 

     

    Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR. 

    “Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu. 

     

  • Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang empat saksi kasus Harun Masiku yang tidak hadir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari enam yang dipanggil menjadi berita terkini isu politik dan hankam yang menarik perhatian pembaca pada Kamis (30/1/2024).

    Kabar lain terkait isu politik dan hankam terkini adalah KPU Barito Utara terancam diberhentikan karena tak menjalankan perintah Bawaslu soal PSU, komentar Puan Maharani tentang usulan kampus mengelola tambang, klarifikasi kejanggalan harga Dedy Mandarsyah, dan komentar Presiden Prabowo Subianto soal penembakan WNI oleh aparat Malaysia.

    Berikut isu politik dan hankam terhangat di Beritasatu.com pada Kamis (30/1/2025): 

    1. 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?    
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    2. Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan
    Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    3. Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga
    Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    4. Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN
    Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    5. Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal
    Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

  • Pagar Laut Sidoarjo, Menteri Nusron Wahid Batalkan SHGB atas Lahannya

    Pagar Laut Sidoarjo, Menteri Nusron Wahid Batalkan SHGB atas Lahannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membatalkan membatalkan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) terkait pagar laut di Kelurahan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasalnya, wilayah tersebut telah berubah menjadi lautan dan masuk dalam kategori tanah musnah.

    Menteri Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat tiga SHGB terkait pagar laut di wilayah tersebut dengan perincian, PT Surya Inti Permata dengan luas 285,1652 hektare, PT Semeru Cemerlang dengan luas 152,3655 hektare, dan PT Surya Inti Permata dengan luas 219,3178 hektare.

    “Nomor satu dan dua ini dahulunya merupakan tambak. Namun, berdasarkan peta terbaru, wilayah tersebut telah berubah. Oleh karena itu, kami akan menghapus dan membatalkan sertifikatnya karena termasuk dalam kategori tanah musnah,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Kata Nusron, tanpa pembatalan, HGB milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang akan berakhir pada 2026.

    “HGB ini diberikan pada Februari 1996, sehingga masa berlakunya 30 tahun akan habis tahun depan. Namun, berdasarkan fakta materiel lahan tersebut telah menjadi tanah musnah sehingga bisa langsung dibatalkan,” tandasnya.

    Sementara itu, untuk pagar laut milik PT Surya Inti Permata yang memiliki luas lebih kecil, Nusron Wahid menyebut lahannya masih ada.

    “Yang ketiga masih memiliki tanah, dulunya memang merupakan tambak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

    Desakan Walhi Jatim tersebut merupakan tanggapan atas adanya HGB untuk lahan seluas 656 hektare di perairan tersebut. Walhi menilai HGB tersebut mengancam ekosistem laut.

    “Kami minta BPN mencabut HGB di perairan Sedati, Sidoarjo. HGB di tengah laut jelas mengancam ekosistem dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan di Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    Menurutnya, temuan adanya HGB di wilayah laut Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, tersebut merupakan kejanggalan.

    “Munculnya HGB ini juga menimbulkan kejanggalan, sebab sesuai aturan, HGB hanya dapat diterbitkan di wilayah daratan dengan peruntukan yang jelas,” tandasnya.

  • Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri. Warga Sumatera Barat itu sebelumnya tewas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur,  diduga disiksa hingga menderita luka pada sejumlah bagian tubuhnya. 

    Saat ditemui keluarga di RS Polri Kramat Jati, terdapat 29 jahitan di kepala, patah di bagian rahang, luka di punggung seperti bekas diseret, hingga tangan yang diduga bekas diikat.

    Keluarga tidak terima Rahmat dituding dihajar massa karena melakukan pencurian. Upaya keluarga menuntut keadilan mendapat dukungan dari anggota DPR dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I Andre Rosiade. 

    “Alhamdulillah sudah diterima dalam RDPU Komisi III. Alhamdullilah Komisi III memberikan atensi, memberikan dukungan,” ujar Andre di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Andre yang hadir bersama keluarga korban di RDPU Komisi III DPR mengungkapkan terdapat dua poin kesimpulan dalam rapat bersama Komisi III DPR. Pertama, Komisi III meminta kepada kapolres Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan kasus yang terjadi terhadap Rahmat Vaisandri.

    “Rahmat Vaisandri ini dianiaya pada 20 Oktober 2024 dan meninggal 24 Oktober 2024. Untuk itu kami, keluarga, ingin ini diusut seadil-adilnya. Tadi sudah ada rekomendasi dari Komisi III meminta kapolres segera mengevaluasi,” tandas Andre.

    Kedua, Komisi III DPR juga meminta kapolres dan juga kabid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi apabila ada permasalahan atau oknum di polres yang harus diselidiki. Pasalnya, diduga terdapat upaya untuk menghalangi penyelidikan atau dugaan memanipulasi kasus kematian Rahmat yang hingga kini masih terkatung-katung tanpa adanya kejelasan.

    “Jadi banyak hal tadi keterangan dari tim kuasa hukum jelas, mulai ada dugaan kasus ini dimanipulasi ya, seakan-akan saudara Rahmat Vaisandri ini sebagai korban penganiayaan, tetapi dituduhkan sebagai salah satu pelaku pencurian. Itu ada dugaan seperti itu,” jelas Andre Rosiade.

    Politisi dari Gerindra ini berharap kasus kematian Rahmat Vaisandri yang misterius dapat diusut secara tuntas dan seadil-adilnya sesuai dengan harapan dari keluarga korban.

    “Nah harapan kita tentu dengan bantuan, atensi, dan dukungan Komisi III, kasus kematian Rahmat Vaisandri ini bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan, sesuai dengan harapan keluarga,” pungkas Andre Rosiade.

  • Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Soal Polemik Kampus Bisa Kelola Tambang, Puan Minta Publik Tidak Curiga

    Jakarta (beritajatim.com )- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU Minerba ini telah disahkan menjadi usul DPR.

    Salah satu poin dalam RUU Minerba yang menjadi perhatian adalah soal kewenangan bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, perguruan tinggi hingga UMKM untuk mengelola tambang. Sebagian pihak mengkritisi pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau batu bara kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

    Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengataman, DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk juga kalangan perguruan tinggi. Puan pun memastikan DPR akan membuka ruang diskusi agar masyarakat dari berbagai elemen dapat memberikan masukan.

    “Begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR. Ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan mengatakan RUU Minerba disusun dengan maksud untuk memberikan kebermanfaatan pada bidang pendidikan dan tentu saja bagi masyarakat. “Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya akan bermanfaat bagi universitas atau perguruan tinggi tersebut, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar politikus PDIP ini.

    Puan berharap semua pihak tidak menaruh rasa curiga dan memberikan waktu bagi DPR untuk melakukan pembahasan terkait hal ini. Menurutnya inisiasi yang ada dalam RUU Minerba bertujuan baik.

    “Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari-lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insyaAllah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu,” kata Puan. [hen/suf]

  • Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Sentil Kepala Desa Wilayah HGB Pagar Laut, Dede Yusuf: Saya Dengar Kadesnya Naik Rubicon

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengaku heran dengan banyaknya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ada di kawasan pagar laut di Tangerang yakni, Kelurahan Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    “Agak unik ini karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang [HGB] 390 hektare ada di situ, di desa lain, malah tidak ada, mungkin ada satu desa yang 3 bidang gitu ya,” ujarnya dalam rapat itu.

    Legislator Demokrat ini mengklaim bahwa dirinya sudah memahami dan melihat benang merah persolan dari kasus pagar laut di Tangerang itu. Menurut pemahamannya, pagar laut ini usulan dari desa dan bahkan saat ini Kepala Desa Kohod sudah dipanggil kejaksaan.

    “Tetapi sekali lagi, saya masih bingung Pak Nusron kenapa Desa Kohod paling banyak dibanding dengan desa lain ya? Saya dengar kepala desanya naik Rubicon, kami saja belum tentu kebeli di sini,” katanya.

    Dengan demikian, dirinya merasa heran mengapa banyak HGB di Desa Kohod, padahal jika ditilik lebih dalam, di daerah sana tak ada peluasan PSN sama sekali.

    “Jadi ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak,” ucapnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang telah melakukan tindakan kepada oknum ATR yang berkaitan dengan kasus pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut telah mencopot enam orang pegawai pertanahan terkait dengan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. 

    Nusron mengatakan bahwa pencopotan enam pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi dan audit yang dilakukan pihaknya. Selain mencopot, Nusron juga memberikan sanksi berat kepada dua pejabat. 

    “Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).  

    Nusron menyampaikan bahwa kedelapan pegawai tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi oleh inspektorat ATR/BPN. 

  • Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Puan Minta Kasus Penembakan PMI Diusut Tuntas

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan mitigasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Lindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu,” tegas Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Seperti diketahui, lima WNI yang diduga PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim (APMM). Satu orang bernama Basri tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka di mana 2 di antaranya dalam kondisi kritis.

    Jenazah Basri kini sudah tiba di tempat asalnya yakni Riau, namun 4 PMI yang terluka masih dalam perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan meminta Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan PMI.

    “Kementerian terkait kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan.

    Puan pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama instansi terkait lainnya yang kini tengah berupaya meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut tuntas insiden itu.

    Apalagi dari pengakuan korban, mereka tidak melakukan perlawanan ke aparat Malaysia saat kejadian. Indonesia menduga ada penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force oleh pihak Malaysia dalam peristiwa ini. [kun]

  • Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Respons Puan Terkait Isu Amerika Serikat yang Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi dan mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke beberapa negara, termasuk Indonesia, tengah mendapatkan sejumlah perhatian dari publik. Terkait isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut memberikan tanggapannya.

    “Mungkin kita akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap Pemerintah, (serta) DPR,” kata Puan di Gedung DPR, Selasa (21/1).

    Isu relokasi 2 juta warga sipil Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia pertama kali muncul dalam laporan NBC News. Media Amerika tersebut menyebutkan bahwa Presiden Trump, melalui utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengabarkan wacana tersebut.

    Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah membantah kabar tersebut. Kemenlu menyatakan tidak ada pembicaraan resmi terkait relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kemenlu juga mengimbau Pemerintah dan masyarakat tidak berspekulasi tanpa informasi yang valid.

    Meski adanya isu tersebut, Puan menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait Palestina tetap konsisten.

    “Sikap dari Indonesia tetap mendukung Pemerintahan Palestina,” tegasnya.

  • Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb)

    29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

    Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

    Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

    Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

    Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Puan Beri Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini menyusul munculnya berbagai persoalan terkait program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Puan memyebut, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

    “Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” politikus PDIP itu.

    Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan. (ted)