Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    Jakarta –

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter bicara tentang pembangunan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Adapun proyek ini ditargetkan rampung dan siap beroperasi dalam satu sampai dua bulan ke depan.

    Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, lokasi stasiun tersebut akan berada persis di samping stadion, dengan jarak hanya beberapa langkah kaki. Stasiun ini akan berada di rute pendek antara Stasiun Tanjung Priok dan Jakarta Kota.

    “Rencana pembangunan stasiun JIS itu. Titiknya atau lokasinya pas di samping stadion JIS, itu sebagai titik stasiun JIS, yang berada di antara stasiun Ancol dan Tanjung Priok. Titiknya di situ,” kata Rizal, di Stasiun Sudirman Baru (BNI CIty), Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Pembangunan stasiun baru ini berada di bawah andil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Lokasinya juga sudah ditetapkan dan pembangunannya telah berjalan. Proses penertiban lokasi pembangunan juga telah dilakukan.

    “Sudah dilakukan penertiban, tapi ada juga sih titik yang kemarin menjadi salah satu lokasi nanti, masih ada yang mesti bersihkan. Tapi yang jelas lokasinya sangat-sangat memungkinkan (untuk dibangun stasiun),” ujarnya.

    Rizal menjelaskan, pembangunan stasiun ini sudah terencana sejak lama. Namun karena ada beberapa kendala, mulai dari pandemi Covid-19 hingga pelaksanaan berbagai berbagai kegiatan, pembangunannya pun menjadi tertunda sehingga baru digeber di era Gubernur Jakarta saat ini yakni Pramono Anung.

    Di samping itu, Rizal mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan akses menuju JIS, khususnya melalui fasilitas transportasi kereta. Menurutnya, kereta menjadi salah satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani akses ke arah JIS.

    Hal ini apalagi mengingat terbatasnya akses dari dan menuju JIS setiap kali diselenggarakan acara besar di sana. Untuk membawa kendaraan pribadi saja, baik itu mobil dan motor, parkiran terbatas. Itu pun banyak yang sampai diarahkan untuk parkir di Ancol dan harus berjalan jauh lagi menuju JIS.

    “Biasanya kalau ada acara di JIS parkirnya di Ancol, kemudian disiapkan feeder yang itu juga agak merepotkan. Satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani ke arah JIS ya kereta api atau KRL yang kebetulan dari rel ke arah JIS juga relatif dekat,” kata dia.

    Sebagai informasi, kelanjutan pembangunan Stasiun KRL di dekat JIS mulanya disinggung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hal ini menjadi salah satu topik bahasan saat dirinya bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Sementara itu, isu pembangunan stasiun dekat JIS sendiri telah terdengar sejak tahun 2023 silam. Mohamad Risal Wasal yang pada kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bilang, stasiun KRL dekat JIS sedang dibangun.

    “(Line) ada yang dari Ancol, ada yang dari Kemayoran,” kata Risal di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

    Untuk proses pembangunan sedang dalam tahap perbaikan stasiun oleh Balai Teknik dan perbaikan elektrifikasi. “(Progresnya) saya belum mendapatkan laporan juga perkembangannya sekarang,” lanjutnya.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (5/7/2023), proyek stasiun KRL JIS ini terletak tepat di depan (sisi barat) stadion. Proyek ini berhadapan langsung dengan Jl. R. E. Martadinata.

    Pada bagian sisi samping proyek yang berhadapan langsung dengan jalan, sudah dibangun dinding-dinding penghalang yang terbuat dari pembatas jalan beton dan seng.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sempat menyinggung progres pembangunan proyek tersebut pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, proyek stasiun ini pada kala itu ditargetkan rampung pada April 2024.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Permudah Mobilisasi Masyarakat, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO dari Shangri-La ke Stasiun BNI City

    Permudah Mobilisasi Masyarakat, Pemprov DKI Bakal Bangun JPO dari Shangri-La ke Stasiun BNI City

    JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk menghubungkan Hotel Shangri-La dengan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat.

    Rencana pembangunan JPO tersebut menjadi bagian dari penguatan integrasi transportasi publik di kawasan Dukuh Atas, khususnya akses menuju Stasiun BNI City yang melayani kereta bandara dan KRL.

    “Pembangunan JPO itu nanti pemerintah provinsi. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan akan menyiapkan JPO dari BNI ke Shangri-La,” kata Dudy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 1 Oktober.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana untuk mengembangkan kawasan integrasi transportasi publik di Dukuh Atas. Nantinya, di kawasan tersebut akan terintegrasi empat moda  transportasi publik dan targetnya rampung pada 2027 mendatang.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan di kawasan Dukuh Atas akan terintegrasi empat moda transportasi publik yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta bandara.

    “TOD Dukuh Atas nantinya akan mengintegrasikan empat moda transportasi berbasis kereta, sehingga memberi kenyamanan lebih bagi masyarakat,” tuturnya dalam media briefing, di Jakarta, Selasa, 30 September.

    Dudy mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pengembangan kawasan integrasi transportasi publik di kawasan Dukuh Atas bisa rampung pada 2027.

    “Kami sebagai regulator mendukung apa yang menjadi rencana dari Pemerintah Provinsi DKI agar ini bisa segera terwujud,” katanya.

    Di sisi lain, Dudy juga memastikan Stasiun Karet tidak akan ditutup. Rencananya, kata Dudy, stasiun tersebut nantinya akan disambungkan dengan Stasiun BNI City.

    “Ini kami sampaikan setelah kami melakukan beberapa kali perbicaraan dengan KAI, dan juga waktu itu saya ingat dengan Pak Erick pada saat masih menjabat Menteri BUMN, Karet itu tidak akan ditutup, tapi akan disambungkan dengan stasiun BNI City,” katanya.

    Saat ini, kata Dudy, memang sudah tersedia koridor untuk menghubungkan Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City. Namun, masih diperlukan pembangunan kanopi agar pengguna lebih nyaman. Karena itu, dia meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk membangun.

    “Kanopi itu sudah dibangun di sisi selatan, sisi selatan itu sudah dibangun kanopi, itu menghubungkan dari Karet ke BNI City. Nah kemarin saya minta supaya yang utara juga dibangun, sehingga pengguna tidak perlu crossing (menyeberang) lintasan sebidang,” jelasnya.

    Dudy juga bilang sudah tersedia fasilitas mesin tiket untuk tap in dan tap out di bagian sisi selatan. Ke depan, sambung dia, kereta akan berhenti di Stasiun Sudirman, dan pengguna yang masuk melalui Karet tetap dapat naik kereta melalui Stasiun BNI City atau Sudirman.

    “Kalau yang sisi selatan itu sudah tersedia ticketing dan segala macam ya, jadi nantinya kereta itu akan berhenti di Sudirman, tapi teman-teman yang biasa naik, masuk dari Karet itu bisa dengan mudah mengaksesnya, jadi kita tidak tutup, bisa masuk dari Karet,” ujarnya.

    Selain itu, Dudy bilang, untuk memudahkan mobilisasi pengguna, akan ada fasilitas penyeberangan di depan Hotel Shangri-La agar pengguna tidak perlu berputar terlalu jauh untuk menyeberang.

    “(Nanti akan ada) penyeberangan ya, itu di depan Shangri-La, dari sisi selatan menyebrang sungai itu ke depan Shangri-La. Biar juga kalau ada yang bekerja di sekitar situ tidak perlu menyebrang, berputar terlalu jauh,” ujarnya.

  • SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah hingga membuat keracunan massal seperti menghentikan operasional sementara.

    Namun, apakah sanksi ini bisa menjadi lebih berat seperti pencabutan izin, bahkan potensi pidana?

    “Itu semuanya (pencabutan izin dan pidana) akan tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada awak media di gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang Tanah Air, kenapa? Karena Badan Gizi Nasional tuh untuk membangun satuan pelayanan seperti yang mitra bangun itu kesulitan. Jadi mitra sudah mengorbankan segala materi untuk menyukseskan program ini,” sambungnya.

    Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali.

    Dadan menegaskan bahwa pihaknya akan cenderung untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG bermasalah, alih-alih mencabut izin.

    “Kalaupun ada kekeliruan pada penerapan SOP, itu kami lakukan perbaikan ya. Karena kita harus hargai apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra. Dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, kita hargai itu,” kata Dadan.

    “Mereka adalah pejuang republik dalam program intervensi pemenuhan gizi,” sambungnya.

    Bukan tanpa alasan, Dadan menambahkan bahwa saat ini BGN masih membutuhkan mitra untuk membantu membangun dan mengelola SPPG, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sukses.

    “Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang, tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi, tapi mitra ini bersemangat untuk membangun itu,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    SPPG Bermasalah Bisa Dicabut Izin dan Dipidana? BGN Buka Suara

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah hingga membuat keracunan massal seperti menghentikan operasional sementara.

    Namun, apakah sanksi ini bisa menjadi lebih berat seperti pencabutan izin, bahkan potensi pidana?

    “Itu semuanya (pencabutan izin dan pidana) akan tergantung dari hasil investigasi ya,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada awak media di gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Anda harus tahu bahwa mitra-mitra ini merupakan pejuang Tanah Air, kenapa? Karena Badan Gizi Nasional tuh untuk membangun satuan pelayanan seperti yang mitra bangun itu kesulitan. Jadi mitra sudah mengorbankan segala materi untuk menyukseskan program ini,” sambungnya.

    Selama SPPG berhenti beroperasi, BGN akan mengevaluasi secara keseluruhan penyebab keracunan. Setelah dapat dipastikan penyebabnya dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, maka izin operasional bisa dikeluarkan kembali.

    Dadan menegaskan bahwa pihaknya akan cenderung untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG bermasalah, alih-alih mencabut izin.

    “Kalaupun ada kekeliruan pada penerapan SOP, itu kami lakukan perbaikan ya. Karena kita harus hargai apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra. Dia sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, kita hargai itu,” kata Dadan.

    “Mereka adalah pejuang republik dalam program intervensi pemenuhan gizi,” sambungnya.

    Bukan tanpa alasan, Dadan menambahkan bahwa saat ini BGN masih membutuhkan mitra untuk membantu membangun dan mengelola SPPG, sehingga program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sukses.

    “Terus terang Badan Gizi sekarang punya uang, tapi untuk membangun satu SPPG saja kesulitan karena masalah administrasi, tapi mitra ini bersemangat untuk membangun itu,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • BGN Sebut Insentif Guru Penanggung Jawab MBG Tak Bebani APBN

    BGN Sebut Insentif Guru Penanggung Jawab MBG Tak Bebani APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa insentif bagi guru penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100.000 setiap hari penugasan tidak akan membebani anggaran.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa skema insentif tersebut telah diatur secara terperinci. Dadan sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala BGN No. 5/2025 tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab program MBG di sekolah penerima manfaat.

    “Kalau itu oke, sudah oke. Nanti kepala sekolah menentukan siapa yang bertugas hari itu,” katanya saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Ketika ditanya bagaimana dampak insentif itu terhadap porsi maupun serapan anggaran BGN di APBN, Dadan mengatakan bahwa kedua hal tersebut tidak saling berkaitan.

    Pasalnya, insentif guru pelaksana MBG akan dibebankan kepada biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dana tersebut nantinya disalurkan untuk masing-masing sekolah penerima manfaat.

    “Enggak ada hubungannya karena biaya operasional kan sudah biasa. Penyerapan anggaran ada di SPPG, bukan di jumlah orang,” ujar Dadan.

    Menilik dokumen SE Kepala BGN No. 5/2025 yang beredar, setiap sekolah yang menjadi penerima manfaat program MBG wajib menunjuk satu hingga tiga orang guru yang akan menjadi penanggung jawab distribusi MBG di sekolah.

    Penugasan tersebut harus diutamakan bagi guru bantu maupun guru honorer yang dilaksanakan dengan sistem rotasi per hari dan diatur oleh kepala sekolah.

    Insentif sebesar Rp100.000 akan diberikan sesuai dengan jumlah dari jadwal yang telah ditentukan dan diberikan oleh SPPG terkait kepada guru penanggung jawab setiap 10 hari.

    “Dana dimaksud dibebankan pada biaya operasional yang berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekolah terkait,” demikian dinyatakan dalam beleid tertanggal 29 September 2025 ini.

  • Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi Nasional 1 Oktober 2025

    Ke Asosiasi Sopir, DPR Janjikan Gratis Perpanjang SIM hingga Rumah Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah usulan dari asosiasi sopir logistik yang disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan parlemen dan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, ada enam poin usulan yang diajukan asosiasi sopir dalam forum pertemuan tersebut.
    Namun, Dasco menyatakan hanya ada tiga poin yang menurutnya dapat segera didorong DPR RI kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti saat ini.
    “Untuk didorong kepada pemerintah, yaitu satu untuk perpanjangan SIM B1 umum dan B2 umum itu tanpa membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Rabu.
    “Kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan rumah bersubsidi supaya pengemudi logistik bisa mengakses, dengan kemudian kita mensinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan,” sambungnya.
    Dasco juga memastikan akan mendorong pemerintah agar memastikan anak-anak sopir angkutan barang mendapatkan akses bantuan pendidikan, agar bisa bersekolah hingga perguruan tinggi.
    “Dengan mendorong anak-anak driver logistik mendapatkan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan PIP (Program Indonesia Pintar),” kata Dasco.
    Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyampaikan bahwa audiensi kali ini menghasilkan beberapa kesepakatan lain.
    Salah satunya adalah mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
    “Kita menyepakati revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 akan dipercepat dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah terlebih dahulu,” tutur Dasco.
    Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, kata Dasco, DPR dan pemerintah akan membentuk tim kecil beranggotakan perwakilan Komisi V DPR, Kementerian Perhubungan, kementerian terkait lainnya, serta asosiasi sopir logistik.

    Politikus Gerindra itu menekankan, persoalan sopir tidak hanya sebatas peraturan lalu lintas, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga jaminan sosial.
    Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus diurai secara komprehensif agar hasil revisi UU benar-benar bisa menjawab kebutuhan di lapangan.
    “Kalau kita bicara logistik, maka yang terlibat bukan hanya Kementerian Perhubungan. Ada Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan, hingga Kementerian Pendidikan untuk mendukung aspirasi para pengemudi. Maka tim kecil ini akan menjembatani agar pembahasan bisa lebih fokus dan jelas arahnya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama pemerintah menerima audiensi perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk mendengar aspirasi terkait revisi UU LLAJ.
    Audiensi itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    Hadir pula perwakilan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
    Dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto ikut mendampingi jalannya pertemuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    Jakarta –

    Rupiah belakangan mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Seperti perdagangan pagi ini, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.678 atau naik sebesar 13.00 poin (0.08%).

    Bank Indonesia (BI) mengatakan akan selalu di pasar memberikan jaminan kepada pelaku upasaar terkait upaya menstabilkan nilai tuka rupiah. Dalam hal ini, BI meyakini pergerakan rupiah akan kembali menguat.

    “BI akan terus melakukan intervensi, baik di pasar domestik maupun di pasar offshore untuk memastikan bahwa pergerakan rupiah itu tetap terkendali. Dan kita optimis dengan seiring berjalan-berjalannya waktu rupiah akan menguat secara perlahan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Saat ditanya apakah rupiah mengalami pelemahan akibat pemerintah AS shutdown, Denny menilai pergerakan mata uang semua negara sejatinya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan luar negeri.

    “Saya pikir tak hanya rupiah, kalau dilihat semua mata uang juga akan terkena dampaknya terkait dengan bagaimana perkembangan global, termasuk khususnya bagaimana perkembangan di AS,” tuturnya.

    (ada/rrd)

  • Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, bahwa terdapat peralihan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni RON 90 Pertalite ke BBM Non Subsidi. Dengan ini, keuangan negara ditargetkan menjadi lebih hemat mencapai Rp 12,6 triliun di tahun 2025 ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa terjadi hal yang tidak biasa sejak Juli-Agustus 2025 ini atau terjadi shifting dan perubahan pola konsumsi masyarakat atas BBM.

    “Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi,” terang Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Rabu (1/10/2025).

    Mengacu data yang dipaparkan Laode, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024.

    Adapun penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.

    “Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini,” ungkap Laode.

    Adapun market share dari BBM Non Subsidi mengalami peningkatan. Pada Juli 2025 saja, market share sudah mencapai 15%. Di mana market share BBM Non Subsidi di tahun 2024 mencapai 11%.

    “Nah, estimasi penjualan bensin tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL, ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Ramai Warga RI Pindah dari Pertalite ke BBM Non Subsidi, Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan perihal adanya peralihan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi atau RON 90 yakni Pertalite ke BBM Non Subsidi. Hal ini terbukti terjadi sejak Juli-Agustus 2025 ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa terjadi hal yang tidak biasa sejak Juli-Agustus 2025 ini atau terjadi shifting dan perubahan pola konsumsi masyarakat atas BBM.

    “Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi,” terang Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Rabu (1/10/2025).

    Mengacu data yang dipaparkan Laode, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024.

    Adapun penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.

    “Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini,” ungkap Laode.

    Adapun market share dari BBM Non Subsidi (non Pertamina) mengalami peningkatan. Pada Juli 2025 saja, market share sudah mencapai 15%. Di mana market share BBM Non Subsidi (non Pertamina) di tahun 2024 mencapai 11%.

    “Nah, estimasi (penurunan) penjualan bensin subsidi tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL, ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 6 Demo 30 September di Jakarta, Berikut Tiga Titik Aksi Hari Ini Megapolitan

    6 Demo 30 September di Jakarta, Berikut Tiga Titik Aksi Hari Ini Megapolitan

    Demo 30 September di Jakarta, Berikut Tiga Titik Aksi Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Demonstrasi kembali digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Senin (30/9/2025). Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI dikerahkan untuk menjaga keamanan.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, kepolisian lebih dulu menggelar
    Tactical Wall Game
    (TWG) dan apel pengamanan pada pukul 08.00 WIB.
    Setidak adanya tiga titik aksi yang bakal didatangi massa. Aksi pertama dilakukan oleh massa dari Musyawarah Rakyat Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Sementara itu, massa dari Mahasiswa Penggugat Peradilan Bersih bersama sejumlah elemen lain menggelar demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir.
    Selain itu, kelompok Mahasiswa Penggugat Peradilan Bersih juga menggelar aksi di depan kantor Komisi Yudisial RI.
    “Untuk pengamanan, Polri bersama TNI dan Pemda DKI menurunkan sebanyak 5.240 personel gabungan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Ruslan.
    Ia menambahkan, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan.
    Hingga berita ini ditayangkan, kepolisian belum merinci jam berlangsungnya aksi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.