Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Paripurna DPR Setujui Status WNI Tim Geypens, Dion Markx dan Ole Romeny

    Paripurna DPR Setujui Status WNI Tim Geypens, Dion Markx dan Ole Romeny

    Jakarta –

    DPR RI menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada tiga atlet sepak bola. Adapun tiga atlet yang dimaksud adalah Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romenij.

    Persetujuan status WNI terlaksana di rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    “Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Saudara Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romenij dapat disetujui?” tanya Adies.

    “Setuju,” jawab peserta rapat.

    “Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujat Adies.

    Sebelumnya Komisi XIII dan X DPR RI telah menyetujui pemberian kewarganegaraan bagi tiga pemain sepakbola. Keputusan itu diambil pada rapat yang terlaksana di gedung DPR RI kemarin.

    Menpora Dito Ariotedjo menjelaskan alasan perkembangan pemberian status WNI kepada tiga atlet sepakbola ini. Dia mengatakan Timnas Indonesia membutuhkan pemain dalam posisi penyerang, bek tengah dan bek kiri.

    “Bahwa Tim Nasional Indonesia putra membutuhkan pemain dalam posisi penyerang, bek tengah, dan bek kiri, berkaitan dengan permintaan naturalisasi pemain (keturunan) yang bernama Ole Lennard Ter Haar Romenij, Dion Markx, dan Tim Geypens merupakan pemain yang sudah terbiasa bermain di liga Belanda,” kata Dito Ariotedjo.

    Dia berharap ketiga pemain ini dapat memperkuat Timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Dito ingin ketiga atlet ini bisa memperkuat nilai persatuan dan kebanggaan kepada RI.

    “Ketiga atlet sepakbola dimaksud, warga negara Belanda berkeinginan untuk menjadi Warga Negara Indonesia karena yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperkuat Tim Nasional Sepakbola Indonesia,” ujar Dito.

    “Pemberdayaan atlet Dion Markx dan Tim Geypens dalam jangka pendek di bawah 5 tahun di perlukan untuk AFC U20 Asian Cup 2025, FIFA U20 World Cup 2025, SEA Games 2025, AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026, Asian Games 2026 dan Asian Cup Saudi Arabia 2027. Sedangkan pemberdayaan untuk target jangka panjang (di atas 5 tahun) termasuk atlet Ole Romenij adalah untuk lolos Kualifikasi Piala Dunia 2030 pada tahun 2028 dan 2029, Lolos Piala Dunia 2030 dan Peringkat 50 Besar FIFA,” tambahnya.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Mau Atur Harga Gas 3 Kg di Pengecer

    Prabowo Mau Atur Harga Gas 3 Kg di Pengecer

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan membuat harga patokan untuk LPG 3 Kg di level pengecer. Langkah ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok itu tidak terlalu mahal.

    Keputusan ini seiring dengan diperbolehkannya lagi pengecer untuk menjual LPG 3 Kg mulai hari ini. Rencananya pengecer akan dibuat menjadi sub pangkalan.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).

    Melihat kondisi pembelian LPG 3 Kg di lapangan, Prabowo pun telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg mulai hari ini.

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” terangnya.

    Terkait isu kelangkaan stok LPG 3 kg, Dasco memastikan pasokan dalam keadaan aman. “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • 7 Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg Megapolitan

    7 Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg Megapolitan

    Bahlil: Mulai Hari Ini Pengecer Kembali Aktif Jual Elpiji 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengatakan, mulai hari ini pengecer akan diizinkan kembali menjual elpiji 3 kilogram (kg)
    Nantinya, para pengecer itu akan dijadikan subpangkalan penjualan gas 3 kg oleh pemerintah dan PT Pertamina
    “Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual
    elpiji 3 kg
    ) dengan nama subpangkalan,” ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).
    Nantinya pemerintah akan memfasilitasi para pengecer dengan sebuah aplikasi untuk mengontrol penjualan elpiji 3 kg agar tepat sasaran.
    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menajdi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan pro aktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM,” kata Bahlil.
    Bahlil mengaku sudah dihubungi Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan kebijakan baru ini. 
    Kepala Negara mengarahkan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dan harganya harus terjangkau bagi masyarakat.
    Maka dari itu, mulai hari ini para pengecer akan diperbolehkan lagi menjual gas 3 kg bersubsidi itu.
    “Atas saran Bapak Presiden (Prabowo) yang pertama adalah semua
    supplier
    yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa, mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol, supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dari arah subsidi ini tidak lagi terjadi,” ucap dia.
    Berdasarkan data yang dimiliki Bahlil, saat ini tercatat ada 370.000 supplier elpiji 3 kg di seluruh Indonesia. Nantinya semuanya akan diangkat sebagai subpangkalan elpiji 3 kg.
    “Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi subpangkalan sambil kita lihat ke depan. Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Dasco: Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo Nasional

    10 Dasco: Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo Nasional

    Dasco: Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tidak mengeluarkan kebijakan untuk melarang pengecer berjualan elpiji 3 kg.
    Akan tetapi, melihat situasi dan kondisi terkini di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk memerintahkan agar pengecer boleh kembali berjualan elpiji subsidi.
    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Dasco mengatakan, berdasarkan hasil komunikasi DPR dengan Prabowo tadi malam, Kementerian ESDM-lah yang menginginkan agar pengecer dilarang berjualan elpiji 3 kg.
    Sebab, kata dia, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu ingin menertibkan harga elpiji subsidi yang sedang mahal di masyarakat.
    “DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam, dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” jelasnya.
    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” imbuh Dasco.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum melaporkan soal adanya kekisruhan terkait larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Dia mengakui memang ada dinamika yang terjadi di masyarakat buntut pengecer dilarang berjualan elpiji bersubsidi.
    “Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
    Bahlil mengatakan, Prabowo memiliki banyak menteri yang menjadi ‘pembantu’-nya. Sehingga, jangan sedikit-sedikit segala hal dilaporkan kepada Prabowo.
     
    “Nanti seolah-olah enggak ada menterinya yang kerja,” ucapnya.
    Maka dari itu, Bahlil menekankan, para menteri akan membereskan kisruh elpiji 3 kg jika memang ada yang keliru.
    “Sudahlah, kalau itu benar-benar, dan salah itu, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru,” imbuh Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Beri Instruksi Pengecer Bisa Jual Elpiji 3 Kg Lagi Mulai Hari Ini Nasional

    1 Prabowo Beri Instruksi Pengecer Bisa Jual Elpiji 3 Kg Lagi Mulai Hari Ini Nasional

    Prabowo Beri Instruksi Pengecer Bisa Jual Elpiji 3 Kg Lagi Mulai Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.
    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya tidak melonjak harganya.
    “Tetapi, sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.
    Tadi malam, Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram.
    Awalnya, pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.
    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.
    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.
    Polemik ini pun dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait.
    Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, misalnya, meminta pemerintah mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual elpiji 3 kilogram.
    Zulfikar mengatakan, kebijakan ini telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
    Politikus Partai Demokrat itu bilang, kebijakan baru pemerintah ini membuat “gas melon” tersebut menjadi langka.
    “Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar.
    Zulfikar meminta pemerintah menunda kebijakan pelarangan penjualan bagi pengecer sebelum ada ketentuan yang baru.
    Di hadapan Bahlil, dia meminta pemerintah untuk memperbolehkan pengecer menjual gas 3 kilogram tersebut.
    “Sekarang ini hilangkan dulu, Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat,” ucapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Mau Ubah Pengecer Gas 3 Kg Jadi Sub Pangkalan

    Pemerintah Mau Ubah Pengecer Gas 3 Kg Jadi Sub Pangkalan

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah saat ini berencana untuk menaikkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Cara ini dinilai Bahlil dapat membuat pengawasan penyaluran gas LPG subsidi jadi lebih tepat sasaran tanpa perlu menghapus status pengecer yang sudah saat ini.

    Menurutnya pangkalan LPG 3 kg akan mendistribusikan gas subsidi ke sub pangkalan, nah sub pangkalan ini yang akan melanjutkan tugas menyalurkan LPG subsidi kepada masyarakat.

    “Kalau pangkalan dia kan mendistribusikan ke pengecer, kalau pengecer kan masuk ke konsumen. Nah pengecer ini akan kita tingkatkan sebagai sub pangkalan tetapi kita bahas teknisnya terlebih dahulu. Nah kita pengin subsidi niat pemerintah baik ini betul-betul tepat sasaran,” beber Bahlil di Gedung DPR/MPR, Senin (3/2/2025).

    Dia menilai dengan mengubah pengecer menjadi sub pangkalan maka pemerintah bisa memantau harga sekaligus siapa saja pembeli LPG subsidi agar tepat sasaran.

    “Mereka (sub pangkalan) dapat fasilitas, kita bisa tahu harganya, berapa yang dijual, dan kepada siapa saja. Maka kita naikkan sebagai sub pangkalan,” beber Bahlil.

    Ketua Umum Golkar itu juga menegaskan nantinya pengecer yang diubah jadi sub pangkalan tidak akan sulit persyaratannya. “Naik jadi sub pangkalan dengan persyaratan tidak susah,” tegasnya.

    Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menyalurkan LPG subsidi 3 Kg kepada masyarakat menyatakan akan mendukung rencana Bahlil untuk menjadikan pengecer LPG menjadi sub pangkalan.

    Dengan menjadi sub pangkalan, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi. Para pengecer ini juga akan terdaftar langsung secara resmi sebagai merchant Pertamina.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya.

    Saat ini sebanyak hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam sistem MAP. Totalnya ada merchant rumah tangga 53,7 juta NIK, merchant usaha mikro sebanyak 8,6 juta NIK, pengecer sebanyak 375 ribu NIK, dan petani atau nelayan sasaran sebanyak 50 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” tambah Heppy.

    Pemerintah memastikan bahwa jumlah pasokan LPG 3 kg tidak mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Penataan distribusi ini hanya bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat yang berhak.

    (hal/rrd)

  • Beragam Produk UMKM Dipamerkan di Gedung DPR

    Beragam Produk UMKM Dipamerkan di Gedung DPR

    Foto Bisnis

    Agung Pambudhy – detikFinance

    Senin, 03 Feb 2025 23:00 WIB

    Jakarta – Bazar UMKM Merah Putih sedang digelar di Selasar Nusantara III, Gedung DPR, Jakarta. Bazar itu memamerkan beragam produk unggulan UMKM dari berbagai daerah.

  • Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) tidak langka dan bukan menjadi masalah dalam pendistribusian.

    “Stok LPG sendiri enggak ada masalah, semuanya lengkap. Namun, selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan,” ujar Menteri Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Salah satu materi pembahasannya adalah mencari solusi terbaik supaya subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran.

    Pasalnya, pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 87 triliun per tahun. Namun, masyarakat masih mendapatkan harga relatif mahal dan tidak terkontrol dari pengecer yang menjualnya.

    Subsidi yang diberikan pemerintah adalah Rp 12.000 setiap kilo atau Rp 36.000 per tabungnya. Masyarakat seharusnya bisa mendapatkan harga sekitar Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilo, tetapi yang terjadi harganya seringkali pengecer mematok harga di atas batas normal.

    “Kita pengin subsidi pemerintah ini betul-betul tepat sasaran. Nah sekarang bagaimana caranya pengecer bisa mendapatkan fasilitas (sub-pangkalan),” imbuhnya.

    Menteri ESDM berencana untuk menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan supaya harga dan target konsumen bisa terkontrol oleh pemerintah. Rencana tersebut disusun agar distribusi LPG 3 Kg bisa berjalan dengan baik.

    Nantinya, status pengecer akan dinaikkan menjadi sub-pangkalan melalui persyaratan yang tidak susah. Fasilitas yang akan diberikan kepada sub-pangkalan diharapkan bisa membuat persoalan distribusi tabung gas subsidi ini tertata kembali.

    “Namun, tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa, semua punya kontribusi. Sekarang kita mau perbaiki saja,” tegas Bahlil.

  • Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengubah status pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi sub-pangkalan, keputusan itu akan ditentukan setelah rapat malam ini bersama PT Pertamina (Persero), Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil seusai menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Ia ingin memutuskan kebijakan setelah membahas teknis transisi pengecer ke sub-pangkalan.

    “Ini mau rapat lagi malam ini. Malam ini saya rapat, saya putuskan,” ujar Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu yang dibahas dalam raker bersama Komisi XII adalah penataan kembali distribusi LPG 3 Kg. Pemerintah ingin tabung gas subsidi yang biasa disebut melon itu bisa tepat sasaran dengan harga yang terjangkau.

    Menteri ESDM sedang mencari opsi atau solusi terbaik dalam pendistribusian LPG 3 Kg melalui penataan ulang. Melalui kenaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan memungkinkan harga tabung gas melon dapat dikontrol oleh pemerintah.

    Bahlil Lahadalia menerangkan perbedaan dari pangkalan dan pengecer, yakni ada pada target pembelinya. Pangkalan akan mendistribusikan LPG 3 Kg kepada pengecer dengan harga yang terpantau, sedangkan pengecer akan menjual kepada konsumen dengan harga yang relatif mahal.

    Nantinya, teknis dari masa transisi dari status pengecer ke sub-pangkalan akan diputuskan setelah rapat bersama PT Pertamina. Bahlil menjanjikan keputusan akan diambil setelah rapat.

    “Kita lagi membahas teknisnya ya,” pungkas Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut akan memutuskan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan pada malam ini.

  • Kata Bos Badan Gizi soal UMKM Mitra Makan Gratis Dapat Modal Rp 500 Juta

    Kata Bos Badan Gizi soal UMKM Mitra Makan Gratis Dapat Modal Rp 500 Juta

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) merespons usulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mitra program makan bergizi gratis (MBG) mendapat modal hingga Rp 500 juta. Usulan tersebut disampaikan oleh Kementerian UMKM.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran modal kepada UMKM yang telah menjadi mitra MBG, bukanlah ranah Badan Gizi. Hal tersebut menjadi ranah dari Kementerian UMKM.

    “Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya kementerian UMKM bukan Badan Gizi,” kaya Dadan saat ditemui di Gedung DPR Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

    Dadan menjelaskan Badan Gizi hanya mengkategorikan para UMKM yang dapat menjadi mitra MBG. Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra dapat mendaftar melalui website resmi BGN, mitra.bgn.go.id.

    Kedua, bagi UMKM yang memasok bahan baku tidak diwajibkan mendaftar. Namun, bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan atau dapur umum setempat.

    Dadan menegaskan siapapun bisa menjadi mitra MBG dengan mendaftar. Dia menegaskan bagi masyarakat yang mau jadi mitra MBG tidak dipungut biaya sedikitpun. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak tidak tertipu kepada oknum-oknum yang mengaku pegawai BGN.

    “Jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepersen pun. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku itu dipastikan bukan orang Badan Gizi Nasional,” tegas Dadan.

    Penjelasan Menteri UMKM

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

    “Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

    Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

    Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” jelasnya.

    Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

    (hns/hns)