Tempat Fasum: Gedung DPR

Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

TRIBUNJAKARTA.COM – Aktor, Mamang Osa ikut menanggapi kekisruhan terkait langkanya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir.

Selebriti TikTok yang juga bisa bergaya ala-ala kewanitaan ini geregetan dengan situasi tersebut.

Ia melayangkan kritik kepada pemerintah.

“Ah lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi, udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, Husnul Khotimah,” ujarnya seperti dilansir dari akun Instagramnya pada Selasa (4/2/2025).

Ia pun menyindir lagu kampanye paslon nomor dua Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 silam.

“Oke gas, oke gas, ternyata enggak oke tuh gasnya,” sindir Mamang Osa.

Mamang Osa pun meluapkan keresahannya dengan membela tukang nasi goreng di depan rumahnya.

Pasalnya, gara-gara gas melon itu langka, tukang nasi goreng langganannya tak berjualan.

“Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang nasgor gue di depan. Beli yang gas melon cuma di agen resmi, yaudah terserah lo aja deh bang.”

“Tapi let me run through you the basic, gas melon hijau gemoy yang seiprit segede telor gacha itu kan buat kalangan menengah ke bawah bener dor? Buktinya waktu dipilih sama Prili aja semua pada ngereog,” ujarnya.

Semestinya, kata mantan freelancer desain grafis itu, peredaran gas melon harus mudah diakses.

Pasalnya, kebanyakan rakyat Indonesia bukan dari kalangan berada.

“Berarti harus zero cost (tanpa biaya) juga ngedapetinnya,” katanya.

Ia pun menyenggol pejabat-pejabat lantaran kebijakannya tak masuk di akal.

“Hey, pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, ye mawar (mau) sentralisasi ke resmi boleh-boleh aja, tapi pakai akal dikit aja,” omelnya.

Pemerintah semestinya memetakan terlebih dulu tata letak agen resmi gas agar nantinya mudah diakses oleh rakyat.

“Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Mamang Osa pun menggambarkan situasi antrean LPG 3 kg yang panjang seperti menaiki wahana kora-kora di tempat rekreasi.

“Kayak gini-gini kan esensial, krusial jadinya malah bawa sial, di-skip sih jadinya antreannya kayak naik kora-kora pas weekend kasian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan buat mekong (makan), ngantrinya ujan-ujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang pada bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern tapi pemandangan feodal, ah takut,” ujarnya.

Ia ingin menyampaikan bahwa kelangkaan gas 3 kg berimbas terhadap tukang nasi goreng langganannya.

“Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gua semalam kagak jualan, gue enggak bisa nyelesain drakor gue kalau enggak nasgoran,” katanya lalu menangis.

Pengecer jadi subpangkalan

Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

“Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan.

“Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

04/02/2025 19:49
Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seusai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN.

“Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,” ujar Herman seusai rapat paripurna pengesahan RUU BUMN menjadi Undang-Undang BUMN di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN, termasuk BPI Danantara. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

“Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP, ” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN.

“Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola BPI Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,” pungkas Herman.

04/02/2025 19:04
Komisi XII DPR Apresiasi Keputusan Presiden Prabowo Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR menyatakan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram (kg). Keputusan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan masyarakat dan upaya menjaga distribusi gas subsidi tetap lancar.

“Komisi XII DPR mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi mulai hari ini. Langkah ini menjaga rantai distribusi ke masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sebelumnya, kebijakan Kementerian ESDM yang mendadak melarang pengecer menjual LPG 3 kg memicu kepanikan dan antrean panjang di masyarakat. Sugeng menilai kebijakan ini diambil tanpa persiapan infrastruktur yang memadai sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan LPG subsidi.

“Ini seperti orang yang biasa beli beras di warung, tiba-tiba harus beli langsung di gilingan padi,” ujarnya terkait apresiasi Komisi XII DPR terhadap keputusan Presiden Prabowo yang mengizinkan pengecer tetap menjual LPG 3 kg.

Sugeng menegaskan pemangkasan rantai distribusi tanpa solusi pengganti justru mengganggu stabilitas pasokan LPG subsidi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membenahi sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi tetap menjaga rantai pasok yang efisien.

Sebagai solusi, pemerintah kini menaikkan kelas pengecer menjadi subagen sehingga mereka tetap bisa berjualan LPG 3 kg dengan mekanisme yang lebih terstruktur. “Kita berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sigap menghentikan polemik ini. Semoga distribusi LPG 3 kg segera kembali normal,” pungkas Sugeng.

Keputusan Presiden Prabowo memulihkan peran pengecer dalam penjualan LPG 3 kg mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR. Langkah ini diyakini akan mengurangi kepanikan masyarakat dan memastikan distribusi gas bersubsidi tetap lancar. Namun, DPR tetap mendorong pemerintah membenahi tata kelola distribusi agar LPG subsidi benar-benar tepat sasaran.

04/02/2025 18:13
Dampak Efisiensi Anggaran, Proyek Pusat Data Nasional Batam Batal

Jakarta –

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, resmi dibatalkan. Proyek Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu terdampak oleh efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen Komdigi Ismail mengatakan pagu anggaran Komdigi di 2025 yang semula sebesar Rp 7,73 triliun kemudian disesuaikan mengikuti instruksi presiden dengan mengefisiensi anggaran 58,17% atau Rp 4,49 triliun.

Salah satu proyek nasional, yakni PDN yang ada di Batam, dipilih untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Ismail menyebutkan efisiensi anggaran yang bersumber dari PHLN ini mencapai Rp 773 miliar.

“Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” ujar Ismail saat rapat kerja dengan Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, pemerintah merencanakan untuk membangun tiga PDN di Indonesia yang tersebar di Cikarang (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Kalimantan Timur). Pembangunan pusat data itu sebagai cara pemerintah dalam menggabungkan data center kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sebelumnya terpisah-pisah.

PDN Cikarang yang merupakan pusat data pertama pemerintah ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2025 yang tertunda sejak pertengahan tahun lalu. Sedangkan, PDN Batam dalam perkembangan terakhir pada September 2024, masih berupa lahan kosong yang proyeknya masih ditinjau ulang pembangunannya ketika itu.

Sementara itu, mengenai PDN yang ada di IKN, pemerintah belum mengungkapkan lebih lanjut terkait nasib proyeknya sampai saat ini. Informasi terakhir PDN di IKN masih dalam proses penyiapan lahan oleh pihak Otorita IKN (OIKN).

(agt/fyk)

04/02/2025 17:40
Ikuti Arahan Prabowo, Komdigi Pangkas Anggaran Rp 4,49 Triliun

Jakarta –

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun. Efisiensi anggaran ini berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan agar para kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun di tahun 2025 ini.

Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar. Biaya perjalanan dinas, misalnya, diminta dipangkas hingga 50%.

“Dengan dipa sebesar Rp 7,7 triliun ini, pada bulan ini kita menerima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta (Surat Perintah) Menteri Keuangan Nomor S-37 terkait efisiensi belanja kementerian dan belanja negara APBN Tahun 2025,” ujar Sekjen Komdigi Ismail dalam pemaparannya di rapat kerja bersama Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Disampaikan Ismail, usai memetakan program kembali berdasarkan efisiensi anggaran yang dilakukan presiden, Komdigi memotong anggaran di 2025 sebesar 58,17%.

“Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami penyesuaian anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp 4,49 triliun atau sebesar 58,17% dari pagu alokasi anggaran 2025. Sehingga total anggaran yang dapat digunakan di tahun 2025 ini hanya sebesar Rp 3,2 triliun,” tutur Ismail,

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan efisiensi anggaran Komdigi itu berasal dari rupiah murni sebesar Rp 503,28 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 519,46 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 773 miliar sehubungan dengan pembatalan proyek data center di Batam.

“PNBP BLU sebesar Rp 2,7 triliun yang akan berdampak pada pembayaran kewajiban KPBU dan operasi maintenance infrastruktur TIK di beberapa wilayah non-komersial yang sudah dicanangkan,” ungkap Ismail,

Dengan demikian, Ismail mengatakan, Komdigi memiliki sisa anggaran 2025 setelah efisiensi sebesar Rp 3,23 triliun. “Ini akan dialokasikan untuk mencukupi belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp 1,1 triliun hingga tersisa Rp 2,13 triliun yang akan dilakukan reprioritasi lagi untuk mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan rencana-rencana awal,” pungkasnya.

(agt/fyk)

04/02/2025 16:21
‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.

Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.

Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya.

“Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

“Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

“Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

“Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

“Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

“Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

“Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

“Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

“Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023

Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg).

Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran.

“Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg.

Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran.

“Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya.

Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat.

“Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.

“Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya.

Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer.

Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak.

“Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

04/02/2025 16:09
Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menjadi pusat perbicangan karena kebijakannya yang justru merepotkan rakyat, terutama kaum emak-emak, dengan memotong rantai pasokan gas elpiji 3 kg di pasaran.

Pengamat politik, Rocky Gerung, menyentil kebijakan Bahlil yang memangkas rantai distribusi gas ‘melon’ dari tingkat pengecer menjadi langsung ke tingkat pangkalan.

Pasalnya, kebijakan itu membuat rakyat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Rocky menilai Bahlil tidak melihat efeknya bahwa rakyat terutama kaum emak-emak harus mengeluarkan tenaga ekstra atau merogoh kocek lagi untuk ongkos transportasi.

“Jadi kalau Bahlil anggap wah ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter satu km atau yang biasa jarak 100 meter sekarang bisa sampai 500 sampai 1 KM,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/1/2025).

Rocky pun mengkritik Bahlil yang dinilainya menggampangkan persoalan itu.

“Itu kalau dalam bayangan Bahlil, kalau emak-emak itu pergi pakai drone perginya,” sentil Rocky.

Kaum emak-emak yang didera rasa frustrasi saat ini, kata Rocky, bukan karena mereka tidak bisa membeli gas bersubsidi tersebut.

Namun, akses lebih cepat untuk mendapatkan gas agar langsung tersedia di dapur mereka menghilang.

“Jadi frustrasi itu masuk akal,” katanya.

Rocky juga mencurigai adanya niat tak baik dari kebijakan tersebut.

Ia menduga upaya memutus rantai distribusi ini lantaran adanya permainan kongkalikong.

Bahlil pun diminta untuk memberikan klarifikasi terkait kekacauan yang terjadi karena pemangkasan jalur distribusi tersebut.

“Nah itu yang harusnya diterangkan kepada publik bahwa emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya itu ada kios untuk dia bisa beli elpiji yang bisa diakses setiap hari, kan enggak mungkin emak-emak itu beli 10 kg elpiji subsidi kan, itu kan kebutuhan harian yang mestinya juga dekat dengan pusat penjualan harian kan, jadi soalnya di situ,” jelasnya.

Rocky juga menanggapi pemangkasan distribusi gas elpiji di tingkat pengecer lantaran ada permainan harga.

Ia tidak mempermasalahkan hal itu sejauh pihak pengecer tidak mempermainkan harga yang tidak masuk akal hingga diprotes rakyat.

“Hak dari para pengecer untuk dapat untung mau sedikit mau enggak sedikit, itu kan soal rasionalitas ekonomi, kalau emak-emak punya uang, dia bisa bilang ‘oke gapapa naik 3 sampai 4 ribu asal cepat bisa saya akses enggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau perisitwa konkrit yang harusnya dipahami. Jadi, peristiwa konkritnya tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak,” pungkasnya.

Pengecer jadi subpangkalan

Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

“Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan.

“Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

“Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

04/02/2025 15:45
Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil Lahadalia soal gas LPG 3 kg yang sebelumnya dilarang dijual warung eceran. Hal ini ditanggapi pengamat sekaligus sastrawan, Okky Madasari, baru-baru ini.

Sebelum ada instruksi Prabowo, Bahlil sebagai Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengeluarkan aturan larangan elpiji subsidi itu dijual warung kecil sejak 1 Februari 2025. Hasilnya banyak muncul antrean masyarakat yang mengular viral di media sosial, itu terjadi karena warga hanya bisa membeli di pangkalan atau agen resmi.

“Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin 3 Februari 2025 tentang alasan kebijakan tersebut.

“Jangan semua hal ke presiden, menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Benar atau salah, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru,” ujarnya kepada awak media pada kesempatan lain.

Prabowo batalkan kebijakan Bahlil, Okky pertanyakan koordinasi menteri-presiden

Presiden Prabowo, melalui Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ada instruksi dari presiden agar para warung eceran bisa kembali berjualan gas LPG 3 kg. Hal itu disampaikannya di Gedung DPR pada Selasa 4 Februari 2025.

“Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ujar Dasco.

“Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian,” katanya melanjutkan.

Pengamat dan sastrawan Okky Madasari mempertanyakan apakah ada koordinasi antara menteri dan presiden dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu disampaikannya melalui akun X (Twitter) pribadinya, @okkymadasari, pada Selasa 4 Februari 2025.

“Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan?” ujarnya dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 75,6 ribu view.

Hingga kini, cuitan tersebut telah mendapat lebih dari 200 reply, 1 ribu retweet, dan 3,6 ribu like. Sejumlah kometar menyebut kacaunya tata cara bernegara yang dipraktikkan para pejabat di Indonesia.

Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan? https://t.co/khQtYmFbGC— Okky Madasari (@okkymadasari) February 4, 2025

“Tata cara bernegara belakangan ini kacau banget, baru kerasa ketika tahun ini. Engga ngerti ini cara meningkatkan popularitas atau memang blundernya sebanyak ini? Upaya perintah langsung pimpinan ketika segala sesuatu kacau itu gak menunjukkan kepemimpinan yang baik, asli,” kata akun X @yoo***

“Bagus ini pertanyaannya. Nah saya tanyakan lagi, Bahlil mau Konsultasi ke Presiden yg mana? ada orang yg bilang Presiden Shift pagi dan Presiden Shift Malam?” ujar akun @Jen***

“Yang wajib itu bikin kajian & perencanaan dulu sebelum bikin kebijakan publik, simulasikan dan kemudian sosialisasikan. Baru dilaporkan ke Presiden jika siap diterapkan. Ini mah action by feeling kayaknya,” kata akun @rez***

Demikian kabar Presiden Prabowo menganulir kebijakan Bahlil soal LPG 3 kg yang dilarang dijual warung eceran. Pengamat Okky Madasari mempertanyakan apakah menteri konsultasi dulu ke presiden sebelum mengeluarkan kebijakan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

04/02/2025 13:27
Dasco Soal Erick Thohir Jadi Dewas Danantara

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons isu Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Dasco mengaku belum mengetahui sosok yang akan mengisi jabatan Dewan Pengawas. Namun, siapapun itu, nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dewan pengawas atau apapun itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Sehingga siapa yang akan ditetapkan, kita belum tahu pada saat ini,” jelas Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Meski demikian, RUU BUMN mengungkap susunan BPI Danantara yang digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN.

Merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dan DPR mengatur bahwa organ BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Adapun, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Masa jabatan Dewan Pengawas BPI Danantara ditetapkan selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

“Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Danantara Resmi Dibentuk

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (4/2/2025).

Erick menyampaikan UU yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN itu memiliki sejumlah pokok materi penting. Salah satunya menyangkut BPI Danantara.

“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick di gedung DPR, Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

“Tranformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, klausul BPI Danantara diatur secara spesifik dalam BAB IC tentang Badan Pengelola Investasi.

Dalam bab tersebut, modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun. Angka ini diperoleh berdasarkan laporan tentang modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp1.135 triliun.

“Modal tersebut dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan sumber pendanaan lainnya.”

Terkait dengan aset, Pasal 3I RUU BUMN mengatur bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal seperti dimaksud dalam Pasal 3F, hasil pengembangan aset Danantara, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, atau sumber lain yang sah. Draf RUU revisi UU BUMN juga menegaskan bahwa pihak menapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap aset BPI Danantara.

Aturan terkait dengan struktur organisasi BPI Danantara menjadi poin penting berikutnya. Dalam RUU BUMN, organ BPI Danantara dirancang memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara akan diduduki oleh dua orang sebagai Kepala BPI Danantara dan Anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana BPI Danantara dibantu oleh enam orang Direktur Eksekutif.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Sementara itu, posisi Wakil Kepala BPI Danantara diisi oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

04/02/2025 12:55
Pengecer Elpiji Diminta Daftar Jadi Subpangkalan Resmi Pertamina Nasional 4 Februari 2025

Pengecer Elpiji Diminta Daftar Jadi Subpangkalan Resmi Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri agar menjadi
subpangkalan resmi
Pertamina melalui aplikasi Merchant Applications Pertamina (MAP).
Permintaan ini disampaikan menyusul keputusan pemerintah yang memperbolehkan pengecer dapat menjual elpiji 3 kilogram (kg) lagi kepada masyarakat.
“Bersamaan dengan itu, para pengecer diminta mendaftarkan di
aplikasi MAP
agar terdaftar sebagai subpangkalan resmi,” ungkap Hasan saat dikonfirmasi pada Selasa (4/2/2025).
Hasan juga menambahkan bahwa Pertamina akan mendorong para pengecer untuk mendaftar sebagai subpangkalan resmi.
“Guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir,” imbuhnya.
Menurut Hasan, jika pengecer sudah terdaftar secara resmi di aplikasi MAP, harga di tingkat konsumen dapat terjaga dan distribusi elpiji 3 kg dapat tepat sasaran.
“Begitu pula distribusi elpiji 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya,” lanjut dia.
Sebelumnya, pemerintah telah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025.
Kebijakan tersebut membuat masyarakat tidak dapat membeli elpiji 3 kg melalui pengecer.
Namun, pada malam sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kg.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Menurut Dasco, aturan-aturan yang akan diterapkan nantinya bertujuan untuk menertibkan harga elpiji subsidi agar tidak membebani masyarakat.
“Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya,” tutup dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/02/2025 11:52

Tempat Fasum: Gedung DPR

Prabowo batalkan kebijakan Bahlil, Okky pertanyakan koordinasi menteri-presiden