Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 5 Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo Nasional

    5 Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo Nasional

    Dasco: Ada Menteri yang Kurang Seirama dengan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad
    menyebut ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi ancaman Prabowo kepada jajarannya yang menghalangi kebijakan pemerintah.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” sambungnya.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.
    “Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” imbuh Dasco.
    Setelah pernyataan Prabowo, Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco.
    Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras untuk rakyat. Jika tidak, Prabowo tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya. Peringatan keras ini diucapkan Prabowo berkali-kali.
    Prabowo pun mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.
    Prabowo menegaskan, ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
    “Siapa yang bandel, siapa yang
    ndablek
    , siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini tuntutan, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
    “Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan,” tegasnya.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    Datangi Gedung DPR, Massa Buruh Tampilkan Aksi Teatrikal Singgung Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Unjuk rasa kaum buruh digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Buruh yang datang berasal dari sejumlah serikat buruh di antaranya FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh.

    Pantauan Tribunnews.com, massa aksi tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB. Mereka melakukan long march dari depan Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju pintu depan Gedung DPR/MPR RI.

    Saat tiba, para buruh langsung melakukan aksi teatrikal yang menampilkan lakon buruh dan oligarki.

    Tampak para buruh yang melakukan aksi teatrikal dicat tubuhnya dan bertelanjang dada, serta dikalungi tanda buruh. Sementara itu, buruh yang berperan sebagai pengusaha berkalungkan uang.

    Mereka mengadegankan bagaimana kaum buruh ditindas dengan berbagai macam cara, hingga para buruh melakukan perlawanan kepada pengusaha tersebut.

    Dalam keterangan yang diterima, ada sejumlah isu yang dibawa para buruh. Ini daftar isu yang diangkat para buruh dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR:

    1. Hapus Outsourcing  

    2. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan – Tolak Asuransi Swasta Tambahan

    3. Segera sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang melindungi hak buruh.  

    4. Tegakkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

    5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi Undang-Undang

    6. Tolak Usia Pensiun 59 Tahun  

    7. Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan – Stop Impor

    8. Pecat Jajaran Menteri yang Membiarkan Terjadinya Pagar Laut

    9. Bentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Pagar Laut

    10. Dukung Terus Presiden Prabowo Subianto dalam Kebijakan Pro-Rakyat

    11. Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia.

    12. Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka.

  • 7 Prabowo Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, "Warning" untuk Para Menteri Nasional

    7 Prabowo Beri Sinyal "Reshuffle" Kabinet, "Warning" untuk Para Menteri Nasional

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Kabinet, “Warning” untuk Para Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pidato Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang berbau sinyal
    reshuffle
    kabinet merupakan peringatan bagi para menteri.
    Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dasco mengatakan, pada prinsipnya, Prabowo yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya.
    Dia menuturkan, para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    “Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” sambung Dasco.
    Sementara itu, Dasco mengingatkan bahwa semua anggota kabinet membuat dan menandatangani
    pakta integritas
    sebelum ditunjuk sebagai menteri atau wamen.
    “Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo telah menjawab perihal dirinya melakukan
    reshuffle
    terhadap menteri di Kabinet Merah Putih setelah pemerintahannya melalui masa 100 hari kerja.
    Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha,” sambungnya seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.
    Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    “Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 5 News: TikTokers Bulan Sutena Jadi Korban AI hingga Prediksi Pergerakan IHSG

    Top 5 News: TikTokers Bulan Sutena Jadi Korban AI hingga Prediksi Pergerakan IHSG

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel masuk dalam top 5 news Beritasatu.com karena menjadi perhatian pembaca. Artikel-artikel ini temanya beragam, mulai dari TikTokers Bulan Sutena yang jadi korban teknologi AI hingga prediksi pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Berikut artikel top 5 news Beritasatu.com:

    1. Netizen Murka Bulan Sutena Jadi Korban Teknologi AI dalam Video 1 Menit 14 Detik

    Netizen murka saat mengetahui TikTokers Bulan Sutena menjadi korban teknologi AI. Pasalnya, beredar video 1 menit 14 detik di media sosial yang mirip dengan wajah Bulan Sutena.

    “Asli enggak ada otak yang bikin AI, kasihan Bulan Sutena jadi korban,” tulis netizen di kolom komentar akun TikTok Bulan Sutena, Rabu (5/2/2025).

    “Laporkan saja Kak, biar ketahuan siapa pelakunya,” tulis netizen.

    “Kasihan Kak Bulan difitnah,” tulis netizen lagi.

    2. Kematian Barbie Hsu Memicu Kontroversi, Netizen Duga Pasangan Artis Ini Jadi Penyebabnya

    Kematian mendadak aktris Taiwan, Barbie Hsu, pada usia 48 tahun, memunculkan spekulasi yang mengejutkan. Dugaan sementara menyebutkan bahwa flu yang menyebabkan pneumonia pada Barbie Hsu bisa jadi berasal dari teman-temannya sesama artis, pasangan suami istri Blackie Chen dan Christine Fan.

    Sebelumnya, Christine Fan sempat membagikan di media sosial bahwa anak kembarnya dan ayahnya sedang menderita flu tipe A. Beberapa hari setelah itu, Christine dan Blackie Chen hadir dalam sebuah pernikahan dan terlihat berpose bersama Barbie Hsu.

    “Pernikahan tersebut adalah acara pernikahan putri politisi Wang Weizhong, Gui Ning,” informasi DimsumDaily yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (6/2/2025).

    3. DPR Soal Kecelakaan Gerbang Tol Ciawi: Evaluasi Standar Pelayanan Minimun Jalan Tol

    Top 5 news selanjutnya mengenai anggota Komisi V DPR A Bakri meminta berbagai pihak terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh soal standar pelayanan minimum masuk jalan tol pascakecelakaan maut di gerbang Tol Ciawi, Bogor yang menewaskan delapan orang. 

    Menurut Bakri, kecelakaan di gerbang Tol Ciawi tersebut harus menjadi peringatan keras dan menjadi bahan evaluasi agar Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, KNKT, Jasa Marga dan pengelola jalan tol, memastikan kecelakaan tidak terjadi lagi.

    “Kami dari Komisi V sebenarnya 2-3 minggu yang lalu sudah melakukan dapat internal untuk melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai standar pelayanan minimum jalan tol. Kita tahu banyak jalan tol kita ini yang konon katanya jalannya bergelombang, perlu dievaluasi, perlu diperhatikan, sehingga betul-betul tidak akan terjadi lagi,” ujar Bakri di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    4. Klaim Miliki Sertifikat Lahan, Warga Babat Lahan Mangrove Seluas 6 Hektare di Pantai Maros

    Polisi menemukan enam hektare lahan mangrove dilindungi di pesisir Pantai Kuri Lompo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dibabat dan dijadikan tambak ikan oleh seorang warga. Warga itu mengakui melakukan penebangan pohon mangrove itu karena berada di lahannya yang bersertifikat hak milik.

    Lahan kawasan ekosistem mangrove dilindungi seluas enam hektare yang terletak di pesisir pantai Kuri Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu itu telah rusak seusai dibabat oleh warga setempat bernama Ambo Masse (64).

    Di lahan kosong yang menjadi bekas pembalakan pohon mangrove itu pun kemudian dibuat menjadi tambak ikan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Maros juga turut membangun jalan penghubung antara Dusun Kuri Lompo ke Dusun Kuri Caddi di bekas lahan pembabatan mangrove.

    5. Masih Tertekan, IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Sideways

    Top 5 news terakhir mengenai indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan bergerak sideways dengan kecenderungan melemah pada perdagangan Kamis (6/2/2025). Tekanan global masih jadi sentimen yang memengaruhi IHSG.

    Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz menilai, IHSG masih menghadapi tekanan akibat sentimen global dan domestik yang belum mendukung penguatan signifikan.

    “IHSG masih akan menguji area support di 6.998-7.018 dan resistance di kisaran 7.080-7.125. Pergerakan cenderung sideways dengan potensi melemah karena sentimen global yang kurang kondusif,” jelasnya dalam program IDTV Market Closing, Rabu (5/2/2025).

  • Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    Bom Polrestabes Medan Tanda Radikalisme Masih Merajalela

    JAKARTA – Ledakan bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku bom bunuh diri bernama Rabbial Muslim Nasution tewas. Enam orang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.45 WIB. Saat itu, polisi baru saja selesai apel dan banyak warga yang hendak mengurus SKCK.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda di Medan bukan bentuk kelalaian dari pemerintah dalam mengatasi terorisme. Menurut dia, aksi kali ini harus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa paham radikalisme harus diwaspadai.

    “Bukan kecolongan. Ini mengindikasikan bahwa kita semuanya, harus memiliki pemikiran yang sama. Bahwa memang benar terjadi di tengah-tengah kita,” ujar Moeldoko, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Saat ini paham radikal itu tidak bisa di kesampingkan. Jangan terus menerus dianulir, itu sebagai bukti nyata bahwa kita semua perlu waspada. Persoalan itu tidak bisa diaminkan,” sambungnya.

    Moeldoko mengakui, bahwa semakin hari modus kejahatan terorisme semakin berkembang. Hal tersebut karena para pelaku juga mempelajari kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam keseharian.

    “Saya pikir polri melakukan perbaikan, melihat lagi protap yang ada. Prosedur protap yang ada, jadi perlu ada perubahan-perubahan karena modus-modus kejahatan juga terus berubah,” ucapnya.

    Tak ingin hal seperti ini terulang, Moeldoko mengingatkan protokol di pos-pos objek vital maupun asrama harus diperketat pengamanannya.

    “Mereka juga pasti melihat kebiasaan-kebiasaan dari satuan itu dalam menjalankan kegiatan hariannya. Untuk itu mereka bisa menyamar dan seterusnya. Nah ini juga modus-modus ini harus betul-betul dikenali dengan baik oleh seluruh aparat, agar nanti tidak boleh terjadi ke depannya,” tuturnya.

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Mery Handayani/VOI)

    Perkuat deradikalisasi

    Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penanganan soal bom yang saat ini sudah diketahui pasti korban jiwa ada satu pelaku, empat aparat kepolisian dan satu warga sipil. Namun, masih ada satu orang yang diduga pelaku bom bunuh diri yang berhasil melarikan diri.

    “Yang satu bombernya lari dan masih pengejaran. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak usah menshare atau bagi, sebar gambar-gambar yang mengerikan itu. Kalau mau bahas materi gapapa tapi kalau gambar jangan. Membuat kesan bangsa kita yang beringas dan bar-bar,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, bahwa kejadian di Medan mengartikan gagalnya program deradikalisasi. Sehingga program tersebut mesti dievaluasi. Menanggapi hal ini, Mahfud membantah hal tersebut.

    “Enggak (perlu dievaluasi). Program deradikalisasi diperkuat saja. Karena dari sudut kuantitatif 2017 dan 2018 jauh lebih tinggi dari 2019. Artinya tingkat antisipasi sudah oke. Tapi sekarang terjadi perluasan subjek. Kalau dulu teror orang laki-laki dewasa tapi sekarang ada ibu-ibu. Lalu juga melibatkan anak,” tuturnya.

    “Nah itu berarti kualitasnya semakin meluas, mengerikan lah. Tapi kualitasnya menurun. Berarti tingkat antisipasi dari keamanan dan intelijen sudah cukup. Ya perlu ditingkatkan,” tuturnya.

  • Pengecer Gas 3 Kg: Kita Sudah Ikuti Aturan Pemerintah, Jangan Dipersulit Lagi Megapolitan 5 Februari 2025

    Pengecer Gas 3 Kg: Kita Sudah Ikuti Aturan Pemerintah, Jangan Dipersulit Lagi Megapolitan 5 Februari 2025

    Pengecer Gas 3 Kg: Kita Sudah Ikuti Aturan Pemerintah, Jangan Dipersulit Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eka (30), pemilik warung gas 3 kg di Cipete Utara, Jakarta Selatan meminta pemerintah tidak lagi mempersulit masyarakat dalam mendapatkan elpiji. 
    Pasalnya, kata Eka, para pengecer telah berupaya untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah terkait kebijakan penjualan gas 3 kg.
    “Kita masyarakat yang paling bawah, kalau apa-apa yang istilahnya memenuhi kebutuhan pokok, jangan dipersulit, jangan dimainin. Kita kan masyarakat udah mengikuti aturan ya, setidaknya jangan dipersulit,” kata Eka saat ditemui di tokonya, Rabu (5/2/2025).
    Eka sendiri mengaku iba dengan masyarakat yang belakangan sangat sulit mendapat gas 3 kg.
    Di lapak Eka, warga yang mengantre untuk membeli gas 3 kg datang dari daerah-daerah jauh, salah satunya dari Kebayoran Lama. 
    “Kalau kayak kita-kita yang ngecer kan cuma saling membantu aja biar lebih mudah transaksinya. Kalau kemarin kan dia harus nyari ke sana, kalau stoknya ada sih enggak apa-apa. Kadang udah sampai sana, udah MEngantre, eh enggak dapet,” kata dia.
    Senada, pemilik toko kelontong di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tri (53) juga mengaku sudah mengikuti aturan pemerintah untuk tidak berjualan gas 3 kg selama beberapa hari kemarin. 
    Akan tetapi, dia tidak sampai hati melihat masyarakat kesusahan mendapatkan gas di Jagakarsa.
    “Kalau memang peraturan, ya saya mah nurut aja. Enggak boleh jual gas, ya saya jual yang lain,” kata Tri saat ditemui di lapaknya, Rabu (5/2/2025).
    Ketika pasokan gas datang hanya setengah, Tri juga tak tega tidak menaikan harga tinggi-tinggi.
    Dia menjual gas seharga Rp 20.000 dengan keuntungan Rp 1.000.
    “Ada sih warung sana jual Rp 23.000. Kalau saya mah orangnya asal ngasih untung. Kita kan sama-sama orang kecil. Kadang orang itu kan lebih susah dari kita walaupun dinaikkin Rp 3.000, susah juga,” tambah dia.
    Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
    Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta –

    Di akhir Februari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz yang setelah melalui tahapan konsultasi publik aturannya. Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).

    Layanan BWA ini sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yang itu ditandai dengan keberadaan First Media, Internux dengan produk Bolt, Indosat Mega Media (IM2), Berca, hingga Jasnita.

    “Ini akan kemungkinan menghidupkan BWA karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga (Komdigi, 2024) dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia (BPS, 2019) dengan kecepatan download rata-rata 32,10 Mbps (Ookla, Oktober 2024).

    Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.

    Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

    Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

    Lebih lanjut, Wayan menegaskan operator internet yang bisa mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini hanya kepada mereka sudah mengantongi izin jaringan tetap block packed switched, bukan operator seluler.

    “Khusus untuk jaringan tetap block packed switched, bukan seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” ucapnya.

    Setelah melalui tahapan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025, Komdigi akan menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz itu pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Yang mendapatkan akses 1,4 GHz kan yang dicari adalah untuk internet. Jadi, kita akan dorong orang yang dapat itu untuk membawa fiber optik, nah baru dia naikkan aksesnya gitu. Bukan kita berikan pada orang yang sudah dapat koneksi terus dia nggak membangun,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • 10 DPR Kini Bisa Copot Pejabat Negara, MKMK: Rusak Negara Ini Bos! Nasional

    10 DPR Kini Bisa Copot Pejabat Negara, MKMK: Rusak Negara Ini Bos! Nasional

    DPR Kini Bisa Copot Pejabat Negara, MKMK: Rusak Negara Ini Bos!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
    I Dewa Gede Palguna
    menilai
    DPR
    tidak ingin Indonesia tegak di atas hukum Undang-Undang Dasar 1945 jika membuat aturan
    tata tertib
    yang bisa mengikat keluar.
    Hal ini disampaikan Palguna menanggapi tata tertib baru DPR yang bisa dijadikan dalil memberhentikan hakim konstitusi, hakim agung, hingga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Dia mengatakan, DPR seharusnya bisa mengerti hierarki dan beragam kekuatan yang mengikat dalam norma hukum.
    “Jika mereka mengerti tetapi tetap juga melakukan, berarti mereka tidak mau negeri ini tegak di atas hukum dasar (
    UUD 1945
    ) tetapi di atas hukum yang mereka suka dan mau, dan mengamankan kepentingannya sendiri. Rusak negara ini, bos,” kata Palguna, saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (5/2/2025).
    Palguna juga mempertanyakan pengetahuan hukum para anggota Dewan yang seharusnya mengerti tata tertib berlaku untuk internal DPR, bukan mengikat keluar institusi pemilik tata tertib.
    “Ini tidak perlu Ketua MKMK yang jawab. Cukup mahasiswa hukum semester tiga. Dari mana ilmunya ada tata tertib bisa mengikat keluar? Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum? Masa DPR tak mengerti teori kewenangan? Masa DPR tidak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan
    checks and balances
    ?” imbuh dia.
    Sebagai informasi, DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
    Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
    Tata Tertib
    yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna.
    Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.
    “Dengan pasal 228A diselipkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR,” ujar Bob Hasan, di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).
    Bob menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal.
    “Iya, itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan melalui fit and proper test DPR itu. Itu kan pejabat yang berwenang, mekanisme yang berlaku itu kan pejabat yang berwenang, ya kan,” kata Bob.
    Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala.
    Pejabat tersebut antara lain adalah Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

    Jakarta –

    Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

    Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

    Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

    “Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

    Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

    “Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
    perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

    Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

    Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

    Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

    Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

    Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

    (agt/fyk)

  • Sritex Ajukan PK, Menaker Bilang Begini

    Sritex Ajukan PK, Menaker Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespon langkah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Yassierli menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan terkait persoalan raksasa tekstil tersebut.

    “Ya haruslah (ajukan PK). Kita pantaulah,” kata Yassierli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Yassierli menghargai semua langkah hukum yang ditempuh perusahaan tekstil tersebut. Dia pun menegaskan yang terpenting produksi tetap jalan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Ya, Kita semua proses hukum ya kita hargai. Yang penting kita produksi jalan, kemudian tidak ada PHK, perusahaan industri tumbuh,” jelas Yassierli.

    Sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Langkah ini diambil usai MA menolak kasasi Sritex sehingga statusnya tetap pailit.

    Corporate Secretary PT Sritex, Welly Salam mengatakan pada tanggal 31 Januari 2025, pihaknya telah menerima salinan atas atas putusan kasasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pada tanggal 18 Desember 2024. Menanggapi hal itu, Welly menerangkan pihaknya akan mengajukan PK ke MA. Saat ini pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal dan eksternal serta persiapannya.

    “Dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha emiten. Perseroan akan melakukan konsolidasi internal dan eksternal untuk kepentingan para stakeholders dan melakukan persiapan dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK),” kata Welly dalam keterbukaan informasi, Selasa (4/2).

    (acd/acd)