Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Anggaran Dipangkas 42,4%, Wamen ESDM: Tidak Mengganggu!

    Anggaran Dipangkas 42,4%, Wamen ESDM: Tidak Mengganggu!

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun menjadi Rp 2,25 triliun. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan kegiatan rutin operasional di ESDM tetap berjalan.

    Yuliot mengatakan pihaknya dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia memastikan efisiensi anggaran ini tidak mengganggu jalannya program serta kegiatan di ESDM.

    “Ya kita kan BLU dan PNBP. Jadi, kita akan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan di ESDM. Tidak akan mengganggu. Jadi kegiatan rutin operasional tetap berjalan,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut dampak kepada pemantauan aktivitas gunung api, Yuliot hanya menyebut kegiatan yang bersifat rutinitas tetap dilakukan. Sebagai informasi, anggaran Badan Geologi dipangkas sebesar Rp 193 miliar dari sebelumnya Rp 488 miliar.

    “Ya kita berdoa bersama supaya gunung api ga ada yang aktif. Mungkin dengan adanya kegiatan sudah kita laksanakan selama ini yang sifatnya rutinitas tetap dilakukan. Jadi nanti kita assessment internal,” imbuh Yuliot.

    Pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipangkas sebesar Rp 1,65 triliun atau 42,4% dari total pagu anggaran 2025 Rp 3,91 triliun. Dengan begitu, pagu anggaran Kementerian ESDM hanya Rp 2,2 triliun.

    “Berdasarkan Surat Menteri Keuangan besaran efisiensi di Kementerian Energi dan Mineral sebesar 1,66 triliun atau 42,4 persen dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 3,91 triliun. Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp 1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni sebesar Rp 1,3 triliun belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp 139 miliar, belanja BLU Rp 216 miliar,” kata Yuliot di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

    Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan Rp 1,4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) menjelaskan, anggaran BMKG sebelumnya sebesar Rp Rp2,826.897.302.000 atau Rp 2,8 trilun. Namun, BMKG kini mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423.397.000.000 atau Rp1,4 triliun.

    “DIPA BMKG adalah Rp2,826.897.302.000. Kemudian terkena pemotongan sebesar kurang lebih Rp1.423.397.000.000. Sehingga pagu setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000,” ujar Dwikorita.

    Dengan begitu, belanja pegawai BMKG kini berkurang menjadi Rp847.243.319.000 dan anggaran operasional sebesar Rp556.256.983.000.

    Ia menjelaskan program Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program operasional layanan untuk masyarakat, sebelum pemotongan Rp1.502.295.502.000 dan setelah efisiensi menjadi Rp372.751.795.000.

    “Untuk program MKG yaitu program operasional layanan publik dari Rp372 miliar tersebut, kita rinci menjadi 14 kegiatan yang tertera pada layar. Yang tervesar adalah untuk pengelolaan database VMKG serta untuk pengelolaan jaringan komunikasi, jelasnya.

    “Dan lain-lain terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop, 7 hari selama 1 minggu atau 365 dalam 1 tahun. Jadi angka tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dwikorita memastikan bahwa anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak terkena pangkas. Mereka tetap menyediakan anggaran sebesar Rp41,9 miliar.

    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang,” pungkasnya.

  • Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Otorita IKN Kena Efisiensi Anggaran Rp 1,15 Triliun, Basuki Beberkan Pos Terdampak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku lembaganya terkena efesiensi anggaran 2025 sebesar Rp 1,15 triliun. Pos terdampak pemangkasan anggaran adalah perjalanan dinas, kajian, seminar, hingga belanja alat tulis kantor (ATK).

    “Efisiensi anggaran untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal OIKN sebesar Rp 1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan-kegiatan seremonial, dan untuk kegiatan ATK,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Pemangkasan anggaran IKN seusai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Basuki mengatakan pagu anggaran OIKN 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan adanya pemangkasan Rp 1,15 triliun, kata dia, maka sisa anggaran OIKN menjadi Rp 5,24 triliun.

    Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 199,98 miliar, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan hanya Rp 5,042 triliun. 

    Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta pelaksanaan paket baru melalui DIPA awal Otorita IKN.

    “Ini sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal, DIPA awal ini sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025 yang pada saat ini Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” pungkas Basuki terkait efisiensi anggaran.

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • Tak Hanya Dirjen, Bahlil Juga Nonaktifkan Direktur Hilir Migas

    Tak Hanya Dirjen, Bahlil Juga Nonaktifkan Direktur Hilir Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan telah menonaktifkan Mustika Pertiwi dari jabatannya sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersamaan dengan penonaktifan Achmad Muchtasyar, sebagai Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.

    “Untuk Direktur Hilir Migas itu juga nanti akan dievaluasi. Nanti akan ada penunjukan Plt,” kata Yuliot ditemui di gedung DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia buka suara menyusul penonaktifan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Menurut Bahlil keputusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dari institusi. Adapun sembari menunggu proses yang sedang berjalan, status Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas masih non aktif.

    Sebagai gantinya, Bahlil menunjuk Tri Winarno yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas.

    “Saya katakan kalau yang mencopot itu kan harus dengan Kepres sambil berjalan nonaktif, sejak kemarin. PLH Dirjen migas adalah Dirjen Minerba Pak Tri Winarno,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    (luc/luc)

  • Kena Efisiensi Anggaran 41 Persen, BPOM Pastikan Pengawasan Obat-Makanan Tak Terdampak

    Kena Efisiensi Anggaran 41 Persen, BPOM Pastikan Pengawasan Obat-Makanan Tak Terdampak

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) terkena efisiensi anggaran sebesar 41 persen dari total anggaran Rp2,65 triliun. Meski terjadi efisiensi, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar optimistis hal ini tidak berdampak pada pelayanan maupun pengawasan pangan serta obat di masyarakat.

    “Kita kena efisiensi anggaran sebesar 41 persen,” kata dia saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    “Efisiensi Rp1,1 triliun 60 miliaran, persisnya saya tidak hafal. (Efisiensi anggaran) dari Rp2,65 triliun,” katanya lagi.

    Dirinya juga yakin bahwa pihaknya tetap bisa bekerja secara optimal meskipun terkena efisiensi anggaran.

    “Dan dengan sisa anggaran yang kami miliki, kami yakin masih mampu bertindak, berbuat, dan melaksanakan tugas secara maksimal. Dan itu didukung oleh Komisi IX hari ini,” katanya.

    “Kami akan melakukan yang terbaik dengan efisiensi anggaran ini. Dan saya melihat efisiensi anggaran ini pasti punya manfaat, punya hikmah,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

    (suc/up)

  • MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    MA Blak-blakan Soal Dampak Efisiensi Anggaran dan Nasib Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) blak-blakan soal dampak efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya turut menyasar ke sejumlah fasilitas yang diberikan ke para hakim atau pejabat MA. Salah satunya berkaitan dengan transportasi. 

    Dampak penghematan anggaran juga berpengaruh pada sidang keliling, yang disebut bakal hanya bisa dilakukan sebagian oleh MA. 

    “Termasuk sidang keliling itu hanya bisa kita laksanakan sebagian, tidak sesuai dengan program yang sudah kita tentukan,” ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPR usai melaksanakan rapat dengan Komisi III, Rabu (12/2/2025). 

    Sugiyanto lalu menjelaskan, dampak konkret yang dirasakan publik terhadap efisiensi anggaran yakni pelayanan di berbagai daerah. Dia menyebut efisiensi membuat pelayanan tidak bisa maksimal. 

    “Karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi,” tuturnya.

    Sementara itu, dia memastikan bahwa gaji dan tunjangan para hakim tidak akan terpengaruh oleh penghematan anggaran. Sebab, gaji dan tunjangan masuk ke belanja pegawai. 

    “Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya,” ujar Sugiyanto. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo resmi mengeluarkan Instruksi Presiden alias Inpres pertamanya. Payung hukum ini menginstruksikan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam Inpres No. 1/2025 itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Oleh sebab itu, Prabowo memerintahkan para pimpinan K/L dan kepala daerah untuk menghemat sejumlah anggaran belanjanya. Dia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menetapkan efisiensi anggaran belanja K/L dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau efisiensi belanja oleh kepala daerah.

  • Stok BBM di Shell Banyak yang Langka, Menteri ESDM Ungkap Faktor Penyebabnya

    Stok BBM di Shell Banyak yang Langka, Menteri ESDM Ungkap Faktor Penyebabnya

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menduga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Shell di Jakarta akibat masalah pengiriman.

    “Ya kemarin itu kan ada ini permasalahan, mungkin masalah pengiriman,” ujar Yuliot di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

    Namun Yuliot mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan dengan Kementerian Perdagangan mengenai prosedur impornya agar dilakukan percepatan.

    “Kemarin mungkin ada keterlambatan karena itu ada penyesuaian-penyesuaian, terima kasih. Ini saya rasa itu kan dengan adanya prosedur impor yang sudah diterbitkan oleh kementerian perdagangan persoalannya sudah selesai,” ujarnya.

    Kemendag Revisi Aturan Impor

    Kemendag berencana merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang meregulasi kebijakan dan pengaturan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi tersebut bisa rampung pada Februari 2025 ini.

    “Iya, Februari ini harusnya sudah selesai,” kata Budi di kantornya.

    Beberapa poin yang berpeluang direvisi, kata dia, adalah soal kemudahan impor komoditas tekstil. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dirut Pastikan BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut dan Gagal Bayar RS hingga Akhir 2025

    Dirut Pastikan BPJS Kesehatan Tidak Bangkrut dan Gagal Bayar RS hingga Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti merespons isu di media sosial yang menyebutkan BPJS Kesehatan akan bangkrut dan gagal bayar klaim rumah sakit (RS) pada 2025. Ali menegaskan isu tersebut tidak benar karena keuangan BPJS Kesehatan masih dalam kondisi aman dengan total aset bersih Rp 49,5 triliun.

    “Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS Kesehatan tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu waduh bunyinya, gagal bayar, 3-6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya katakan tidak,” ujar Ali Ghufron dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Selasa (11/2/2025).

    Ali mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepadanya apabila ada rumah sakit yang mengaku belum dibayar klaimnya oleh BPJS Kesehatan. Dia menjamin, apabila tidak terdapat dispute, maka pihaknya akan membayar klaim dalam waktu tidak lebih dari 15 hari.

    “Tolong sebutkan satu rumah sakit di mana, asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute. Kalau dispute itu masih belum diputuskan, atau pending klaim, itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari, kami jamin,” tutur Ali.

    Lebih lanjut, Ali mengungkapkan aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dimiliki sebesar Rp 49,5 triliun. Menurut dia, BPJS Kesehatan bisa dikatakan dalam kondisi sehat. 

    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2018, BPJS Kesehatan dianggap sehat apabila dapat membayar klaim peserta dalam jangka waktu tertentu, yaitu 1,5 bulan sampai 6 bulan.

    “Tahun 2025. BPJS Kesehatan sekarang ini adalah sehat, karena kita punya uang sekitar Rp 49,5 triliun, itu aset neto-nya, atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim,” pungkas Ali Ghufron.

  • Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR

    Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR

    Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril
    Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan
    Badan Legislasi Nasional
    .
    Menurut Yusril, pembentukan badan ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam perubahan
    Undang-Undang
    Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
    Dalam pelaksanaannya, badan tersebut akan bertugas menggodok dan mengoordinasikan penyusunan rancangan
    undang-undang
    (RUU) di tingkat pemerintah, sebelum dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.
    “Ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR yang punya Badan Legislasi,” ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    “Pemerintah semestinya juga memiliki satu badan yang menggodok program legislasi internalnya,” katanya lagi.
    Menurut Yusril, beleid tersebut juga mengatur bahwa selama badan tersebut belum dibentuk, maka tugas-tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
    “Sementara pada hari ini kemenkumham sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan ada satu Kemenko yang mengkoordinasikan ini. Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan,” ujar Yusril.
    Meski begitu, Yusril mengaku, sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan melakukan rapat dengan tiga menteri di bawah koordinasinya, demi merealisasikan pembentukan Badan Legislasi Nasional.
    Saat ini, Yusril menyebut, ada beberapa opsi yang dipertimbangkan dalam pembentukan badan tersebut. Salah satunya adalah membentuk lembaga baru.

    Opsi lainnya adalah mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi badan yang lebih tinggi.
    “Jadi diusulkan ditransformasikan ke atas, atau apakah itu akan di bawah kementerian hukum, kemudian menteri hukum merangkap sebagai kepala BPHN, seperti Bappenas, BPN, atau akankah ditarik ke kemenko, diserahkan kepada presiden,” kata Yusril.
    Namun, Yusril menekankan bahwa keberadaan badan khusus yang mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan memang diperlukan. Dengan begitu, regulasi yang diajukan ke DPR sudah memiliki kesamaan persepsi di tingkat eksekutif.
    “Sama seperti DPR, di mana Badan Legislasi meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum suatu rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.