Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Jauh Panggang dari Api: Pigai Mimpi Dapat Rp20 Triliun, Kini Cuma Rp113 Miliar

    Jauh Panggang dari Api: Pigai Mimpi Dapat Rp20 Triliun, Kini Cuma Rp113 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai nampaknya harus berpuas diri dengan anggaran hasil efisiensi sebesar Rp113 miliar dari yang semula Rp174 miliar.

    Meski dipangkas, Natalius Pigai yakin besaran anggaran saat ini terbilang cukup untuk kementeriannya.

    Perlu diketahui, pemangkasan anggaran ini terjadi lantaran menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto dengan Inpres Nomor 1/2025 yang diterbitkan pada Rabu, 22 Januari lalu.

    “Cukup [anggaran Rp113 miliar untuk Kementerian HAM],” tegasnya seusai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI dengan agenda penetapan hasil rekonstruksi anggaran K/L 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

    Menilik jauh hari saat awal Pigai menjabat sebagai Menteri HAM, dia pernah berharap mendapat anggaran lebih dari Rp20 triliun. Tujuannya agar bisa membangun penegakan HAM di Indonesia. 

    Namun, jauh panggang dari api. Harapan Pigai pun jauh dari kenyataan. Anggaran yang disediakan APBN untuk Kementerian HAM hanya sekitar Rp60 miliar saja per tahun. 

    “Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM. Kalau negara punya anggaran, saya mau segitu,” katanya di kantor Kementerian HAM Jakarta, pada Senin (21/10/2024) lalu.

    Harapannya kala itu pun menuai perhatian dari berbagai pihak. Bahkan dia pun pernah menyatakan dirinya bangga karena diserang perkara harapan anggaran Rp20 triliun itu.

    “Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Harus Berpuas Diri dengan Anggaran Rp113 Miliar

    Di tengah hiruk-pikuk efisinesi, Kementerian Keuangan dan DPR hanya bisa memberikan alokasi anggaran untuk Kementerian HAM Rp113 miliar. Kementerian Pigai terkena pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar. 

    Dia menuturkan sebelumnya Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp174 miliar. Namun, setelah terkena efisiensi, kini anggaran yang tersedia hanya Rp113 miliar. 

    “Total efisiensi adalah Rp60 miliar, setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini adalah Rp113 miliar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Eks anggota Komnas HAM ini pamer lantaran saat Inpres efisiensi anggaran terbut, pihaknya langsung menyatakan siap dan tak terpengaruh dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita ikuti saja dan percaya saja kepada pemerintah dan DPR. Mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar dan lebih luas, sehingga kami tinggal melanjutkan perintah dari pimpinan pemerintah” tukasnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, kamis (13/2/2025).

  • DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8,99 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XI bersama jajaran Kemenkeu pada Kamis (13/2/2025).

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu agar lebih optimal.

    “Langkah ini untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu serta mengoptimalkan hasil kerja,” ujar Misbakhun dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Misbakhun menambahkan, efisiensi anggaran ini telah dirancang dengan strategi dan mitigasi yang matang agar tidak mengurangi kualitas layanan publik serta tetap mendukung target dan fungsi mandatory pemerintah.

    Setelah dilakukan efisiensi, pagu anggaran Kemenkeu berkurang dari Rp 53,19 triliun menjadi Rp 44,20 triliun. Berikut rincian pemangkasan anggaran di beberapa program utama:

    – Kebijakan Fiskal: dari Rp 59,19 miliar menjadi Rp11,84 miliar (pengurangan Rp 47,35 miliar).
    – Pengelolaan Penerimaan Negara: dari Rp 2,38 triliun menjadi Rp 1,67 triliun (pengurangan Rp 716,01 miliar).
    – Pengelolaan Belanja Negara: dari Rp 45,45 miliar menjadi Rp 8,27 miliar (pengurangan Rp 37,18 miliar).
    – Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: dari Rp 238,13 miliar menjadi Rp 100,35 miliar (pengurangan Rp 137,78 miliar).

  • HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    HUT Ke-57 Fraksi Golkar DPR, Sarmuji: Hilirisasi Kunci Indonesia Emas

    Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Golkar DPR merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-57 pada 13 Februari 2025 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perayaan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar diisi dengan seminar bertajuk “Peta Jalan Hilirisasi dalam Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan untuk Indonesia Emas”. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, tema hilirisasi sengaja dipilih karena peran hilirisasi sangat penting untuk modal dan demi kemajuan bangsa.

    “Tentu tema yang kita pilih itu bukan tanpa maksud bukan tanpa sebab karena hilirisasi ini adalah salah satu kunci apakah kita bisa mencapai Indonesia emas pada 2045 atau tidak,” ujar Sarmuji dalam sambutanya saat menjadi keynote speaker di acara seminar tersebut, Rabu (13/2/2025).

    Sarmuji membeberkan, terdapat dua modal utama Indonesia bisa mencapai Indonesia emas 2045. Pertama adalah bonus demografi yang saat ini dimiliki oleh bangsa Indonesia mulai 2030 sampai 2035.

    “Bonus demografi itu mencapai puncaknya ketika usia produktif memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Untuk itu mulai saat ini penting mengelola bonus demografi agar masyarakat Indonesia terutama yang produktif itu adalah manusia Indonesia yang cerdas dan memiliki kemampuan serta pengetahuan yang baik,” jelas Sarmuji. 

    Kedua, lanjut Sarmuji, modal mencapai Indonesia emas 2045 adalah mengelola sumber daya alam secara maksimal. Salah satu kunci pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah adalah proses hilirisasi.

    “Kita semua mafhum bahwa hilirisasi ini sudah menjadi penekanan Bapak presiden. Sejak kepemimpinan Joko Widodo sudah menekankan tentang hilirisasi. Tentunya hilirisasi ini tidak bisa dicapai dalam satu dua tahun saja. Kita cari cara yang sebenarnya agar hilirisasi ini bisa sukses dan tujuannya demi kemakmuran rakyat Indonesia tercapai,”  pungkasnya. 

  • Efisiensi Anggaran Rp 4,4 T, Menteri Imipas Pastikan Gaji Pegawai Tidak Dipotong

    Efisiensi Anggaran Rp 4,4 T, Menteri Imipas Pastikan Gaji Pegawai Tidak Dipotong

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pihaknya tidak memotong anggaran untuk gaji pegawai setelah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4,4 triliun. Efisiensi anggaran ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan untuk belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi,” ujar Agus saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Kementerian Imipas memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 15.962.130.370.000. Lalu dilakukan efisiensi sebesar Rp 4.492.200.000.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 11.469.930.370.000.

    Agus mengatakan, efisiensi anggaran paling besar adalah pos belanja modal yang awalnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Sementara, efisiensi anggaran untuk belanja barang, awalnya memiliki pagu Rp 6,7 triliun kini hanya tersisa Rp 3,7 triliun.

    Lebih lanjut, Agus menuturkan, sisa anggaran sebesar Rp 11,46 triliun akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas rutan pada 18 wilayah dan sarana prasarana.

    “Sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan,” ungkap dia.

    Dia memastikan efisiensi anggaran tidak memengaruhi komitmen Kementerian Imipas dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik. 

  • Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggaran Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) terpangkas sebesar Rp 2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp 9,8 triliun.
    Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, Kemenlu baru menerima surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait anggaran yang terkena efisiensi.
    “Baru saja kami juga menerima surat dari Menteri Keuangan mengenai detail angka efisiensi Kementerian Luar Negeri, yakni menjadi sebesar Rp 2.032.137.571.000,” ujar Cecep dalam rapat bersama Komisi I, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
    “(Angka tersebut) terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829.000 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” katanya lagi.
    Cecep menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemenlu tahun 2025 awalnya telah ditetapkan sebesar Rp 9.896.588.491.000.
    Adapun 74,69 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk alokasi belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, yakni sebesar Rp 7.391.371.446.000.
    “(Anggaran) dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi
    homestaff
    , belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma, duta besar serta konsul jeneral, sewa rumah para
    homestaff
    ,” kata Cecep.
    Kemudian, untuk pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya, serta untuk perlindungan warga negara Indonesia.
    Sementara itu, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemenlu sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.
    “Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal,” ujar Cecep.
    Sebagai informasi, kebijakan
    efisiensi anggaran
    tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UU BUMN: BPK Bisa Periksa Danantara, Tapi Pangkas Kewenangan Audit BUMN

    UU BUMN: BPK Bisa Periksa Danantara, Tapi Pangkas Kewenangan Audit BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versi draf paripurna tanggal 4 Februari 2025, memberi mandat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.

    Namun demikian, beleid baru yang segera berlaku itu memangkas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Beleid yang memangkas kewenangan lembaga auditor negara itu tertuang dalam Pasal 71 ayat 1. Pasal itu menekankan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perseroan dilakukan oleh akuntan publik yang penetapannya melalui mekanisme rapat umum pemegang saham alias RUPS. 

    Padahal jika mengacu kepada UU existing terutama Pasal 71 ayat 1, pemeriksaan laporan keuangan perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan melalui RUPS. Auditor eksternal, salah satunya adalah BPK.  

    BPK selama ini bisa melakukan audit pemeriksaan laporan keuangan, laporan kinerja, hingga penyusunan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu alias PDTT terhadap BUMN.

    Namun dalam beleid yang baru diparipurnakan pekan lalu itu, BPK hanya diberikan kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu alias PDTT, itupun harus berdasarkan permintaan DPR. Pemeriksaan PDTT adalah pemeriksaan yang ditujukan khusus diluar pemeriksaan keuangan reguler. 

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tulis draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Adapun, dalam beleid baru yang tinggal menunggu penomoran dari istana itu, ditegaskan bahwa akuntan publik yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan BUMN harus yang telah terdaftar di BPK. Selain itu, BPK juga tetap diberi mandat untuk memeriksa keuangan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara.

    Hal itu tertuang dalam Pasal 3K yang berbunyi: “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”

    Danantara Meluncur Bulan Depan

    Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara akan resmi meluncur sekitar bulan depan atau Maret 2025.

    Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan pemerintah bersama DPR sudah menyelesaikan revisi UU BUMN. Lewat revisi tersebut, pemerintah memungkinkan pengembang lembaga superholding baru yaitu BPI Danantara.

    “Mohon bersabarlah selama sebulan untuk kepastian rincian tentang organisasi ini [Danantara],” ujar Tiko dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Dia menjelaskan BPI Danantara akan menjadi superholding BUMN sekaligus kendaraan investasi pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan BPI Danantara resmi dibentuk setelah RUU BUMN disahkan menjadi UU oleh DPR pada pekan lalu, Selasa (4/2/2025).

    Erick menyampaikan UU yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN itu memiliki sejumlah pokok materi penting. Salah satunya menyangkut BPI Danantara. 

    “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick di gedung DPR, Selasa (4/2/2025). 

    Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Tranformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya

  • Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar tidak memperkeruh hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda tetapi itu tidak perlu menjadi sumber masalah, apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Jazilul menegaskan Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini.

    Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa.

    “Menurut saya, Pak Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang berarti mengangkat hal baik untuk diteruskan dan menyimpan serta menghentikan hal yang kurang baik,” kata Jazilul.

    Menurut dia, Presiden Prabowo ingin seluruh elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan bersama.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa dapat bersatu dalam membangun negara demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Penjelasan Deddy Sitorus Sebelumnya

    Sebelumnya, Politisi PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Presiden Prabowo terkait adanya pihak yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. 

    Menurut Deddy, dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo dan Jokowi harus dipisahkan. 

    Sebab, seorang presiden harus bisa memimpin negara tanpa diintervensi oleh siapa pun.  

    “Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden,” kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Tanggapi PKB?

    Saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025) kemarin,  Deddy Sitorus menegaskan kalaupun hubungan Jokowi dengan Prabowo pisah maka itu sudah beda kepentingannya bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy.

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy.

    “Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy.

    Sempat Disinggung Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, imbas efisiensi anggaran belanja pemerintah 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Efesiensi anggaran pada Kementerian PU akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas di antaranya (pada Direktorat) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,72 triliun,” kata Dody. 

    Dody memerinci program pembangunan yang gagal dilakukan tahun ini akibat efisiensi anggaran, di antaranya pembangunan 14 unit bendungan, pembangunan pengarah ruko, serta revitalisasi danau, dan situ. 

    “Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pengaman pantai sepanjang 4,5 kilometer, pengendali lahar dan sedimen,” ujarnya. 

    Rencana pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik tahun ini juga harus dibatalkan karena efisiensi anggaran. Begitu juga operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI yang berada di 12.000 lokasi serta pengadaan tanah. 

    “Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi,” pungkasnya.  

    Dalam rapat itu, Dody menerangkan Kementerian PU terimbas pemotongan anggaran Rp 81,38 triliun. Sebagian besar pemotongan berupa proyek pembangunan infrastruktur.

    Dia juga memastikan tak akan ada proyek infrastruktur tahun tunggal (SYC) ataupun tahun jamak (MYC) baru akibat pemotongan anggaran. 

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Dody juga menyebut akan ada sejumlah proyek infrastruktur tahun jamak yang bakal molor.

    “Semua MYC sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, direlaksasi, dan tetap berlanjut,” ujar Dody memaparkan dampak dari efisiensi anggaran.

  • Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri PANRB: Sudah Diatur Perpres

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri PANRB: Sudah Diatur Perpres

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menanggapi pengangkatan staf khusus (stafsus) di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. Salah satunya adalah pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut Rini, pengangkatan stafsus menteri tidak melanggar aturan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

    “Karena memang di dalam struktur organisasi, di dalam Perpres memang diperbolehkan,” ujar Rini di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Rini menambahkan, Kementerian Pertahanan kemungkinan baru sempat melakukan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus, tetapi hal tersebut tetap sesuai aturan yang berlaku.

    “Jadi mungkin mereka terlambat saja mengangkatnya, tetapi pasti itu sudah diatur,” tegas Rini.

    Diketahui, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah melantik lima staf khusus dan satu asisten khusus. 

    Berikut daftar lima stafsus menhan yang dilantik:

    1. Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai staf khusus menhan bidang diplomasi pertahanan
    2. Kris Wijoyo Soepandji sebagai staf khusus menhan bidang tata negara
    3. Lenis Kogoya sebagai staf khusus menhan bidang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 
    4. Indra Irawan sebagai staf khusus menhan bidang ekonomi pertahanan.
    5. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) sebagai stafsus menhan bidang komunikasi sosial dan publik.

  • Bos Badan Gizi Ungkap Anggaran Dipotong Rp 200 M, Gimana Nasib Makan Gratis?

    Bos Badan Gizi Ungkap Anggaran Dipotong Rp 200 M, Gimana Nasib Makan Gratis?

    Jakarta –

    Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

    “Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

    Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

    Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

    “Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan,” terang Dadan.

    Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

    “Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai,” terang Dadan.

    (hns/hns)