Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta Presiden Prabowo Subianto untuk didesain ulang.

    Prabowo memberi arahan itu saat rapat pada 3 Februari2025  lalu. Pada Jumat (21/2/2025) ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, beberapa poin yang menjadi arahan Prabowo di antaranya adalah revisi konsep awal kawasan legislatif.

    “Khususnya gedung sidang paripurna,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    AHY mengatakan, hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, tetapi tetap perlu ada penyempurnaan. Prabowo juga menyoroti soal interior gedung. Maka dari itu, diperlukan desain ulang dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan,” ujar AHY.

    Ia mengatakan, Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Prabowo berharap Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

    Maka dari itu, desain interior dan eksterior gedung legislatif dan yudikatif di IKN perlu melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat.

    “Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Menurut dia, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    Referensi gedung akan dilihat dari India, Mesir, Turki, dan Srilanka.
    “Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Mungkin dalam 2 minggu kedepan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, mengatakan ruang sidang paripurna akan disesuaikan supaya modern, tetapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Dia bilang, beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Adapun Prabowo juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobi dengan galeri atau museum.

    Mengenai interior, Prabowo juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran.

    “Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menjelaskan bahwa akan dilakukan peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.

    Pemanfaatan solar panel akan ditingkatkan dari semula empat persen, menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif juga akan disamakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif.

    “Tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” ujar Diana.

    AHY mengatakan, keputusan terkait desain ulang gedung legislatif dan yudikatif tetap ada di tangan Prabowo.

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan,” ucap AHY.

    Ia mengatakan pemilihan material perlu diperhatikan dan juga biayanya. Kemudian, kemudahan untuk mendapatkan materialnya, pemeliharaan​ dan juga ketahanannya.

    “Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” pungkas AHY.

  • Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah

    Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela saat mengikuti gladi kotor pelantikan kepala daerah se-Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/HO-Istimewa)

    Polisi kerahkan 2.802 personel untuk amankan pelantikan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.802 personel gabungan untuk pengamanan pelantikan kepala dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan pada Kamis.

    “Total pasukan ada 2.802 personel yang terdiri dari Satgasda sebanyak 2.052 personel, Satgasres 150 personel dan TNI, Mabes dan Pemda sebanyak 600 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi di Jakarta.

    Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan pihak terkait  melaksanakan pengamanan secara terpadu dengan mengedepankan upaya preemtif, preventif dan penegakan hukum guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Untuk sasaran pengamanan, yaitu area Istana Negara, Monas dan Gedung DPR/MPR RI. Selanjutnya untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan menyesuaikan eskalasi di lapangan.

    Ade Ary juga mengimbau kepada masyarakat diharapkan menghindari kawasan pelantikan dan mencari jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Kemudian semua pihak diimbau menjaga keamanan dan ketertiban agar pelantikan berjalan aman dan tertib.

    “Masyarakat yang menyaksikan pelantikan agar berhati-hati terhadap barang berharga dan waspada terhadap potensi tindak kriminal,” katanya.

    Sedangkan untuk anggota di lapangan, Ade Ary mengingatkan agar melaksanakan tugas secara humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif. Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih. Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    DPR RI Komitmen Optimal Bekerja untuk Rakyat di Tengah Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melakukan langkah efisiensi anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga. Efisiensi anggaran tak hanya berlaku pada lembaga eksekutif, namun juga lembaga legislatif, yaitu DPR RI. 

    Melalui surat dari Menteri Keuangan (S-75/MK.02/2025) terkait upaya efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), anggaran DPR RI mengalami pemotongan sebesar Rp1,305 triliun. Pemotongan ini berasal dari berbagai pos anggaran.

    Meski terdampak efisiensi, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, langkah efisiensi bermaksud baik untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Adies Kadir dalam wawancara kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adapun pos yang akan dikurangi oleh DPR RI adalah anggaran untuk kunjungan kerja. Meskipun demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pengurangan anggaran kunjungan kerja tidak akan mengganggu kinerja dewan. Meski aktivitas yang menyentuh langsung kepada konstituen akan berkurang, ia memastikan DPR RI akan mencari cara agar tetap bisa turun menyapa langsung masyarakat.

    “Paling tidak kan aktivitas kita untuk masyarakat konstituen kan agak berkurang, tetapi kita harus carikan cara bagaimana supaya dengan efisiensi tersebut kita masih bisa turun menyapa langsung masyarakat, mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Karena kerja-kerja  Anggota DPR kan memang untuk masyarakat, jadi ya saya pikir tidak ada masalah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut. 

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Golkar Respons Demo “Indonesia Gelap”: Jangan Sampai Anarkistis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin merespons secara positif aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan organisasi sipil masyarakat dengan tajuk “Indonesia Gelap”. Namun, Nurul mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif dan tidak anarkistis.

    “Lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkistis. Kalau sampai anarkistis kan tidak hanya merusak segelintir tetapi juga negara. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi,” ujar Nurul di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Nurul mengatakan Partai Golkar menghormati aksi demonstrasi mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, suara-suara yang disampaikan dalam demonstrasi merupakan keresahan yang perlu direspons secara bijak dan arif oleh pemerintah.

    “Demo mahasiswa ini kan adalah saluran aspirasi yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah tertentu. Kita menghargai juga karena dalam sistem demokrasi suara rakyat ini harus didengar dan kita tahu yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan,” jelas dia.

    Nurul mengatakan, dengan adanya demonstrasi, maka pemerintah tidak kebablasan. Namun, dia juga mengingatkan masyarakat khususnya mahasiswa tidak kebablasan saat melakukan demonstrasi.

    “Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan kemudian juga saling menghargai gitu. Enggak apa-apa sih menurut saya demo itu, wajar-wajar saja. Kita juga jangan takut menyalurkan aspirasi,” pungkas Nurul menanggi soal demo mahasiswa.

  • Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bela Retret Kepala Daerah, Jazilul PKB: Tak Akan Ganggu Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai kegiatan retret kepala daerah tak akan menganggu efisiensi anggaran. 

    Jazilul menganggap retret adalah salah satu hal penting karena dapat menanamkan fondasi melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden.

    “Menurut saya tidak akan mengganggu pada efisiensi karena itu bagian penting. Menanamkan pondasi melalui retret, melalui kegiatan yang dipandu langsung oleh presiden, saya pikir itu tidak menyalahkan efisiensi karena itu pesan penting,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Banggar DPR RI ini berpandangan setiap presiden memiliki cara tersendiri untuk membangun kekompakan dalam pemerintahan.

    Dia melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto kebetulan berasal dari dunia militer, maka dari itu kerap kali kegiatannya bersifat militer.

    “Ya tentu setiap presiden memiliki pola, cara untuk membangun soliditas. Kebetulan memang Pak Prabowo ini berasal dari militer dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau militer itu kerap kali muncul,” ucapnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah akan digelar pada 21–28 Februari 2025, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini akan diikuti oleh 505 peserta, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati.

    Adapun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menerangkan alasan wakil kepala daerah hanya akan bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.

    Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.

    “Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.

    “Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.
     

  • Reshuffle Kabinet, Golkar: Presiden Ingin Orkestra yang Terbaik

    Reshuffle Kabinet, Golkar: Presiden Ingin Orkestra yang Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin ikut berkomentar soal perombakan atau reshuffle Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Nurul menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu pihaknya menghargai keputusan Presiden RI untuk melakukan pergantian para pembantunya. 

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari pemerintah, dari presiden maksudnya. Dan kami menghargai setiap pergantian yang dilakukan, karena kan ini statusnya pembantu presiden ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Legislator Golkar ini berpandangan bahwa presiden pastinya menginginkan Kabinet Merah Putih diisi oleh orang-orang terbaik dalam bidangnya.

    “Jadi presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden,” tukasnya.

    Di lain sisi, anggota Komisi I DPR RI ini yakin menteri-menteri hingga kepala lembaga yang berasal dari Golkar adalah kader-kader yang terbaik dan saling mendukung.

    “Ya kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya,” pungkas Nurul.

  • Gubernur dan Kepala Daerah se-Aceh Hadiri Pelantikan di Istana Negara

    Gubernur dan Kepala Daerah se-Aceh Hadiri Pelantikan di Istana Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota se-Aceh menghadiri pelantikan kepala daerah serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Rombongan dari Aceh tiba di Istana sekitar pukul 08.50 WIB, dengan mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) berwarna putih, sesuai dengan ketentuan protokol resmi.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan serentak 961 kepala daerah di Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berbeda dari daerah lain, Aceh memiliki aturan khusus dalam pelantikan kepala daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Beberapa perbedaannya meliputi, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dilakukan oleh menteri dalam negeri (mendagri) di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah dalam rapat paripurna DPRA.

    Sementara itu, untuk pelantikan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Gubernur Aceh di hadapan Mahkamah Syar’iyah dalam rapat paripurna DPR kabupaten/kota.

    Sesuai aturan tersebut, pelantikan kepala daerah di Aceh telah terlebih dahulu dilakukan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) telah dilantik lebih awal di gedung DPR Aceh, Banda Aceh pada Rabu (12/2/2025).

    Meskipun demikian, kehadiran kepala daerah Aceh pada pelantikan serentak di Jakarta menunjukkan komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pembangunan nasional.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa pelantikan serentak ini menandai babak baru dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

    “Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujar Yusuf dalam keterangannya.

    Selain prosesi pelantikan, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan memberikan amanat penting kepada para kepala daerah yang baru dilantik, yaitu menekankan integritas dalam kepemimpinan daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen pada pembangunan berkelanjutan.

    Pelantikan kepala daerah serentak ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. Dengan sistem pemerintahan daerah yang semakin kuat, termasuk di Aceh yang memiliki kekhususan tersendiri, diharapkan para pemimpin daerah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.