Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto agar semua lembaga dan kementerian melakukan efisiensi anggaran demi memprioritaskan kebutuhan publik.

    Dia menilai pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan tidak efisien. 

    Sudjatmiko pun mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah.

    “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/2/2025)

    Legislator PKB itu menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya. 

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menilai anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. 

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” kata dia. 

    Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien. 

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tandasnya.

    Efisiensi ini diketahui atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

     

     

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) ihwal pembentukan
    Kementerian Haji
    dan Umrah.
    Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
    “Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
    Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
    Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
    Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
    Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.

    “Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.

    Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.

    “Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.

    Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

    “Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.

    Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.

    “Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.

    (ily/rrd)

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Singgih Januratmoko mengatakan, maskapai
    Lion Air
    akan mengangkut sekitar 10 persen jemaah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan dua maskapai pesawat sebelumnya, yakni
    Garuda Indonesia
    dan Saudi Airlines.
    “Garuda sama Saudi ya, tapi kemarin kita memang ingin ada tambahan satu lagi, Pak Prabowo juga mungkin ada satu lagi, jadi untuk perbandingan,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    “Sementara sih masih Lion enggak terlalu banyak ya, baru 10 persen (untuk angkut jemaah haji),” tambah dia.
    Singgih mengatakan, penambahan satu maskapai Lion Air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
    “Jadi kita nanti ada kompetisi lah antara mereka dengan tiga perusahaan, dan otomatis akan berikan pelayanan yang terbaik,” tuturnya.
    Singgih menuturkan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan bahwa penambahan maskapai pesawat untuk jemaah haji mulai dilakukan untuk tahun ini.
    “Permintaan Pak Prabowo itu buat tahun ini, kalau harapan kita dengan adanya beberapa maskapai kan saling berkompetisi, memberikan pelayanan terbaik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengungkapkan ada tiga maskapai penerbangan yang akan melayani
    jemaah haji 2025
    .
    Ketiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.
    “Untuk yang hadir bersama kita, dari empat maskapai, ada dua maskapai, yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group, Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1,” ujar Hilman dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
    Pemerintah juga mempertimbangkan Citilink Indonesia untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan haji.
    Hilman menjelaskan, dari maskapai dalam negeri, hanya Garuda dan Lion Air yang secara administratif memenuhi syarat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko, mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Dia beralasan, usulan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Ia juga mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah. “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” usulnya, Senin (24/2/2025).

    Dia berpendapat, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien.

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tukasnya.

    Sudjatmiko menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. Dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya.

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menegaskan, anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” ujarnya. [kun]

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • DOB Krayan Menggugat: Seharusnya Republik ini Malu karena Tak Bisa Beri Makan Warganya Regional 23 Februari 2025

    DOB Krayan Menggugat: Seharusnya Republik ini Malu karena Tak Bisa Beri Makan Warganya Regional 23 Februari 2025

    DOB Krayan Menggugat: Seharusnya Republik ini Malu karena Tak Bisa Beri Makan Warganya
    Tim Redaksi
    NUNUKAN, KOMPAS.com
    – Presidium untuk Daerah Otonomi Baru (DOB)
    Krayan
    , Nunukan,
    Kalimantan Utara
    , melakukan aksi di Gedung DPR dan MPR di Jakarta pada Jumat (21/2/2025) untuk meminta pencabutan
    moratorium
    DOB.
    Juru bicara Presidium
    DOB Krayan
    , Gat Khaleb, menegaskan bahwa hampir 80 tahun setelah kemerdekaan, kondisi dataran tinggi Krayan masih memprihatinkan, seolah-olah masih berada di zaman penjajahan Belanda.
    “Perhatikanlah kondisi warga Krayan. Mereka tinggal dengan keterisoliran wilayah. Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, Krayan masih belum merasakan pembangunan, meski selama ini digaungkan program membangun dari pinggiran,” ujarnya saat dihubungi pada Minggu (23/2/2025).
    Gat menambahkan bahwa sampai saat ini, warga Krayan masih bergantung pada produk dari Malaysia untuk kebutuhan sehari-hari.
    “Seharusnya Republik ini malu karena tidak bisa memberi makan warganya. Inilah kondisi Krayan, sehingga dengan DOB, kita berharap setidaknya ada perubahan dan perhatian bagi Krayan,” lanjutnya.
    Kondisi infrastruktur di Krayan juga sangat memprihatinkan.
    Gat menjelaskan bahwa jalanan di wilayah tersebut sering berubah menjadi lumpur saat hujan, menyulitkan akses ke kecamatan lain.
    “Warga yang biasanya hanya butuh dua jam untuk menuju kecamatan lain, kini harus tidur di hutan, karena mobil tertanam lumpur. Harga barang-barang naik, stok sembako menipis, yang menjadi ancaman krisis pangan di 5 Kecamatan Krayan,” katanya.
    Dalam aksi tersebut, presidium juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘DOB Krayan atau pindah Malaysia’.

    Gat menegaskan bahwa narasi pindah ke Malaysia sebagai alternatif yang lebih sejahtera telah menjadi keyakinan di kalangan masyarakat Krayan.
    “Kesabaran warga Krayan dengan keadaan mereka, tentu ada batasnya. Hanya saja, jiwa nasionalisme mereka tetap terjaga, karena mereka tetap memiliki kecintaan kuat kepada tanah airnya,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa narasi pindah Malaysia adalah bentuk kepasrahan dan jalan terakhir ketika negara tidak menunjukkan kehadiran mereka bagi warga perbatasan RI di Krayan.
    “Jadi jangan pernah bicara masalah nasionalisme atau jiwa merah putih dengan warga Krayan, karena jiwa patriot mereka cukup teruji di waktu sekian lama,” tegasnya.
    Gat Khaleb menutup dengan pernyataan bahwa sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, Krayan masih terisolir dan belum sepenuhnya menikmati arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
    “Adapun mengapa kami minta DOB, silakan pejabat negara datang sendiri ke Krayan, rasakan bagaimana sulitnya menembus akses di sana. Kalau sudah merasakan, silakan berkomentar. Bandingkan dengan kami yang mengalami itu hampir 80 tahun usia kemerdekaan RI,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    9 Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat Nasional

    Zulhas: Saya Dengar Semua Kepala Daerah dari Kader PDI-P Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mendengar bahwa seluruh kepala daerah dari kader
    PDI-P
    kini mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
    “Saya dengar (kepala daerah dari kader PDI-P) ikut semua sekarang,” ujar Zulhas usai lari pagi dalam acara PAN Run bersama Shin Tae-yong, Putri Zulhas, Verrell Bramasta, Uya Kuya, hingga Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).
    “Enggak kok, ikut semua sudah, saya lihat iya. Saya lihat sudah ikut semua,” sambungnya.
    Zulhas memaparkan, pada prinsipnya, semua unsur pemerintahan, mulai dari level kabupaten sampai pusat berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
    Dia lantas mengambil contoh
    swasembada pangan
    . Menurutnya, swasembada pangan di setiap daerah membutuhkan tanggung jawab bupati, gubernur, menteri, menko, sampai presiden.
    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu enggak bisa, enggak bisa swasembada pangan,” jelas Zulhas.
    Dengan demikian, kata Zulhas, jika swasembada pangan tidak diawasi kepala daerah setempat, maka pasti tidak akan terurus.
    Dia menegaskan
    retreat kepala daerah
    adalah cara terbaik untuk menyatukan visi.
    “Jadi ini suatu kesatuan, dan cara paling bagus untuk menyatukan misi persepsi itu retreat, sudah. Jadi bukan untuk partai, ini untuk rakyat sebetulnya,” imbuhnya.
    Diketahui, pada hari pertama retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Jumat (21/2/2025), dilaporkan terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Akmil Magelang.
    Adapun Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan di retret Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

    Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

    Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

    Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

    PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

    “Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

    Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

    “Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

    Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

  • Siapa yang Paling Banyak Lakukan Korupsi? Ini Daftar Profesi Teratas Versi KPK

    Siapa yang Paling Banyak Lakukan Korupsi? Ini Daftar Profesi Teratas Versi KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Selama 20 tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor dari berbagai profesi.

    Dalam periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2024, KPK mengungkapkan bahwa lembaga tersebut menindak sebanyak 1.835 kasus korupsi.

    Pada akun Instagram @indonesiabaik.id, lembaga anti rasuah tersebut merinci profesi koruptor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu, terperinci pula jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan.

    Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Berdasarkan Jabatan atau Profesi Pegawai swasta sebanyak 468 kasus Eselon 1-4 sebanyak 432 kasus DPR dan DPRD sebanyak 360 kasus Profesi lain sebanyak 240 kasus Wali kota/Bupati sebanyak 171 kasus Kepala lembaga/kementerian sebanyak 41 kasus Hakim sebanyak 31 kasus Gubernur sebanyak 30 kasus Pengacara sebanyak 19 kasus Jaksa sebanyak 13 kasus Korporasi sebanyak 12 kasus Komisioner sebanyak 8 kasus Polisi sebanyak 6 kasus Duta besar sebanyak 4 kasus Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Paling Banyak Dilakukan Pengadaan barang atau jasa Penyalahgunaan anggaran Tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gratifikasi atau penyuapan Perizinan Merintangi proses KPK Pungutan atau pemerasan. Kasus Terbesar yang Ditangani KPK

    Sementara itu, dalam sejarahnya, KPK telah menangani beberapa kasus korupsi besar yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah kasus bailout Bank Century pada 2008, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Penyelidikan kasus ini menyeret sejumlah tokoh penting di dunia politik dan bisnis, meskipun banyak kontroversi yang mengiringinya. Beberapa pihak akhirnya dijatuhi hukuman penjara.

    Kasus lain yang mencuat adalah skandal korupsi e-KTP. Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini melibatkan pejabat tinggi negara dan anggota parlemen, dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,3 triliun. Proses hukum yang dilakukan KPK berhasil membawa sejumlah pelaku ke meja hijau.

    Di sektor energi, kasus korupsi di Pertamina juga menjadi perhatian. Sejumlah pejabat senior di perusahaan BUMN ini terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. KPK terus berupaya membersihkan Pertamina dari tindak kejahatan serupa.

    Tak ketinggalan, skandal korupsi dalam pembangunan Gedung DPR pun menarik perhatian publik. Kasus ini melibatkan beberapa anggota DPR yang diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp 300 miliar. Beberapa pelaku telah diproses hukum sesuai dengan temuan KPK.

    Terakhir, kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) menjadi salah satu skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dengan nilai kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, kasus ini melibatkan sejumlah bank bermasalah pada 1998. KPK terus berupaya mengusut tuntas kasus ini dan mengembalikan aset yang disalahgunakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News