Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Diskon Tarif Listrik 50% Berlanjut? Ini Kata ESDM

    Diskon Tarif Listrik 50% Berlanjut? Ini Kata ESDM

    Jakarta –

    Sejak awal 2025, pemerintah telah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah. Program tersebut akan berakhir pada Februari. Lantas apakah kebijakan tersebut diperpanjang?

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan terkait rencana perpanjangan diskon tarif listrik. Dia menyebut pihaknya perlu membahas dengan PLN lebih lanjut. Meski begitu, dia menegaskan belum ada pembahasan lagi terkait insentif tersebut.

    “Enggak, belum ada. Ini kita lihat nanti dulu lagi dibahas. Kalau untuk itu (diskon tarif) belum ada,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan nampaknya insentif tersebut tidak akan diperpanjang. Insentif ini hanya akan berlaku dua bulan, Januari dan Februari 2025.

    “Itu 2 bulan aja, 2 bulan aja, nggak diperpanjang,” tegas Bahlil ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Adapun, kebijakan diskon listrik 50% berlaku untuk pelanggan listrik dengan daya 450 sampai dengan 2.200 VA. Diskon 50% akan berlangsung selama dua bulan dari Januari hingga Februari 2025.

    Untuk listrik token atau prabayar, masyarakat akan langsung mendapatkan diskon saat membeli pulsa. Misalnya dari harga Rp 100.000 menjadi Rp 50.000.Sementara itu, untuk yang pascabayar PLN akan secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari dan Februari dengan diskon sebesar 50%.

    (rrd/rrd)

  • Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Jakarta –

    Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto meminta penjelasan PT Pertamina Patra Niaga mengenai isu pengoplosan pada bahan bakar minyak (BBM) kualitas RON 90 dan RON 92. Karena berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pembalap nasional, kualitas dari BBM Pertamina terus mengalami peningkatan.

    “Pertamina, ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina. Saya tahun betul kualitasnya seperti apa mulai olinya sampai dengan BBM-nya, itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu 97 aja dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui,” kata dia dalam rapat dengan pendapat dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas, di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Moreno pun meminta penjelasan detail mengenai kasus yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Terutama terkait pengoplosan yang terjadi pada 2018 sampai 2023.

    Menurutnya, jika dibandingkan dengan BBM lainnya, produk Pertamina lebih unggul. Berdasarkan pengalamannya menggunakan produk BBM lain sering terjadi misfire, atau pembakaran BBM yang tidak sempurna.

    “Saya sampai tahun 2004 itu pernah tidak menggunakan produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa terdapat misfire. Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar ke Pertamina saja. Jadi kita harus tahu supply chain pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON seperti apa, apakah dari mulai kilang ataupun impor,”ungkap dia.

    Dia pun meminta Pertamina Patra Niaga yang mendistribusikan BBM untuk berbenah usai kasus yang ada saat ini. Karena kualitas BBM Pertamina telah dikenal sampai di pasar Internasional.

    “Nah ini harus dijaga, tugas bapak ibu semua, selain menjaga itu, harus berbenah. Saya tidak rela, karena saya dibesarkan di dunia otomotif. Saya tahu betul kualitas Pertamina, saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • ESDM Tugaskan 2 Lembaga Ini Awasi Kualitas BBM

    ESDM Tugaskan 2 Lembaga Ini Awasi Kualitas BBM

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengawasan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin ketat. Hal ini dilakukan di tengah beredarnya isu Pertalite dioplos jadi Pertamax.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya telah menyiapkan dua lembaga sebagai pengawasan kualitas BBM, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Direktorat Jenderal Migas. Pihaknya juga akan mengevaluasi dan memantau dari segi laporan pelaksanaan di lapangan.

    “Jadi untuk pengawasan kita siapkan oleh dua lembaga, ada BPH Migas, ada Dirjen Migas. Kita akan lihat dari sisi laporan pelaksanaan nanti juga bagaimana kondisi fisik di lapangan,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Yuliot mengklaim pihaknya telah mengantisipasi agar oplosan BBM tidak terjadi ke depannya. “Kita kan antisipasi sudah dilakukan. Sementara proses hukum yang berjalan tetap dilakukan,” imbuh Yuliot.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun menanggapi terkait isu oplosan BBM. Bahlil menyebut akan membentuk tim khusus untuk memastikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan spesifikasi.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    (rrd/rrd)

  • Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Kasus Pertamax Dioplos Pertalite, Prabowo: Kami Akan Bersihkan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan korupsi BBM, khususnya terkait pencampuran Pertamax dengan Pertalite. Ia menegaskan pemerintah sedang menangani masalah ini dengan serius.

    “Lagi diurus itu semua. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan,” ujar Prabowo kepada wartawan seusai meresmikan layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2025).

    Meski tidak merinci langkah konkret yang akan diambil pemerintah, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat. “Kami akan membela kepentingan rakyat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus operandi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Kasus Pertamax dioplos diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 193,7 triliun.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan pihaknya telah menetapkan tujuh tersangka, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga berinisial RS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional SDS, PT Pertamina International Shipping YF, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional AP, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa MKAN, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim DW, Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak GRJ.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Kasus Pertamax dioplos Pertalite menjadi sorotan publik karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap industri energi di Indonesia.

  • ESDM Respons soal Perizinan Jadi Biang Kerok BBM SPBU Swasta Kosong

    ESDM Respons soal Perizinan Jadi Biang Kerok BBM SPBU Swasta Kosong

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi terkait kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) disebabkan karena perizinan impor yang dinilai lambat diterbitkan. Kelangkaan stok BBM itu terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell Indonesia dan BP AKR.

    Plh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Tri Winarno membantah bahwa rekomendasi atas persetujuan impor (PI) dari ESDM lama. Sebab, izin impor produk BBM untuk bulan April saja telah terbit sekarang.

    “Kalau saya melihatnya, enggak. Karena untuk bulan April saja izinnya udah keluar sekarang. Untuk yang 3 bulan ke depan, berarti April, Mei, Juni, udah kita kasih,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Tri mendorong kepada SPBU Swasta agar persiapan untuk kebutuhan impor produk BBM, seperti logistik sudah disiapkan terlebih dahulu. Alhasil, saat izin impor keluar, proses distribusi produk BBM dapat berjalan dengan lancar.

    “Kalau pada saat rekomendasi keluar baru pesan ini, pesan itu, nah itu akan lama memang. Kayak Pertamina itulah, model Pertamina itu. Bisa cepet. Kan sebelum rekomendasi keluar, dia sudah pesan ini, pesan kapal, pesan ini. Jadi pada saat rekomendasi ini, sudah langsung running,” jelas Tri.

    Sebelumnya, Shell Indonesia menyatakan izin impor menjadi salah satu persoalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan BBM. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan telah menyampaikan permohonan neraca komoditas 2025 pada September 2024.
    Neraca komoditas itu sebagai dasar mendapatkan persetujuan impor (PI). Namun, Shell baru mendapatkan izin impor atau PI pada 23 Januari 2025. Pada saat itu kondisi pasokan BBM Shell hampir kosong yakni hanya 25%.

    “Neraca komoditas kami dapatkan 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapat 23 Januari. Tetapi ketika mendapatkan neraca komoditas, di SPBU sudah mengalami stock out 25% untuk beberapa varian. Kami berusaha memitigasi dengan cara membagi stok, agar di setiap daerah tetap ada, jangan sampai stock out,” terangnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Sementara itu, President Director PT Aneka Petroindo Raya Vanda Laura mengakui pada awal tahun ini pihaknya sempat mengalami kelangkaan stok BBM BP di sejumlah SPBU yang dikelola perusahaan. Terutama untuk stok produk BBM BP 92 dan BP Ultimate (RON 95).

    “Pada bulan Januari dan Februari jaringan SPBU kami beroperasi secara normal. Namun ada beberapa jaringan SPBU kami yang tidak dapat melayani BBM secara lengkap karena keterbatasan stok,” kata Vanda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Memang pada saat itu terjadi kendala stok tetapi sampai saat ini kondisi sudah kembali normal. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini memang di antaranya adalah proses pengadaan itu butuh waktu,” terangnya lagi.

    (rrd/rir)

  • Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Produk BBM Ternyata Ada Tambahan Bahan Aditif, Ini Tujuannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga mengakui bahwa dalam proses produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax RON 92, terdapat penambahan zat aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending.

    Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menegaskan meski terdapat penambahan zat aditif, hal ini tidak akan berdampak pada perubahan angka oktan (RON).

    Hanya saja, penambahan aditif sendiri bertujuan untuk meningkatkan value serta performa produk dari BBM jenis Pertamax yang dijual perusahaan.

    “Penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya,” kata dia di Gedung DPR, Rabu (26/2/2025).

    Menurut dia penambahan aditif untuk Pertamax dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi dan karat. Dengan begitu, mesin kendaraan menjadi lebih bersih.

    “Untuk detergensi agar mesin menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan juga merasa lebih ringan dalam berkendara,” kata dia.

    Oleh sebab itu, ia pun membantah apabila produk BBM jenis Pertamax disebut-sebut sebagai produk oplosan. Apalagi, di Terminal bahan bakar minyak (TBBM) dan storage BBM milik perusahaan tidak memiliki fasilitas blending.

    “Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna (injeksi blending). Nah ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah, Pertamina Bantah Oplos Pertalite ke Pertamax

    Kasus Korupsi Minyak Mentah, Pertamina Bantah Oplos Pertalite ke Pertamax

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra membantah pihaknya melakukan praktik oplos atau upgrade blending (pencampuran) Pertalite (RON 90) dengan Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dia memastikan produk yang diterima dan dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

    “Baik yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu kami sudah menerima RON 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah berada di RON 90 dan 92 itu sifatnya masih base fuel artinya belum ada adiktif yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” ujar Ega menjawab pertanyaan anggota Komisi XII DPR dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurut Ega, Pertamina Patra Niaga mengelola bahan bakar mulai dari terminal hingga ke SPBU. Sementara itu, proses pengangkutan bahan bakar dari kilang ke terminal dilakukan oleh kapal milik Pertamina.

    “Tidak ada proses perubahan RON, tetapi yang ada itu Pertamax kita tambahkan adiktif. Jadi di situ ada proses penambahan adiktif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan perbedaan dalam produk,” tandas Ega.

    Ega menegaskan bahwa proses penambahan adiktif ini dikenal sebagai injection blending. Menurut dia, hal tersebut merupakan praktik wajar dalam produksi minyak untuk meningkatkan value dari produk yang dihasilkan.

    “Blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair, namanya ini bahan cair. Jadi pasti akan ada proses blending ketika kita menambahkan. Blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” jelas dia terkait kasus korupsi Pertamina.

    Lebih lanjut, Elga mengungkapkan, setiap bahan bakar yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri, selalu melalui pengujian laboratorium sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Setelah kita terima di terminal itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di tempat-tempat Pertamina itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU,” pungkas Elga terkait kasus korupsi Pertamina ini.

  • Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024

    Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024

    Rapat Bersama Komisi II DPR, Perludem Beri 10 Catatan soal Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (
    Perludem
    ) menyampaikan 10 catatan kritis terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) Serentak 2024, dalam rapat dengar pendapat bersama
    Komisi II DPR
    RI, Rabu (26/2/2025).
    Anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan
    pilkada
    pada tahun yang sama sangat membebani penyelenggaraan pemilu.
    Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak kepada keprofesionalan penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan tahapan demi tahapan.
    “Kalau bicara Pilkada serentak nasional 2024, maka ini adalah Pilkada yang diselenggarakan di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres. Hampir semua mengakui adanya beban berat akibat himpitan tahapan pemilu dan pilkada, yang kemudian mengganggu profesionalitas penyelenggara,” kata Titi di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
    Di samping itu, Titi juga menyoroti dampaknya terhadap peserta pemilu dan masyarakat.
    Sebab, masyarakat pada akhirnya lebih banyak menaruh perhatian pada pilpres, sehingga kurang fokus dalam mengawal pileg dan pilkada.
    “Fokus peserta serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses pemilu dan pilkada,” ujar Titi.
    Dalam paparannya, Titi pun mengungkapkan 10 catatan yang menjadi perhatian Perludem terkait pelaksanaan
    Pilkada Serentak 2024
    :
    1. Beban Berat Penyelenggara dan Peserta Pemilu
    Perludem menilai pelaksanaan pilkada di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan peserta pemilu. Hal ini mengganggu profesionalitas penyelenggara serta fokus masyarakat dalam mengawal proses pemilu dan pilkada.
    2. Kampanye Tidak Optimal Mengangkat Isu atau Permasalahan Lokal
    Kampanye pilkada juga dinilai cenderung tidak optimal dalam mengangkat isu lokal karena terpengaruh residu pilpres.
    Banyak calon lebih menonjolkan branding koalisi politik nasional dibanding politik gagasan dan program daerah.
    3. Perbedaan Pengaturan UU Pemilu dan Pilkada Membuat Kerancuan
    Perludem berpandangan, adanya perbedaan aturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menyebabkan kebingungan serta inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
    Beberapa penyelenggara bahkan menyamakan aturan Pilkada dengan Pemilu hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.85/PUU-XX/2022.
    4. UU Pilkada Kerap Diuji di Pengadilan
    Sejak 2016, Undang-Undang Pilkada belum mengalami perubahan signifikan, sehingga banyak aturan yang dianggap tidak relevan.
    Akibatnya, aturan tersebut sering diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA), memicu ketidakpastian hukum dan polemik di masyarakat.
    5. Penyelenggara Tidak Utuh memahami Putusan MK dan Masih Ada Ketidakpatuhan
    Perludem melihat masih adanya beberapa penyelenggara yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi putusan MK, terutama dalam penyusunan aturan teknis Pilkada. Contohnya, masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengaturan periodisasi masa jabatan dan syarat pencalonan mantan terpidana.
    6. Adanya Ketidaksepahaman atau Perbedaan Tafsir antara KPU dan Bawaslu
    Ketidaksepahaman antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menafsirkan aturan Pilkada mengakibatkan kekacauan dalam tahapan penyelenggaraan. Contoh kasus terjadi dalam pencalonan terpidana di Pilkada Gorontalo Utara.
    7. Masih Terjadi Rekrutmen Calon Anggota KPU di Tengah Tahapan Krusial Pilkada
    Perekrutan anggota KPU di tengah tahapan Pilkada dinilai Perludem mengganggu jalannya proses pemilu.
    Contohnya, seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung dan beberapa kabupaten/kota di Lampung dilakukan pada Oktober-November 2024, yang bertepatan dengan tahapan krusial Pilkada.
    8. Penegakan Hukum Pilkada Tidak Optimal
    Menurut Perludem, kerangka waktu penanganan pelanggaran dalam Pilkada masih terlalu sempit, sehingga tidak efektif dalam memberikan keadilan pemilu maupun efek jera bagi pelanggar.
    9. Gangguan Cuaca karena Pemungutan Suara Jelang Akhir Tahun
    Pemungutan suara yang dijadwalkan pada bulan November berpotensi terganggu oleh faktor cuaca. Gangguan distribusi logistik dan kendala saat hari pemilihan dapat terjadi di berbagai daerah, seperti Sumatera Utara dan Pekalongan.
    10. Tingginya Suara Tidak Sah
    Di sejumlah daerah, angka suara tidak sah cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya “protest voting” dari pemilih.
    Fenomena ini menunjukkan keterputusan hubungan antara aspirasi pemilih dengan pasangan calon yang bertarung dalam pilkada.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Fakta Sosok Kades Wiwin, Viral Tertawakan Bingkisan Bupati, Pamer Rumah Mewah: Masa Muda Sultan

    5 Fakta Sosok Kades Wiwin, Viral Tertawakan Bingkisan Bupati, Pamer Rumah Mewah: Masa Muda Sultan

    TRIBUNJATIM.COM –  Inilah beberapa fakta tentang sosok Kepala Desa (Kades) Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari. 

    Sosoknya belakangan viral di media sosial karena terekam kamera meledek bingkisan dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan wakilnya, Jaro Ade.

    Video Wiwin Komalasari meledek bingkisan tersebut bahkan beredar viral di media sosial. Dikutip dari Tribun-Jatim.com dari video yang beredar, Wiwin tampak mengenakan baju dinas lengkap.

    Ia juga memakai kacamata hitam. Saat sedang berjalan, tampak pula Kades lain yang menenteng goodie bag warna putih.

    “Ini baru kali ini saya berkat. Bawa berkat enggak? Aduh seumur-umur, mau llihat enggak nih bawa berkat,” kata Kades Wiwin.

    Dinarasikan bahwa bingkisan yang dimaksud adalah berkat.

    Berkat berdasar istilah di Bogor merupakan nasi kotak yang berisi berbagai menu.

    Biasanya berkat didapat dari acara tahlil hingga Isra Miraj.

    “Ibu bawa jomet ya? Mana, mana jometnya mana? Berkat, berkat,” kata Kades Wiwin sambil tertawa sendiri.

    Ia bahkan menanyakan sejumlah kades lain yang menenteng goodie bag putih.

    “Bawa jomet ya?” tanya Wiwin sambil tertawa.

    Sampai-sampai Kades Wiwin juga mengaku geli.

    “Geli ya. Ketawa-tawaan terus,” katanya.

    Namun ternyata, ini bukan kali pertama Kades Wiwin viral. 

    Berikut beberapa fakta tentang sosok Wiwin Komalasari, Kades Gunung Menyan.

    1. Viral diduga bawa tas mewah

    Sebelumnya ia menjadi sorotan kala ikut demo di depan Gedung DPR RI pada 31 Januari 2024 lalu.

    Penampilan Kades Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan ini pun mencolok.

    Wiwin tampil menter sembari menenteng tas bermerek, Hermes.

    Usut punya usut, tas yang dibawa Wiwin Komalasari saat berdemo itu memiliki harga Rp700 juta.

    Berdasarkan penelusuran TribunnewsBogor.com, tas yang dipakai Wiwin merupakan Hermès Birkin 25 Nata Ostrich Gold Hardware.

    Dilihat dari situs jual beli tas preloved, harganya mencapai $ 45,500.00 atau setara Rp 713.258.000.

    Harga itu merupakan kondisi tas preloved atau second.

    Jika tas itu dibeli baru tentu harganya akan lebih mahal lagi.

    Namun Wiwin justru tertawa saat dikonfirmasi soal harga tasnya yang mahal.

    Ia menampik kalau tasnya berharga mahal.

    “Tas Lazada,” sahut Wiwin lagi.

    Wiwin juga membantah kalau dirinya memiliki banyak koleksi tas Hermes.

    Kendati membantah punya barang-barang mahal, Wiwin Komalasari tak menampik jika dirinya suka hal-hal glamor.

    Hal tersebut lantaran Wiwin terbiasa hidup mewah sejak dulu.

    “Mungkin saya terbawa ke kehidupan sebelumnya. Karena di situ saya yang biasa sepatu dan baju selalu matching biarpun itu harganya murah,” kata Wiwin Komalasari.

    2. Rumah mewah

    Melalui akun TikTok-nya, Wiwin kerap memamerkan kondisi rumahnya.

    Terlihat di beberapa video, Wiwin menunjukkan penampakan dalam rumahnya yang dipenuhi dengan barang-barang mewah.

    Wiwin Komalasari rupanya mengoleksi guci besar, lemari tinggi, dan beberapa sofa.

    Guna menghias rumahnya, Wiwin memadu-padankan warna keemasan mulai dari perabotan hingga wallpaper tembok huniannya.

    Tak cuma itu, rumah Wiwin juga dilengkapi dengan lampu gantung nan mewah yang jumlahnya lebih dari dua buah.

    Perihal rumah mewah sang kades Gunung Menyan, publik pun menyorotinya.

    Hingga akhirnya diketahui bahwa Wiwin telah memiliki rumah megah tersebut jauh sebelum dirinya jadi kades.

    “Kehidupan saya (dulu) jauh berbeda. Dengan saya ke masyarakat itu bisa enggak sih, tapi saya percaya, niatan saya ibadah memperbaiki diri, bagaimana saya dicintai masyarakat,” pungkas Wiwin.

    Tangkapan layar sosok Kades Gunung Menyan, Wiwin Komalasari, saat mengaku geli mendapat berkat dari Bupati Bogor. Dulu pernah viral bawa tas disebut seharga Rp700 juta saat demo. (Instagram/bandung.banget – TikTok/ratuwk1414)

    3. Kaya Sejak Muda

    Melansir dari Grid ID, di akun TikTok-nya, Wiwin Komalasari rupanya sempat memamerkan masa mudanya sebelum menjabat sebagai kepala desa.

    Rupanya, pada video yang ia posting itu, dirinya memang sudah kaya raya sebelum menjadi kades.

    Ia juga terlihat pernah berfoto bersama dengan Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni.

    Rumah mewah, jam tangan, perhiasan dan tas branded pun sudah ia miliki saat itu.

    “Masa muda Sultan sebelum jadi kades,” tulis Wiwin Komalasari pada postingan videonya itu.

    Kemudian ada juga foto dirinya berpose dengan Ahmad Sahroni dan anggota Keluarga Cendana.

    Ia juga terlihat memiliki hobi yang tidak murah, yakni olahraga golf.

    Kemudian ia juga tampak berpose di depan mobil Mercedes Benz, dan liburan ke luar negeri.Bahkan, Wiwin Komalasari mengungkap kalau ia dulunya merupakan model video clip.

    SOSOK Wiwin Komalasari, Ibu Kades Demo Depan Gedung DPR, Pakai Barang Mewah Ternyata Mantan Artis (TikTok)

    3. Klarifikasi Kades Wiwin soal Bingkisan Bupati

    Video Wiwin meledek bingkisan tersebut bahkan beredar viral di media sosial. Dikutip dari Tribun-Jatim.com dari video yang beredar, Wiwin tampak mengenakan baju dinas lengkap.

    Wiwin Komalasari klarifikasi atas tindakannya lewat akun TikTok @ratuwk1414.

    Kades Wiwin menjelaskan arti geli dalam video tersebut bukanlah bermaksud jijik atau ketidaksukaan.

    “Sebetulnya kita tidak ada niatan untuk menghina, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu di TC, dan tidak makan di sana melainkan dibawa.”

    “Ditenteng, seru-seruan seneng. Mungkin di situ ada kata-kata jijik, melainkan itu lucu gitu. Saya sendiri orang Sunda, kita seru-seruan bawa berkat ini karena kita makan bareng-bareng di parkiran.

    “Bukan niatan menghina, mungkin ada kata jomet itu Bahasa Sunda artinya kejo saemet, seru aja seneng. Tidak ada unsur menghina atau melecehkan.”

    “Saya tidak tahu (akan) meledak seperti ini. Intinya saya berbicara di sini dengan saya berbicara seperti garus besarnya geli, itu bukan menghina ataupun mencemooh ke makanan itu, melainkan happy seneng.

    Karena saya juga periang, suka ngakak, humoris, yang kenal saya pasti tahu dalam arti tidak menghina siapapun ataupun tentengan itu,” tegasnya.

    “InsyaAllah saya akan lebih hati-hati lagi, yang saya lontarkan tidak ada niatan menghina kadang orang lain berpikir berbeda.

    Saya akan perbaiki lagi, dan saya minta maaf kalaupun itu ada yang tersinggung, saya pribadi tidak ada niatan menghina,” tukas Kades Wiwin.

    4. Kades Wiwin ditegur Pemkab Bogor

    Kades Wiwin Komalasari mendapatkan teguran setelah videonya yang mengejek bingkisan pelantikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Jaro Ade. 

    Usai video itu viral, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak tinggal diam.

    Dia memberi teguran keras terhadap Wiwin.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengaku telah mengingatkan kepala desa tersebut melalui Camat Pamijahan.

    Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, sebagai tokoh publik maka harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

    “Pemanfaatan medsos itu harus bijak, ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya terkait dengan jabatan kita.”

    “Ada yang berimplikasi terhadap pribadi, ada yang terhadap pekerjaan kita,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Berita Viral lainnya

  • Pertamina Buka Suara soal BBM Oplosan di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Pertamina Buka Suara soal BBM Oplosan di Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) memastikan bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat bukanlah oplosan atau blending dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92). Hal ini disampaikan di tengah kasus korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang menemukan adanya manipulasi bahan bakar minyak (BBM).

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kualitas BBM yang sampai di masyarakat dipastikan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat merupakan disinformasi.

    “Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite,” kata Fadjar saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Fadjar menerangkan kualitas produksi BBM telah melalui penelitian serta pengujian minyak dan gas bumi oleh Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi). Untuk itu, dia pastikan produksi BBM yang dikeluarkan Pertamina sesuai dengan kualitas standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Menurut Fadjar, persoalan di Kejaksaan Agung bukanlah perkara oplosan, melainkan tentang pembelian impor Pertalite dan Pertamax.

    “Ini kan muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan kan sebetulnya. Jadi di Kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulangkan lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90-92, bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar, yang tersebar, sehingga ada disinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan spesifikasinya masing-masing RON 92 adalah Pertamax, RON 90 adalah Pertalite,” terang Fadjar.

    Dia menjelaskan pihaknya masih menunggu Kejaksaan Agung terkait perkembangan kasus ini. Pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

    “Untuk lain-lain, kita masih menunggu dari Kejaksaan, kita hormati proses hukum yang ada di Kejaksaan, kita tunggu bersama,” jelas dia.

    Sebelumnya, beredar di media sosial terkait kasus korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan adanya manipulasi bahan bakar minyak (BBM) research octane number (RON) 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Hal ini mengundang tanya masyarakat terkait produksi BBM yang beredar.

    “Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan jd tersangka. Sekongkol dgn pihak swasta, salah satunya Muhammad Kerry Andrianto Riza (anaknya Riza Chalid). Datengin RON 90 seharga RON 92, diblend alias dioplos di storage, dijual sbg oktan tinggi. Total kerugian 193,7T,” cuit akunya @inti******.

    “Gue pake Pertamax, terus buat beat karbu kesayangan gue hanya untuk mendapat kualitas bensin yang tidak sesuai??!?!!?!” cuit akun @hyung******

    “Pantes pas ngisi pertamax rasa rasanya makin jelek aja jalannya,” tulis akun @minp*****

    (rrd/rrd)