Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 7 Sebut Banyak Tentara Mau Mundur, Eks Jenderal: Masuk TNI Itu Bukan untuk Jadi Kaya Nasional

    7 Sebut Banyak Tentara Mau Mundur, Eks Jenderal: Masuk TNI Itu Bukan untuk Jadi Kaya Nasional

    Sebut Banyak Tentara Mau Mundur, Eks Jenderal: Masuk TNI Itu Bukan untuk Jadi Kaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen
    TNI
    (Purnawirawan) Rodon Pedrason mengatakan ada banyak rekannya, yang saat ini berpangkat kapten hingga jenderal bintang 3, yang ingin berhenti dari TNI.
    Padahal, sudah ada peraturan yang mengatur bahwa TNI harus mengabdi selama beberapa tahun yang sudah ditetapkan.
    Hal tersebut Rodon sampaikan saat diundang Komisi I DPR sebagai pakar dalam pembahasan
    revisi UU TNI
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    “Di PP 39/2010 pada Pasal 21 Ayat 3 bahwa prajurit yang menyelesaikan masa ikatan dinas pertama, kalau perwira itu 10 tahun pertama, kalau bintara/tamtama 7 tahun pertama, tidak melanjutkan berhenti. Itu pada saat kita masuk. Ada dokumen kita bersedia ditempatkan di mana saja, 10 tahun tidak keluar, 7 tahun enggak boleh keluar,” ujar Rodon.
    “Nah saya berpikir bahwa jalan otomatis, karena banyak teman saya yang sekarang bintang 3, kapten, itu sudah pingin berhenti, 10 tahun, 9 tahun dia jadi tentara pingin berhenti, pingin mundur,” sambungnya.
    Rodon mengusulkan agar TNI melakukan evaluasi terhadap tentaranya setiap 5 atau 10 tahun.
    Menurutnya, para tentara yang direkrut harus dilihat apakah selama ini mereka sudah bermanfaat bagi negara atau tidak.
    Rodon turut menyentil tentara-tentara yang mau masuk TNI untuk menjadi orang kaya.
    “Kalau pangkat tinggi-tinggi saja, kemudian tidak ada manfaatnya untuk institusi, tidak ada manfaat untuk negara, untuk apa?” tukasnya.
    “Karena jadi tentara itu bukan untuk jadi orang kaya. Kalau mau kaya, jadi pengusaha, atau segala macam. Buat mengabdi. Ini yang tidak pernah dilakukan selama ini di TNI,” sambung Rodon.
    Rodon berpandangan, TNI yang bisa bertahan sampai pensiun hanyalah mereka yang memang
    capable, eligible,
    memiliki rohani sehat, dan psikologi bagus.
    Dia mendorong TNI ke depannya bisa lebih maju dari tentara di dunia lain, seperti Inggris dan Amerika.
    “Negeri ini memang harus lebih maju lah dengan semua potensi yang ada, orang banyak, kekayaannya, termasuk juga dengan semua kepintaran-kepintaran yang ada. Kita harus melihat ke situ, bukan mundur kita ini,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan

    Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan

    Eks Jenderal TNI Tuding Penolakan Dwifungsi ABRI di Demo Indonesia Gelap Pesanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purnawirawan)
    Rodon Pedrason
    menyinggung demo
    Indonesia Gelap
    yang baru terjadi belakangan ini saat dihadirkan Komisi I DPR sebagai pakar dalam pembahasan RUU TNI.
    Rodon menuding, ada pihak yang menitipkan ‘pesanan’ kepada mahasiswa untuk menolak
    dwifungsi TNI
    melalui aksi Indonesia Gelap.
    “Ada juga demonstrasi tentang Indonesia Gelap. Ini kan kontradiktif, ada beberapa 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya mereka menolak dwifungsi. Saya pikir bukan bicara tentang dwifungsi, di dalam 7 poin itu satu poin itu tentang dwifungsi ini pesanan. Bukan murni, bukan
    pure
    dari mahasiswanya,” ujar Rodon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Rodon mengaku heran dengan mahasiswa yang menolak dwifungsi TNI dalam aksi Indonesia Gelap.
    Ia menilai, penolakan tersebut tidak masuk akal, mengingat presiden yang saat ini menjabat juga merupakan mantan
    jenderal TNI
    .
    Ia pun meyakini bahwa sikap mahasiswa tersebut bukan murni aspirasi sendiri, melainkan sekadar ‘pesanan’ dari pihak tertentu.
    “Kenapa mereka berpikir tentang itu? Kalau sekarang pemerintahan yang ada kebetulan presidennya mantan militer, seorang jenderal, jadi ada pesanan,” sebut dia.
    “Terlalu banyak orang pintar di negeri ini, ini akhirnya ribut, argumentasi. Kemudian berbagai debat publik terkait itu, yang akhirnya membuat kita kehabisan energi. Yang kaya tetap kaya, yang miskin makin miskin. Menjadi kita tidak berubah menjadi lebih maju,” imbuh Rodon.
    Diketahui, puncak aksi Indonesia Gelap digelar di depan Istana, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) lalu.
    Salah satu poin dalam aksi Indonesia Gelap ini adalah menolak dwifungsi TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Nakal Buntut Harga Minyakita Mahal

    Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Nakal Buntut Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan mencabut izin usaha distributor nakal yang membuat harga Minyakita sampai ke pasaran meningkat. Harga Minyakita rata-rata nasional diketahui mencapai Rp 17.200/liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    “Ada (sanksi), kan kita ingatkan, peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kita cabut izinnya,” kata Budi ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Saat rapat, Budi menjelaskan harga Minyakita dari produsen ke distributor 1 (D1) Rp 13.500/liter, kemudian dari D1 ke distributor 2 (D2) Rp 14.000/liter, dan D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, sehingga pengecer bisa menjual ke konsumen Rp 15.700/liter.

    Namun, ada tindakan yang dilakukan D2 sehingga harga di pengecer lebih dari HET. Budi mengungkap, D2 sering kali menjual Minyakita dengan aturan minimal pembelian dalam jumlah besar. Dampaknya, pengecer kecil tidak mampu membeli.

    “Misalnya D2 menjual minimal harus 50 dus, atau 100 dus, yang itu tidak mampu dibeli pengecer, sehingga hanya pengecer besar yang bisa membeli. Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4,” jelasnya.

    Budi mengakui, harga Minyakita secara rata-rata nasional di level Rp 17.200/liter. Ia menyebut dengan rata-rata itu, menurutnya ada sejumlah pasar dengan harga lebih mahal seperti Rp 19.000/liter dan Rp 20.000/liter.

    “Minyakita benar Rp 17.200 itu harga nasional. Jadi ada di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000, ada juga beberapa yang Rp 15.700. Karena kami memang sering ke pasar,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga Minyakita di masyarakat atau pasar tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Menurut Budi, hal tersebut sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada 26 Februari 2025 lalu.

    “Selian itu disepakati juga distribusi dan penyaluran minyakita difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah agar ketersediaan Minyakita di masyarakat terjamin saat Ramadan serta Lebaran 2025. Bahkan, kata Budi, produsen Minyakita juga sudah diminta untuk menggenjot pasokan dua kali lipat.

    “Kami sudah panggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat,” tandas Budi.

    Budi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan surat pada 28 Februari 2025 dengan memerintahkan produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat, selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita. Kemendag berkerja sama dengan Satgas Pangan Polri, 38 Pemda, dan 4 balai pengawasan tertib niaga.

    “Lalu, menginstruksikan kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit serta produsen minyak goreng untuk tidak melakukan bundling Minyakita,” pungkas Budi.

  • Punya Stok 1,9 Juta Ton Beras, Bulog Pastikan Harga Pangan Terkendali

    Punya Stok 1,9 Juta Ton Beras, Bulog Pastikan Harga Pangan Terkendali

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan pihaknya mempunyai stok beras sebanyak 1,95 juta ton per tanggal 27 Febuari 2024. Stok beras ini disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan dan hari Raya Idulfitri 2025.

    “Dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), yaitu bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan, yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton per tanggal 27 Febuari 2025,” ujar Prasetya saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Prasetya memaparkan, dari jumlah 1,95 juta ton beras, terdapat 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium atau komersial. Stok beras tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri di 26 kanwil dan 477 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia. 

    “Selain komoditas penugasan beras, Bulog juga mempunyai komoditi di luar penugasan sebagai bagian dari bisnis komersial Bulog, yaitu tepung terigu, minyak goreng, gula pasir, telur, jagung PSO dan jagung komersial. Dengan jumlah stok tersebut tersebar di seluruh Indonesia, maka Bulog bertekad mengendalikan harga sesuai dengan penugasan pemerintahan,” tandas Prasetya.

    Lebih lanjut, Prasetya mengatakan pihaknya saat ini memiliki tugas untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. 

    Dikatakannya, Bulog menyediakan 150.000 ton beras untuk program SPHP dengan sasaran di luar wilayah provinsi produksi surplus.

    Periode penugasan SPHP tersebut dimulai sejak 24 Februari 2025 sampai 29 Maret 2025. 

    Untuk melaksanakan program stabilisasi tersebut, maka Bulog bekerja sama dengan, satu operasi pasar murah di seluruh titik layanan PT Pos di seluruh Indonesia. 

    Kedua, para pedagang atau pengecer. Ketiga, melalui outlet jaringan rumah pangan kita (RPK), binaan Bulog sejumlah 26.000 titik RPK. Keempat, melalui gerakan pangan murah, kerja sama dengan pemerintah daerah seluruh Indonesia. 

    Kelima, satuan tugas atau satgas pengendalian harga perum Bulog dan keenam sinergi dengan BUMN pangan.

  • Info Mudik Gratis 2025, Pemerintah Siapkan Kuota 100.000 Orang

    Info Mudik Gratis 2025, Pemerintah Siapkan Kuota 100.000 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyebut pemerintah bakal tetap menyediakan program mudik gratis pada tahun ini meskipun tengah melakukan efisiensi anggaran. 

    Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pelaksanaan program mudik gratis itu bakal dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Selebihnya Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis,” jelas AHY dalam Konferensi Pers di Bandara Soekarno – Hatta, Tangerang, Banten Sabtu (1/2/2025).

    Adapun, AHY memastikan bahwa total kuota mudik gratis yang bakal disediakan akan mencapai lebih dari 100.000 orang. 

    Nantinya, program mudik gratis itu bakal dilakukan via darat baik menggunakan bus dan kereta api maupun via laut.

    “100.000 orang [kuota mudik gratisnya] baik itu bis, kereta api maupun kapal laut ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu,” tambahnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga memberi sinyal program mudik gratis itu dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disebut ingin memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan lancar.

    “Ini adalah upaya pemerintah tentu arah-arahan dan direktif khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekali lagi ingin membuat perjalanan masyarakat di bulan suci Ramadan khususnya lebaran ini semakin aman, nyaman, terjangkau dan menyenangkan demikian pernyataan Presiden,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana melakukan koordinasi pelaksanaan mudik gratis kepada para stakeholder untuk memastikan kelancaran dan kuota yang disediakan tepat sasaran. 

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kepada beberapa penyelenggara mudik gratis seperti BUMN maupun kementerian dan instansi terkait. Dudy juga memastikan mudik gratis akan tetap terlaksana meski terdapat efisiensi anggaran yang dilakukan. 

    “Insyaallah ada [mudik gratis]. Ini saya lagi roadshow ketemu dengan para stakeholder yang menyelenggarakan mudik gratis supaya ini bisa kita dikoordinasikan secara baik,” kata Dudy kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (13/2/2024).

  • Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR
    Puan Maharani
    kembali memastikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    segera bertemu.
    Hal ini disampaikan Puan menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Parade Senja dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    “Pasti, pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).
    Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo terkait retreat kepala daerah.
    Kata Puan, Megawati berpesan agar retreat kepala daerah berjalan lancar.
    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.
    Menurut dia, Megawati sejatinya diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalanagan hadir, tetapi berhalangan hadir.
    Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
    Adapun Puan hadir dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.
    Puan mengaku sempat berbincang-bincang dengan Prabowo dan SBY sebelum parade senja dimulai.
    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Puan berulang kali menyebut Megawati-Prabowo pasti bertemu, tetapi keduanya tak kunjung bertemu secara terbuka.
    Pertama, Puan mengaku Megawati dan Prabowo akan bertemu menjelang ulang tahun Prabowo pada Kamis (17/10/2024).
    “Insya Allah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
    Pada Januari lalu, Puan kembali menjawab pertanyaan awak media mengenai kepastian pertemuan Megawati-Prabowo.
    Sama seperti Oktober tahun lalu, lagi-lagi Puan memberikan sinyal Megawati-Prabowo bakal bertemu.
    Saat itu, Puan mengatakan pertemuan akan terjadi ketika Megawati merayakan ulang tahun ke-78.
    “Mungkin saja (kejutan). Insya Allah,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Namun, pertemuan tersebut belum juga terlaksana hingga akhir Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamax Periode 2018-2023 Hasil Oplosan?

    Pertamax Periode 2018-2023 Hasil Oplosan?

    Pertamax Periode 2018-2023 Hasil Oplosan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung menegaskan adanya temuan
    Pertamax
    yang dioplos dalam konstruksi kasus dugaan
    korupsi tata kelola minyak mentah
    dan produk kilang pada PT
    Pertamina
    Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menegaskan temuan adanya pengoplosan atau blending Pertamax ini ditemukan penyidik berdasarkan alat bukti yang terkumpul.
    Penegasan itu disampaikan Qohar untuk membantah pembelaan PT
    Pertamina Patra Niaga
    bahwa tidak ada praktik
    blending
    Pertamax dengan jenis lain yang lebih rendah.
    “Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertalite) atau di bawahnya 88 di-
    blending
    dengan 92 (Pertamax). Jadi RON dengan RON sebagaimana yang sampaikan tadi,” katanya di Kantor
    Kejagung
    , Rabu (26/2/2025).
    Dia mengatakan, temuan ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang diperiksa penyidik.
    Bahkan, menurut Qohar, bahan bakar minyak (BBM) oplosan tersebut dijual dengan harga Pertamax.
    “Jadi hasil penyidikan, tadi saya sampaikan itu. RON 90 atau di bawahnya itu tadi fakta yang ada, dari keterangan saksi RON 88 di-
    blending
    dengan (RON) 92. Dan dipasarkan seharga (RON) 92,” ujar Qohar.
    Terkait kepastian hal ini, pihaknya akan meminta ahli untuk meneliti hal tersebut.
    “Nanti ahli yang meneliti. Tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu,” kata Qohar.
    PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya membantah temuan Kejagung terkait adanya pengoplosan Pertamax dan Pertalite dalam pengadaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat.
    Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa produk BBM yang dijual di SPBU sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk masing-masing produk.
    “Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya soal kualitas BBM RON 90 dan RON 92,” kata Ega dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
    “Kami berkomitmen dan kami berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 sesuai dengan RON 90,” ujarnya lagi.
    Ega menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga memeroleh pasokan bensin dari dua sumber, yakni kilang dalam negeri dan pengadaan dari luar negeri.
    Menurut dia, baik Pertalite (RON 90) maupun Pertamax (RON 92) sudah diterima dalam bentuk akhir sesuai dengan standar masing-masing.
    “Kami menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak dalam bentuk RON lainnya. Jadi, untuk Pertalite kita sudah menerima produk, baik dari kilang maupun dari luar negeri, itu adalah bentuk RON 90,” kata Ega.
    “Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92, baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri,” ujarnya lagi.
    Namun, Ega mengakui adanya proses tambahan aditif pada BBM jenis Pertamax. Hanya saja, penambahan zat tersebut bukan berarti terjadi pengoplosan dengan Pertalite.
    Sebab, BBM RON 90 dan 92 yang diterima Pertamina masih dalam kategori
    best fuel
    dan tanpa memiliki tambahan aditif apa pun.
    “Di Patra Niaga, kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna,” ungkap Ega.
    Ega menekankan bahwa proses injeksi tersebut adalah proses umum dalam industri minyak untuk meningkatkan kualitas produk.
    “Proses ini adalah proses injeksi
    blending
    . Proses
    blending
    ini adalah proses yang umum dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai daripada produk tersebut,” kata Ega.
    “Jadi
    best fuel
    RON 92 ditambahkan aditif agar ada
    benefit
    -nya, penambahan
    benefit
    untuk performa dari produk-produk ini,” ujarnya lagi.
    Setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kepada para saksi, Kejagung kembali menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah.
    Tak tanggung-tanggung, dua tersangka itu merupakan petinggi sekaligus anak buah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Niaga.
    Kedua tersangka baru ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
    Maya dan Edward juga terlibat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan
    blending
    atau pengoplosan Pertamax alias RON 92 dengan minyak mentah yang lebih rendah kualitasnya.
    “Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92,” jelas Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Pengoplosan ini terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak yang merupakan milik tersangka MKAR, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka GRJ yang merupakan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Atas persetujuan dari tersangka, Riva Siahaan (RS), Maya dan Edward melakukan pembelian RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92.
    Minyak yang dibeli ini kemudian dioplos oleh kedua tersangka sehingga menjadi RON 92 alias Pertamax.
    “Tersangka MK dan EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang,” kata Qohar.
    Proses pembelian dan pengoplosan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan tata cara bisnis PT Pertamina Patra Niaga.
    Lebih lanjut, Maya dan Edward disebut melakukan pembayaran impor produk kilang menggunakan metode pemilihan penunjukan langsung. Padahal, metode pembayaran bisa dilakukan dengan term atau dalam jangka panjang yang harganya dibilang wajar.
    “Tetapi, dalam pelaksanaannya menggunakan metode spot atau penunjukan langsung harga yang berlaku saat itu sehingga PT
    Pertamina Patra niaga
    membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha,” ujar Qohar.
    Tak hanya itu, Maya dan Edward juga disebut mengetahui serta menyetujui
    mark up
    atau penggelembungan harga kontrak
    shipping
    atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.
    Akibatnya, PT Pertamina Patra Niaga harus mengeluarkan biaya atau fee senilai 13-15 persen secara melanggar hukum yang akhirnya memberikan keuntungan kepada tersangka MKAR dan tersangka DW.
    Atas perbuatan, Maya, Edward, dan tujuh orang tersangka lainnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 193,7 triliun.
    Namun Kejagung meminta publik tidak panik.  Sebab, praktik pengoplosan itu diduga terjadi dalam rentang kasus dugaan korupsi ini berlangsung, yaitu antara 2018-2023.
    Artinya, Pertamax yang beredar dan dikonsumsi masyarakat di tahun 2024 ke atas sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
    “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu enggak tepat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
    Harli menjelaskan, berdasarkan hasil temuan sementara, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan membeli dan membayar minyak RON 92.
    Namun, minyak yang datang justru jenis RON 90 dan 88.
    “Fakta hukum yang sudah selesai (peristiwanya) bahwa RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga itu melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92, berdasarkan
    price list
    -nya. Padahal, yang datang itu adalah RON 88 atau 90,” kata Harli.
    Saat ini, penyidik juga masih mendalami apakah minyak RON 88 dan RON 90 yang dibeli pada tahun 2018-2023, langsung didistribusikan kepada masyarakat atau tidak.
    “Kami kan harus mengkaji berdasarkan bantuan ahli. Misalnya, kalau yang datang RON 90, RON 90 itu kan Pertalite. Nah, apakah Pertalite ini juga sewaktu diimpor langsung didistribusi?” ujar Harli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen ESDM pastikan BBM, LPG, dan listrik aman jelang Ramadhan

    Wamen ESDM pastikan BBM, LPG, dan listrik aman jelang Ramadhan

    Kami melihat dengan adanya cuaca yang ekstrim, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM di daerah-daerah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan kelistrikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI).

    “Secara umum, kalau kita lihat dari sisi pasokan kelistrikan, BBM, dan LPG, secara nasional relatif aman,” ucap Yuliot dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu.

    Yuliot menuturkan bahwa biasanya, Kementerian ESDM membentuk posko pemantauan ketersediaan energi, baik BBM, LPG, hingga memantau potensi atau mitigasi kebencanaan geologi.

    Secara umum, kondisi ketahanan stok BBM aman, baik bensin (gasoline), solar (gasoil), dan avtur, dengan ketahanan stok dijaga antara 18–20 hari. Kementerian ESDM juga memperkirakan peningkatan konsumsi harian BBM selama Hari Raya Idul Fitri, yakni Pertalite hingga 11,4 persen, Pertamax 16,9 persen, serta penurunan konsumsi Biosolar 13,4 persen.

    Sementara untuk avtur diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan konsumsi normal.

    Kementerian ESDM juga memastikan keandalan stok BBM hingga ke daerah terpencil di pulau-pulau kecil. Peningkatan stok BBM dilakukan sejak H-14 Idul Fitri di Terminal BBM maupun penyalur.

    BBM juga dipastikan tersedia di sepanjang jalur mudik, khususnya di jalan tol dan nontol, baik di Jawa maupun luar Jawa.

    “Kami melihat dengan adanya cuaca yang ekstrim, jangan sampai terjadi kelangkaan BBM di daerah-daerah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Idul Fitri,” kata Yuliot.

    Untuk stok LPG nasional juga berada dalam kondisi aman, di mana coverage days rata-rata 15,2 hari. Kondisi stok ini dipertahankan tetap stabil selama periode RAFI. Kementerian ESDM dan Pertamina menyiagakan 32 terminal LPG, 731 stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), dan 6.517 Agen LPG.

    Untuk pasokan listrik, secara umum juga diprediksi dalam kondisi aman. Diproyeksikan pada 31 Maret 2025 mendatang, atau hari pertama Idul Fitri, beban puncak (BP) sebesar 33.517 Megawatt (MW) dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 53.977 MW, sehingga terdapat Cadangan Daya total sebesar 20.460 MW (68 persen). Pada hari berikutnya, BP nasional diproyeksikan sebesar 36.715 MW dengan DMP 57.166 MW, sehingga terdapat cadangan daya sebesar 20.451 MW (55,7 persen).

    Yuliot menambahkan, berdasarkan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan beban puncak dari hari-hari normal, sehingga diprediksi akan terdapat tambahan pasokan sekitar 9.754 MW. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga menjadi perhatian, khususnya di jalur utama dan lokasi wisata.

    “Kami juga meminta kepada PLN untuk menyiapkan pasokan listrik selama periode siaga, dengan mengupayakan kecukupan daya pada pembangkit secara umum dalam status normal dari kapasitas pembangkit yang terbesar yang beroperasi,” kata Yuliot.

    Kemudian, untuk mitigasi bencana geologi, Kementerian ESDM telah memetakan kondisi gunung api sesuai dengan levelnya. Terdapat 3 gunung api dalam kondisi level III (Siaga) yaitu Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, G. Ibu, dan G. Merapi. Serta 22 gunung api pada level II (Waspada), dan 43 gunung api dalam Level I (Normal).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat adat melayu mengadukan kasus dugaan perobohan paksa gedung bersejarah Hotel Purajaya oleh BP Batam ke Komisi III DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun langsung dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    “Baik dari segala aspek. Bukan hanya hotel, kampung tua pun dirobohkan. Jadi ini memang sudah di mana hal itu bersejarah berdirinya provinsi ini justru di situ,” tutur saudagar rumpun melayu batam yang menjadi tokoh adat, Megat Rury Afriansyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurutnya, BP Batam mengawal perobohan paksa yang dilakukan saat proses hukum masih berlangsung, yakni tanpa adanya perintah dari pengadilan.

    “Pada tanggal 21 Juni 2023, saya ada di tempat. Jadi saya langsung menghadap di lapangan, Ketua tim gabungan yang membawahi lebih kurang 600 persoalan dari gabungan TNI dan Polri,” jelas dia.

    “Saya sampaikan, yang pertama menghentikan sebelum ada duduk kami pengusaha pendahulu. Kedua, kalau ada sebuah keputusan pengadilan, saya yang bantu merobohkan,” sambungnya.

    Rury mengulas, pihaknya telah meminta BP Batam untuk menjembatani mediasi bersama PT Pasifik Estatindo Perkasa dan meminta untuk menghentikan niat perobohan bangunan bersejarah tersebut.

    “Kenapa saya tidak memakai orang untuk menjaga dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin Ketua. Kami sedang proses hukum. Jadi tidak mungkin lagi proses hukum bisa mengeksekusi. Kedua, tidak ada keputusan pengadilan,” ungkapnya.

    “Jadi intinya ini dirobohkan sebelum berakhirnya proses hukum tanpa ada dasarnya perintah pengadilan,” tanya Habiburokhman.

    “Dan sedang proses hukum,” sahut Rury.