Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
    Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
    Sementara, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Lantas, apa penjelasan pemerintah terkait penundaan ini?
     
    Meski ada penundaan, Rini memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeklaim, penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Katanya, hal itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menpan-RB.
    “Tidak benar. Menpan-RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisensi anggaran),” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan, salah satu alasan utama penundaan ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
    “Selama ini TMT antara instansi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama,” kata Haryomo.
    Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja mengatakan, keputusan penundaan ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.
    “Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kami ingin pengangkatan bisa dilakukan secara serentak agar lebih teratur,” ujar Aba dalam keterangannya.
    Aba meminta peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tidak khawatir dengan adanya penundaan ini. 
    “Bagi yang sudah lulus SKD dan SKB serta telah diumumkan lulus, mereka tetap aman. Kepastian untuk diangkat itu sudah pasti,” kata Aba.
    Meski demikian, Aba mengaku pihaknya memahami kekhawatiran CASN yang sudah telanjur mundur dari tempat mereka bekerja. 
    Namun, menurtunya, penundaan jadwal pengangkatan CASN ini justru dapat memberi waktu kepada para CASN beradaptasi sebelum memasuki pemerintahan.
    “Kami memaklumi kondisi ini, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun, waktu ini bisa digunakan untuk belajar dan memahami budaya birokrasi, termasuk nilai-nilai ASN,” ujar Aba.
    Aba pun mengaku mendapat banyak laporan mengenai para CASN yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan segera diangkat.
    “Jadi kita juga dapat masukanlah ya, bagaimana ketika ketemu tadi sudah bekerja di instansi swasta dan karena memang ada kewajiban dia keluar karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu keluar. Lalu ini ada waktu,” kata dia.
    Senada dengan Aba, Haryomo juga menegaskan, penundaan ini bertujuan agar para CPNS lebih siap saat resmi diangkat.
    “Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan,” tegas Haryomo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Buka Peluang Ekspor Telur 1,6 Juta Butir ke AS, Mendag Buka Suara

    Mentan Buka Peluang Ekspor Telur 1,6 Juta Butir ke AS, Mendag Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang membuka peluang ekspor 1,6 juta butir telur ayam ke Amerika Serikat (AS).

    Ekspor telur ayam ini dilakukan untuk mengatasi krisis telur ayam di Negeri Paman Sam tersebut. Menanggapi hal itu, Budi mengatakan ekspor telur belum dilakukan.

    Bahkan dirinya mengaku belum tahu rencana ekspor telur tersebut. Mendag tidak mempersoalkan rencana itu asalkan stok dalam negeri terpenuhi.

    “Memang belum dilakukan. Kami juga belum tahu kapan, tapi pada prinsipnya ya nggak ada masalah sepanjang dalam negeri tercukupi,” kata Budi saat ditemui di Tip Top Swalayan, Jakarta Timur, Jumat (7/3/2025).

    Budi menilai ekspor telur bagus karena membuka peluang ekspor produk pangan Indonesia ke negara lain. Namun, Budi menegaskan ekspor hanya bisa dilakukan selama kebutuhan dalam negeri aman.

    “Ya kalau kita kan stok telur memang banyak, kalau sudah kebutuhan nasional tercukupi, ya di ekspor lebih bagus. Nggak ada masalah yang penting tercukupi dulu dalam negeri,” imbuh Budi.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuka peluang Indonesia ekspor telur ayam ke Amerika Serikat (AS) karena krisis yang terjadi di Negeri Paman Sam. Namun, peluang itu harus diperhitungkan karena saat ini pemerintah tengah memfokuskan pemenuhan stok telur dalam negeri, terutama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita tertarik (ekspor). Tetapi kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena ada pangan bergizi. Kalau berlebih kita ekspor,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia mampu untuk mengekspor telur ke AS sebanyak 1,6 juta butir telur. Karena menurutnya produksi telur ayam dalam negeri berlebih.

    “Kita lihat neraca dari komoditas telur kita. Kita siap 1,6 juta butir, berapa kontainer, nanti bisa dicek, ke Amerika setiap bulan. Jadi kita bisa ikut,” kata dia.

    (hns/hns)

  • Komisi XII DPR Bantah Bentuk Pansus Tata Kelola Minyak Mentah

    Komisi XII DPR Bantah Bentuk Pansus Tata Kelola Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018–2023.

    Putri menekankan Komisi XII DPR menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus tersebut.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri di gedung DPR, Senayan, Jumat (7/3/2025).

    Putri juga menegaskan DPR, khususnya Komisi XII, tidak akan mengintervensi proses hukum, melainkan lebih fokus mendorong Pertamina tetap berkinerja optimal dan terbebas dari oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum. Namun, Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memastikan produk BBM Pertamina, termasuk Pertamax dan Pertalite, aman dikonsumsi masyarakat.

    Ia menjelaskan kasus yang ditangani Kejagung lebih berfokus pada tata kelola ekspor dan impor minyak mentah, bukan pada kualitas BBM yang beredar di dalam negeri.

    Sementara itu, Putri menilai kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan akuntabel.

    “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi semakin baik,” tambah Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan.

  • Denny Cagur Dukung Naturalisasi Pemain Diaspora untuk Timnas Indonesia

    Denny Cagur Dukung Naturalisasi Pemain Diaspora untuk Timnas Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi Denny Wahyudi atau Denny Cagur mendukung langkah pemerintah yang berencana melakukan naturalisasi terhadap tiga pemain sepakbola Diaspora Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, dan Joey Mathijs Pelupessy, untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Sepak bola Indonesia.

    Denny Cagur mengungkapkan dukungannya seusai mengikuti rapat kerja komisi X dengan Kemenpora yang dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Gedung DPR RI.

    “Semua fraksi di Komisi X setuju dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk dilaksanakan proses pemberian kewarganegaraan tersebut demi memperkuat timnas,” tulis Denny Cagur di Instagram miliknya, Jumat (7/3/2025).

    Denny Cagur mengapresiasi pencapaian yang telah diraih oleh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki visi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia ke level dunia.

    “Kami memberikan apresiasi kepada @pssi atas prestasi sepak bola nasional di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir,” tegasnya.

    Presenter Trik Talk BTV ini berharap dengan tambahan amunisi baru dari para pemain Diaspora yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026, impian masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di Piala Dunia 2026 dapat terwujud.

    “Semoga mimpi kita bersama melihat Indonesia turut serta dalam Piala Dunia dapat terwujud,” tutup Denny Cagur dengan penuh harapan.

  • Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg, Ini Biang Keroknya

    Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Harga cabai rawit merah melambung hingga tembus Rp 100 ribu/kilogram (kg). Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Kalau harga cabai, kami minta kepada teman-teman agar distribusinya. Ada kemarin Rp 200 ribu/kg, turun menjadi Rp 100 ribu/kg,” kata Amran di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Dia mengungkap salah satu penyebab tingginya harga cabai rawit merah karena terganggu alur distribusi akibat curah hujan tinggi.

    “Salah satu penyebab (harga cabai naik) karena memang curah hujan tinggi, distribusinya agak sulit. Tetapi kita berupaya keras supaya tetap terpenuhi. Yang terpenting adalah pada umumnya harga pangan stabil dan stok kita lebih dari cukup,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menemukan harga cabai rawit merah telah tembus Rp 120 ribu/kg. Mahalnya komoditas itu ditemukan di Pasar Johar Baru, Jakarta.

    Dalam pemantauannya, Zulhas mulanya meninjau harga bawang merah, kemudian cabai, hingga bawang putih. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menemukan harga bawang putih dan cabai mahal.

    “100 ribu/kg? Cabai rawit?” tanya Zulhas lagi.

    “Rp 120 ribu/kg,” jawab pedagang lagi.

    “120 ribu/kg. Wah cabai makin naik aja ya. Bawang putih mahal sekali Rp 60 ribu per kg,” tambah Zulhas, Rabu (5/3) kemarin.

    Lihat juga Video: Harga Cabai di Lumajang Jatim Rp 112 Ribu Per Kilogram, Sebelumnya Rp 50 Ribu

    (ada/kil)

  • DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah – Halaman all

    DPR Bakal Serahkan Hasil Evaluasi Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan pihaknya bakal menyerahkan hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 kepada pihak pemerintah.

    Ia menegaskan tidak ada wewenang DPR untuk mencopot atau mengambil tindakan tegas terhadap anggota DKPP.

    Adies menjelaskan bahwa DPR hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi berupa perbaikan dan masukan.

    “Saya engga tahu, tadi rekomendasi kan hanya perbaikan saja, nanti itu kita kembalikan ke DKPP ya, pembagiannya untuk mengevaluasi, apakah nanti akan menegur atau mencopot anggotanya itu, kita serahkan kembali kepada pemerintah. Wewenang kita di DPR hanya sebatas itu saja,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Adies mengatakan, meski DPR memberikan masukan dan kritikan, namun tidak ada langkah untuk pencopotan terhadap anggota DKPP.

    DPR hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Jadi tidak ada pencopotan segala macam. Kita hanya sebatas itu saja memberikan kritikan, masukan bahwa harus seperti ini loh sebenarnya DKPP,” ujar legislator Partai Golkar itu.

    Lantas, Adies menyinggung banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 yang lalu.

    Menurutnya PSU tersebut menunjukkan kelalaian dari penyelenggara pemilu, termasuk DKPP.

    “Seperti kita tahu, hasil Pilkada kemarin banyak sekali, kurang lebih ada hampir 150 PSU kalau tidak salah, ada satu kabupaten malah diulang semua. Ada yang didiskualifikasi, ada yang syarat-syaratnya didiskualifikasi. Ini kan membutuhkan satu ketegasan dari DKPP untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu,” katanya.

    Adies juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di DKPP.

    Dia berharap agar DKPP memiliki SDM yang lebih profesional, berintegritas, dan menguasai dengan baik teknik-teknik pemilihan umum serta pengawasan yang efektif.

    “Tadi kan kita tahu di situ bahwa diminta DKPP agar SDM itu lebih profesional, berintegritas, dan juga mumpuni. Artinya, menguasai lah semua terkait teknik-teknik pemilihan umum dalam pengawasan KPU dan Bawaslu,” pungkas Adies.

    Komisi II DPR RI menyampaikan hasil laporan evaluasi terhadap DKPP RI periode 2022-2027.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-Golkar Zulfikar Arse Sadikin dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (6/3/2025).

    Pada rapat itu, Zulfikar menyampaikan hasil ada 10 poin terkait evaluasi pimpinan DKPP RI.

    “Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinam DKPP RI terkait evalusi kinerja pimpinam DKPP periode 2022-2027 secara tertutup pada Selasa 11 Februari 2025,” kata Zulfikar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Poin pertama, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.

    Kedua, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk di DKPP di tahun 2024 dan 2025.

    “Berdasarkan data DKPP menunjukan bahwa jumlah pengaduan tahun 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 881 aduan dengan rincian 790 aduan di tahun 2024 dan 91 aduan per 31 Januari 2025,” katanya.

    “Dari data tersebut, yang baru diputus di tahun 2024 adalah sebanyak 217 aduan. Sehingga masih banyak aduan yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan 2025,” imbuhnya.

    Ketiga, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu.

    DKPP harus benar-benar independen dari pengaruh politik, kepentingan kelompok, atau pihak eksternal.

    DKPP harus membuat mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan netralitas anggota.

    Keempat, Komisi II DPR RI mendorong DKPP agar proses pengambilan keputusan DKPP terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.

    Kelima, Komisi II DPR RI mendorong agar aktivitas peneggakan kode etik dalam hal ini mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

    Keenam, Komisi II DPR RI mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi peneguhan integritas penyelenggaran pemilu.

    DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.

    Ketujuh, Komisi II DPR RI mendorong DKPP untuk melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.

    Kedelapan, Komisi II DPR RI mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.

    Kesembilan, Komisi II DPR RI mendorong DKPP pro aktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatan pengawasan prefentif.

    Terakhir, Mendorong DKPP RI untuk memaksimalkan sitem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center dan email dari pada datang langsung ke kantor DKPP RI.

  • Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Cerita Duka: Terpaksa Menganggur dan ‘Digantung’ Pemerintah – Halaman all

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Cerita Duka: Terpaksa Menganggur dan ‘Digantung’ Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengumumkan keputusan menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

    Pada Rabu (5/3/2025) kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, mengumumkan keputusan itu setelah melalui rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, pada Rabu (5/3/2025).

    “Pemerintah mengusulkan dilakuan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026,” ujarnya.

    Semula jadwal pengangkatan bagi peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 adalah pada Maret 2025 lalu dijadwalkan kembali menjadi Oktober 2025.

    Untuk peserta PPPK 2024 Tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025, namun ditunda dan dijadwalkan pada Maret 2026.

    Bagaimana dampak bagi CPNS?

    Alfiani, seorang warga Kota Yogyakarta, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut.

    Seharusnya sebagai seorang yang diterima CPNS, dia bekerja mulai 2 Mei 2025.

    Namun, kebijakan pemerintah membuat dia harus menunda cita-cita sebagai abdi negara.

    “Sangat menyayangkan kalau pengangkatan CPNS harus ditunda,” ujarnya pada Kamis (6/3/2025).

    Padahal, dia sudah mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

    Dia sudah melayangkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya yang sekarang dihitung per akhir April.

    Melihat kebijakan pemerintah soal penundaan pengangkatan CPNS, maka dia harus menunggu sampai Oktober atau dalam artian menganggur.

    “Kalau mundur sampai Oktober, jeda antara April sampai Oktober itu kan lama banget. Saya selama itu tanpa pemasukan, karena sudah resign April,” kata dia.

    Dia menyayangkan kebijakan pemerintah itu karena dia menjadi seorang pengangguran tanpa pemasukan di tengah kebutuhan hidup yang banyak.

    “Padahal, tanggungan banyak,” ujarnya.

    Digantung Pemerintah

    Sementara itu, Chella (23), seorang wanita asal Samarinda, Kalimantan Timur, merasa nasibnya digantung oleh pemerintah.

    Padahal, dia mengaku mempunyai harapan besar saat dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024. 

    Dia dinyatakan lolos seleksi tahap akhir CPNS 2024 di lembaga penyiaran di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Dia ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur.

    “Padahal di instansi saya sebelumnya juga terjadi penundaan dari awalnya masuk April jadi Mei. Semoga jangan sampai ditunda lagi sekarang,” ujarnya.

    Kini, dia terpaksa menganggur untuk sementara waktu. Sebab, dia telah mengajukan resign dari kantor yang lama.

    “Sama kayak peserta-peserta lainnya kalau saya lihat. Rata-rata di instansi saya, mereka juga enggak sabar mau kerja. Bahkan ada yang sudah resign juga, ada yang lama menganggur juga,” tambahnya.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan di tengah fluktuasi pasar dengan berbagai strategi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembukaan 4.500 gerai pangan di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok.

    Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Gerai-gerai yang akan dibuka ini akan menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat membantu menekan inflasi harga pangan.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Selain mengatasi stabilitas harga secara umum, pemerintah juga menaruh perhatian pada lonjakan harga beberapa komoditas tertentu, seperti cabai yang mencapai lebih dari Rp 100.000 per kilogram. Untuk mengatasi permasalahan ini, Andi Amran menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi kondisi harga pangan.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng, yang dinilai tidak seharusnya mengalami lonjakan mengingat Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Andi Amran menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik meskipun hanya sedikit.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem distribusi guna memastikan bahwa stok pangan yang melimpah dapat sampai ke konsumen dengan harga yang tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh distribusi yang belum optimal.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Andi Amran.

    Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan harga pangan tetap terkendali dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Kita Akan Buka 4.500 Gerai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menekan harga pangan di Indonesia dengan membuka total 4.500 gerai di berbagai wilayah secara besar-besaran.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.

    Menurut Andi Amran, program pembukaan gerai pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari.

    Gerai-gerai ini nantinya akan berperan dalam mendistribusikan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Ia juga menekankan bahwa para pelaku usaha dilarang menjual bahan pangan dengan harga di atas HET. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan ini.

    “Kemudian, pesan pentingnya adalah tidak ada boleh pengusaha menjual di atas HET. Kalau ada, ditindak,” tegasnya.

    Terkait dengan harga cabai yang melonjak hingga lebih dari Rp 100.000 per kilogram, Andi Amran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi harga pangan di pasaran.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga minyak goreng, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk komoditas ini.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan distribusi yang lebih baik. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan bisa juga disebabkan oleh masalah dalam rantai distribusi.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Mentan Andi Amran.

  • Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tak akan segan-segan memberhentikan pegawai yang melakukan permainan dalam impor pangan. Hal ini menjawab saat dikonfirmasi terkait permainan impor bawang putih.

    Dia mempersilahkan masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait pengelolaan pangan. Kementerian Pertanian sendiri juga telah menindak banyak kasus terkait sektor pertanian, salah satunya kasus pupuk palsu.

    “Ya kita silahkan, kalau ada laporkan. Nggak ada urusan saya. Kan ada Irjan (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri nggak segan-segan. Ada yang salah pasti kita minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan. Ada yang pupuk palsu dan lain-lain,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya jangan sampai ada yang melalukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Dia juga mempersilahkan masyarakat menyampaikan laporan dengan surat kaleng jika ada pelanggaran di sektor pertanian. Pihaknya berjanji akan segera melakukan investasi atas laporan tersebut.

    “Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih surat istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian, nggak usah menyebut nama siapa yang mengirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ,” tegasnya.

    Terkait penyelewengan di sektor pertanian, salah satunya terkait kasus pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang ikut andil dalam kasus tersebut.

    Pejabat itu disebut telah melancarkan perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Sebanyak 11 pejabat itu telah resmi dinonaktifkan hari ini. Namun, tidak menutup sebanyak 11 pejabat itu akan diproses ke penegak hukum.

    “Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tuturnya.

    (ada/kil)