Di Sidang Praperadilan, PDI-P Bakal Beberkan Bukti untuk Bebaskan Hasto dari Status Tersangka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI Perjuangan akan menunjukkan bukti yang bisa membebaskan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dari status tersangkanya atas dugaan suap Harun Masiku.
Fakta-fakta itu akan disampaikan PDI-P dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
“Jadi publik akan melihat sejauh mana tersangkanya Pak Hasto ini benar-benar memenuhi prasyarat hal-hal yang menyangkut dari bangunan hukum dan fakta hukum,” kata politikus PDI-P Aria Bima di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025).
“Nanti dalam praperadilan kita pun juga akan menunjukkan fakta-fakta yang menurut hukum ada sesuatu yang kita lihat Pak Hasto dimungkinkan bebas dari kasus tersangkanya,” lanjut dia.
Aria menyampaikan, partainya akan mengawal proses hukum tersebut.
Tim hukum PDI-P juga akan memberikan pendampingan penuh terhadap Hasto.
Aria menjelaskan apa saja yang dilakukan tim hukum PDI-P saat mendampingi Hasto.
“PDI Perjuangan akan meluruskan hal-hal yang sifatnya normatif hukum adalah dijalankan,” ujar dia.
Ia pun berharap KPK mengedepankan penegakan hukum dan bukan melakukan politisasi hukum dalam menjerat Hasto.
“Tapi kita hargai, kita hormati KPK untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut persoalan hukum terhadap Pak Hasto,” tegas Aria.
Diberitakan sebelumnya, PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan dari Hasto Kristiyanto, Jumat (10/1/2025).
Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, mengatakan, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
Permohonan Hasto telah terdaftar di PN Jaksel dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.
Ketua PN Jaksel juga telah menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.
“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: GBK
-
/data/photo/2025/01/10/67811a9b669fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasto Kristiyanto: Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum di KPK
Hasto Kristiyanto: Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum di KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada besok Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.
“Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari.
Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama.
“Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan,” ujar dia.
Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka.
Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” beber Hasto.
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.
Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.
Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Patrick Kluivert Diperkenalkan, Netizen: Ditunggu Gebrakannya
Jakarta –
Patrick Kluivert menjalani konferensi pers pertama sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI memamerkan secara resmi Kluivert di hotel kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Netizen di media sosial pun ramai membahasnya.
Pelatih 48 tahun itu menjalani perbincangan dengan host pilihan PSSI. Indonesia masih akan menjalani empat laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia, Bahrain, China, dan Jepang yang akan dilawan Indonesia.
“Kami mempunyai rencana empat tahun, tentu. Tapi, kami membaginya dalam dua bagian. Yang pertama untuk memberi dampak dan meraih hasil baik. Semua orang tahu kami akan memainkan beberapa pertandingan, empat final. Kami ingin mencapai apa yang seharusnya diraih,” kata Kluivert dalam sesi jumpa pewarta di Senayan.
Dalam kesempatan ini, Kluivert juga mengutarakan bahwa dia gemar dengan sepakbola menyerang. Sepertinya di tangannya, gaya permainan Timnas Indonesia akan berbeda dibandingkan ketika dilatih Shin Tae yong atau STY. Pastinya, netizen sudah tak sabar melihat racikan Patrick Kluivert dan pembuktiannya.
“Selamat Datang dan Selamat Bekerja Coach Patrick Kluivert dan tim. Kami butuh pembuktian, bekerjalah semaksimal mungkin,” sebut sebuah akun. “Kek murah senyum juga eh wkwk,era Patrick akan dimulai, selamat bekerja Patrick Kluivert tugas anda berat kita semua butuh aksi nyata+bukti ,good luck!,” tulis netizen berikutnya.
“Target saya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Singkat saja: Buktikan coach! Karena sudah menerima tantangan dan berani memberikan bold statement di hari pertama haram hukumnya ditarik kembali,” sebut sebuah akun di linimasa media sosial X.
“Siapapun dia, PSSI udah mutusin utk nunjuk Kluivert sebagai pelatih. Jika emang tepat, mari kita lihat kinerjanya lawan Australia nanti, lalu lawan Bahrain dan China di GBK. Kalo mengecewakan, ya PSSI wajib tanggung jawab,” sebut sebuah akun.
“Tetap ya target lolos Piala dunia 2026, Juara AFC, dan juara AFF jdi prioritas anda…. Kami tunggu gebrakan dan kerja keras anda!!,” cetus sebuah akun yang menantikan gebrakan Kluivert.
Sebagian merasa optimis dengan kemampuan Kluivert dan timnya. “Yakin gue potensi lolos ke piala dunia 2026 terbuka lebar, para pemain dan staf pelatih Belanda semua,” tulis sebuah komentar.
“Saya suka dengan sepakbola menyerang ucap Kluivert. Oke, kita tagih janjinya saat vs Australia ya Sob!!” tulis seorang netizen. Berikut reaksi lainnya:
Hari ini resmi bertugas. Selamat bekerja untuk Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat.
Harapan kami untuk kalian besar, masih sama besarnya dengan apa yang dipikul Shin Tae Yong selama 4 tahun.
Harapan lainnya adalah tetap memberikan kesempatan untuk produk asli… pic.twitter.com/0H5fqBb6er
— The Reds Indonesia (@The_RedsIndo) January 12, 2025
Mari kita tunggu gebrakan dari pelatih baru.
Semangat coach Patrick Kluivert ! https://t.co/RPjR2iIeDs— SobatGurun (@DndySaputra) January 12, 2025
(fyk/fyk)
-
/data/photo/2024/12/21/6766e33537f79.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta
Pramono Anung Buka Peluang Gandeng Ormas untuk Kelola Area Publik di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur terpilih Jakarta
Pramono Anung
membuka peluang untuk menggandeng organisasi masyarakat (
ormas
) dalam pengelolaan area publik.
Peluang kerja sama tersebut, menurut dia, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah ormas melakukan pungutan liar (pungli) dan meresahkan masyarakat.
Di samping itu, langkah tersebut juga menjadi upaya pemerintah provinsi Jakarta dalam hal pemberdayaan masyarakat.
“Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono Anung di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (12/1/2025).
Pramono menegaskan, salah satu hal yang akan dituntaskannya usai dilantik menjadi gubernur Jakarta adalah persoalan pungli.
Mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI-P itu berpandangan bahwa Jakarta sedang berproses menjadi kota global. Atas dasar itu, persoalan pungli tidak boleh lagi ditemukan dan harus diselesaikan.
“Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan. Enggak boleh terjadi,” kata Pramono.
“Karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah Pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” imbuh dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi soal pungli terhadap pengunjung yang hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan.
Video yang menunjukkan dugaan pungli oleh seorang pria mengaku anggota ormas beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat sejumlah pengunjung yang hendak membuat konten sambil memakai atribut ditegur seorang oleh seorang laki-laki.
Orang tersebut menanyakan apakah pengunjung tersebut sudah meminta izin untuk membuat konten di Taman Literasi Martha Tiahahu.
“Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut dikutip Kompas.com dari video yang beredar.
“Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” jawab salah seorang pengunjung.
Mendengar jawaban itu, pria tersebut kemudian mengusir pengunjung itu dan meminta mereka tak membuat konten di area taman kawasan Blok M.
“Iya lah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” kata pria tersebut.
“Emang siapa yang ngurus?” sahut pengunjung.
Pria tersebut lantas menyebutkan nama sebuah ormas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/12/67838798a6f45.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior
PDI-P
Pramono Anung memastikan partainya tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo.
“Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan pembangunan Indonesia ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam pidatonya pada HUT ke-52 partai pada Jumat (10/1/2025).
Dalam pidato tersebut, kata Pramono, Megawati memastikan tidak akan merusak pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
“Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
Namun, dia menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu telah ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Posisi politik PDI-P tersebut dianggap tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/03/29/64238d24ec14f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 "Paving Block" dan Taman GBK Rusak gara-gara Pemburu Koin Jagat Megapolitan
“Paving Block” dan Taman GBK Rusak gara-gara Pemburu Koin Jagat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fasilitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat rusak gara-gara sejumlah pengguna aplikasi Jagat berburu koin di area tersebut.
Direktur Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Hadi Sulistia mengungkapkan, kerusakan terjadi pada tiang lampu,
paving block
yang dibongkar, hingga taman dan tanaman di area tersebut.
“Pencarian koin mengakibatkan kerusakan fisik sarana dan prasarana di dalam kawasan GBK,” ujar Hadi saat dikonfirmasi
Kompas.com,
Minggu (12/1/2024).
Untuk itu, PPKGBK menyatakan berkeberatan dan secara tegas melarang segala bentuk aktivitas berburu koin dari aplikasi Jagat di seluruh kawasan GBK.
“Kami sangat berkeberatan dengan kejadian pencarian koin dari aplikasi tersebut di seluruh kawasan GBK,” kata Hadi.
PPKGBK telah meminta kepada pengelola aplikasi Jagat untuk mengeluarkan pernyataan resmi bahwa koin dari aplikasi Jagat tidak tersedia di kawasan GBK.
Pengguna aplikasi juga diimbau untuk tidak merusak fasilitas umum.
Pengelola aplikasi tersebut juga diminta untuk menghapus titik-titik lokasi koin di kawasan GBK melalui sistem aplikasi mereka.
“Pernyataan tersebut agar diposting di laman media sosial resmi mereka dan menjadikan seluruh kawasan GBK bebas dari lokasi kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kerawanan sosial,” ungkap Hadi.
GBK selama ini terbuka untuk berbagai kegiatan masyarakat, baik olahraga maupun non-olahraga, selama tidak merusak fasilitas atau mengganggu pengunjung lain.
Namun, aktivitas berburu
koin Jagat
dilakukan tanpa koordinasi atau izin dengan pihak pengelola.
“Jagat koin tidak pernah berkoordinasi atau meminta izin menggunakan kawasan GBK sebagai area penerapan aplikasi mereka,” kata Hadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pramono Anung Buka Suara Soal Bikin Konten di Taman Literasi Harus Izin Ormas
Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.
Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.
“Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.
Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta
Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:
1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global
Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.“Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.
2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli
Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.“Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
Jakarta: Video viral yang memperlihatkan warga diminta izin oleh seorang pria saat hendak membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan, menuai perhatian publik. Isu ini kemudian sampai ke Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, yang memberikan tanggapannya terkait dugaan pungli tersebut.
Pramono menegaskan bahwa jika ia sudah resmi dilantik, pungutan liar di lapangan akan menjadi salah satu masalah utama yang segera ditangani. Selain itu, ia menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) akan dirangkul sebagai mitra pemerintah, tetapi ormas tidak boleh melakukan pungli dalam bentuk apa pun.
“Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.Baca juga: Pramono Anung Ditetapkan Sebagai Gubernur DKJ, Kenapa Bukan DKI?
Masyarakat kini menunggu langkah konkret Pramono untuk memastikan ruang publik di Jakarta bebas dari pungli, terutama setelah dirinya dilantik sebagai Gubernur Jakarta
Berikut adalah fakta-fakta tanggapan Pramono terkait isu pungli di Taman Literasi:1. Pungli Tidak Boleh Terjadi di Kota Global
Pramono menegaskan bahwa Jakarta yang sedang menuju status kota global harus terbebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, pungli adalah salah satu hal yang harus segera diperbaiki demi menciptakan keteraturan di ruang publik.
“Enggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani,” tegasnya.2. Ormas Akan Jadi Mitra Pemerintah Tanpa Pungli
Pramono juga menyebut bahwa ormas akan dirangkul sebagai mitra pemerintah untuk mengelola sejumlah hal, termasuk pengawasan di ruang publik. Namun, ia memastikan ormas tidak boleh terlibat dalam pungli.
“Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar. Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya,” ujar Pramono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(DHI)
-

Konser Super Diva Digelar 2,5 Jam dengan 44 Repertoar Tanpa Jeda
JAKARTA – Kris Dayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya memastikan kesiapannya untuk tampil dalam konser Super Diva yang akan dilangsungkan di Indonesia Arena GBK, Jakarta Pusat pada Jumat, 17 Januari.
Konser yang dipromotori Konsersium Anak Nusantara menjanjikan suguhan terbaik musik Indonesia dengan melibatkan Erwin Gutawa sebagai music director dan Jay Subyakto sebagai Art Director.
Erwin yang akan memimpin orkestra dalam pertunjukan nanti mengatakan bahwa lagu-lagu terbaik dari keenam solois wanita Indonesia itu akan dibawakan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Untuk jumlah lagunya, kita berusaha seadil-adilnya, jadi akan kita mainkan 44 lagu. Akan banyak sekali lagu. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan dinikmati semua fans, karena lagunya banyak,” kata Erwin, saat konferensi pers di Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari.
Pertunjukan akan berjalan sekitar 2,5 jam tanpa jeda. Para solois akan tampil dengan berbagai format, baik solo, duet, maupun sekstet.
“Dari 44 lagu, ada yang nyanyinya berenam, bertiga, atau berdua. Dan konser ini banyak sekali unsur kejutnya. Jadi, ketika nanti penonton ikut nyanyi, tiba-tiba bisa kaget karena musiknya beda. Pokoknya banyak kejutan,” kata Titi DJ.
Berbagai persiapan telah dilalui para penampil, bahkan keenam penyanyi mengaku harus berlatih masing-masing untuk mengingat bagian yang mereka mainkan di atas panggung.
Mengingat hanya hitungan hari menuju pertunjukan, mereka memastikan bahwa para penonton akan datang dan pulang dengan membawa kenangan indah.
“Ini akan menjadi malam yang istimewa penuh energi, keseruan, dan emosi dalam satu panggung,” pungkas Ziva Magnolya.
-
/data/photo/2025/01/09/677f85280880f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal
PDI-P
Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto
.
Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
“PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
“Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
check and balances
yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
“Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
