Xcloud.id

Tempat Fasum: Danau Toba

  • Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Banyu Biru Djarot menyoroti masih banyaknya tantangan yang dihadapi industri perfilman nasional. Ia menilai, pembenahan besar-besaran perlu dilakukan agar kualitas dan kuantitas film Indonesia bisa meningkat.

    “Industri film kita masih tertahan karena tiga masalah utama, yaitu limited screen (jumlah layar tayang terbatas), commercial quality (daya saing komersial rendah), dan yang paling besar adalah piracy atau pembajakan,” ungkap Banyu Biru dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, praktik pembajakan telah membuat banyak investor enggan menanam modal di industri film karena potensi kerugian yang besar. Akibatnya, kualitas produksi dan keberlanjutan industri ikut terhambat.

    “Piracy ini musuh kita bersama. Kalau pembajakan bisa ditekan, ekosistem perfilman Indonesia akan meningkat dan menarik investor membuka layar-layar baru,” jelasnya.

    Ia juga memaparkan, rasio perkembangan perfilman Indonesia saat ini masih rendah, yakni 0,76, jauh tertinggal dari Thailand dan Singapura yang sudah mencapai angka 5.

    Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan, untuk memberi dukungan nyata.

    Menurutnya, dukungan bisa berupa insentif produksi, pembukaan layar bioskop baru di daerah, serta perlindungan hukum dari pembajakan.

    “Yang harus diperbaiki adalah stimulus dan insentifnya. Namun sebelum itu, tiga tantangan besar tadi harus dibenahi,” tegasnya.

    Banyu Biru menilai, film bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan kebanggaan bangsa.

    Ia juga menyebut, sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam mengembangkan industri film. Menurutnya, potensi lokasi syuting di berbagai daerah bisa menjadi promosi pariwisata sekaligus mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Dengan kekayaan SDA seperti Danau Toba, Labuan Bajo, hingga Bali, film Indonesia bisa menjadi sarana promosi wisata dan budaya. Sudah waktunya industri perfilman kita berubah dan tumbuh lebih baik,” tutupnya.

  • Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Komisi VII DPR minta InJourney tak hanya membangun di Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) tidak hanya membangun di Bali.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Denpasar, Kamis, mengatakan semestinya dilakukan pemerataan sehingga “kue pariwisata” tidak hanya dinikmati Bali.

    “InJourney ini punya tugas sangat penting dalam konteks aksesibilitas dan konektivitas, misal wisatawan mancanegara mau datang ke Gili Trawangan pasti selalu lewat Bali kemudian naik boat dan padatnya ya ke Bali,” kata dia.

    Oleh karena itu, menurut dia semestinya InJourney membangun akses ke daerah tujuan wisata potensial lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan penerbangan langsung ke Bali.

    DPR RI juga meyakini penumpukan wisatawan ke Bali yang menyebabkan tingginya biaya penerbangan domestik.

    “Ini agar devisa menyebar, pemerataan, kemudian ke Danau Toba yang katanya Bandara Silangit internasional tapi konektivitas ke Bali saja tidak ada, konektivitas sesama destinasi harusnya diatur bahkan konektivitas ke negara-negara lain, harus diatur InJourney maka wisman bisa difasilitasi dari sisi aksesibilitas dan konektivitas,” ujar Lamhot Sinaga.

    Lebih jauh, Komisi VII DPR RI kompak menyatakan bahwa InJourney tak boleh cukup berbangga dengan segala kesuksesannya di Bali, sebab Bali memang banyak dikunjungi wisatawan sehingga tak aneh jika okupansi hotel di bawah PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality selalu penuh.

    Berbeda hal jika InJourney Hospitality berani membangun di Kaldera Toba yang sejak lama didorong pembangunannya oleh pemerintah, namun tak satupun berhasil menarik swasta berinvestasi.

    “Maka saya beri tantangan Direktur InJourney Hospitality besok ketika berhubungan dengan Danantara usulkan ini (pembangunan di Kaldera Toba) karena ini bisa jadi pemantik masuknya investasi swasta,” kata Lamhot Sinaga.

    Dari catatan dewan, saat ini sejumlah hotel berbintang lima yang berencana masuk ke sana tak berani, sehingga diyakini jika InJourney lebih dulu mengawali, investasi oleh swasta dapat terealisasi.

    “Sama halnya dengan InJourney Airport, pengembangan Bandara Silangit karena itu gerbang wisata Danau Toba, saya minta InJourney komunikasi dengan Danantara, ya syukur-syukur ada penerbangan langsung dari Bali ke Danau Toba,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkomsel Operasikan 4.000 BTS 5G di 56 Kota, Penetrasi Tertinggi di Jabodetabek

    Telkomsel Operasikan 4.000 BTS 5G di 56 Kota, Penetrasi Tertinggi di Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) terus menggelar jaringan 5G secara terukur dengan jumlah base transceiver station (BTS) 5G mencapai 4.000 unit pada Oktober 2025. Jumlah tersebut bertambah sekitar 3.025 BTS sepanjang tahun ini. 

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi memastikan  Telkomsel terus menggelar jaringan 5G secara terarah, terukur, dan bertahap. Saat ini BTS 5G Telkomsel telah tersedia di 56 kota/kabupaten. 

    “Pembangunan terarah agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara luas,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (30/10/2025). 

    Fahmi menuturkan, jaringan 5G Telkomsel kini telah mencakup area strategis seperti Bandung, Batam, Makassar, Surabaya, Jabotabek, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Secara nasional, dia menyebut penetrasi perangkat 5G menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang konsisten seiring meningkatnya ketersediaan jaringan dan ekosistem pendukung

    Secara rinci, di Bandung penetrasi mencapai 26%, Batam 23%, Makassar 26%, Surabaya 28%, dan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok (Jabotabek) lebih dari 30% yang mana meningkat dari sekitar 20% pada akhir tahun lalu.

    Menurut Abdullah, pola peningkatan tersebut mencerminkan arah perkembangan di kota-kota besar lainnya, sekaligus menegaskan komitmen Telkomsel untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sejalan dengan upaya memperkuat daya saing bangsa melalui teknologi,” ujarnya.

    Namun, dia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 5G nasional. 

    Dia mengatakan tantangan utama terletak pada ketersediaan spektrum frekuensi yang ideal, dukungan regulasi lintas sektor, serta kesiapan ekosistem perangkat dan aplikasi yang terjangkau. 

    “Selain itu, diperlukan insentif seperti keringanan PNBP untuk mempercepat penggelaran,” katanya.

    Meski begitu, Abdullah menilai peluang pengembangan 5G di Indonesia sangat besar. Teknologi ini akan menjadi fondasi bagi inovasi di berbagai sektor strategis mulai dari smart city, industri manufaktur, hingga layanan kesehatan seperti telesurgery.

    Dia menambahkan, dengan optimisasi 5G, Indonesia dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membuka ruang bagi penerapan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan robotik.

    “Ini sejalan dengan visi kami untuk memberdayakan masyarakat melalui teknologi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” kata Abdullah.

    Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025), hingga 2024 luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%. Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), IKN, Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di Tanah Air.

  • Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. 

    Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

    Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

    “Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. 

    Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

    “Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. 

    Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler. 

    Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

    Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah. 

    Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri. 

    “Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • Wamenpar sebut UTMB di Samosir menciptakan pergerakan wisatawan

    Wamenpar sebut UTMB di Samosir menciptakan pergerakan wisatawan

    Saat ini, UTMB sedang berlangsung yang merupakan bagian dari sport tourism.

    Medan (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan ajang lari lintas alam dunia Trail of the Kings-Lake Toba oleh Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Seri Dunia 2025 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menciptakan pergerakan wisatawan.

    “Saat ini, UTMB sedang berlangsung yang merupakan bagian dari sport tourism,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa, di Medan, Sabtu.

    Menurut dia, “sport tourism” itu cepat mendatangkan dan menciptakan pergerakan wisatawan untuk datang ke destinasi tersebut.

    Ajang lari lintas alam internasional itu berlangsung dari 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir tersebut diikuti peserta dari 26 negara.

    Para pelari dunia menapaki jalur legenda para Raja Batak, dan menyusuri lanskap vulkanik Geopark Toba. Kemudian, melintasi hutan pinus, desa adat, air terjun, dan situs budaya yang menjadi saksi kearifan lokal.

    “Untuk itu, paling penting bagaimana keberlanjutan dari sebuah ajang itu terus dilakukan. Oleh karena itu, kami mendorong kepada pemerintah daerah terus meningkatkan baik dari sisi budaya maupun sport untuk terus dilakukan bersama,” ujarnya pula.

    Ia mengatakan hal itu sejalan dengan arah pariwisata Indonesia tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan.

    “Berkelanjutan di sini tidak hanya bicara soal dampak kepada masyarakat, tapi secara profit, lingkungan, pembangunan juga berdampak,” katanya lagi.

    Ni Luh Puspa memisalkan untuk perkembangan Danau Toba, Kementerian Pariwisata telah melakukan pendampingan, baik itu di desa wisata, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur serta sudah ada badan otorita di Danau Toba untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dari seluruh sisi.

    Terpilihnya Danau Toba sebagai tuan rumah UTMB World Series 2025 menjadi tonggak bersejarah, karena merupakan ajang lari lintas alam berskala internasional pertama di Indonesia.

    Pemerintah memperkirakan jumlah pengunjung selama empat hari pelaksanaan mencapai 3.000 hingga 8.000 orang diharapkan membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Gubernur Bobby Sambut Investasi India di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut baik rencana Pemerintah India untuk berinvestasi di Provinsi Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pun menawarkan berbagai potensi unggulan kepada para pemangku kepentingan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat bertemu dengan Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Ravi Shanker Goel, beserta rombongan, di Paviliun Serdangbedagai, area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (13/10/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa Sumut memiliki potensi investasi yang sangat besar, baik di sektor sumber daya alam, pariwisata, perkebunan, industri, maupun pelayanan kesehatan dan farmasi. Selain itu, Sumut juga memiliki infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Pelabuhan Kualatanjung dan Bandara Internasional Kualanamu, yang menjadi pintu gerbang penting perdagangan dan logistik di kawasan barat Indonesia.

    “Sumatera Utara merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Karena itu, kami menyampaikan berbagai peluang kepada para investor, khususnya dari India, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bobby Nasution, yang didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Firsal Dida Mutyara.

    Bobby juga menyinggung sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Sumut. Menurutnya, Pemprov Sumut telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) yang mempermudah akses pelayanan kesehatan melalui sistem data terpadu, dan manfaatnya kini telah dirasakan masyarakat luas, terutama kalangan kurang mampu.

    “Kami sangat menyambut baik rencana investasi dari India, terlebih hubungan kedua negara selama ini sudah terjalin dengan baik,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gubernur Bobby Nasution memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Kabupaten Batubara dengan luas sekitar 2.500 hektare. Kawasan ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan Pelabuhan Kualatanjung yang berstatus Hub Port Internasional.

    “Kawasan ini kami siapkan bagi investor yang berminat berinvestasi. Lahannya milik Pemprov Sumut dan dikelola oleh BUMD, sehingga proses investasi akan lebih mudah dan transparan,” jelasnya.

    Sementara itu, Konjen India Ravi Shanker Goel menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Sumut. Ia menilai Sumut merupakan provinsi yang nyaman, bersahabat, dan memiliki keragaman masyarakat yang dinamis. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga keturunan India yang telah lama menetap di provinsi ini.

    Ravi juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dibuka penerbangan langsung antara Bandara Kualanamu dan India, tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Menurutnya, hal ini akan memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata antara kedua wilayah.

    “Kami akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Pemerintah India dan juga mempromosikan peluang investasi di Sumatera Utara, yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Bukit Lawang, Tangkahan, dan lainnya,” ujar Ravi.

    Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution dan Konjen India Ravi Shanker Goel sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerja sama investasi tersebut melalui pembahasan teknis antara pengusaha India dan KADIN Sumut.

  • Komitmen Jaga Lingkungan, Grup MIND ID Bantu Konservasi Sungai Cipinang

    Komitmen Jaga Lingkungan, Grup MIND ID Bantu Konservasi Sungai Cipinang

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, melalui anggota usahanya PT Vale Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebagai Pembina Kawasan Sungai Cipinang di Jakarta Timur. Penunjukan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas sungai nasional.

    Sebagai Pembina Kawasan Sungai Cipinang, MIND ID melalui ANTM dan Vale Indonesia akan berperan aktif dalam kegiatan pembersihan sampah, penanaman vegetasi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan lingkungan, serta pelaporan berkala terhadap seluruh aktivitas komunitas sungai.

    Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, masyarakat dan dunia usaha memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sungai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

    “Saya mengajak seluruh komunitas untuk melakukan gerakan bersih Sungai Cipinang dari hulu hingga hilir. Mari kita bawa semangat ini ke sungai-sungai lain di Indonesia dari Ciliwung hingga Mahakam,” ujar Hanif Faisol.

    Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada MIND ID dan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

    “Bagi MIND ID, sungai bukan hanya aliran air, tetapi sumber kehidupan dan energi yang menopang aktivitas masyarakat serta industri pertambangan,” ungkap Pria.

    Penunjukan ini juga menjadi momentum bagi MIND ID untuk memperluas implementasi berbagai program pelestarian lingkungan yang telah berhasil diterapkan di wilayah operasional.

    Sejak 2020, MIND ID dan anggota holding telah merehabilitasi lebih dari 37.000 hektare daerah aliran sungai (DAS) dan 2.740 daerah tangkapan air (DTA) di berbagai provinsi di Indonesia.

    Salah satu contoh nyata adalah program rehabilitasi dijalankan oleh PT INALUM di Danau Toba melalui penanaman pohon di tujuh kabupaten sekitar kawasan dan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai pusat edukasi dan konservasi ekosistem Danau Toba.

    Program rehabilitasi yang dijalankan MIND ID dan Anggota telah memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

    Rehabilitasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas air, pemulihan ekosistem, ketersediaan air bersih, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di sekitar wilayah operasional. Upaya ini juga membantu mengurangi risiko banjir dan memperkuat ketahanan lingkungan.

    “Kami berkomitmen memastikan pertumbuhan industri pertambangan berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Penunjukan sebagai Pembina Sungai Cipinang menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan MIND ID dalam menjaga masa depan lingkungan Indonesia,” tutup Pria.

  • Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung upaya promosi wisata di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan menggelar perjalanan wisata famtrip selama empat hari.

    Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara di Trenggalek, Minggu, menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan Tim Pemasaran Pariwisata Kemenpar.

    Ia berharap, kegiatan ini dapat mengenalkan potensi wisata Trenggalek secara lebih luas.

    “Harapannya wisatawan yang datang tidak hanya fokus pada satu destinasi, melainkan bisa menikmati beragam wisata mulai dari pantai, gunung, sawah, hingga gua. Dengan begitu dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah media nasional, pemengaruh, dan agen perjalanan untuk mengeksplorasi destinasi wisata di daerah tersebut.

    Ketua Tim Pemasaran Pariwisata Wilayah I Kemenpar Rina Irawati mengatakan kunjungan tersebut tindak lanjut dari survei lapangan sebelumnya.

    “Kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mengenalkan destinasi-destinasi yang ada. Kami membawa media, influencer (pemengaruh), dan agen perjalanan agar bisa membantu memperluas promosi Trenggalek,” ujarnya.

    Menurut dia, respons peserta famtrip positif setelah mengunjungi sejumlah destinasi.

    “Pantainya bagus, aktivitasnya seru, dan mereka betah, khususnya di Pantai Prigi dan sekitarnya,” katanya.

    Ia mengatakan masih ada catatan untuk pengembangan ke depan, antara lain aksesibilitas dari bandara yang cukup jauh serta keterbatasan fasilitas penginapan.

    Ketua Umum Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) Sean Ricard Bangun yang turut serta dalam rombongan itu, menilai potensi wisata Trenggalek sebagai luar biasa.

    “Kami mengeksplor dua hari, dari pantai hingga Gua Lowo. Ini daya tarik yang unik dan tidak ada di Jakarta,” ujarnya.

    Di Pantai Mutiara, ia dan rombongan juga mencoba wahana jetski.

    “Ini membuktikan potensi wisata Trenggalek memang luar biasa dan layak dikembangkan,” katanya.

    Ia mengatakan Kemberin yang beranggotakan 500 pelaku usaha pariwisata di Indonesia, termasuk 65 anggota di Jawa Timur, siap membantu mendorong promosi wisata Trenggalek.

    Namun, dari jumlah itu belum ada pelaku usaha pariwisata berasal dari Trenggalek.

    “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan konsolidasi pelaku wisata di sini,” ucapnya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek Edi Santoso menyampaikan apresiasi atas terselenggara famtrip tersebut.

    Ia menyebut kegiatan ini bisa terlaksana berkat dorongan Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini.

    “Biasanya famtrip hanya dilakukan di destinasi wisata arus utama, seperti Danau Toba, Bali, atau Lombok. Tapi kali ini Trenggalek mendapat kesempatan, ini luar biasa,” katanya.

    Ia mengatakan kehadiran berbagai pihak dari asosiasi hingga konten kreator memberi masukan penting untuk pengembangan pariwisata.

    “Kami berterima kasih karena mereka memberi saran yang jujur dan apa adanya. Itu menjadi bekal bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.