Xcloud.id

Tempat Fasum: Danau Toba

  • Hore! Diskon Tarif 20% Berlaku di 2 Ruas Tol Trans Sumatra Jelang Nataru

    Hore! Diskon Tarif 20% Berlaku di 2 Ruas Tol Trans Sumatra Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pengguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dalam rangka menghadapi lonjakan lalu lintas di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Diskon tarif tol ini secara khusus diterapkan pada dua ruas tol jarak terjauh, yaitu pada perjalanan asal hingga tujuan Gerbang Tol (GT) Pangkalan Brandan – GT Sinaksak dan arah sebaliknya, serta GT Kisaran – GT Sinaksak dan arah sebaliknya.

    Direktur Utama Hamawas, Dindin Solakhuddin, menjelaskan bahwa kebijakan potongan tarif tol ini akan berlaku pada dua periode puncak arus lalu lintas. Periode pertama yakni pada 22 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 23 Desember 2025 pukul 24.00 WIB.

    Sementara itu, diskon tarif periode kedua akan berlaku pada 31 Desember 2025 pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB.

    “Atas persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) potongan tarif tol 20%, ini berlaku untuk seluruh golongan I hingga V perjalanan menerus,” ujar Dindin dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Pada saat yang sama, Dindin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan bertujuan mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas dan mendistribusikan kendaraan secara merata di masa puncak libur Nataru.

    Selain itu, Dindin berharap potongan tarif tol ini dapat mendorong peningkatan volume perjalanan wisata, khususnya menuju kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

    Adapun saat ini, Dindin menyebut bahwa arus lalu lintas di Ruas Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) sudah menunjukkan peningkatan.

    “Apalagi dengan sudah dibukanya secara fungsional ruas tol Sinaksak – Simpang Panei yang semakin memudahkan dan mempercepat mobilitas masyarakat menuju ke berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Simalungun dan Toba,” tutup Dindin.

    Berikut tarif diskon ruas Tol Pangkalan Brandan – Sinaksak serta ruas Tol Kisaran – Sinaksak:

    Tarif Tol Diskon Periode Pertama (22 Desember – 23 Desember 2025)

    Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak 

    – Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp195.650

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp295.200

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp395.100

    Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

    – Kendaraan Golongan I dari Rp140.000 menjadi Rp130.000

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp210.000 menjadi Rp195.000 

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp280.000 menjadi Rp260.000

    Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

    – Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp198.400

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp299.300 

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp400.600

    Tarif Tol Setelah Diskon Periode Kedua 31 Desember 2025

    Dari GT Pangkalan Brandan menuju GT Sinaksak 

    – Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp198.400

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp299.300

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp400.600

    Dari GT Kisaran menuju GT Sinaksak

    – Kendaraan Golongan I dari Rp140.000 menjadi Rp130.000

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp210.000 menjadi Rp195.000 

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp280.000 menjadi Rp260.000

    Dari GT Sinaksak menuju GT Pangkalan Brandan

    – Kendaraan Golongan I dari Rp221.000 menjadi Rp195.650

    – Kendaraan Golongan II dan III dari Rp333.500 menjadi Rp295.200 

    – Kendaraan Golongan IV dan V dari Rp446.500 menjadi Rp395.100

  • 191 Juta Masyarakat akan Bepergian Saat Nataru, Polri Siapkan Pengamanan

    191 Juta Masyarakat akan Bepergian Saat Nataru, Polri Siapkan Pengamanan

    191 Juta Masyarakat akan Bepergian Saat Nataru, Polri Siapkan Pengamanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi akan ada 191 juta orang yang bepergian saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, maka pengamanan disiapkan.
    Polri menyiapkan empat klaster utama pengamanan
    Nataru
    kali ini, meliputi aspek lalu lintas hingga pengamanan menuju tempat wisata.
    Kepala Korlantas Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan pembagian pengamanan ini dalam sambutannya di acara Media Gathering
    Korlantas Polri
    , di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
    Dengan proyeksi 191 juta pergerakan masyarakat selama Nataru dan 2,9 juta kendaraan di jalan tol, Korlantas menyiapkan beberapa skenario manajemen arus.
    “Contohnya di KM 50 A, radar menunjukkan satu jam berturut-turut 5.500 (kendaraan per jam), kami dengan Pak Menteri Perhubungan dan pihak Jasa Marga akan memberlakukan
    contraflow
    satu lajur. Begitu nanti ada penambahan arus lagi dalam satu jam berturut-turut di KM 50 A menuju ke Trans Jawa itu 6.400, kami akan lakukan
    contraflow
    lajur 2,” jelasnya.
    Kebijakan
    one way
    juga disiapkan sebagai opsi lanjutan apabila kepadatan terus meningkat, berdasarkan evaluasi kepadatan di titik-titik krusial seperti KM 29.
    Operasi Lilin tahun ini juga dikendalikan secara digital melalui Command Center Korlantas, yang dilengkapi drone pemantau dan ETLE drone untuk memastikan kondisi arus mudik dapat terpantau secara real time.
    Klaster kedua adalah pengamanan penyeberangan pelabuhan, terutama di rute-rute krusial seperti Merak-Bakauheni serta Gilimanuk-Ketapang.
    Korlantas berkolaborasi dengan ASDP dan Kemenhub untuk memastikan alur penyeberangan, manajemen antrean, dan sistem ticketing berjalan optimal.
    Jika antrean kendaraan mengular hingga pintu tol, indikator digital akan menandai kondisi kuning atau merah dan skenario delay system maupun buffer zone akan diterapkan.
    Klaster ketiga yaitu pengamanan tempat ibadah dalam perayaan Natal di seluruh Indonesia.
    Korlantas juga menyiapkan pengamanan intensif di seluruh rumah ibadah yang menggelar perayaan Natal.
    Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri akan memimpin pengamanan agar tidak terjadi gangguan menonjol, baik saat ibadah maupun selama kegiatan masyarakat di malam pergantian tahun.
    Sebelum Operasi Lilin, lanjut Agus, Polri juga telah menggelar Operasi Zebra untuk menertibkan kendaraan berat, pelanggaran over dimension overload (ODOL), hingga balap liar.
    Klaster keempat adalah pengamanan tempat wisata dan jalur menuju destinasi.
    Pengamanan ini terpusat pada kawasan wisata yang diprediksi ramai, mulai dari Ancol, Pantai Indah Kapuk, kawasan Batu dan Malang, Bali, hingga Danau Toba dan sejumlah destinasi di Indonesia timur.
    “Jadi kita pastikan Mabes Polri melalui operasi Natal dan Tahun Baru harus aman. Tentunya berkat kolaborasi dan sinergisitas pada Bapak Ibu semuanya,” ungkap jenderal polisi bintang dua itu.
    Adapun
    Operasi Lilin 2025
    akan digelar mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL

    Anggota DPR Maruli Siahaan Sebut Masyarakat Tak Punya Hak Tuntut Penutupan PT TPL
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan mengatakan, masyarakat tidak mempunyai hak untuk meminta penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
    Hal tersebut disampaikan Maruli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan
    PT TPL
    , pada Rabu (26/11/2025).
    “Jadi tidak ada hak masyarakat mengatakan tutup TPL, ya itu tidak ada haknya. Adalah hukum yang berbicara, itu harus betul-betul kita patuhi,” ujar Maruli dalam siaran langsung di akun Youtube
    Komisi XIII DPR
    , dikutip (Kamis (11/12/2025).
    Politikus Partai Golkar itu menyebut, PT TPL telah memaparkan proses perizinan hingga tindakan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
    Namun, ia menyorot adanya unjuk rasa yang menuntut
    penutupan PT TPL
    yang seharusnya didorong dengan bukti yang kuat.
    “Yang bermasalah sekarang adalah unjuk rasa yang besar-besaran, bahkan mengatakan ‘tutup TPL, tutup TPL’. Ini juga sebenarnya ini suara masyarakat banyak, tapi kita harus bisa membuktikan fakta apa sebenarnya yang menutup TPL ini,” ujar Maruli.
    Maruli mengatakan, sampai saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum atau inkrah yang menyatakan PT TPL merusak lingkungan dan melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
    “Bahkan laporan-laporan yang ditangani polisi adalah dari pihak TPL dan itu sudah juga mendapat hukuman. Nah ini, apakah TPL pernah dilaporkan oleh masyarakat mengenai kerusakan lingkungan? itu dulu,” ujar Maruli.
    “Kalau memang ada dan sejauh mana prosesnya. Karena apa? menutup pabrik yang sudah mempunyai izin pemerintah, mengeluarkan izin, tidak sembarangan ini untuk mengatakan tutup,” sambungnya menegaskan.
    Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Utara itu menduga, adanya pihak tertentu yang menunggai
    tuntutan penutupan PT TPL
    .
    “Saya terus terang saya adalah putra daerah, saya miris dengan keributan ini. Sepertinya ada pihak-pihak lain yang menunggangi ini. Ini perlu jadi catatan buat kita dari kementerian juga,” ujar Maruli.
    ANTARA FOTO/Yudi Manar Sejumlah masyarakat suku batak berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (10/11/2025). Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Gubernur Sumatera Utara menutup PT. Toba Pulp Lestari (TPL) karena dianggap sudah merusak tanah suku batak di Kabupaten Toba.
    Pada Senin (10/11/2025), ribuan orang menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang beroperasi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
    Direktur Program Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, menegaskan bahwa mereka ingin memastikan Bobby menutup PT TPL.
    “Kita ingin memastikan Gubernur menutup TPL. Sampai gubernur datang menjumpai kita,” kata Rocky Pasaribu dari atas mobil komando, di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
    Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif dari warga yang telah menderita akibat intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan PT TPL.
    Massa aksi tidak hanya terdiri dari mahasiswa, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar Danau Toba dan warga Tapanuli Selatan.
    Terbaru pada Senin (24/11/2025), Bobby mengatakan akan menandatangani surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) pada Senin (1/12/2025).
    Bobby menyampaikan hal itu seusai rapat dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, Ephorus HKPB, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, dan Masyarakat Adat di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
    “Satu minggu ini. Tadi kita sepakat, jadi minggu depan biar bisa saya teken,” kata Bobby saat diwawancarai wartawan usai rapat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Banjir Sumut Telan Ratusan Korban, KSPPM: Jejak Konsesi TPL Ada di 6 Titik Terparah

    Surabaya (beritajatim.com) – Perdebatan mengenai pemicu utama bencana ekologis yang melanda Sumatera Utara kian memanas setelah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) membuka data spasial terbaru terkait aktivitas industri di kawasan tersebut. Direktur KSPPM, Roki Suriadi Pasaribu, secara tegas menyoroti sikap defensif PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai berupaya mengelak dari tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

    Dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025), Roki mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai korelasi antara wilayah operasional perusahaan dengan lokasi bencana.

    “Jika dicermati lokasi bencana ekologis yang terjadi pada 25 November 2025, enam dari kabupaten yang terdampak banjir dan longsor memiliki irisan langsung dengan wilayah konsesi perusahaan ini,” ujar Roki Suriadi Pasaribu.

    Menurut Roki, data tersebut menunjukkan adanya korelasi spasial yang mendesak untuk diselidiki, terutama terkait perubahan tutupan hutan dan ekspansi tanaman eucalyptus yang memengaruhi daya dukung lingkungan. Ia membantah narasi perusahaan yang mengklaim hanya menanami sebagian kecil area konsesi, dengan membeberkan temuan pelanggaran di lapangan.

    “Aktivitas penanaman eucalyptus terus dilakukan tanpa koreksi apa pun. Data terbaru mencatat setidaknya 3.660 hektare kawasan hutan lindung telah mereka tanami eucalyptus,” tegas Roki.

    Ia merinci bahwa area pelanggaran terluas berada di Sektor Tele, yakni sekitar 3.305 hektare. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem Danau Toba tersebut justru ditanami dan ditebang secara berkala. Bahkan, Roki menyebut TPL juga melakukan penanaman ilegal di luar batas izin resmi mereka seluas 1.720 hektare di dalam kawasan hutan lindung.

    “Pelanggaran yang dilakukan perusahaan ini tidak hanya terbatas pada tata kelola hutan yang buruk. Dengan sengaja, TPL juga melakukan penanaman eucalyptus di luar izin resmi yang mereka miliki,” tambahnya.

    Roki juga menyoroti skema Kebun Kayu Rakyat (PKR) yang digadang-gadang sebagai solusi konflik agraria, namun nyatanya menjadi modus baru deforestasi. Ia menjelaskan bahwa praktik ini justru mempercepat kerusakan hutan alam, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan.

    “Dengan dalih PKR dan status areal sebagai APL, TPL melakukan penebangan hutan alam dan menggantinya dengan tanaman monokultur. Sepintas praktik ini tampak tidak bermasalah karena adanya kesepakatan dengan masyarakat, namun pada kenyataannya justru memicu kerusakan ekologis yang serius,” jelas Roki.

    Melihat skala kerusakan yang masif, Roki menegaskan bahwa tragedi kali ini adalah yang terparah dibandingkan rentetan bencana sebelumnya di Sihotang dan Simangulampe pada 2023, maupun banjir Parapat awal tahun ini. Bencana saat ini telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan puluhan desa.

    “Karena itu, TPL tidak dapat mengelak dari keterlibatannya dalam bencana yang sedang berlangsung. Praktik pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun memicu terbentuknya lahan terbuka yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis,” pungkas Roki menutup pernyataannya. [beq]

  • Toyota Veloz Hybrid Dibawa Jelajah 4 Ribu KM dari Lombok sampai Aceh

    Toyota Veloz Hybrid Dibawa Jelajah 4 Ribu KM dari Lombok sampai Aceh

    Jakarta –

    PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi memulai ekspedisi jelajah lintas nusantara dengan tajuk ‘Veloz Hybrid EV Lintas Nusa’. Rangkaian perjalanan dimulai dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Aceh di Barat Indonesia.

    Flag-off perjalanan dimulai dari Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/12). Ekspedisi tersebut akan menggunakan satu unit Veloz Hybrid dan dikemudikan secara estafet oleh 11 media nasional.

    Ekspedisi ini menjadi demonstrasi nyata kemampuan teknologi hybrid Toyota menghadapi beragam medan Indonesia, dari jalur pantai hingga pegunungan, dari kota hingga pedalaman.

    “Perjalanan Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 adalah bentuk apresiasi kami kepada keluarga Indonesia yang telah mempercayai Toyota sebagai solusi mobilitas. Ekspedisi ini sekaligus membuktikan Quality, Durability & Reliability (QDR) Veloz yang kini hadir sebagai Hybrid EV untuk semua,” ujar Marketing Director PT TAM, Jap Ernando Demily.

    “Melalui perjalanan lintas pulau, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi hybrid Toyota efisien, tangguh, dan relevan untuk berbagai kondisi nyata di Indonesia. Inilah wujud komitmen kami bahwa Toyota Ada Untuk Indonesia. Menghadirkan teknologi elektrifikasi yang praktis, inklusif, dan bermanfaat hingga ke pelosok negeri,” tambahnya.

    Toyota Veloz Hybrid. Foto: Doc. detikOto

    Hanya mengandalkan satu unit Veloz Hybrid dengan durasi perjalanan yang tak kurang dari 50 hari, ekspedisi ini ingin menunjukkan, Quality, Durability & Reliability (QDR) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari semua solusi mobilitas Toyota di dunia.

    Menurut rencana, tim akan melewati medan yang sangat variatif. Mulai dari jalan tol yang mulus, jalan antarkota yang dinamis, jalan perkotaan yang padat, sampai jalan pegunungan yang berkelok dan naik-turun. Bahkan, tak tertutup pula melewati jalan pedesaan untuk bermain off-road ringan.

    Rute dimulai dari Lombok menuju Bali dan Banyuwangi, dilanjutkan ke Bromo, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Perjalanan kemudian berlanjut ke Pulau Sumatra melewati Palembang, Jambi, Bukittinggi, hingga Danau Toba dan sekitarnya.

    Di daerah-daerah yang dilewati, tim akan mengeksplorasi wisata alam dan wisata kuliner sebagai bentuk keragaman budaya, kearifan lokal, dan gaya hidup masyarakat, serta mengunjungi para pahlawan lokal yang telah banyak berkontribusi pada kemajuan daerahnya.

    “Melalui Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025, mereka dapat melihat sendiri keandalan Hybrid EV Toyota ketika melewati berbagai kondisi jalan dari Mandalika sampai wilayah barat Indonesia. Kami berharap New Veloz Hybrid EV dapat tumbuh sebagai lokomotif dalam mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia,” kata Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide.

    (sfn/dry)

  • 13 Km Tol Kuala Tanjung-Parapat Siap Beroperasi Libur Nataru

    13 Km Tol Kuala Tanjung-Parapat Siap Beroperasi Libur Nataru

    Jakarta –

    PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) berencana akan mengoperasikan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) segmen Sinaksak-Simpang Panei sepanjang 13 kilometer (km) saat periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

    Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakhuddin mengatakan, saat ini segmen yang merupakan bagian dari ruas tol Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar ini telah melakukan serangkaian kegiatan Uji Laik Fungsi (ULF).

    ULF ini merupakan tahap penting sebelum ruas tol dapat beroperasi secara penuh. Melalui kegiatan ini, Hamawas memastikan seluruh aspek mulai dari keamanan, keselamatan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana telah memenuhi standar manajemen dan keselamatan lalu lintas.

    “Seluruh rangkaian ULF telah selesai dilaksanakan, saat ini kami tengah berupaya untuk evaluasi minor yang terdapat di lapangan. Kami optimis semua proses ini dapat terlewati dengan baik, sehingga Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat segera terbit, dan ruas tol Sinaksak-Simpang Panei dapat segera beroperasi pada momen Nataru 2025/2026 mendatang,” ujar Dindin, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Dindin menambahkan, ULF bertujuan untuk memastikan seluruh elemen pada ruas tol bekerja secara terintegrasi, mulai dari infrastruktur hingga operasional di lapangan. Kehadiran Tol ini menurutnya punya peran besar dalam menghadirkan aksesibilitas baru bagi Sumatera Utara.

    Jalan Tol Kutepat Segmen Sinaksak-Simpang Panei Foto: Dok. Hutama Karya

    Sementara itu, Kepala Sub Direktorat PJBH, Fahmi Aldiamar, mengatakan ruas tol Sinaksak-Simpang Panei menjadi salah satu segmen yang cukup penting karena memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses antarwilayah.

    “Kami berharap dengan segera beroperasinya segmen tol Sinaksak-Simpang Panei ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pengguna jalan mengingat perannya yang signifikan dalam memperkuat dan menghubungkan berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata Danau Toba,” ujar Fahmi.

    Jaringan Tol Kutepat merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Jaringan tol ini secara keseluruhan akan memainkan peran penting dalam mengurai kepadatan lalu lintas di Pematang Siantar, kota terbesar kedua di Sumatera Utara, terutama pada periode libur panjang dan akhir pekan.

    Selain itu, Tol Kutepat juga memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dari sebelumnya sekitar enam jam menjadi hanya dua jam. Kehadiran tol Kutepat juga diharapkan menjadi penghubung dalam menyatukan konektivitas fisik dengan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi, dan mobilitas.

    Dengan akses yang lebih cepat, aman, dan efisien, jalan tol ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan kawasan, membuka peluang investasi baru, serta memberikan kontribusi positif yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara.

    (shc/eds)

  • Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) mengumumkan rencana operasi segmen Tol Sinaksak – Simpang Panei pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Direktur Utama PT Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan salah satu segmen dalam Seksi 4 Kutepat (Dolok Merawan – Pematang Siantar) tersebut telah menuntaskan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) untuk memastikan kesiapan jalan tol melayani masyarakat.

    Pelaksanaan ULF merupakan tahap penting sebelum ruas tol dapat beroperasi secara penuh.

    “Seluruh rangkaian ULF telah selesai dilaksanakan, saat ini kami tengah berupaya untuk evaluasi minor yang terdapat di lapangan,” kata Dindin dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).

    Adapun kegiatan ULF terhadap ruas tol Kutepat Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar segmen Sinaksak-Simpang Panei dilaksanakan selama tiga hari yakni mulai Senin (17/11) hingga Rabu (19/11). 

    Dindin mengatakan ULF melibatkan sejumlah instansi baik pusat maupun daerah, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara.

    Rangkaian kegiatan ULF antara lain dengan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan teknis dan pengoperasian serta pemeriksaan administratif oleh masing-masing lembaga terkait. Sedangkan lingkup pemeriksaan pada ruas tol ini berada pada jalur A dan B km 131+078 sampai dengan km 143+400. 

    Setelah rangkaian pengujian lapangan dan pengecekan visual dilaksanakan, lanjutnya, dilakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan teknis dari setiap sub tim pada Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Rabu (19/11/2025).

    “Kami optimis semua proses ini dapat terlewati dengan baik, sehingga Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat segera terbit, dan ruas tol Sinaksak – Simpang Panei dapat segera beroperasi pada momen Nataru 2025/2026 mendatang,” ujar Dindin.

    Kepala Sub Direktorat PJBH Fahmi Aldiamar menuturkan bahwa ruas tol Sinaksak – Simpang Panei berpotensi menjadi salah satu segmen yang cukup penting karena memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses antar wilayah.

    Segmen Sinaksak – Simpang diketahui memiliki panjang 13 kilometer. Beroperasinya segmen ini ditarget dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Pematang Siantar, kota terbesar kedua di Sumatra Utara terutama pada momen libur panjang dan akhir pekan. 

    Di sisi lain, pengoperasian segmen Sinaksak-Simpang Panei diproyeksikan dapat meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dari sebelumnya sekitar enam jam menjadi hanya dua jam.

    “Kami berharap dengan segera beroperasinya segmen tol Sinaksak – Simpang Panei ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pengguna jalan mengingat perannya yang signifikan dalam memperkuat dan menghubungkan berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata Danau Toba,” ujar Fahmi.

    Petugas PT Hamawas tengah melakukan pemeriksaan marka jalan dalam rangkaian kegiatan uji laik fungsi (ULF) terhadap segmen Sinaksak-Simpang Panei dalam ruas Tol Kutepat jelang target pengoperasian segmen dalam Seksi 4 Kutepat, Dolok Merawan-Pematang Siantar ini pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026 mendatang.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
    Dia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
    “Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita di Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Antara.
    Ia menyebutkan, negara-negara Asia Tenggara telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
    Sementara, Indonesia yang punya potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya, dia menilai Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
    Menurut dia, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut
    Sedangkan, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19.
    Akibatnya, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia tercatat stagnan dibandingkan negara-negara tetangga setelah pandemi Covid-19.
    Politikus PDI Perjuangan itu mencatat,  kunjungan ke Malaysia itu pada delapan bulan pertama 2025 sudah mencapai 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025, sedangkan kunjunga ke Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini.
    Sedangkan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Indonesia baru meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.
    Data itu pun menunjukkan, kunjungn turis mancanegara didominasi di Bali, yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain terkesan sepi.
    “Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya,” kata Evita.
    Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan
    visa Indonesia
    masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional.
    Padahal, ia yakin kebijakan bebas visa bakal mmeningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
    Meskipun begitu, dia pun menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
    “Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” kata Evita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

    Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.

    “Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.

    Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.

    “Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.

    “Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Energi Bersih dari Danau Toba yang Menyalakan Industri Aluminium Nasional

    Energi Bersih dari Danau Toba yang Menyalakan Industri Aluminium Nasional

    Picture Story

    Pradita Utama – detikFinance

    Minggu, 09 Nov 2025 07:00 WIB

    Sumatera Utara – Aliran Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba, energi air diubah menjadi tenaga listrik untuk menghasilkan aluminium berkualitas kebanggaan Indonesia.