Tempat Fasum: Borobudur

Ahmad Sahroni Muncul Sematkan Gelar Doktor Ilmu Hukum Setelah Menghilang Satu Bulan Lebih

GELORA.CO – Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sempat menghilang dari publik setelah kerusuhan aksi massa yang disertai penjarahan rumahnya di kawasang Tanjung Priok, pada akhir Agustus 2025. Sempat tersiar kabar bahwa politikus Partai NasDem itu pergi ke luar negeri, namun informasi tersebut tak pernah dikonfirmasi secara resmi.

Setelah absen selama sekitar satu setengah bulan, tepatnya sepanjang September hingga pertengahan Oktober, Sahroni akhirnya kembali muncul ke publik.

Kemunculannya kali ini cukup mengejutkan, karena ia hadir sebagai salah satu wisudawan program doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dalam acara wisuda yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Selasa (14/10).

Dalam acara tersebut, Sahroni tampil percaya diri mengenakan toga berwarna hitam dengan lis merah, warna identitas program studi hukum kampus tersebut.

Berdasarkan tayangan di kanal YouTube resmi Universitas Borobudur, Sahroni tampak tersenyum ramah dan bersalaman dengan para rektor saat prosesi wisuda berlangsung. Rektor bahkan memberi hormat sebelum mewisuda Sahroni yang resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum.

Pria yang dikenal dengan crazy rich Tanjung Priok itu mengangkat disertasi berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Uang Negara.”

Kemunculan Sahroni di ruang publik sebenarnya telah lebih dulu terpantau sehari sebelumnya, melalui unggahan Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga alias Bro Ron di akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10). Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

Namun, belum diketahui pasti kapan dan di mana pertemuan itu terjadi. Hanya saja, Bro Ron mengaku bahwa sosok Sahroni merupakan seniornya dalam dunia politik.

Baca Juga: Persija Jakarta Tak Ingin Kembali Menangis! Misi Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya

“Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah 1 (baca: birahi) nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron.

Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu, tak sedikit pun terpikir dibenaknya akan masuk ke dunia politik. Terlebih, saat ini keduanya berada pada posisi yang strategis di masing-masing partainya.

“20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan Sahroni agar selalu melayani rakyat dan akan sama-sama banyak belajar pada tahun ini. Bro Ron juga menekankan akan ada banyak kejutan nantinya, tepatnya sehari sebelum puncak HUT ke-14 Partai Nasdem pada 11 November mendatang

15/10/2025 08:45
4 Meredupnya Era Kejayaan Mal-mal Hits di Masanya… Megapolitan

Meredupnya Era Kejayaan Mal-mal Hits di Masanya…
Penulis

KOMPAS.com –
Sejumlah mal-mal hits di Jakarta, Depok, hingga Bekasi kini sepi pengunjung, bahkan tutup.
Dulu mereka menjadi destinasi favorit, tempat berburu gawai terbaru, nongkrong sepulang sekolah, hingga berburu diskon menjelang Lebaran.
Kini, sebagian besar mal legendaris seperti Roxy Square, Ratu Plaza, dan Grand Mall Bekasi hanya menyisakan lorong sepi dan papan bertuliskan “Dijual” di beberapa sudut toko-toko yang ada di dalamnya.
Fenomena matinya mal-mal lama ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan potret perubahan besar gaya hidup masyarakat perkotaan, yakni dari budaya jalan-jalan di mal ke layar ponsel, dari transaksi tatap muka ke belanja daring.
Di masa jayanya, Roxy Square di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, adalah “kiblat”-nya para pemburu ponsel.
Namun kini, sebagian besar konter handphone telah tutup. Spanduk “Dijual” menempel di dinding, dan lampu-lampu di lantai satu redup berkedip, memberi kesan bangunan yang kehilangan napas.
Candra (bukan nama sebenarnya), pedagang aksesori yang masih bertahan, mengaku sebagian besar rekan seprofesinya telah pindah ke ITC Roxy Mas.
“Saya sih enggak buka toko
online
, tapi memang semenjak pascapandemi Covid-19, mal jadi makin sepi, minat orang-orang sudah beralih belanja praktis yang simpel-simpel,” ujarnya.
Naik ke lantai dua, suasana tak jauh berbeda. Eskalator tak lagi berfungsi, kios aksesori tersisa hanya beberapa, dan satu-satunya area yang masih hidup hanyalah pusat kebugaran.
Di tengah hiruk-pikuk Jalan Jenderal Sudirman, Ratu Plaza kini ibarat gedung megah yang kehilangan pengunjung. Lantai demi lantai diisi toko-toko yang tutup, sebagian bahkan digembok permanen.
Toni (40), karyawan toko elektronik, mengatakan masa sulit dimulai sejak pandemi.
“Dari Covid, sebelum Covid masih bagus banget. Karena efek dari Covid kan jadinya kemana-mana,” ujarnya.
Ia menambahkan, penjual yang bertahan hanyalah mereka yang punya pelanggan tetap.
“Yang bertahan itu yang udah punya pelanggan tetap, ya emang pemain lama semua, pasti di atas sepuluh tahun semua,” katanya.
Pengunjung seperti Rani (34) kini jarang datang karena merasa suasana Ratu Plaza sudah tertinggal zaman.
“Menurut saya perlu banget renovasi. Mungkin ubah konsepnya jadi lebih modern dan multifungsi, gabungin area kerja, kuliner, sama
lifestyle
. Jadi orang datang bukan cuma buat keperluan elektronik,” ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di Koja Trade Mal, Jakarta Utara. Deretan toko tertutup rapat, sebagian bahkan menempelkan pengumuman “disewakan”.
“Sejak habis Covid-19 lah, itu sepi. Habis Covid-19 kemarin masih mending, baru mulai tahun 2023–2024 dan tahun ini paling parah karena enggak ada pembeli, kata Yora (54), pedagang tas di Koja Trade Mal.
Sebelum pandemi, omzetnya bisa mencapai Rp 2–3 juta per hari. Kini, ia kesulitan membayar sewa kios Rp 18 juta per tahun. Kondisi serupa dirasakan Avo (50), pedagang jam, yang mengaku omzetnya turun hingga 75 persen.
Di sisi timur Jakarta, Pulogadung Trade Center (PTC) juga bernasib sama.
Deretan kios pakaian banyak yang tutup. Okto (56), salah satu pedagang, mengaku dalam sehari sering kali tak mendapat pembeli.
“Enggak ada sih, ya kadang kosong, tapi kadang ada satu atau dua, enggak nentu,” katanya.
Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih belanja online karena praktis.
“Awalnya ya karena toko online itu terus digempur corona. Mau mulai online juga berat, saya enggak paham,” ujarnya.
Di kawasan Taman Sari, Grand Paragon Mall kini lebih mirip gedung hotel daripada pusat belanja.
Hanya area supermarket Grand Lucky di lantai dasar yang masih ramai. Lantai atas sunyi, toko-toko ditutup permanen.
“Orang datang cuma lihat-lihat, bandingin harga
online
, terus nggak beli,” kata Jatman (25), karyawan toko olahraga.
Sebagian besar pengunjung kini adalah tamu hotel di area yang sama.
Pengunjung setia seperti Jafri (34) datang hanya untuk belanja kebutuhan rumah tangga.
“Saya cuma ke Grand Lucky aja. Di atas sepi banget, kayak mal kosong,” ujarnya.
“Mal-nya bagus sebenarnya, tapi kalau toko-tokonya tutup, orang malas datang,” kata Arumy (25), pekerja kantoran di sekitar mal.
Nasib lebih baik sedikit terlihat di Depok Town Square (Detos). Meski tak seramai dulu, sebagian pedagang memilih bertahan.
“Udah mulai agak stabil ya, cuman enggak terlalu ramai banget,” kata Rifa (46), pedagang aksesori di Detos.
Ia sempat kehilangan usahanya di masa pandemi, namun kini bekerja di bawah pemilik toko lain.
“Aku bilang, ‘Yakin,’ karena kan aku di rumah juga enggak ada kegiatan apa-apa,” tuturnya.
Ia berharap manajemen melakukan strategi agar pengunjung kembali datang.
Di Bekasi, dua mal legendaris, Borobudur Plaza dan Grand Mall Bekasi, resmi berhenti beroperasi.
Borobudur Plaza, yang berdiri sejak 1993, kini hanya buka musiman saat Lebaran. Gedungnya terbengkalai, parkiran ditumbuhi rumput, dan dinding mulai retak.
Grand Mall Bekasi pun menutup operasional ritelnya sejak awal 2025. Menurut Senior Head Marketing Communication Sufala Handri, keputusan itu diambil karena tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli.
“Efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai fenomena ini wajar jika mal tidak mampu beradaptasi dengan perubahan gaya hidup masyarakat.
“Jika pusat perbelanjaan tidak memiliki ataupun tidak mampu menyediakan fasilitas maka tidak akan dipilih dan akan ditinggalkan oleh para pelanggannya,” ujarnya.
Menurut Alphonzus, mal kini tidak lagi sekadar tempat berbelanja, tetapi menjadi ruang sosial dan hiburan.
“Sudah sejak lama fungsi utama pusat perbelanjaan bukan lagi hanya sekadar sebagai tempat berbelanja saja,” katanya.
Ia menegaskan, hanya mal yang mampu menambah fungsi baru, seperti ruang komunitas, tempat kuliner, hingga
coworking space
yang bisa bertahan.
“Pusat perbelanjaan akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena sangat erat dengan gaya hidup yang cepat sekali berubah,” ujarnya.
Matinya mal-mal lawas bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan simbol perubahan budaya kota.
Dari Roxy hingga Borobudur Plaza, kisahnya serupa, yakni ruang yang dulu jadi pusat interaksi kini digantikan notifikasi dari aplikasi
e-commerce
.
Di tengah dunia yang makin digital, keberlangsungan mal bergantung pada kemampuannya membaca ulang makna “berbelanja” bahwa bukan lagi soal transaksi, melainkan pengalaman sosial.
(Reporter: Ardhi Ridwansyah, Faesal Mubarok, Hafizh Wahyu Darmawan, Shinta Dwi Ayu, Febryan Kevin Candra Kurniawan, Lidia Pratama Febrian, Omarali Dharmakrisna Soedirman | Editor: Tim Redaksi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 08:17
OJK Waswas Bisnis Gadai Jadi Tempat Tampung Barang Ilegal

Jakarta –

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman tak ingin industri pergadaian menjadi tempat pencucian uang dan penadahan barang ilegal.

Hal itu ia ungkap menyusul banyaknya usaha pergadaian yang tidak berizin OJK. Adapun saat ini, hanya terdapat 214 perusahaan gadai swasta yang memiliki izin dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 108,30 triliun. Saat ini, terang Agusman, OJK bekerja sama dengan asosiasi untuk memetakan jumlah pergadaian ilegal.

“Yang ilegal ini tentu saja menjadi perhatian kita, dan kita juga bekerja sama dengan asosiasi pergadaian, yaitu Kumpulan Perusahaan Gadai Indonesia. Kita juga bisa tahu dari asosiasi ini, dari PPGI ini, berapa kira-kira jumlahnya ilegal,” ujar Agusman dalam konferensi pers peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia mengatakan, praktik pergadaian ilegal berpotensi tumbuh seiring kondisi ekonomi. Namun, Agusman mengaku sulit menindak pergadaian ilegal lantaran tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK.

“Kalau dia tidak berizin, tentu saja kita tidak bisa menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terutama ini yang menjadi fokus kita adalah perlindungan konsumen,” tegasnya.

Agusman menambahkan, perusahaan gadai berizin wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi keluhan dari masyarakat. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan industri pergadaian untuk kejahatan keuangan.

“Kami juga tentu saja jangan sampai industri yang baik ini digunakan untuk pencucian uang misalnya. Atau untuk penadahan untuk barang-barang yang ilegal. Tentu saja kita tidak mau yang seperti itu,” jelasnya.

Agusman menambahkan, dengan sistem gadai yang berbasis barang atau secure lending, keberadaan izin menjadi krusial agar transaksi tetap memiliki dasar ekonomi yang jelas dan tidak disalahgunakan.

“Jadi dengan adanya berizin dari kita, kita ingin memastikan bahwa tidak hanya prudentiality, tidak hanya kehati-hatian dan tata kelola, yang jauh lebih penting tentu bagaimana perlindungan konsumen ini kita utamakan dan membuat tenteram kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen OJK, Adief Razali, menyebut ada sekitar 230 perusahaan pergadaian ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Pengambangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), masa transisi pengurusan izin selama 3 tahun sejak berdirinya.

Ia juga menyebut, banyak perusahaan pergadaian ilegal yang mulai jatuh tempo untuk mengurus izin OJK. Di sisi lain, OJK juga tengah melakukan deregulasi untuk memudahkan perusahaan pergadaian memenuhi persyaratan perizinan.

“Diundang-undang P2SK, itu kan ada batasnya 3 tahun transisinya. Jadi nanti jatuh temponya itu di 12 Januari 2026. Tentu OJK akan remind lagi nanti ke perusahaan-perusahaan gadai itu, supaya mereka ajukan izin,” ungkapnya.

“Jadi membantu yang ilegal tadi itu, untuk segera mengajukan lah izinnya. Regulasi sekarang kan sekitar Rp 2 miliar modalnya. Nanti akan deregulasi, itu memberi kesempatan nanti ke perusahaan-perusahaan yang ilegal tadi,” pungkasnya.

Lihat juga Video: Gadai dan Titip Emas Mudah Dengan Layanan Emas dari Rumah

(acd/acd)

13/10/2025 11:55
Gadai Ilegal Marak, Bahkan Berdiri Dekat Kantor OJK

Jakarta –

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih banyak pergadaian ilegal di Indonesia. Bahkan, kehadiran pergadaian ini tak jauh dari kantor OJK.

Kepala Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkap praktik ilegal ini masih menjamur di berbagai daerah. Bahkan, ada yang letaknya dua blok bangunan dari kantor OJK.

“Ini saya saksikan sendiri, masih terdapat gadai-gadai yang ilegal di berbagai tempat. Bahkan di satu kota, gadai yang ilegal ini berdiri kira-kira dua blok jaraknya dari kantor OJK,” ujar Mahendra dalam acara peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Mahendra mengaku heran dengan keberadaan usaha gadai tanpa izin tersebut. Ia menduga, operasional pergadaian ilegal ini akibat ketidaktahuan izin mendirikan usaha.

“Saya sampai bertanya-tanya, mungkin mereka memang tidak tahu. Pertama, itu kantor OJK, dan kedua adalah untuk mendirikan dan berusaha di pergadaian perlu izin. Jadi dia berdiri dulu,” katanya.

Ia menegaskan, fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan aturan yang lebih kuat dari OJK di tingkat daerah. Mahendra juga mendorong penguatan edukasi dan pelindungan konsumen untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai ilegal.

“Teman-teman dari OJK, ya harus memasukkan itu dalam kerangka perizinan dan pengawasan yang baik.
Karena bagaimanapun juga kalau bedanya hanya dua blok, nggak bisa yang itu disalahkan semata,” tegas Mahendra.

Karenanya, OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030. Mahendra menyebut, roadmap ini menegaskan peran industri pergadaian sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun saat ini, pergadaian yang berizin di Indonesia ada sebanyak 214 pelaku usaha.

Mahendra menambahkan, terdapat lima strategi kunci dalam roadmap tersebut. Pertama penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Kedua, penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan.

Ketiga, penguatan edukasi dan pelindungan konsumen. Keempat, pengembangan dan penguatan elemen ekosistem. Kelima, penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, dan infrastruktur.

“Saya mengharapkan peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Lihat juga Video: Gadai dan Titip Emas Mudah Dengan Layanan Emas dari Rumah

(acd/acd)

13/10/2025 10:51
3 Akhir Kejayaan Borobudur Plaza… Megapolitan

Akhir Kejayaan Borobudur Plaza…
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com
– Era kejayaan Borobudur Plaza yang terletak di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi telah berakhir.
Padahal, pusat perbelanjaan itu sempat menjadi primadona bagi warga sekitar di era kejayaannya.
Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan, Borobudur Plaza kini telah tutup. Pusat perbelanjaan itu kini biasanya hanya buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Mal itu sempat buka terbatas pada 2021 saat pandemi Covid-19, tetapi sejak itu tidak pernah beroperasi penuh.
“Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujar Safrizal ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Safrizal, tutupnya Borobudur Plaza disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha, terlebih dengan maraknya toko daring.
“Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat.
Online
kan lebih murah,” kata dia.
Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
“Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga sudah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujar dia.
Menurut warga lainnya, Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Aktivitas jual beli setiap hari mah udah enggak, ada paling jelang Lebaran jual baju gitu,” ucap dia..
Kompas.com
sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tutup. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat. Permukaan jalan tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak.
Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong. Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
Di area belakang Borobudur Plaza digunakan untuk bongkar muat barang tampak ada banyak karung dan tumpukan sampah berserakan. Di tempat itu pula terlihat seseorang tengah tertidur.
Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 06:34
Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Bentuk Ketidakadilan

GELORA.CO – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Prof Faisal Santiago, mengatakan, uang pensiun seumur hidup anggota DPR merupakan bentuk ketidakadilan.

“Jangan juga lah [dapat uang pensiun seumur hidup], itu tidak mencerminkan rasa keadilan juga lah,” ujarnya dikutip pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Ia menegaskan, ketentuan anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup adalah bentuk ketidak adilan, apalagi jika hanya menjabat satu atau lima tahun.

“Kalau dia seumur hidup, saya pikir enggak masuk akal juga lah,” kata Prof Faisal,

Ia lantas menyampaikan, soal ketentuan uang pensiun anggota DPR ini harusnya sesuai dengan sistem ketenagakerjaan yang berlaku.

“Pensiun itu adalah hak setiap warga negara yang bekerja [formal], baik itu PNS, baik itu non-PNS yang bekerja di swasta kan juga diatur,” ujarnya.

Uang pensiun PNS dan pekerja formal sektor swasta sesuai masa kerja dan jabatan atau tidak pukul rata. Dengan demikian, anggota DPR mendapat uang pensiun seumur hidup adalah tidak logis.

“Misalkan dia [anggota DPR] 10 tahun mengabdi, ya 10 tahun lah gitu [dapat uang pensiunnya]. Jangan seumur hidup,” tandasnya.

Prof Santiago menyampaikan pandangan tersebut menanggapi judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diajukan Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menguji Pasal 1 a, Pasal 1 f, dan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Mereka mempersoalkan anggota DPR menjabat 5 tahun, namun mendapat uang pensiun seumur hidup. Ketentuan ini dijamin UU Nomor 12 Tahun 1980.

Pemohon menyampaikan, besaran pensiun pokok dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan. Ada pula Surat Menkeu nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang menyebut pensiun DPR besarannya sekitar 60% dari gaji pokok.

Selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga mendapat tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp15 juta yang dibayarkan sekali. Dia membandingkan sistem pensiun untuk anggota DPR itu dengan para pekerja di bidang lain.

Mereka menyampaikan, rakyat biasa harus menabung di BPJS Ketenagakerjaan atau program pensiun lainnya yang penuh syarat. Sedangkan anggota DPR malah mendapat pensiun seumur hidup hanya dengan sekali menjabat.***

12/10/2025 07:38
2 Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi Megapolitan

Berakhirnya Mal-mal Legendaris di Bekasi
Penulis

BEKASI, KOMPAS.com –
Perjalanan dua pusat perbelanjaan legendaris di Kota Bekasi, yakni Borobudur Plaza Bekasi dan Grand Mall Bekasi, kini berakhir.
Kedua mal yang pernah menjadi destinasi utama warga pada masanya itu kini tak lagi beroperasi karena berbagai faktor, mulai dari menurunnya daya beli hingga persaingan ketat dengan toko daring.
Borobudur Plaza di Jalan Insinyur H. Juanda, Bekasi Timur, resmi berhenti beroperasi setelah puluhan tahun menjadi salah satu ikon pusat perbelanjaan di kota ini.
Mal yang berdiri sejak 1993 itu sempat menjadi primadona pada era 1990–2000-an, terutama menjelang Lebaran saat masyarakat memadati tempat tersebut untuk berbelanja pakaian.
Salah satu warga sekitar, Safrizal (50), mengatakan bahwa Borobudur Plaza kini tutup dan hanya sesekali buka menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Kalau buka setiap hari sih udah enggak ya, tutup. Dia paling kalau jelang Idul Fitri, Lebaran, nah itu buka,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, penutupan Borobudur Plaza dipicu oleh persaingan usaha yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya platform belanja daring.
“Mungkin karena persaingan usaha sudah ketat. Online kan lebih murah,” tutur Safrizal.
Hal senada disampaikan Ruli (46), warga lain di sekitar lokasi. Ia mengatakan, mal itu hanya beroperasi saat menjelang Lebaran untuk menjual pakaian di area depan.
“Kalau beroperasi tiap hari sudah enggak, tapi kalau jelang Lebaran biasanya buka, ya paling jualan baju di bagian depan situ,” kata Ruli.
Pantauan di lokasi menunjukkan, Borobudur Plaza kini sepi tanpa aktivitas.
Seluruh ruko di area depan tak beroperasi, pintu mal terkunci rapat, dan area parkir dipenuhi rerumputan liar serta sampah berserakan.
Gedung berwarna oranye-merah itu tampak pudar, dinding mulai retak, sementara area yang dulu menjadi ATM Center kini kosong.
Di bagian belakang gedung terlihat tumpukan karung dan sampah, dengan beberapa orang tampak tidur di sekitar area bongkar muat barang.
Hingga kini, pihak pengelola Borobudur Plaza belum memberikan keterangan resmi mengenai status penutupan mal tersebut.
Nasib serupa dialami Grand Mall Bekasi di Jalan Jenderal Sudirman, Harapan Mulya, yang juga telah resmi tutup sejak awal 2025.
Pusat perbelanjaan yang berdiri sejak 1998 ini dulunya menjadi salah satu mal terbesar di wilayah Bekasi.
Pantauan di lokasi, Jumat (10/10/2025), menunjukkan suasana sepi tanpa aktivitas. Pintu utama dan seluruh akses masuk mal terkunci, bagian dalam gelap tanpa penerangan, serta toko-toko tidak lagi beroperasi.
Beberapa ruko di bagian luar masih buka, namun hanya untuk usaha kecil seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan warung kopi.
Salah satu penjaga ruko, Icha (20), mengatakan bahwa pengunjung sudah lama tidak datang ke Grand Mall.
“Enggak ada pengunjung yang ke sini, toko-toko juga enggak ada yang buka,” ucapnya.
Penjaga toko lainnya, Vina (18), menambahkan bahwa keramaian di area tersebut kini hanya berasal dari orang-orang yang bekerja di sekitar ruko.
“Enggak ada pengunjung yang ke mal, toko juga pada tutup. Kalau ramai ya karena orang-orang kantor yang di belakang, karena ada ruko-ruko kan,” ujarnya.
Senior Head Department Marketing Communication Grand Mall Bekasi, Sufala Handri, menjelaskan bahwa penutupan Grand Mall bersifat sementara dan sudah berlaku sejak 1 Januari 2025.
“Memang untuk operasional Grand Mall Bekasi bagian mal atau ritel itu kita tutup sementara sesuai keputusan manajemen sejak 1 Januari 2025. Kalau untuk mal, toko yang buka sudah tidak ada,” kata Sufala.
Ia menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena banyak tenant juga menutup operasional akibat tekanan ekonomi dan tingginya biaya operasional di tengah turunnya daya beli masyarakat.
“Mungkin balik lagi karena faktor ekonomi dan segala macam. Jadi dari manajemen dengan pertimbangan cost, keputusan itu diambil untuk sementara waktu,” ujarnya.
Sufala menambahkan bahwa pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi sektor ritel dan efeknya masih terasa hingga kini.
“Kalau efek pandemi pasti ada. Sampai sekarang pun kita masih merasakan efek pandemi (daya beli turun), apalagi sektor ritel. Kami terus berbenah, tapi memang kondisinya belum pulih maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, pihak manajemen tengah menyiapkan terobosan baru untuk menghidupkan kembali kegiatan bisnis di Grand Mall Bekasi, meski rencana tersebut masih dalam pembahasan internal.
Tutupnya Borobudur Plaza dan Grand Mall Bekasi mencerminkan pergeseran perilaku belanja masyarakat perkotaan yang kini lebih memilih platform digital.
Fenomena ini juga menandakan tekanan besar yang dihadapi sektor ritel konvensional di daerah penyangga Jakarta, di tengah perubahan lanskap ekonomi pascapandemi dan tren belanja daring yang semakin dominan.
(Reporter: Ardhi Ridwansyah | Editor: Abdul Haris Maulana)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 16:51
8 Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung Megapolitan

Borobudur Plaza Tutup, Sekitar Gedung Jadi Tempat Tidur Pemulung
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Borobudur Plaza di Jalan Ir. H. Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kini sudah tidak beroperasi. Kondisi mal yang tutup dimanfaatkan sejumlah orang untuk beristirahat dan tidur di area sekitar bangunan tersebut.
Salah satu warga, Ruli (46), mengatakan bahwa ada orang yang tidur di area Borobudur Plaza, termasuk pemulung.
“Kemarin-kemarin sih memang ada pemulung tiduran di situ,” ucapnya ketika ditemui di lokasi, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Ruli, jumlah pengunjung Borobudur Plaza memang menurun drastis sejak terjadinya pandemi Covid-19, apalagi saat ada pembatasan aktivitas masyarakat.
Namun, mal tersebut biasanya dibuka sebagian menjelang Hari Raya Idulfitri, tetapi hanya di lantai dasar dan biasanya untuk menjual pakaian.
Warga lainnya, Safrizal (50), menilai pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab Borobudur Plaza akhirnya tutup total.
“Ya kan salah satu faktornya (pandemi Covid-19), karena waktu itu kan ada pembatasan keramaian kan. Jadinya sepi, ini mal juga dah tua ya, berdirinya dari 1994,” ujarnya.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Sabtu, kondisi Borobudur Plaza tampak sepi dan tak ada aktivitas perbelanjaan.
Di area depan mal, seluruh ruko terlihat tidak beroperasi. Pintu-pintu masuk ke dalam Borobudur Plaza juga terkunci rapat.
Saat memasuki area parkir, terlihat rerumputan liar tumbuh tak terawat.
Permukaan jalan pun tampak tidak rata, dengan sampah berserakan, mulai dari kantong plastik hingga kemasan makanan.
Tak terlihat penjagaan di sekitar lokasi. Di dekat pagar masuk di sudut ruko, tampak seseorang tengah tertidur.
Cat gedung berwarna oranye dan merah tampak pudar. Kondisi dinding-dindingnya pun terlihat mulai retak. Ruangan yang dulunya menjadi ATM Center kini kosong.
Di sisi lain, mengarah ke belakang gedung, dinding dipenuhi coretan vandalisme. Tak jauh dari situ, tepatnya di dekat pos yang juga penuh corat-coret, terlihat seseorang buang air kecil sembarangan.
Kompas.com
sudah berupaya menghubungi pihak pengelola Borobudur Plaza mengenai tutupnya mal. Namun, hingga kini belum ada penjelasan soal itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 14:36
Jumlah Turis Asing Naik Kereta Api Makin Meningkat, Tembus 546.989 Orang

Bisnis.com, JAKARTA — Wisatawan mancanegara alias wisman terpantau memilih menyusuri Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menggunakan moda transportasi umum kereta api (KA) jarak jauh.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat adanya peningkatan jumlah wisman yang menggunakan layanan kereta api jarak jauh. Sepanjang Januari hingga September 2025, sebanyak 546.989 warga negara asing (WNA) menikmati perjalanan bersama KAI, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 517.528 WNA.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tren positif ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan wisatawan internasional terhadap transportasi berbasis rel di Indonesia.

“Peningkatan ini membuktikan bahwa kereta api jarak jauh kini semakin dipercaya wisatawan asing sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan ramah lingkungan untuk menjelajahi keindahan Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2025).

Capaian ini turut menandai posisi KAI sebagai wajah baru transportasi modern Indonesia yang berperan aktif dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Berdasarkan data KAI, Stasiun Yogyakarta menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan 103.620 WNA, disusul Stasiun Gambir (90.102 WNA) dan Stasiun Bandung (55.459 WNA).

Ketiga stasiun tersebut merupakan gerbang utama menuju destinasi wisata unggulan seperti Candi Borobudur, Malioboro, dan kawasan wisata Lembang.

Sebaran data tersebut menunjukkan bahwa jaringan rel KAI selain menghubungkan kota besar, juga menjadi penggerak konektivitas wisata antarwilayah. Stasiun Probolinggo, misalnya kini menjadi salah satu titik paling diminati wisatawan asing dengan 17.449 WNA berangkat dari stasiun ini, menjadi gerbang efisien menuju Gunung Bromo, ikon wisata alam utama Jawa Timur.

“Banyak wisatawan asing memilih kereta api dari dan menuju Bromo karena perjalanan lebih nyaman, bebas macet, dan terintegrasi dengan transportasi lanjutan,” jelas Anne.

Selain Probolinggo, stasiun-stasiun seperti Surabaya Gubeng, Malang, Semarang Tawang, dan Solo Balapan juga ramai dikunjungi wisatawan asing yang ingin menikmati pesona heritage, kuliner, dan budaya khas daerah.

Setiap stasiun kini bertransformasi menjadi simbiosis antara mobilitas modern dan pengalaman budaya lokal, yang sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kunjungan tertinggi terjadi pada Juli 2025 dengan 89.526 WNA menggunakan KA JJ, bertepatan dengan musim liburan global serta berbagai agenda pariwisata nasional seperti festival budaya dan musik yang semakin mempopulerkan perjalanan dengan kereta api.

Tren positif ini konsisten meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2022, KA jarak jauh mengangkut 300.708 wisman, kemudian pada 2023 sebanyak 580.995 wisman, dan pada tahun lalu mencapai 669.226 wisman.

Anne menuturkan bahwa KAI menjadi salah satu katalis utama peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa meningkatnya kepercayaan wisatawan mancanegara terhadap layanan KAI menjadi simbol bahwa transportasi rel Indonesia telah diakui dunia sebagai sistem transportasi publik yang andal, modern, dan berkelas internasional.

“Kepercayaan wisatawan global menjadi salah satu modal reputasi yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan, keselamatan, dan efisiensi KAI sudah berada di level yang diakui dunia,” ujar Bobby.

“Ke depan, melalui sinergi dengan sektor pariwisata, investasi, dan industri kreatif, KAI siap berperan sebagai duta kemajuan Indonesia di dunia transportasi global,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi KAI selain pada pengembangan digitalisasi dan infrastruktur, juga menghadirkan pengalaman mobilitas yang merepresentasikan kualitas bangsa yang bersih, disiplin, ramah, dan berdaya saing.

Berikut 10 stasiun dengan keberangkatan tertinggi wisman periode Januari–September 2025

1. Stasiun Yogyakarta: 103.620 WNA

2. Stasiun Gambir: 90.102 WNA

3. Stasiun Bandung: 55.459 WNA

4. Stasiun Pasar Senen: 30.420 WNA

5. Stasiun Surabaya Gubeng: 24.164 WNA

6. Stasiun Malang: 21.403 WNA

7. Stasiun Semarang Tawang: 17.941 WNA

8. Stasiun Probolinggo: 17.449 WNA

9. Stasiun Surabaya Pasar Turi: 10.974 WNA

10. Stasiun Solo Balapan: 10.297 WNA

09/10/2025 20:52
Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Indonesia dengan segala kekayaan alam dan budayanya, telah lama memimpikan sektor pariwisata yang tak sekadar meraup devisa, tetapi juga mampu berdiri tegak sebagai pilar peradaban bangsa.

Kini, mimpi tersebut semakin dekat menjadi kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan, yang disebut oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai fondasi penting, itu menandai sebuah era baru yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. UU tersebut bukan hanya soal memperbarui regulasi teknis, melainkan pergeseran paradigma fundamental.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pariwisata kini ditempatkan sebagai instrumen peradaban, pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

Namun, di balik harapan besar yang dibawa UU baru, pariwisata Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan kronis yang harus dijawab tuntas oleh substansinya.

Masalah pariwisata kita mencakup degradasi lingkungan, tergerusnya budaya lokal, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, rendahnya kualitas layanan, hingga minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal.

Legislator bahkan menyoroti fakta bahwa devisa pariwisata Indonesia masih terkonsentrasi di Bali (44% pada 2024), mencerminkan pembangunan yang belum merata di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

Jika pariwisata adalah “mesin pertumbuhan ekonomi”, maka mesin tersebut harus didistribusikan secara adil, tidak hanya menguntungkan satu pulau.

Oleh karena itu, RUU yang telah disahkan merupakan respons kolektif yang ambisius, lahir dari kesadaran bahwa model pariwisata lama yang berorientasi pada kuantitas kunjungan dan eksploitasi sumber daya sudah usang.

Ketua Panja RUU Kepariwisataan, Chusnunia Chalim, menilai pengesahan menandai era baru paradigma pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan respons bersama antara DPR dan pemerintah atas dinamika dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan secara lebih inklusif. Paradigma baru bertekad membangun pariwisata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan ganda: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat identitas negara melalui nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman.

Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat .

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

05/10/2025 11:19