Tempat Fasum: Borobudur

  • Harga BBM Terbaru di Jakarta Usai Pajak Turun Jadi 5% – Page 3

    Harga BBM Terbaru di Jakarta Usai Pajak Turun Jadi 5% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memangkas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk kendaraan pribadi menjadi 5 persen, dari sebelumnya 10 persen. Sedangkan untuk kendaraan umum, pajak BBM yang dikenakan kini hanya 2 persen. Lalu, berapa harga BBM terbarunya?

    Keputusan ini diambil untuk memberikan relaksasi dan kemudahan bagi masyarakat Jakarta di tengah tingginya kebutuhan mobilitas di ibu kota.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

    “Kami memberikan relaksasi, kemudahan, atau diskon dari pajak BBM yang sebelumnya dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi, dan 2 persen untuk kendaraan umum,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, ditulis Senin (28/4/2025).

    Kebijakan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi warga Jakarta, sekaligus mendukung sektor transportasi umum agar tetap terjangkau dan kompetitif.

    Dengan turunnya pajak, harga jual BBM di Jakarta berpotensi menjadi lebih rendah dibandingkan provinsi lain yang belum mengadopsi kebijakan serupa.

    Pertamina Sesuaikan Harga BBM

    Menanggapi kebijakan baru ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa pihaknya akan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina berkomitmen menjalankan tugas strategis yang diberikan, termasuk penyesuaian harga BBM.

    “Yang pasti, kita tetap menunggu arahan dari pemerintah. Sebagai BUMN, kita menjalankan penugasan strategis, sehingga semua pasti mengikuti arahan dari pemerintah,” ujar Simon ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Menurut Simon, proses perhitungan harga BBM baru akan memperhatikan banyak faktor, termasuk hasil evaluasi internal dan instruksi resmi pemerintah. Ia juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan menguntungkan masyarakat.

    “Iya tentunya nanti dihitung lagi. Pasti pemerintah selalu memberikan keputusan terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

     

  • Kapal Militer dan Sipil PT PAL Bakal Pakai Baja Krakatau Steel

    Kapal Militer dan Sipil PT PAL Bakal Pakai Baja Krakatau Steel

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia dan PT Krakatau Steel (Persero) melakukan penandatanganan kerja sama sebagai langkah memperkokoh ekosistem industri maritim nasional.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan material baja yang diperlukan dalam pembuatan kapal, termasuk kapal militer, serta meningkatkan kemampuan industri baja dalam negeri.

    Direktur Pemasaran PT PAL, Wiyono Komodjojo mengungkapkan salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah memastikan pasokan material baja berkualitas tinggi untuk mendukung pembuatan kapal, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer.

    Selain itu, kerjasama ini juga akan memperkuat pengembangan industri baja nasional. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah peningkatan ekosistem industri perkapalan di Indonesia. 

    “Pengembangan industri baja nasional melalui peningkatan ekosistem industri perkapalan nasional,” kata Wiyono Business Gathering 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Tak hanya itu, PT PAL dan PT Krakatau Steel juga berkomitmen untuk melakukan riset bersama dalam pengembangan material baja yang digunakan dalam industri perkapalan. 

    Kerja sama ini, kata Wiyono juga mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang perkapalan dan baja, termasuk pemanfaatan fasilitas produksi yang ada.

    “Serta, pengembangan kompetensi personil dan pemanfaatan fasilitas produksi,” ujarnya.

    Selain dengan Krakatau Steel, juga melakukan penandatanganan komitmen kerja sama dengan Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI).

    Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan utilisasi komponen lokal, memperkuat inovasi nasional, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim di berbagai daerah.

    Perlu diketahui, PT PAL menggelar Business Gathering 2025 yang mengusung tema “Bersama Membangun Pilar-Pilar Strategis Menuju Indonesia Emas 2045.”

    Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menekankan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong akselerasi industrialisasi maritim nasional. 

    “Industri maritim adalah lokomotif yang akan membawa ekonomi Indonesia melaju lebih kencang. Saat ini adalah waktunya,” tutur Kahar.

  • Mendiktisaintek Singgung Pendanaan Riset Indonesia Kalah Jauh dari Negara Lain – Page 3

    Mendiktisaintek Singgung Pendanaan Riset Indonesia Kalah Jauh dari Negara Lain – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyoroti porsi pendanaan bagi riset di Indonesia yang belum maksimal. Dia mencatat, porsinya masih jauh lebih rendah daripada negara Asia Tenggara maupun negara maju.

    Dia mengulang sorotan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya menanamkam investasi di sektor riset dan pengembangan (Research and Development). Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara.

    “Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” kata Brian Yuliarto dalam Business Gathering PT PAL Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia turut mengungkapkan posisi Indonesia dalam pendanaan ke bidang riset. Jumlahnya, hanya 0,28 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata pendanaan riset di ASEAN dengan porsi 0,70 persen.

    “Di Indonesia kita 0,28 persen, rata-rata ASEAN kita sudah kalah sekitar setengah. Di Turki kita ambil contoh 1,42 persen, di Korea Selatan 4,9 persen,” ungkapnya.

    Dia berharap peran industri dalam memberikan pendanaan terhadap riset. Kontribusi industri dalam membiayai riset di Indonesia hanya 7,3 persen dari total biaya yang digunakan untuk mendanai R&D (Global Expenditure on Research and Development/GERD). Kalah jauh dari Singapura dengan porsi 60 persen, Turki 61 persen, Vietnam 73 persen, serta Thailand dan Jepang dengan porsi masing-masing 80 persen.

    “Jadi menunjukkan bagaimana industri nya memang sudah mature, sudah masuk ke wilayah industri yang inovatif. Sehingga mereka butuh riset yang kuat,” terangnya.

     

  • Pramono Mau Turunkan Pajak BBM jadi 5%, Bos Pertamina Bilang Begini

    Pramono Mau Turunkan Pajak BBM jadi 5%, Bos Pertamina Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara perihal penurunan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Adapun, pajak BBM yang awalnya dikenakan terhadap kendaraan pribadi sebesar 10% turun menjadi 5%. Sementara itu untuk kendaraan umum, tarif pajak BBM ditetapkan sebesar 2%.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alysius Mantiri mengatakan pihaknya bakal mengikuti aturan pemerintah terkait dengan pajak BBM.

    “Kita sebagai BUMN tentunya akan menjalankan  tugas strategis dan penugasan dari pemerintah dan pasti kita akan mengikuti arahan dari pemerintah,” kata Simon saat ditemui di Hotel Borobudur, Senin (28/4/2025).

    Ketika ditanya apakah kebijakan ini akan berimbas pada penyesuaian harga BBM, Simon menuturkan pihaknya bakal melakukan perhitungan sesuai dengan arahan dari pemerintah.

    Dirinya pun menyebut terdapat berbagai faktor penilaian yang memengaruhi harga BBM. Maka dari itu, dirinya belum bisa memastikan lebih lanjut apakah ada pengurangan harga BBM nantinya.

    “Iya, tentunya (dihitung lagi). Pasti pemerintah selalu memberikan keputusan yang terbaik,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memutuskan menurunkan pajak bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi dari 10% menjadi 5%. Sementara itu untuk kendaraan umum, tarif pajak BBM ditetapkan sebesar 2%.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) yang diambil setelah mempertimbangkan kewenangan diskresi yang diberikan kepada Gubernur melalui Undang-Undang terbaru.  

    Nantinya, keputusan ini akan dibuat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan akan disosialisasikan ke masyarakat. 

    “Dan itu lah yang menjadi keputusan Gubernur Jakarta dan akan segera disosialisasikan bahwa untuk pribadi menjadi 5%. Sedangkan untuk umum sudah kami putuskan menjadi 2%,” jelas Pramono kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Mengutip dari situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, kebijakan ini sudah ditetapkan pada awal 2024 dalam Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2024. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam peraturan tersebut adalah PBBKB.

    Kemudian, dituliskan bahwa tarif PBBKB di Jakarta ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual bahan bakar. 

    Sedangkan, untuk kendaraan umum, tarifnya sebesar 50% dari tarif normal sehingga kendaraan umum membayar PBBKB sebesar 5%. PPBKB ini juga hanya berlaku untuk bahan bakar yang diserahkan di wilayah Jakarta. 

  • Nostalgia Komik Petruk dan Susahnya Menelan Fakta ‘Banyak Anak SMP Belum Bisa Baca’

    Nostalgia Komik Petruk dan Susahnya Menelan Fakta ‘Banyak Anak SMP Belum Bisa Baca’

    Liputan6.com, Jakarta – Meja wakil rakyat di pusat tiba-tiba geger. Jauh di Buleleng Bali sana banyak anak SMP yang ternyata belum bisa membaca. Sebuah tamparan keras bagi pemerintah yang katanya mau memasuki era Indonesia Emas 2045. 

    “Penting untuk menelusuri akar masalah dari fenomena tersebut,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. 

    Hetifah kemudian mempertanyakan faktor penyebab mengapa anak-anak SMP di Buleleng masih ada yang belum bisa baca. Apakah kurang fasilitas, kurang kualitas tenaga pengajar, atau ada masalah lainnya.

    Kemendikdasmen sebagai lembaga negara yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan di negara ini melalui menterinya Abdul Mu’ti mengatakan, sebagian siswa di Buleleng tidak bisa membaca lantaran mengalami disleksia hingga berkebutuhan khusus, selain juga karena faktor perekonomian keluarga. 

    Disleksia memang diartikan sebagai gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan mengeja seseorang anak. dalam ilmu kedokteran, gangguan ini disebabkan oleh masalah dalam proses otak yang memproses bahasa. Penderita disleksia mungkin kesulitan untuk mengenali suara huruf dan kata, serta menghubungkannya dengan bunyi yang tepat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam membaca dan menulis.

    Disleksia disebut-sebut tidak berkaitan langsung dengan kecerdasan seseorang, artinya tidak selalu penderitanya adalah anak bodoh. Mereka mungkin memiliki kemampuan intelektual yang normal atau bahkan di atas rata-rata, tapi masih mengalami kesulitan dalam bidang membaca dan menulis. Namun hal ini bukan lantas menjadi tameng bagi pemerintah untuk lepas tangan terhadap fakta yang terjadi hari-hari ini, -masih ada anak SMP yang belum bisa baca-, karena mungkin fenomena ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, atau bahkan tetangga sebelah rumah kita sendiri.

    Padahal jika ditelisik lebih dalam ada satu hal penting yang kerap dianggap remeh, yang bisa membantu anak-anak disleksia meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka: baca komik. Sebagai salah satu bentuk jenis bacaan, komik memang masih terperangkap dalam stigma bacaan ringan yang bersifat profan, sekadar hiburan belaka. Tak jarang ahli dan pengamat pendidikan bahkan menuding, komik sebagai media perusak karena sifatnya yang mudah merebut perhatian para siswa. 

    Banyak juga yang masih menganggap komik sebagai terbitan pornografis (cabul), non-gramatis, dan non-edukatif, yang memunculkan sifat kemalasan berpikir. Padahal sebaliknya, dari cerita bergambar itu, anak-anak dibawa untuk terpancing imajinasinya sehingga membantu anak-anak, khususnya yang mengalami disleksia, untuk memahami cerita dengan lebih baik dan membantu proses belajar membaca mereka. Sastrawan Mochtar Lubis bahkan pernah mengatakan, komik adalah salah satu alat komunikasi massa yang memberi pendidikan, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. 

    Menurut penelitian Ana Fauziah yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), potensi komik dapat dipetakan ke dalam sembilan arah, antara lain komik sebagai karya sastra, komik sebagai seni, komik sebagai kendali atas hak-hak komikus, komik sebagai industri bisnis yang selalu berinovasi, komik sebagai alat membentuk persepsi masyarakat, komik sebagai pengawasan institusional, komik sebagai bukti keseimbangan gender, komik sebagai representasi kaum moniritas, dan  komik mampu menampilkan beranekaragam genre. Pendapat tentang komik sebagai sastra dan seni pun mendapat respons negatif dari banyak kalangan.

    “Di Indonesia sendiri, sejarah komik cukup panjang dan beraneka warna yang sangat dipengaruhi oleh situasisosial politik. Sejarah komik Indonesia dapat ditelusuri sampai ke masa prasejarah. Bukti pertama terdapat padamonumen-monumen keagamaan yang terbuat dari batu itu,” tulis Ana.

    Kemudian lebih dekat dengan masa kini, ada wayang beber dan wayang kulit yang menampilkan tipe penceritaan dengan sarana gambar yang dapat dianggap sebagai cikal bakal komik. Wayang kulit menjadi mirip komik karena adanya kecepatan gerak yang dilakukan dalang saat mementaskan lakon.

    “Relief yang terdapat di Candi Borobudur dan di Candi Prambanan merupakan bentuk komik Indonesia yang paling awal. Borobudur mengandung sebelas bas-relief yang mencakup 1.460 adegan. Adegan-adegan dalam relief ini digunakan untuk membimbing para peziarah melakukan perenungan,” kata Ana Fauziah.

    Pada kurun tahun 1931-1954, komik Indonesia mendapat pengaruh Barat dan Cina. Komik muncul dalam media massa sebelum Perang Dunia II. Harian berbahasa Belanda, De Java Bode (1938) memuat komik karya Clinge Doorenboss yang berjudul Flippie Flink dalam rubrik anak-anak. Mingguan De Orient memuat komik petualang Flash Gordon untuk pertama kalinya. Di samping media massa berbahasa Belanda, ada pula surat kabar berbahasa Melayu yang memuat komik ‘impor’ dari Barat.

    Sedangkan komik yang dipengaruhi Cina muncul di surat kabar Sin Po berbahasa Melayu yang dimiliki Cina peranakan. Pada 1.030, Sin Po memuat komik strip karya Kho Wang Gie. Pada awal 1931, Kho Wang Gie memperkenalkan tokoh Put On yang kemudian menjadi terkenal dan role model yang ‘dicontek’ para komikus lainnya.

    Pengaruh Barat dan Cina dalam komik Indonesia tidak hanya sebatas pemuatan komik impor di media massa Indonesia, tapi juga dalam tema dan tokoh, misalnya mengadopsi tema kepahlawanan cerita Tarzan.

    “Setelah hampir dua puluh tahun dipengaruhi kebudayaan Barat dan Cina, para komikus Indonesia mulai berpikir untuk menggali ide dari sumber kebudayaan nasional,” katanya.

    Evolusi tersebut terjadi sebagai dampak kemerdekaan Indonesia secara politis di bawah presiden Sukarno. Inilah kurun di mana komik Indonesia sangat dipenuhi semangat nasionalisme (antara tahun 1954-1960), ditandai dengan munculnya komik jenis baru yang disebut ‘komik wayang’. Terbitan pertama muncul antara tahun 1954 dan 1955 dengan lahirnya Gatotkatja (terbitan Keng Po), Raden Palasarakarya Johnlo, dan seri panjang Mahabharata karya Kosasih. Dengan segera, tokoh-tokoh pewayangan menjadi pusat produksi komik, kemudian disusul tokoh-tokoh yang diambil dari cerita lisan, legenda, mite, atau cerita rakyat.

    Kejenuhan terhadap tema pewayangan menyebabkan munculnya era baru dalam sejarah komik Indonesia. Era baru ini kemudian disebut ‘Era Medan’, yang berlangsung selama kurun tahun 1960-1963. Komikus-komikus Medan mengambil cerita dan legenda Minangkabau sebagai ide, antara lain komikus Taguan Hardjo yang mengkomikkan drama daerah, seperti Telandjang Udjung Karang.

    Selanjutnya pada kurun tahun 1963-1965, tema-tema komik Indonesia bergerak dengan semangat nasionalis seperti tema perjuangan melawan imperialis—termasuk neokolonialis yaitu Inggris dan anteknya Malaysia, cita-cita kebesaran bangsa, sinkretisme agama, juga propaganda Partai Komunis. Kurun ini disebut sebagai ‘Periode Nasionalisme ala Sukarno.’

    “Setelah komik terbebas dari politisasi, pada kurun tahun 1964-1966, kisah-kisah bertema kehidupan cinta remaja mulai bermunculan, yang antara lain berisi pesan moral pengaruh barat dalam mode pakaian, norma pergaulan, dan norma sopan santun sangat berbahaya bagi remaja,” kata Ana.

    Namun karena dampak komersialisme, pesan tersebut kemudian hanya menjadi alasan bagi komikus menyajikan gambar atau adegan panas ke dalam panel. Kecenderungan itu membuat gerah para pemerhati pendidikan. Dampak dari peristiwa berdarah 1965 juga merambah dunia komik. Pengawasan ketat dilakukan terhadap semua terbitan komik, dan menyita komik-komik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Waktu itu polisi menarik komik-komik yang masuk dalam daftar hitam, salah satunya komik yang berideologikan komunis, dari peredaran,” katanya.

    Selanjutnya pertumbuhan komik sampai tahun 1967 bebas dari pengarahan yang ketat. Setelah mendapat pengaruh dari berbagai macam kebudayaan dan ideologi, komik Indonesia kemudian tumbuh dengan pilihan tema bergantung pada mode tertentu dan arus politis sesaat. Secara bergantian, komik sentimental roman remaja, cerita detektif, komik silat, komik horor, mewarnai khazanah komik Indonesia hingga pasca-reformasi. 

    Bagi anak-anak generasi 90an, komik seperti ‘mainan baru’ di tengah kejenuhan beraktivitas, selain juga bisa disebut media pergaulan satu dengan yang lainnya. 

     

  • Ihwal Usulan Ganti Wapres! Hendropriyono dengan Ganjar Beda Pandangan

    Ihwal Usulan Ganti Wapres! Hendropriyono dengan Ganjar Beda Pandangan

    GELORA.CO – Mencuatnya usulan Forum Purnawirawan TNI terkait ganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ternyata, menuai pro dan kontra. Bahkan, mantan Kepala BIN, Jenderal (Hor) TNI (Purn) AM Hendropriyono beda pandangan dengan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo. 

    Menyikapi wacana itu, Hendropriyono menilai, bahwa para purnawirawan TNI tersebut memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya.​

    “Katanya negeri bebas? Jadi, mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong? Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat, bangsa Indonesia. Boleh saja sampaikan aspirasi,” beber Hendropriyono usai menghadiri peluncuran dan bedah buku autobiografi karya mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berjudul Hingga Salvo Terakhir di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).​

    “Enggak apa-apa. Menurut saya itu sah-sah saja. Kan kita harus bebas berekspresi, berbicara. Apalagi kalau purnawirawan yang berbicara mestinya itu kan sudah terukur, jadi tidak akan keluar dari bingkai ideologi, dari Pancasila, dari UUD 45,” kata Kepala BIN era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu.

    Hendropriyono juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan disiplin sosial.

    “Yang penting kalau harapan saya selalu kita menjaga stabilitas nasional. Itu saja, dan disiplin sosial tetap harus ditegakkan,” ucapnya.

    Berbeda dengan pandangan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, yang menyebutkan, bahwa  tidak ada proses pemakzulan terhadap Gibran.

    Mantan Gubernur Jateng itu menilai aturan konstitusional terkait pemakzulan sudah sangat jelas.

    “Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran di JCC, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Ganjar mempertanyakan dasar dari wacana pemakzulan tersebut.

    Ia mengingatkan bahwa setiap proses pemakzulan harus dilandasi tuduhan yang jelas, bukan sekadar wacana politik.

    “Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” bebernya.

    Menurut Ganjar, perlu dibedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar memberikan penilaian atau kritik terhadap situasi politik.

    “Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. 

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Surat tersebut tertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Dengan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.

    2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Hendropriyono Sebut Usulan Purnawirawan Minta Gibran Dicopot Sudah Terukur

    Hendropriyono Sebut Usulan Purnawirawan Minta Gibran Dicopot Sudah Terukur

    GELORA.CO –  Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono, mengatakan pernyataan yang disampaikan seratusan pensiunan tentara yang meminta Gibran Rakabuming Raka dicopot sebagai wakil presiden telah terukur. Adapun para pensiunan tentara itu tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI.

    “Tidak akan keluar dalam bidang ideologi, Pancasila, UUD 1945,” katanya ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025.

    Selain itu, Hendropriyono berujar bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi. Dia mengatakan, di negara demokrasi penyampaian aspirasi sah-sah saja.

    “Tapi yang penting, kalau harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” ucap eks Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Kabinet Pembangunan ke-7 tersebut.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan politik. Dokumennya tersebar di media sosial. Delapan poin itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan pada Februari 2025.

    Salah satu poin itu yakni mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

    Meski memahami itu, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan. Bagi Prabowo, kata Wiranto, tuntutan itu tidak mudah. Karena itu, Prabowo perlu mempelajarinya lebih dahulu.

    “Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.

    Selain itu, Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa merespons permintaan Forum Purnawirawan karena di luar kekuasaannya sebagai presiden. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem Trias Politika yang memisahkan lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas.

  • 4 Tewas Akibat Tembok Kolam Ambrol

    4 Tewas Akibat Tembok Kolam Ambrol

    PIKIRAN RAKYAT – Tragedi memilukan terjadi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 5 Darul Qiyam, Dusun Mangunsari, Desa Gadingsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jumat 25 April 2025 pagi.

    Sebuah tembok kolam penampungan air di area pondok pesantren itu ambrol setelah dipicu tanah longsor, menimpa puluhan santri yang sedang mengantre mandi. Empat santri dilaporkan meninggal dunia dan 25 lainnya mengalami luka-luka.

    Kronologi Kejadian

    Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.30 WIB saat para santri bersiap melaksanakan salat Jumat. Posisi kamar mandi yang berada tepat di depan kolam penampungan air membuat para santri berada dalam posisi rentan saat longsor terjadi.

    “Pada jam itu, 10.30 WIB, kegiatan santri untuk mandi persiapan ke masjid. Jadi, mereka mandi semuanya, antre semuanya. Dan tidak disangka, tidak ada yang tahu ada kejadian seperti itu,” tutur Muhib Huda Muhammadi, guru senior Pondok Modern Gontor 5, kepada wartawan.

    Dia menjelaskan, tembok kolam berada di bagian belakang kamar mandi dan menimpa langsung area tempat para santri berkumpul.

    “Jadi, posisi kolam itu ada di sebelah kamar mandi. Ada asrama, belakangnya kamar mandi, lalu kolam. Di situ kejadiannya. Akhirnya mereka tertimpa tembok kolam penampungan air,” ujar Muhib.

    Evakuasi Berlangsung 13 Jam

    Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Basuki, menyatakan bahwa proses evakuasi memakan waktu panjang akibat sulitnya akses dan ketebalan material bangunan.

    “Tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi cukup mempersulit kami evakuasi juga dengan celah ruangan yang sempit,” ucapnya, Sabtu 26 April 2025.

    Petugas dari BPBD Kabupaten Magelang, Basarnas, Damkar, TNI, Polri, serta relawan gabungan bekerja tanpa henti hingga malam hari. Proses evakuasi terakhir selesai setelah lebih dari 13 jam.

    Kondisi Korban

    Para korban langsung dilarikan ke RSUD Merah Putih Magelang. Direktur RSUD Merah Putih, dr. Leli Puspitowati, menyampaikan total korban mencapai 29 orang, terdiri dari 4 santri meninggal dunia, 16 menjalani rawat inap, dan 9 lainnya mendapat perawatan jalan.

    “(Korban) 23, sore ini masuk lagi 2 orang. Total 25 korban luka yang kami tangani,” kata dr. Leli, Jumat 25 April 2025 sore.

    Tiga korban mengalami patah tulang dan harus menjalani rawat inap, sementara satu orang dirujuk ke rumah sakit lain karena mengalami patah tulang terbuka.

    “Butuh dokter dan sarana yang lebih maju,” ucapnya.

    Ucapan Duka dan Seruan dari Kemenag

    Direktur Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Basnang Said, menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah ini. Ia menyebut tragedi ini sebagai duka kolektif bagi dunia pendidikan pesantren.

    “Kami sangat berduka atas peristiwa ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Doa kami panjatkan untuk para santri yang wafat—semoga Allah SWT menerima mereka dalam kasih sayang-Nya dan menempatkan mereka di surga terbaik,” tuturnya dalam pernyataan resmi di Jakarta.

    Basnang Said juga mendoakan kesembuhan bagi para santri yang terluka serta kekuatan untuk keluarga korban.

    “Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan keikhlasan,” ujarnya.

    Basnang mengapresiasi cepatnya respons para ustadz, petugas SAR, BPBD, Damkar, tenaga medis, dan relawan dalam proses evakuasi. Dia juga menekankan pentingnya keamanan di lingkungan pesantren.

    “Ini adalah musibah yang tak diharapkan, dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengawasan keselamatan di lingkungan pendidikan,” katanya.

    Lebih lanjut, Basnang mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong.

    “Pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah bersama. Mari kita jaga keselamatannya, demi generasi masa depan yang tumbuh dalam keamanan, ilmu, dan kasih sayang,” tuturnya.

    Tinjauan Pihak Pemerintah Daerah

    Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Dandim 0705/Magelang Letkol Inf Jarot Susanto, dan Kapolresta Magelang Kombes Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar turut hadir meninjau langsung lokasi kejadian. Mereka juga menyempatkan waktu menjenguk para korban di RSUD Merah Putih.

    Pemerintah Kabupaten Magelang menyatakan akan mengevaluasi sistem keamanan dan konstruksi di lingkungan pesantren yang rawan longsor atau kerusakan struktural demi mencegah kejadian serupa di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 7
                    
                        Hendropriyono Soal Purnawirawan Minta Gibran Dicopot: Aspirasi Boleh Dong 
                        Nasional

    7 Hendropriyono Soal Purnawirawan Minta Gibran Dicopot: Aspirasi Boleh Dong Nasional

    Hendropriyono Soal Purnawirawan Minta Gibran Dicopot: Aspirasi Boleh Dong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), AM
    Hendropriyono
    , mengomentari isu usulan para
    purnawirawan TNI
    yang meminta agar Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka dicopot dari jabatannya.
    “Katanya negeri bebas (berpendapat), jadi mereka menyampaikan aspirasinya boleh dong,” ujar Hendropriyono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).
    Dia mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi yang membebaskan masyarakatnya menyampaikan aspirasinya.
    Dia menambahkan, terkait apakah usulan itu diterima atau tidak, dikembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia secara umum.
    “Soal itu benar atau tidaknya, itu kan terserah masyarakat bangsa Indonesia, boleh saja menyampaikan aspirasi,” tuturnya.
    Dia percaya, jika purnawirawan yang bersuara, maka pendapat itu sudah terukur dan tidak keluar dari bingkai ideologi Pancasila.
    Sebagai informasi, Forum
    Purnawirawan TNI
    -Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .

    Selain itu, forum ini meminta
    reshuffle kabinet
    terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
    Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.
    Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto.
    Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kiki Syahnakri Luncurkan Buku "Hingga Salvo Terakhir, Bakti Prajurit TNI"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 April 2025

    Kiki Syahnakri Luncurkan Buku "Hingga Salvo Terakhir, Bakti Prajurit TNI" Nasional 26 April 2025

    Kiki Syahnakri Luncurkan Buku “Hingga Salvo Terakhir, Bakti Prajurit TNI”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI (Purn)
    Kiki Syahnakri
    meluncurkan buku berjudul “Hingga Salvo Terakhir, Bakti Prajurit TNI” yang diterbitkan oleh
    Penerbit Buku Kompas
    , di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
    Dalam sambutannya, Kiki mengatakan, judul yang diberikan dalam buku ini terinspirasi dari sebuah pidato mantan Kepala Staf Komando Keamanan dan Ketertiban Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono.
    “Beliau mengatakan bahwa sebagai bhayangkhari negara, maka tugas kita baru selesai kalau kita tidak lagi bisa mendengar salvo walaupun ditembakkan di samping telinga,” ujar Kiki.
    “Dari kata-kata itu, saya angkat (judul) ‘Hingga Salvo Terakhir,’ tapi jangan lupa dibaca di bawahnya juga ‘Bakti Prajurit TNI,’” tambah dia.
    Istilah Salvo sendiri merupakan prosesi kehormatan dalam acara pemakaman kemiliteran sebagai tanda kehormatan dengan tembakan beruntun para prajurit.
    Kiki mengatakan, buku setebal 352 halaman ini adalah sebuah otobiografi, ditulis sendiri selama dua tahun lamanya.
    Dia mengungkapkan, pengerjaan yang lama pada buku ini dikarenakan saat menulis, dia sering mendapat telepon atau kunjungan dari kerabat dan kenalannya.
    Kiki menjelaskan, buku tersebut tidak hanya memuat kisah hidupnya saja, tetapi terdapat nilai-
    nilai kebangsaan
    ,
    patriotisme
    , dan keindonesiaan yang bisa ditemukan.
    “Mengapa? Karena latar belakang penulisan dalam buku ini ada kekhawatiran lunturnya nilai-nilai tadi, khususnya di generasi mendatang,” ucapnya.
    Dia mengatakan, kekhawatiran ini memang masih jauh dari bentuk kedaruratan, karena dia percaya masih banyak generasi milenial yang punya rasa patriotisme yang besar.
    Namun, tak bisa disangkal, banyak juga generasi muda yang melupakan nilai kebangsaan dan patriotisme.
    Kiki bercerita, salah satu contohnya ketika dia didatangi oleh kepala kantor cabang sebuah bank bersama satu orang stafnya, karena dia termasuk nasabah prioritas.
    Dalam percakapannya, Kiki percaya dua pegawai bank itu memiliki wawasan yang luas, cerdas, dan komunikasi yang baik.
    Namun, nilai kebangsaan itu terlihat luntur ketika dua pegawai bank itu menanyakan foto Jenderal Ahmad Yani yang ada di ruangan Kiki.
    “Si pimpinan cabang ini lihat foto Pak Yani, dia tanya, ‘Pak, ini foto tahun berapa, Pak?’” kata Kiki menirukan pimpinan cabang sebuah bank tersebut.
    Kiki terkejut dan menjelaskan kepada pimpinan cabang itu bahwa foto yang dilihat bukan fotonya, tetapi foto pahlawan nasional Jenderal Ahmad Yani.
    Kiki kemudian menguji kembali wawasan kebangsaan pegawai bank tersebut dengan foto Jenderal Sudirman.
    Dia berharap tokoh familiar yang menjadi nama jalan protokol di Jakarta itu bisa dikenali.
    “Masa tidak kenal ini? Dia tanya temannya lagi, enggak tahu juga. Saya jelaskan ini foto Jenderal Soedirman, pemimpin besar kami. Dia bilang, ‘Waduh,
    something
    di dada, padahal saya setiap hari lewat di jalan (Soedirman), saya lihat patungnya yang begini’ (memberi hormat),” kata dia.
    Menurut Kiki, ini menjadi salah satu indikasi pelunturan nilai perjuangan yang dulu harusnya diwariskan ke generasi muda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.