Tempat Fasum: Bareskrim Mabes Polri

Layar menampilkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan/tom.)

Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa
Dalam Negeri   
Editor: Calista Aziza   
Selasa, 03 Juni 2025 – 15:06 WIB

Elshinta.com – Polemik keaslian ijazah Joko Widodo, salah satu pemimpin bangsa, kembali mencuat sejak April 2025. Sejumlah aktivis dan kanal media alternatif mengangkat isu pendidikan Joko Widodo yang telah bergulir pada 2022.

Persoalan ijazah pendidikan pemimpin bangsa itu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga merambah hal lain. Pertama, polemik mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap otoritas formal. Kedua, polemik menyentuh pertanyaan fundamental: apakah pendidikan masih penting dalam legitimasi dan kepemimpinan nasional?

Di tengah riuhnya ruang publik, khususnya terkait pemimpin bangsa, perdebatan dipenuhi praduga, pembelaan, dan silang tafsir. Namun fokus diskusi perlu digeser ke arah yang lebih substansial bahwa pendidikan, terlepas dari dokumen formal, merupakan penanda kapasitas berpikir dan orientasi etis seorang pemimpin. Tanpa fondasi intelektual kuat, kekuasaan mudah terjebak pada pencitraan, kehilangan arah, dan gagal merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Dalam sejarah Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa, pendidikan tidak sekadar alat legitimasi. Ia menjadi sarana pembentukan watak dan orientasi kepemimpinan.

Para arsitek republik ini menempuh pendidikan, formal maupun intelektual, untuk mematangkan diri. Mereka bukan pengumpul gelar, tetapi pembelajar sejati. Ilmu pengetahuan mereka menjadi kompas pergerakan dan visi misi negara.

Dari ruang kelas, hingga masa purgatory perjuangan, mereka membaca dengan gairah yang sama, seperti rakyat menaruh harapan pada bangsa. Pendidikan para pemimpin Indonesia mengubah nasib pribadi, sekaligus menggerakkan arah sejarah bangsa.

Memori

Sejarah mencatat deretan pemimpin Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan dan kepemimpinan.

Soekarno menempuh pendidikan tinggi teknik di Technische Hoogeschool te Bandoeng dan memperoleh gelar insinyur. Namun, pemikiran Soekarno melampaui batas-batas ilmu eksakta. Ia menyerap pemikiran sosial, politik, dan filsafat, melalui bacaan dan pergaulan dengan para intelektual.

Selanjutnya, Mohammad Hatta menyelesaikan pendidikan ekonomi di Belanda dan menjadi tokoh penting yang merumuskan ekonomi kerakyatan Indonesia berbasis koperasi.

Kita juga tidak bisa melupakan BJ Habibie yang meraih gelar doktor teknik dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen di Jerman. BJ Habibie menunjukkan, penguasaan ilmu pengetahuan mampu menjadi pijakan etis dalam pengambilan kebijakan negara.

Demikian pula perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid di beberapa universitas di luar negeri telah membentuk intelektualitasnya. Perjalanan tersebut juga menjadi bekal kompetensi komunikasi lintas budaya dan pengetahuan tentang filosofi Islam, hingga Barat. Pengalaman menempuh pendidikan yang tidak selalu mudah, membuka cakrawala Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, atas pentingnya pendidikan sebagai ruang pembebasan pikiran. Ia berhasil meneguhkan pendidikan inklusif, membuka era demokrasi, dan akses kebebasan pers di Indonesia.

Kita juga ingat Susilo Bambang Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer dan doktor di bidang manajemen dan hubungan internasional. Susilo Bambang Yudhoyono menulis, membaca, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan ilmiah.

Sementara Boediono, ekonom lulusan universitas terkemuka di Australia dan Amerika Serikat menjadi sosok teknokrat yang memadukan kesederhanaan dan presisi akademik.

Pendidikan formal bukan sekadar jalur administratif untuk meraih gelar, melainkan proses bertahap yang membentuk struktur berpikir, etika, dan orientasi kepemimpinan. Dalam proses itu, sejumlah elemen memainkan peran penting bagi pembentukan watak seorang pemimpin.

Pengalaman akademik yang melibatkan pembacaan kritis, diskusi terbuka, dan penulisan ilmiah melatih ketajaman analisis serta kemampuan menyusun argumen rasional, satu keterampilan mendasar dalam merumuskan kebijakan.

Keterlibatan dalam organisasi, forum ilmiah, atau interaksi lintas disiplin memperkuat kapasitas sosial, kepemimpinan kolektif, serta kepekaan terhadap keberagaman pandangan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar ketekunan, integritas dalam berproses, serta penghargaan terhadap ilmu adalah bagian dari pendidikan formal yang membentuk karakter.

Dari kombinasi nalar kritis dan latihan etis seorang pemimpin, mulai mengembangkan cara pandang terhadap bangsa, serta membangun fondasi untuk menyusun tujuan jangka panjang kenegaraan.

Sejarah para pemimpin Indonesia menunjukkan, pendidikan tinggi bukan semata pelengkap identitas. Pendidikan adalah elemen sentral dalam membentuk karakter, visi, dan integritas kepemimpinan nasional.

Pendidikan formal, dalam sejarah pemimpin Indonesia, berperan sebagai proses pembentukan struktur berpikir, kedalaman intelektual, dan integritas moral. Pendidikan bukan semata legitimasi administratif, melainkan penempaan diri untuk memahami, memimpin, dan melayani masyarakat secara utuh.

Di era gelar “diduga” dapat direkayasa dan opini publik dibentuk oleh algoritma, urgensi pendidikan sebagai sarana berpikir kritis justru semakin relevan. Ketidakhadiran proses pendidikan berisiko melahirkan kepemimpinan tanpa kedalaman berpikir, yang lebih mengandalkan simbol ketimbang substansi.

Karena itu, dalam menghadapi dunia yang makin kompleks, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai “tiket” status sosial, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang melatih akal, nurani, dan tanggung jawab publik. Pendidikan yang benar membentuk nalar etis, bukan sekadar retorika.

Gelar akademik tinggi, bukan satu-satunya syarat menjadi pemimpin, namun setiap pemimpin, dalam kapasitas apa pun, perlu melalui proses pembelajaran yang nyata dan teruji. Jika pendiri bangsa mengangkat pendidikan sebagai alat perjuangan, maka generasi hari ini harus menjadikannya sebagai sarana emansipasi diri dan bangsa.

Dalam kontestasi politik kontemporer, popularitas berpotensi menggantikan kapabilitas intelektual. Media digital pun menjadi senjata penting kemenangan pemimpin populis. Akan tetapi, di tengah kecenderungan anti-intelektual dan polarisasi wacana, perlu ditegaskan kembali pentingnya kualitas berpikir pemimpin.

Negarawan yang tidak terbiasa membaca, berpikir kritis, dan menyusun argumen rasional akan kesulitan menghadapi kompleksitas dunia. Kontestasi dalam demokrasi akhirnya bukan hanya membutuhkan suara terbanyak, tetapi juga pemikiran terdalam.

Di tengah kecemasan terhadap merosotnya standar kepemimpinan, rakyat sesungguhnya masih memegang harapan. Harapan itu terletak pada kemampuan memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki rekam jejak pendidikan dan kedalaman intelektual.

Pemimpin semacam itu tidak sekadar hadir untuk mengelola kekuasaan, melainkan untuk memahami, merumuskan, dan mengarahkan masa depan bangsa secara visioner. Dengan kecermatan memilih, rakyat dapat mendorong lahirnya kepemimpinan yang berpihak pada akal sehat, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab moral.

Dalam sistem demokrasi, pilihan rakyat bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga peluang memulihkan martabat politik sebagai ruang berpikir, bukan sekadar ruang berkuasa.

Keaslian jejak pendidikan dapat diperdebatkan, tetapi integritas intelektual tidak bisa dimanipulasi. Bangsa ini tidak hanya butuh pemimpin yang dipilih, tetapi yang sungguh-sungguh belajar.

*) Dr. Reza Praditya Yudha adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi (Kampus Kab. Penajam Paser Utara)-Univ. Gunadarma, Praktisi Public Relations di Center for Public Relations, Outreach, & Communication (CPROCOM)

Sumber : Antara