Xcloud.id

Tempat Fasum: Bandara Soekarno Hatta

  • Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat Lebaran, Fraksi Demokrat: Membantu Pemudik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tiket pesawat sebesar 13-14 persen selama periode Libur Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan berlaku untuk pembelian tiket dari 1 Maret hingga 7 April 2025.

    Marwan menilai bahwa langkah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik saat Lebaran. 

    “Kami sangat menghargai kebijakan diskon tiket pesawat ini karena sangat membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2025,” kata Marwan kepada wartawan Sabtu (1/3/2025).

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, mulai dari Kemenko IPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Kementerian BUMN. Menurut Marwan, kebijakan ini diperlukan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat.

    Khususnya bagi kelas menengah yang seringkali terhambat dengan harga tiket pesawat yang tinggi saat libur Lebaran.

    “Biasanya harga tiket pesawat melonjak tajam dan bisa mencapai dua kali lipat dari harga normal saat Lebaran. Diskon ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mudik dengan pesawat,” kata Marwan.

    Ia juga menyebutkan bahwa penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebagian, khususnya untuk tiket pesawat ekonomi domestik, adalah langkah yang tepat.

    Marwan berharap kebijakan diskon ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga turut merangsang perekonomian daerah dan nasional. 

    Dia menambahkan bahwa pemberian insentif berupa PPN DTP sebesar 6 persen dari pemerintah akan mewujudkan harapan masyarakat.

    “Support pemerintah berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah ini mewujudkan harapan rakyat,” ujar Marwan.

    Pemerintah mengumumkan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen untuk jadwal terbang 24 Maret sampai 17 April atau di periode arus mudik dan arus balik Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam konferensi pers siang ini mengatakan, upaya menurunkan harga tiket pesawat ditempuh melalui pemangkasan biaya kebandarudaraan, menurunkan harga avtur di 37 bandara, serta menurunkan fuel surcharge.

    Komponen lain yang juga ikut disesuaikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    AHY mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi insentif berupa PPN tiket pesawat sebesar 6 persen ditanggung pemerintah selama periode ini.
    Penurunan harga tiket pesawat ini berlaku untuk pesawat ekonomi di semua rute penerbangan domestik.

    “Kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen,” kata AHY di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

  • Respons Erick Thohir soal Kasus Hukum yang Dialami BUMN

    Respons Erick Thohir soal Kasus Hukum yang Dialami BUMN

    Tangerang –

    Menteri BUMN Erick Thohir buka suara merespons kasus hukum yang melibatkan perusahaan pelat merah. Terbaru, kasus tata kelola impor minyak yang diusut Kejaksaan Agung.

    Erick Thohir mengatakan kasus yang menimpa sejumlah BUMN seharusnya tidak disamaratakan bahwa seluruh korporasinya tidak baik. Sebab kasus tersebut umumnya hanya dilakukan oleh segelintir orang.

    “Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga lho. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah ini yang kita jaga,” katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Erick menyebut kasus-kasus hukum sempat dialami beberapa BUMN seperti ASDP hingga Garuda Indonesia. Menurutnya hal itu harus dijadikan momen untuk mendorong transparansi besar-besaran.

    Ia juga mencontohkan persoalan di PT PANN (Persero) yang dulunya bergerak di bidang pengembangan armada niaga nasional. Meski begitu, ditemukan fakta bahwa PT PANN justru lebih banyak mengandalkan bisnis perhotelan. PT PANN sendiri sudah dibubarkan pada Oktober 2024.

    “Tapi setelah saya gali, bisnisnya hotel. Nah itu yang kita perbaiki. Tapi tau nggak PANN itu tutupnya baru kapan? Baru kemarin, periode saya. Saya baru, oh barang ini jadi juga ke sini baru saya teken. Prosesnya panjang sekali nutup. Nah dengan undang-undang BUMN ini, sekarang kita bisa menutup lebih cepat,” bebernya.

    Erick juga membantah semua BUMN terlibat kasus korupsi dan sebaliknya justru mengedepankan transparansi. Menurutnya jika semua BUMN korupsi maka tidak mungkin perusahaan pelat merah bisa mendapatkan profit Rp 310 triliun.

    “Sama yang tadi saya bilang. BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Kata Erick Thohir soal Isu BBM Oplosan & Blending Minyak

    Kata Erick Thohir soal Isu BBM Oplosan & Blending Minyak

    Jakarta –

    Menteri BUMN Erick Thohir merespons soal isu produk BBM oplosan. Soal BBM oplosan itu merebak usai terbongkarnya kasus korupsi tata kelola minyak oleh Kejaksaan Agung.

    Erick mengaku sudah membicarakan isu tersebut dengan Jaksa Agung ST Burhanudin. Namun ia tak menegaskan apakah memang terjadi oplosan pada produk BBM atau tidak.

    “Saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, silahkan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi,” katanya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Yang pasti jika benar terjadi praktik oplosan Erick mengatakan hal itu pasti sudah ditindak. Tapi ia juga mengingatkan dalam proses pembuatan produk BBM ada tahapan blending yang selama ini dilakukan di industri perminyakan.

    Erick menyebut dua hal itu punya kategori dan tujuan yang berbeda, yaitu bersifat koruptif atau untuk meningkatkan kualitas BBM. Ia pun mempersilahkan masyarakat membandingkan langsung produk BBM Pertamina dengan produk BBM milik operator swasta lainnya.

    “Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending, nah blending ini beda lagi, karena ada yang namanya blending-blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi,” bebernya.

    “Nah ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut. Bukan RON bensin tersebut,” tambah Erick.

    Erick Thohir menegaskan tidak semua SPBU dimiliki langsung Pertamina, melainkan dimiliki juga oleh pengusaha swasta. Ia lantas mengingatkan untuk jangan langsung menuduh sesuatu secara emosional.

    “Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Semua banyak, mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah itu kita harus jaga juga. Nah ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu, jangan dengan emosi, tuduh-menuduh. Kita mendingan jabarkan landscape-nya,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick Thohir Ungkap Alasan Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri BUMN Erick Thohir berencana menyerahkan 47 aset BUMN untuk dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Keputusan ini masih menunggu proses Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang akan menjadi dasar hukum pengalihan aset perusahaan pelat merah tersebut.

    Saat ini, baru tujuh BUMN yang asetnya telah dikelola oleh Danantara, yaitu Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Mind ID, dan Telkom Indonesia.

    “Kalau kita mau transformasi total dan bersih-bersih BUMN, jangan hanya tujuh, semua saja,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    Alasan Erick Thohir Serahkan 47 Aset BUMN ke Danantara

    Erick menegaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi dan efisiensi BUMN. Menurutnya, pengelolaan aset dalam satu payung besar seperti Danantara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen investasi negara.

    “Saya tidak ingin bekerja setengah hati. Ini demi mendukung perubahan bangsa agar BUMN bisa lebih sehat dan efisien,” tambah Erick terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

    Pengelolaan aset ini akan dilakukan secara bertahap, dengan nilai total aset yang diperkirakan mencapai US$ 909 miliar.

    Erick memastikan fungsi pengawasan tetap dilakukan Kementerian BUMN meskipun pengelolaan aset akan dialihkan ke Danantara. Ia berkomitmen untuk menindak kasus korupsi di BUMN, menyetujui rencana kerja Danantara, dan mengawasi pembagian dividen dan suntikan modal.

    Erick juga menekankan selama lima tahun terakhir, BUMN telah mengalami transformasi transparan. Hal ini dibuktikan dengan capaian profit Rp 310 triliun, yang menurutnya tidak mungkin tercapai jika ada korupsi masif di dalam BUMN.

    Erick menyebut langkah ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan hubungannya dengan CEO Danantara Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat wakil menteri BUMN, tetap harmonis dalam mendukung visi pemerintah.

    “Pak Rosan dahulu pernah jadi wakil menteri BUMN. Jadi saya rasa visinya Bapak Presiden ini sangat positif,” pungkasnya terkait penyerahan aset BUMN kepada Danantara.

  • Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Erick Thohir Tegaskan Danantara Berbeda dengan 1MDB Malaysia

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui masih ada pandangan negatif terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Erick Thohir juga menegaskan Danantara berbeda dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang pernah mengalami skandal korupsi besar.

    Menurut Erick, masyarakat perlu melihat contoh baik dalam pengelolaan dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan jangan terlalu terpaku pada contoh yang buruk.

    “Saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara. ‘Pak, nanti Danantara 1MDB lho’. Jangan ngelihat itu!,” kata Erick dalam Konferensi Pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    “Ada juga yang SWF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA di Dubai bagus, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus,” sambungnya.

    Menurutnya, Indonesia harus berani untuk membandingkan diri dengan SWF yang berhasil dan berkinerja baik. Hal ini untuk memastikan bahwa Danantara terus berkembang hingga dapat mencapai standar internasional.

    “Kita harus berani membuka diri, benchmarking (membandingkan) mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin Sovereign Wealth Fund yang segede ini, yang nomor tujuh atau nomor delapan, benchmarkingnya yang nggak bagus ya.Berarti ya sama aja setback (kemunduran). Kita kasih lihat yang bagus,” kata dia.

    Erick Thohir juga menekankan bahwa investasi Danantara tidak menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank, melainkan berasal dari dividen hasil BUMN.

    “Ini bukan uang masyarakat diambil dari bank, diinvestasi. Bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi, gitu lho. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini,” ujar Erick.

    Menurutnya kondisi serupa juga terjadi di BUMN. Masyarakat kerap mengaitkan BUMN dengan kondisi korupsi dan inefisiensi, karena ada beberapa perusahaan dengan kondisi demikian. Namun ia menegaskan, hal tersebut tidak berlaku untuk seluruh perusahaan pelat merah.

    “BUMN korupsi, BUMN nggak bagus, ya itu kan bagian dari demokrasi kurang. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya Rp 310 triliun. Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Mudik Gratis Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan 100.000 Kuota

    Jakarta –

    Pemerintah akan kembali mengadakan kegiatan mudik gratis untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025. Kali ini, total ada sebanyak 100.000 kuota yang disiapkan.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mudik gratis ini akan berlaku untuk angkutan darat seperti bus kota, kereta api, hingga angkutan laut.

    “Kementerian Perhubungan juga berupaya bersama dengan Kementerian BUMN untuk mengadakan mudik gratis 100 ribu orang baik itu bus, kereta api, maupun kapal laut,” kata AHY, dalam konferensi pers di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara detail kuota dari masing-masing angkutan. AHY juga tidak menyebutkan kapan program mudik lebaran gratis ini mulai berjalan.

    AHY berharap, langkah ini dapat sedikit membantu masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman. Program mudik gratis ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sekali lagi ingin membuat perjalanan khususnya masyarakat di bulan suci Ramadhan khususnya lebaran jadi lebih aman, nyaman dan terjangkau,” ujarnya.

    Selain mudik gratis, pemerintah juga memberikan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol selama periode libur Lebaran 2025. Adapun diskon ini diberikan sebesar 20%.

    “Bagi pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini upaya untuk mengurangi biaya perjalan darat,” kata AHY.

    Pemerintah juga memberikan diskon untuk tiket pesawat. AHY mengatakan, diskon tiket pesawat diberikan untuk penerbangan domestik dengan besaran diskon mencapai 13%-14%.

    Pada diskon tarif penerbangan kali ini, ada tambahan insentif berupa diskon PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6%. Hal ini membuat diskon yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, hanya sebesar 10%.

    “Kali ini ada tambahan insentif dari pemerintah berupa PPN sebagian ditanggung pemerintah 6%. Secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa turunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik selama 2 minggu 13-14%,” ujarnya.

    Diskon tersebut juga dapat terwujud berkat upaya penurunan ongkos kebandaraan serta mengurangi harga avtur di 37 bandara. Upaya ini merupakan kerja sama berbagai Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perhubungan hingga Kementerian BUMN.

    (shc/eds)

  • Menko AHY Umumkan Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik hingga 14 Persen untuk Mudik Lebaran 2025

    Menko AHY Umumkan Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik hingga 14 Persen untuk Mudik Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan harga tiket pesawat domestik akan mengalami penurunan sebesar 13 sampai 14 persen selama periode mudik Lebaran 2025 atau untuk keberangkatan 24 Maret hingga 7 April 2025.

    AHY menjelaskan, harga tiket bisa turun karena pemerintah sebelumnya berhasil menekan ongkos kebandarudaraan, mengurangi harga avtur di 37 bandara, mengurangi fuel surcharge, dan adanya insentif tambahan berupa PPN yang sebagiannya ditanggung pemerintah sebesar 6 persen.

    “Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya,” kata AHY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 1 Maret 2025.

    AHY berharap penurunan harga tiket pesawat domestik dapat membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri untuk mudik demi merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing.

    “Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul fitri di kampung halaman masing-masing,” ucap AHY.

    Lebih lanjut, AHY memperkirakan bakal terjadi lonjakan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Oleh sebab itu, pemerintah juga bakal mengoptimalkan Infrastruktur jalan tol maupun jalan non-tol dan berbagai fasilitas pendukung transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian.

    “Menteri Perhubungan, Menteri PU setiap saat berupaya untuk menghadirkan fasilitas yang semakin baik termasuk juga posko-posko keamanan, posko keselamatan juga posko kesehatan yang juga harus dihadirkan di sejumlah titik,” ujar AHY.

    “Kami juga ingin memastikan adanya optimasi layanan transportasi, ini multimoda. Kita ingin menambah flight kemudian juga kereta api dan pelabuhan serta kapal-kapal kita juga dipersiapkan lebih baik lagi untuk menunjang mudik lebaran,” katanya melanjutkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megakorupsi Pertamax Oplosan di Anak Usaha, Pertamina Akan Direview Total – Halaman all

    Megakorupsi Pertamax Oplosan di Anak Usaha, Pertamina Akan Direview Total – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan me-review total Pertamina dan anak-anak usahanya pasca terkuaknya korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Erick mengatakan, dalam proses tinjauan ini, pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek dari Pertamina untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan.

    “Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Erick mengakui bahwa dirinya meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memberi solusi dalam tinjauan ini.

    Tinjauan terhadap Pertamina akan mencakup evaluasi untuk menemukan bagian-bagian perusahaan yang bisa lebih efisien.

    Erick juga berencana mengkaji apakah perlu dilakukan penggabungan (merger) antara beberapa sub-holding di Pertamina agar kinerja perusahaan lebih optimal.

    “Ini ada holding, ada sub-holding, seperti apa kita review. Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus dimerger supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review. Enggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi,” ujar Erick.

    Erick menegaskan, meskipun kasus korupsi ini mencuat, ia tidak ingin publik mengangap bahwa tindakan beberapa oknum mencerminkan keseluruhan kinerja korporasi.

    Ia mengingatkan bahwa Pertamina telah menunjukkan banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keuangan yang kini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

    “Jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik,” ucap Erick.

    Sebagai informasi, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023.

    Dua di antara tersangka yang ditetapkan merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina.

    Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

    Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Kemudian, Kejagung kembali menetapkan dua tersangka baru. 

     

    Dua orang tersangka itu adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Alhasil kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 9 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun.

  • Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

    Sabar, Penunjukan Dirut Baru Pertamina Patra Niaga Nunggu Rapat Tahunan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penunjukan direktur utama (dirut) baru Pertamina Patra Niaga akan dilakukan bersamaan dengan rapat tahunan yang dijadwalkan pada Maret mendatang.

    Dirut sebelumnya, Riva Siahaan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Erick mengungkapkan bahwa pergantian komisaris dan direksi Pertamina Patra Niaga

    “Di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

    Erick menegaskan pentingnya menjaga konsistensi di BUMN karena setiap dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

    Di sisi lain, Erick mengapresiasi Kejagung atas langkah yang diambil dalam menangani kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini.

    “Dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan… Kemarin saya meeting sama Pak JA (Jaksa Agung) sebelum ke Magelang jam 11 malam, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan. Kita hormati,” ujar Erick.

    Dia bilang, Kementerian BUMN dan Kejagung juga pernah bersama-sama menangani kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.

    Erick menegaskan jangan sampai kasus korupsi yang tertangani di Kejagung berjalan seperti Garuda Indonesia.

    “Yang penting kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama. Akhirnya Garudanya bangkrut tidak bisa terbang. Kalau teman-teman ingat dulu sampai restrukturisasi itu gagal,” ucap Erick.

    “Jangan bicara tiket turun hari ini. Jumlah pesawatnya tidak ada. Waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Terbukti hari ini lebih baik,” jelasnya.

    Sebelumnya, Erick pernah menyatakan bahwa belum akan menunjuk pengganti Riva Siahaan serta Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah.

    “Belum nanti kita konsultasikan,” kata Erick usai menghadiri acara peresmian Bank Emas di Gede Tower Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Erick menyebut penunjukan Plt terhadap dua Dirut anak usaha Pertamina itu akan dibahas dengan Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina serta mengikuti prosedur Tim Penilaian Akhir (TPA).

    “Kan ada nanti Komisaris Utama, ada Dirut nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya,” jelas Erick.

    Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka atas kasus tersebut, dua di antaranya merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina. 

    Tanggapan Pertamina

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas.

    “Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

    Ia menyatakan Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

    Fadjar mengatakan, Grup Pertamina menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

    “Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tetap berjalan normal seperti biasa,” ujarnya.

    Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

    Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

    Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede.

     

  • Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Erick Thohir Ungkap Perkembangan Alih Saham BUMN ke Danantara, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penjelasan terkait proses alih saham dari BUMN milik pemerintah ke BPI Danantara.

    Erick menjelaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pengembangan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Konferensi Pers Penurunan Harga Tiket Pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).

    “Nah, ini masih proses. Makanya kan orang langsung berpikir mudah enggak [proses alih saham]. Nanti habis ini ada kami mendorong PP Inbreng,” ujar Erick, merespons pertanyaan mengenai kapan alih saham tersebut akan terjadi.

    Terkait pertanyaan mengapa tidak hanya beberapa BUMN yang dikonsolidasikan ke Danantara, Erick menegaskan bahwa jika tujuan transformasi adalah untuk memberikan perubahan besar pada BUMN, maka semua aset BUMN harus digabungkan dalam satu payung besar, bukan hanya tujuh perusahaan.

    “Saya melihatnya, kalau kita mau transformasi total, jangan hanya tujuh BUMN. Semua harus digabungkan menjadi satu manajemen aset. Kalau mau mendukung perubahan bangsa ini, tidak boleh setengah-setengah,” jelasnya.

    Menteri Erick juga menekankan bahwa transformasi yang sedang dijalankan oleh BUMN selama lima tahun terakhir tidak ada yang disembunyikan. Keberhasilan BUMN mencatatkan profit sebesar Rp310 triliun, menurutnya, adalah bukti bahwa proses efisiensi dan perubahan sudah berjalan dengan baik.

    “Kalau BUMN itu benar-benar buruk dan banyak korupsi, tidak mungkin ada profit sebesar itu,” ujar Erick yang menjadi Menteri BUMN sejak 2019.

    Dia juga menjelaskan bahwa meskipun ada keraguan pasar terkait Danantara, visi Presiden Prabowo Subianto yang mendukung SWF ini sangat positif. Menurutnya, banyak negara yang memiliki sovereign wealth fund yang berhasil, seperti PIF di Arab Saudi dan Qatar Investment Authority, yang bisa dijadikan contoh.

    Menurutnya, proses transisi ke Danantara dan penggabungan aset BUMN akan dilakukan secara bertahap, dengan harapan bahwa langkah ini dapat membawa dampak positif dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

    “Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini, yang nomor 7 atau nomor 8, benchmarking-nya yang tidak bagus, ya, berarti ya sama saja set-back. Kami akan kasih lihat yang bagus,” pungkas Erick.