Xcloud.id

Tempat Fasum: Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati

  • Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Proyek LRT Bandung Dibahas Lagi!

    Jakarta –

    Wacana proyek LRT Bandung kembali mengemuka. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas permasalahan proyek tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada sebuah pertemuan Jumat 3 Oktober 2025 kemarin.

    Rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat menjadi pembahasan utama dalam pertemuan antara Dudy dan Dedi. Kementerian Perhubungan, tegas Dudy, akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jawa Barat, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat. Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Selain LRT Bandung, keduanya juga bicara soal penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata.

    Selain itu, dibahas pula beberapa masalah pada transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat. Sementara itu Husein dibuka untuk rute penerbangan tertentu.

    “Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,” papar Dudy.

    (acd/acd)

  • Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

    Menhub dan Gubernur Dedi Mulyadi perkuat transportasi di Jawa Barat

    Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memperkuat pengembangan transportasi di provinsi ini untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

    Menhub mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Gubernur Jabar membahas pengembangan sejumlah moda transportasi, antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute timur-barat, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya.

    “Hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jabar, khususnya yang menuju tempat wisata,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta, Jumat (3/10), dibahas pula isu transportasi di sektor udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap.

    Bandara Kertajati saat ini telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah dari wilayah Jabar.

    Sejak Juli 2025, kata Menhub, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu, seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller.

    “Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan umrah dan angkutan haji,“ ujar Menhub.

    Dudy menyampaikan Kemenhub berkomitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

    “Kami terus mendukung Pemprov Jabar untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan mudah diakses di wilayah Jawa Barat,” kata Menhub.

    “Dengan hadirnya transportasi publik yang lebih efektif dan efisien, harapannya masyarakat Jawa Barat dapat bermobilitas dan terlayani dengan baik,” kata dia pula.

    Ia berharap kolaborasi antara Kemenhub dan Pemprov Jabar dapat terus terjalin, demi terciptanya ekosistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Jabar.

    “Semoga ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Ini akan sangat membantu dalam mengurangi kemacetan di jalan raya,” ujar Dudy.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengapresiasi Kemenhub yang telah mendukung pengembangan transportasi publik di wilayah Jabar.

    Ia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jabar.

    “Semoga orang Jabar bisa bepergian kemana pun, di jalannya sehat dan selamat,” ujarnya lagi.

    Dalam pertemuan itu, turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 30 Bandara Berstatus Internasional, InJourney Rayu Maskapai Buka Rute Baru – Page 3

    30 Bandara Berstatus Internasional, InJourney Rayu Maskapai Buka Rute Baru – Page 3

    Berikut ini daftar bandara internasional yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports:

    1. Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh

    2. Bandara Kualanamu Deli Serdang

    3. Bandara Minangkabau Padang

    4. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

    5. Bandara Hang Nadim Batam

    6. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

    7. Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta

    8. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka

    9. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo

    10. Bandara Juanda Surabaya

    11. Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

    12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok

    13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan

    14. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

    15. Bandara Sam Ratulangi Manado

    16. Bandara Sentani Jayapura

    17. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

    18. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjung Pandan

    19. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang

    20. Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

    21. Bandara Supadio Pontianak

    22. Bandara Raja Sisingamangaraja XII Tapanuli Tengah

    23. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang

    24. Bandara Radin Inten II Bandar Lampung

    25. Bandara Adi Soemarmo Solo

    26. Bandara Dhoho Kediri

    27. Bandara Banyuwangi

    28. Bandara El Tari Kupang

    29. Bandara Pattimura Ambon

    30. Bandara Frans Kaisiepo Biak

     

  • Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Dedi Mulyadi usul industri pertahanan di Bandung pindah ke Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ide agar industri pertahanan yang berada di Bandung seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad untuk pindah ke kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

    “Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI ya, kemudian berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan berkomunikasi dengan KASAU. Pikirannya sama bahwa tidak mungkin misalnya PT DI di Bandung itu berkembang dengan pesat, dalam posisi untuk tes pesawatnya juga mengalami keterbatasan landasan karena telah padat oleh penduduk,” ucap Dedi di Bandung, Sabtu.

    Hal ini termasuk berbagai tantangan yang dihadapi ketika mereka tetap berada di Bandung, kata Dedi, telah diungkapkannya pada berbagai entitas pertahanan tersebut, saat berkesempatan berkomunikasi dengan mereka.

    Dedi juga mengaku memiliki gagasan untuk mengalihkan industri pertahanan di Kota Bandung dipusatkan ke Kertajati, bahkan Angkatan Udara di Bandara Husein Sastranegara juga dia usulkan untuk dipindahkan.

    “Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya angkatan udara Husein ya pindah ke Kertajati. Karena di situ banyak tanah yang masih terbentang luas yang itu tanah negara. Apakah dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, atau dikuasai oleh Perhutani, atau dikuasai oleh kementerian lain tetapi yang jelas itu statusnya tanah negara,” kata dia.

    Dedi menyebut hasil komunikasi tersebut, beberapa pihak merespons dengan baik. “Dan setelah industri pertahanan pindah, akhirnya kemungkinan akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ujarnya.

    Menurut dia, apabila sudah terbentuk kawasan ekonomi khusus dalam hal ini industri pertahanan, maka aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati pun akan berjalan.

    Tidak hanya itu, ia menilai dana Rp60 miliar yang biasa digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk bandara tersebut bisa dialihkan untuk urusan lain.

    “Ya hilang dong. Hilang kan nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” kata dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya Bandung

    8 Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya Bandung

    Relokasi PTDI ke Bandara Kertajati, Dedi Mulyadi: Bisa Ramaikan Komersial dan Hilangkan Biaya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merelokasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka.
    Menurut Dedi Mulyadi, pemindahan ini bukan hanya akan mendongkrak industri kedirgantaraan dan pertahanan dalam negeri, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali penerbangan komersial di Kertajati.
    “Jadi, kalau di sana (Kertajati) sudah ramai, komersialnya ikut ramai. Kan kalau ramai dengan industri pertahanan, pesawat-pesawatnya banyak, maskapai pasti berminat juga,” kata Dedi di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).
    Dedi menuturkan, maskapai akan lebih tertarik membuka kembali rute penerbangan ke Kertajati bila aktivitas bandara semakin padat.
    Untuk itu, Pemprov Jabar akan memperkuat aksesibilitasnya dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
    “Kita membangun infrastrukturnya, misalnya kereta dari Bandung ke Kertajati atau dari Jakarta. Nanti suatu saat kalau ada kereta cepat Jakarta-Surabaya lewat Kertajati, kan akan banyak yang menggunakan,” katanya.
    Dedi menambahkan, langkah ini juga akan mengurangi beban fiskal daerah. Selama ini, biaya perawatan BIJB Kertajati mencapai Rp 60 miliar per tahun.
    Bila industri pertahanan masuk, menurut Dedi, biaya pemeliharaan bandara bisa ditanggung pemerintah pusat melalui keuntungan dari industri pertahanannya.
    “Hilang kan (biaya perawatan). Nanti sudah dibiayai oleh industri pertahanan. Pemerintah provinsi tidak usah membiayai lagi,” ucap Dedi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Pembahasan RAPBDP Jabar 2025 selesai tinggal tunggu evaluasi Mendagri

    Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar

    Bandung (ANTARA) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Jawa Barat Tahun 2025 telah disepakati oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Jumat ini, tinggal menunggu evaluasi dari Mendagri Tito Karnavian selama enam pekan.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan setelah disetujui dan ditandatangani oleh dirinya yang mewakili Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama empat dari lima pimpinan DPRD Jawa Barat, Rancangan APBDP Jabar Tahun 2025 ini segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Tadi saya menandatangani Raperda tentang APBDP Jabar Tahun 2025 bersama para pimpinan DPRD Jabar. Tinggal kita menunggu evaluasi Mendagri selama enam pekan,” kata Erwan selepas Rapat Paripurna membahas RAPBDP Jabar 2025 di Gedung DPRD Jabar Bandung, Jumat.

    Diinformasikan oleh pihak DPRD Jabar, perubahan APBD Tahun 2025 memiliki komposisi secara umum adalah: Pendapatan Daerah ditargetkan meningkat Rp94,95 miliar (0,31 persen) yang semula Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun.

    Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp64,42 miliar, naik 0,34 persen dari target Rp18,31 triliun menjadi Rp19,37 triliun.

    Lalu, Pendapatan Transfer bertambah Rp30,52 miliar (0,26 persen), naik dari Rp11,67 triliun menjadi Rp11,70 triliun. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah tetap Rp23,19 miliar.

    Perubahan Belanja Daerah diasumsikan meningkat Rp1,16 triliun (3,73 persen), dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun, dengan rincian belanja operasi yang berkurang Rp268,66 miliar atau turun 1,33 persen dari Rp20,16 triliun menjadi Rp19,89 triliun.

    Belanja Modal bertambah Rp3,06 triliun atau naik 172,78 persen dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun.

    Belanja Tidak Terduga berkurang Rp879,74 miliar atau turun 76,22 persen dari Rp1,15 triliun menjadi Rp274,48 miliar.

    Belanja Transfer berkurang Rp751,65 miliar atau turun 9,41 persen dari Rp7,99 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp693,39 miliar bertambah Rp1,06 triliun (153,28 persen) menjadi Rp1,76 triliun. Rincian pos ini seluruhnya berupa Silpa.

    Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap Rp616,81 miliar.

    Pos ini berisi penyertaan modal daerah Rp50 miliar untuk PT BIJB Kertajati dan Pembayaran cicilan pokok utang daerah ke PT SMI Rp566,81 miliar.

    Dengan dasar seluruh rincian tersebut, volume APBD Provinsi Jawa Barat yang semula Rp31,69 triliun, naik 3,65 persen atau Rp1,16 triliun menjadi Rp 32,85 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Drone Elang Hitam Buatan RI Sukses Terbang 24 Jam di 20 Ribu Kaki

    Drone Elang Hitam Buatan RI Sukses Terbang 24 Jam di 20 Ribu Kaki

    Jakarta –

    Indonesia mencatatkan tonggak penting dalam pengembangan teknologi pertahanan. Pesawat tanpa awak Elang Hitam (Black Eagle) buatan anak bangsa sukses menjalani uji terbang di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, pada Senin (28/7/2025).

    Elang Hitam merupakan drone jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) yang dirancang oleh konsorsium nasional, dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai integrator utama. Dalam uji terbang tersebut, drone berhasil mengudara selama 24 jam nonstop dan mampu terbang di ketinggian maksimal 20 ribu kaki, menunjukkan performa yang sesuai dengan standar internasional.

    “Uji terbang ini adalah bukti bahwa Indonesia menguasai teknologi kunci dalam pengembangan drone MALE. Termasuk dalam hal desain sistem, kendali terbang otomatis, hingga komunikasi jarak jauh,” ujar Mohammad Arif Faisal, Direktur Niaga, Teknologi, dan Pengembangan PTDI, dikutip dari detikJabar.

    Spesifikasi Elang Hitam

    Dilansir dari berbagai sumber, drone Elang Hitam memiliki spesifikasi teknis yang mumpuni untuk mendukung misi pengawasan dan pertahanan. Drone jenis MALE (Medium Altitude Long Endurance) ini memiliki dimensi panjang 8,3 meter, tinggi 1,02 meter, dan bentang sayap 16 meter.

    Berat kosongnya mencapai 575 kg, dengan kapasitas muatan hingga 300 kg, berat bahan bakar 420 kg, dan berat maksimum saat lepas landas 1.115 kg. Ditenagai mesin Rotax 915 iS berkekuatan 110-150 horsepower dengan konfigurasi empat silinder, turbocharged, dan baling-baling tipe pusher, Elang Hitam mampu mencapai ketinggian jelajah 3.000-5.000 meter (maksimum 7.200 meter), kecepatan maksimum 235 km/jam, dan kecepatan jelajah sekitar 225 km/jam.

    Drone Elang Hitam Foto: (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Drone ini memiliki daya tahan terbang hingga 24-30 jam nonstop dengan radius operasi 250 km, membutuhkan landasan pacu 700 meter untuk lepas landas dan 500 meter untuk mendarat. Dilengkapi sistem kendali terbang otomatis, ground control station (GCS), dan teknologi Beyond Line of Sight (BLOS) berbasis satelit, Elang Hitam juga mendukung arsitektur modular dengan muatan seperti kamera, radar, dan potensi misil udara-ke-permukaan untuk misi militer.

    Siap Jalankan Misi Militer dan Kemanusiaan

    Elang Hitam dikembangkan guna mendukung berbagai misi strategis, mulai dari pengawasan wilayah perbatasan hingga pengintaian medan musuh. Selain fungsi militer, drone ini juga dirancang untuk misi kemanusiaan seperti pemantauan bencana alam dan pencarian korban di area sulit dijangkau.

    Dalam sesi uji coba, Elang Hitam didampingi oleh pesawat Kodiak milik PTDI untuk mengevaluasi daya jelajah dan stabilitas kendali otomatis yang dimilikinya. Uji coba ini dinilai berhasil dan membuka jalan bagi produksi massal serta operasional penuh dalam waktu dekat.

    Dari Gagal Terbang ke Sukses Mengudara

    Drone Elang Hitam Foto: Dok. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

    Proyek pengembangan Elang Hitam telah dimulai sejak 2015. Drone ini dikembangkan melalui kerja sama konsorsium yang mencakup berbagai institusi strategis, antara lain; PTDI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang kini tergabung dalam BRIN, Kementerian Pertahanan RI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), PT Len Industri (Persero) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Namun, proyek ini sempat menghadapi tantangan serius. Pada 2021, uji terbang Elang Hitam mengalami kegagalan. Imbasnya, pada 2020–2023 fokus pengembangan sempat dialihkan oleh BRIN dari sektor militer ke sipil karena kendala teknis dan prioritas anggaran.

    Kebangkitan proyek ini dimulai lagi pasca Rapat Pleno KKIP pada Oktober 2024, yang memutuskan kelanjutan pengembangan drone untuk kebutuhan militer, dengan PTDI mengambil peran sentral sebagai pemimpin integrasi.

    Indonesia Makin Mandiri dalam Teknologi Pertahanan

    Keberhasilan Elang Hitam menandai kemajuan signifikan Indonesia dalam industri pertahanan nasional. Drone ini memperkuat posisi Indonesia di jajaran negara yang mampu mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak secara mandiri.

    “Ke depan, kami berharap Elang Hitam bisa memenuhi kebutuhan pengintaian dan intelijen TNI, sekaligus menjadi produk ekspor unggulan Indonesia,” tutup Arif.

    Dengan suksesnya uji terbang ini, Elang Hitam membuka babak baru dalam sejarah kemandirian pertahanan Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan anak bangsa tak kalah dari negara maju lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kim Jong Un Pamer Drone Bunuh Diri Terbaru, Pakai Teknologi AI”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

    Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka-bukaan sejumlah utang hingga beban operasional yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

    Dia mengklaim, beban yang harus dibayar itu pun berpengaruh pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, total anggaran Pemprov Jabar mencapai senilai Rp 31 triliun.

    “Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu Rp 37 triliun, dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu Rp 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” kata dia, Rabu, 9 Juli 2025.

    Adapun, Dedi menyebut, sejumlah tanggungan yang harus dibayar antara lain pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp600 miliar. Selain itu, tunggakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 334 miliar.

    Terdapat juga biaya operasional Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar. Beban lainnya yang harus dibiayai adalah operasional Masjid Al-Jabbar yang menelan hingga Rp 40 miliar.

    “Terus kami juga harus membayar tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,” katanya.

    Dedi Mulyadi mengklaim, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga APBD tersebut bisa digunakan bagi kebutuhan krusial seperti perbaikan infrastruktur hingga penanggulangan bencana alam.

    “Harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan,” katanya.

    “Untuk itu, mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

     

  • Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat menyebut belum ada kebijakan rasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sehubungan dengan penghentian penerbangan domestik di sana per 2 Juli 2025.

    “Terkait SDM hingga saat ini belum ada kebijakan berkaitan dengan rasionalisasi pegawai, baik di kantor pusat dan pelayanan yang mana BIJB, masih berupaya maksimal untuk meningkatkan trafik dan utilisasi bandara secara berkelanjutan,” kata Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Kamis.

    Sehubungan dengan berkurangnya penerbangan domestik sejak tanggal 2 juni 2025, diakui Deny, menjadi tantangan tersendiri bagi operasional Bandara Kertajati dan pihak terkait, meski saat ini masih dilayani penerbangan internasional dengan tujuan Singapura tiap hari Selasa dan Sabtu.

    Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BIJB Kertajati, saat ini adalah efisiensi maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip 3S + 1C (security, services, safety dan compliance), serta senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pembagian rute dan kebijakan harga avtur demi eksistensi BIJB ke depannya.

    “Sampai dengan saat ini, BIJB Kertajati sebagai BUMD Jawa Barat, masih melaksanakan evaluasi menyeluruh termasuk berupaya meningkatkan kembali aktivitas penerbangan serta mengevaluasi kebijakan SDM agar sejalan dengan kebutuhan operasional dan keuangan perusahaan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati hatian, humanis dan profesionalisme dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Deny mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, dikarenakan keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines. Meskipun dirinya tidak menyangkal okupansi di bandara tersebut rendah.

    Meskipun demikian, Deny mengatakan Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    KDM berencana alihkan dana operasi Kertajati Rp60 miliar ke Susi Air

    Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berencana untuk mengalihkan sebagian dana operasional per tahun yang dikeluarkan Pemprov Jabar untuk BIJB Kertajati sebesar Rp60 miliar ke Susi Air.

    Pengalihan ini akan digunakan sebagai subsidi operasional penerbangan Susi Air, yang dinilai Dedi bakal menjadi langkah untuk menghidupkan Kertajati.

    “Tadi Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun), saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun, dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati,” kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.

    “Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dulu yang kecil,” ujar Dedi.

    Hal ini, kata Dedi, sebagai upaya penyelamatan Kertajati untuk mendukung langkah yang tengah dikerjakan yakni fokus ke penerbangan internasional khususnya haji dan umrah.

    “Nah sebenarnya kan kalau penerbangan haji dan umrah ini bisa berjalan dengan yang domestik itu,” ucapnya.

    Namun demikian, Dedi mengatakan untuk bisa beriringan itu ada permasalahan, salah satunya investasi yang cukup besar, sehingga dirinya mengambil langkah untuk mensubsidi Susi Air.

    Subsidi ini juga, kata Dedi, karena dirinya mendapat cerita dari Susi Pudjiastuti bahwa salah satu permasalahan Kertajati lainnya adalah kru pesawat yang harus berangkat ke Jakarta dan jika melalui jalur darat menggunakan pengawalan butuh waktu empat jam yang disebutnya tidak mungkin dilakukan.

    “Itu tidak mungkin karena lamanya dia terbang sehari, di mana jam kerja pilot hanya sembilan jam. Karenanya harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk mengangkut kru pesawat.

    Dedi mengatakan dari dana per tahun yang dikeluarkan oleh Pemprov sebesar Rp60 miliar untuk BIJB itu, sekitar Rp49 miliar bisa digunakan untuk subsidi penerbangan ke Kertajati.

    Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, meyakini dengan lima rute yang direncanakan mendarat dan terbang di Kertajati dalam sehari, akan mendatangkan maskapai besar.

    “Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana kalau gak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline jadi tidak mau mereka,” ujarnya.

    Susi menjelaskan untuk tujuan Halim-Kertajati itu khusus untuk kru-kru maskapai besar, kemudian tujuan lainnya adalah sebagai moda pengumpan, dengan bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran ke depannya.

    “Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing 6 orang aja ada 30. Pasti Airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang,” ucap dia.

    Dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov Jabar Rp60 miliar per tahun, diinformasikan kini sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju BIJB Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, karena keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia dan Malaysia Airlines serta okupansi di bandara tersebut yang rendah.

    Meskipun demikian, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.