Ringkasan Berita:
Kebijakan tarif 34 persen yang diberlakukan AS terhadap barang impor China memicu ketegangan perdagangan global, yang juga berdampak pada Indonesia.
Negara harus segera mengambil langkah diplomasi ekonomi untuk melindungi stabilitas dan kedaulatan ekonomi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif tambahan yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap barang impor China dengan tarif 34% memicu ketegangan perdagangan global.
Dampak dari langkah ini tidak hanya dirasakan oleh China, tetapi juga negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Untuk itu, Indonesia harus segera mengambil langkah strategis dalam diplomasi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional di tengah krisis global ini.
Perang Dagang: Implikasi Bagi Ekonomi Indonesia
Pada 2 April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif tambahan sebesar 34% pada barang impor dari China.
Langkah ini menambah ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang telah menghadapi banyak rintangan sejak awal tahun.
Meskipun kebijakan tersebut ditargetkan untuk China, Indonesia tidak luput dari dampaknya.
Sebagai negara dengan ketergantungan besar terhadap ekspor, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dalam arus perdagangan global yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan teknologi.
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi melalui Diplomasi
Menghadapi situasi tersebut, Indonesia harus segera memperkuat strategi diplomasi ekonominya.
Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan pentingnya memandang ekonomi tidak hanya sebagai sektor yang mendorong pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.
“Ekonomi harus menjadi fondasi dari pertahanan nirmiliter yang menyatu dengan sistem keamanan nasional,” ungkap Fahmi.
Dalam menghadapi krisis perdagangan global ini, langkah-langkah seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan ketahanan pangan, dan transisi energi harus dijadikan prioritas.
Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terpengaruh kebijakan proteksionis negara besar seperti AS.
TARIF TRUMP – Kolase foto Presiden AS Donald Trump saat konferensi pers setelah menandatangani kenaikan tarif dagang baru antara AS dan negara lain di dunia, di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (2/4/2025) dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam keterangan pers, Minggu (30/3/2025). Kantor Komunikasi Presiden menyampaikan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menanggapi kebijakan tarif Trump. (Facebook The White House – Setpres RI)
Meningkatkan Kekuatan Ekonomi dan Diplomasi Global Indonesia
Selain penguatan sektor-sektor domestik, Prabowo juga mendorong pentingnya diplomasi ekonomi yang lebih aktif.
Melalui diplomasi yang tepat, Indonesia dapat mencari alternatif pasar di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.
Hal ini akan memberi Indonesia peluang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, yang saat ini sedang terpengaruh kebijakan proteksionis Trump.
Sektor-sektor seperti manufaktur, energi, dan teknologi harus didorong untuk berkembang dalam kerangka ini.
Selain itu, sektor pertanian yang modern dan berbasis teknologi akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Konsolidasi Antara Kementerian dan Lembaga Terkait
Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, sinergi antar kementerian dan lembaga terkait sangat penting.
Langkah-langkah yang diambil tidak hanya perlu melibatkan kementerian ekonomi, tetapi juga kementerian pertahanan, luar negeri, dan BUMN untuk menciptakan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
Ke depan, Indonesia perlu memanfaatkan potensi diplomasi multilateral untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan yang tidak dapat diprediksi dari negara besar.
Kesimpulan: Membangun Ekonomi Berdaulat Secara Strategis
Di tengah ketegangan global ini, Indonesia harus memastikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya tumbuh, tetapi juga dapat bertahan di tengah tantangan besar.
Kebijakan ekonomi yang berbasis pada ketahanan nasional dan diplomasi yang aktif akan menjadi kunci untuk menghadapi krisis perdagangan global yang semakin memanas.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memiliki kesempatan untuk menunjukkan ketegasan dalam mengelola tantangan ini dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dan berdaulat.
