PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.
Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.
Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.
Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan
Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.
Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.
“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.
“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.
Pentingnya Investasi SDM
Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.
“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News