Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah aktivitas kampanyenya, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali ditanyakan pendapatnya mengenai tudingan dari Cagub nomor urut 1, Ridwan Kamil terhadapnya dalam debat pamungkas.
Diketahui, dalam debat semalam, RK menyebut gaya kepemimpinan Pramono Anung kemungkinan bakal sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Bahkan, RK menyebut istilah petugas partai, sebagaimana yang kerap disematkan kepada para politisi dari PDIP.
Ditanya demikian, Pram tak menjawab tegas. Pram justru mengungkiut masa lalu Joko Widodo.
Pasalnya, ia hanya mengatakan bahwa saat Ahok menjadi pemimpin di Jakarta yang dimulai pada 2012, yang merupakan kader PDIP adalah Jokowi yang kini merupakan mantan Presiden Ke-7 RI.
“Jadi kalau dilihat Pak Ahok itu jadi Gubernur tahun 2012-2014. Pada waktu itu yang menjadi anggota PDI-nya Pak Jokowi,” kata Pram singkat saat berkampanye di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Diketahui, saat maju di Pilkada Jakarta 2012, Ahok memang masih berstatus politisi Partai Gerindra dan berduet dengan Jokowi dari PDIP.
Dalam kesempatan itu, Pram juga kembali menyoroti ide RK yang ingin memindahkan kantor Balai Kota DKI Jakarta ke Jakarta Utara.
“Ya jangan dipindahkan, gimana mau dipindahkan, wong ibukotanya aja udah pindah,” kata Pram.
Ketimbang membangun gedung baru, Pram justru akan memanfaatkan gedung-gedung bekas kementerian dan lembaga yang bakal tak digunakan setelah mereka pindah ke IKN.
“Akan banyak gedung-gedung yang tidak termanfaatkan dengan baik. Pasti lebih baik tetap di Jakarta Pusat dan nanti di sekitar Monas akan kita perbaiki.
Karena di sekitar situ kan banyak sekali kantor-kantor kementerian lembaga dan kementerian lembaga sebagian besar akan pindah ke IKN jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin,” kata Pram.
Momen RK menyenggol Ahok itu terjadi ketika eks Gubernur Jawa Barat itu membantah argumentasi Pram yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov atau BUMD untuk dijadikan hunian warga.
Sebab, menurut RK program itu tidak memungkinkan diwujudkan.
Saat itulah, RK menyebut justru di era Ahok saat menjabat Gubernur Jakarta paling brutal dalam hal menggusur warga.
“Gubernur yang paling menggusur datang dari partainya Mas Pram, Pak Ahok itu menggusur 113 kasus,” kata RK.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
