Tanaman: Bawang merah

  • Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 1,43% secara kuartalan (QoQ) dan 5,04% tahunan (YoY) pada kuartal III/2025.

    Pertumbuhan PDB ini melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 4,04% QoQ dan 5,12% YoY. Akibatnya, pertumbuhan PDB hingga kuartal III/2025 atau year-to-date (YtD) melambat menjadi 5,01% YoY dibandingkan sebesar 5,03% pada tahun sebelumnya. Daya beli rumah tangga atau publik yang melemah masih menjadi tantangan utama saat ini dan masa depan seiring dengan berkurangnya kontribusi konsumsi rumah tangga (RT) dalam 5 tahun terakhir.

    Meski masih memiliki kontribusi dominan, berkurangnya konsumsi RT terutama dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan konsumsi makanan dan minuman selain restoran YtD menjadi 4,10% YoY dari 4,22% YoY pada 2024. Selain itu, pertumbuhan YtD konsumsi RT berupa transportasi dan komunikasi menjadi 6,35% YoY dari tahun sebelumnya sebesar 6,60% YoY.

    Padahal kedua komponen konsumsi RT tersebut berkontribusi signifikan masing-masing sebesar 36,29% dan 25,42% atau secara kumulatif mencapai 61,71% YtD dari total konsumsi RT.

    Tekanan atas konsumsi RT terutama dipengaruhi kenaikan inflasi menjadi 2,65% YoY per September 2025 dari sebesar 1,84% setahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga emas perhiasan dan sembako seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam menjadi pemicu utama kenaikan inflasi tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan porsi konsumsi menjadi 75,13% dari total pengeluaran RT sehingga menyebabkan porsi tabungan menurun menjadi 13,65% per September 2025 berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

    Pada tahun sebelumnya, porsi konsumsi lebih rendah sebesar 74,09% yang berdampak positif pada porsi tabungan yang lebih tinggi sebesar 15,27%. Meski demikian, porsi ini sebenarnya masih lebih rendah dari 20% sebagaimana disarankan oleh penasihat keuangan untuk tabungan dan investasi.

    Pelemahan daya beli tersebut memberikan efek lanjutan pada rasio kredit bermasalah (NPL) pembiayaan sektor rumah tangga yang secara kumulatif diperkirakan sebesar 2,53% per September 2025 dari sebesar 1,98% setahun sebelumnya berdasarkan data BI. Kredit KPR Rumah Tangga dan Kredit Multiguna yang berkontribusi dominan sebesar 42,74% dan 41,17% membukukan kenaikan NPL yang diperkirakan mencapai 3,28% dan 1,71%.

    Dibandingkan NPL tahun sebelumnya sebesar 2,52% dan 1,46%, kenaikan NPL ini berpotensi meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (CKPN) kredit & pembiayaan yang diberikan untuk sektor rumah tangga sehingga dikhawatirkan berdampak pada kinerja profitabilitas dan permodalan perbankan. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang terjadi hingga kuartal III/2025 juga mencerminkan persepsi atas keyakinan konsumen dan kondisi ekonomi saat ini.

    Survei BI menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen turun 6,94% YoY menjadi 114,96 poin per September 2025. Penurunan indeks ini berkorelasi positif dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang melemah 9,83% YoY menjadi 102,71 poin. Peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 154 juta orang per Agustus 2025 dengan kenaikan sebesar 1,89 juta orang tetapi di saat yang sama terjadi penurunan tingkat partisipasi kerja menurut data BPS memperlemah keyakinan publik.

    Kondisi ini diperparah dengan laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa satu dari tujuh anak muda di Indonesia menganggur dan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah.

    Prospek pelemahan daya beli rumah tangga berpotensi terjadi dalam jangka pendek dan di tahun-tahun mendatang. Indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan tren penurunan dari bulan Februari dan kecenderungan berkurangannya indeks perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang hingga kuartal III/2025 menjadi sinyal negatif atas kondisi ekonomi yang harus dicari solusinya secara berkelanjutan oleh Pemerintah.

    Selain itu, proyeksi kenaikan harga pangan dunia oleh Bank Dunia untuk minyak sawit, gandum, dan beras masing-masing menjadi US$1.062/mt, US$267/mt, dan US$409/mt pada 2027 akan menjadi ancaman serius bagi kenaikan inflasi ke depan. Melihat komoditas utama penyumbang inflasi hingga kuartal III/2025 adalah emas perhiasan, maka tata kelola pertambangan emas perlu dilakukan lebih baik karena Indonesia adalah salah satu produsen utama emas terbesar di dunia.

    Pertambangan emas berkelanjutan dengan melakukan eksplorasi dengan tujuan menambah sumber daya dan meningkatkan status dari sumber daya menjadi cadangan emas harus mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan Good Mining Practices perlu ditingkatkan seiring dengan prospek kenaikan permintaan emas dunia akibat kebijakan emas menjadi aset Tier 1 di bawah regulasi Basel III di Amerika Serikat sejak 1 Juli 2025.

    Dalam hal ini, emas diakui setara dengan aset paling likuid dan stabil yang dimiliki bank.

    Terakhir, program swasembada pangan harus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional yang dirasakan oleh masyarakat adat harus menjadi perhatian serius pemerintah di samping potensi kerusakan ekologis. Peningkatan produksi beras secara berkelanjutan sangat penting karena sejak bulan Juli komoditas ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan.

  • PIHPS: Harga cabai rawit Rp27.500/kg, telur ayam Rp28.000/kg

    PIHPS: Harga cabai rawit Rp27.500/kg, telur ayam Rp28.000/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp27.500 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.000 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 07.44 WIB selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp38.750 per kg, begitu pun bawang putih di harga Rp38.750 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp12.000 per kg, begitu pun beras kualitas bawah II Rp12.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.500 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp14.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.500 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp42.500 per kg, cabai merah keriting Rp43.750 per kg, dan cabai rawit hijau Rp41.950 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp29.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp135.000 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II di harga Rp135.000 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp15.500 per kg, gula pasir lokal Rp18.500 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.000 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.500 per liter.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Komisi IV DPR dorong penyesuaian anggaran pertanian demi swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran pertanian secara presisi dan adaptif untuk memastikan seluruh program strategis berjalan efektif demi mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

    “Kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden (Prabowo Subianto) mengenai swasembada pangan harus dipastikan benar-benar tecermin dalam program 2026 (Kementerian Pertanian),” kata Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Titiek menegaskan pentingnya arah kebijakan pertanian yang lebih presisi untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi serta kesejahteraan petani Indonesia.

    Ia menilai berbagai program seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, dan modernisasi alat serta mesin pertanian memerlukan kepastian anggaran yang kuat agar implementasinya di lapangan tidak mengalami hambatan.

    Menurutnya, tantangan teknis di sektor pertanian dinilai dapat diatasi apabila dukungan fiskal negara tetap terjaga, meskipun pemerintah saat ini menghadapi tekanan anggaran yang menuntut kebijakan efisiensi dalam pelaksanaannya.

    Titiek menjelaskan dinamika pelaksanaan anggaran 2025, termasuk kebijakan efisiensi dan blokir, memiliki pengaruh langsung terhadap output pertanian, sehingga perlu dikelola dengan perencanaan yang matang dan responsif.

    Meski menghadapi pembatasan anggaran, ia menekankan seluruh program penting seperti cetak sawah, optimasi lahan, benih, alsintan, dan pupuk harus tetap dievaluasi menyeluruh untuk memastikan perbaikan berkelanjutan di tahun berikutnya.

    Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian, infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki peran vital dalam mencapai target produksi nasional.

    Dia mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian 2026 sebesar Rp40,145 triliun harus disusun dengan strategi adaptif yang mampu menjawab berbagai tantangan dan memastikan program prioritas berjalan lebih efektif.

    “Anggaran yang besar ini membutuhkan perencanaan prioritas, sinkronisasi data, kesiapan teknis, serta mitigasi risiko program agar dapat memberikan dampak nyata terhadap produksi pangan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

    Ia mengingatkan pentingnya kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden mengenai swasembada pangan, terutama pada sektor padi, jagung, irigasi, pembenihan, penyuluhan, dan penyediaan sarana produksi.

    “Melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2026,” tutur Titiek.

    Dalam penyusunan rencana kegiatan, lanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar rencana kerja 2026 Kementerian Pertanian disusun berbasis prioritas nasional, kesiapan program dan efektivitas anggaran yang optimal, terukur dan berbasis hasil.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas sinergi dan dukungan konkret yang selama ini diberikan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, khususnya komunitas padi dan jagung,” beber Titiek.

    Ia menekankan kolaborasi lintas sektor seperti pendampingan petani, fasilitas kegiatan lapangan, serta pengamanan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Ia menegaskan pula swasembada hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.

    “Komisi IV DPR RI memandang penguatan koordinasi semua unsur ini adalah kunci untuk mencapai target swasembada yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Titiek.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pagu alokasi anggaran pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,15 triliun, terdiri atas program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas Rp23,81 triliun, nilai tambah daya saing industri Rp6,62 triliun, pendidikan dan pelatihan Rp747 miliar, dan dukungan manajemen Rp8,96 triliun.

    Mentan menyebutkan pada 2026 Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama meliputi beras 34,77 juta ton; jagung 18 juta ton; aneka cabai 3,08 juta ton; bawang merah 2 juta ton; tebu 39,5 juta ton; kopi 786 ribu ton; kakao 633 ribu ton; kelapa 2,89 juta ton; daging sapi dan kerbau 514 ribu ton; serta daging ayam 4,34 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga bawang merah nasional pada minggu ketiga November 2025 terus mengalami kenaikan di 196 kabupaten/kota, namun masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

    Rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp40.267 per kilogram. Sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp41.500 per kilogram.

    “Bawang merah secara rata-rata nasional memang masih sedikit di bawah HAP Rp41.500 per kilogram. Namun saat ini terdapat 196 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) bawang merah, jumlahnya meningkat dibandingkan minggu lalu,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Pada minggu kedua November 2025, kenaikan IPH bawang merah terjadi di 176 kabupaten/kota, dengan rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp39.644 per kilogram. Sementara pada minggu ketiga jumlahnya meningkat menjadi 196 kabupaten/kota.

    Harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan level harga Rp100 ribu per kilogram.

    Amalia menyampaikan salah satu faktor penyebab kenaikan harga bawang merah adalah gangguan suplai, terutama dari sentra-sentra produksi yang berada di Pulau Jawa.

    Selain itu, faktor cuaca juga turut andil dalam mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasar.

    “Bawang merah, cabai merah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lagi banyak hujan, sehingga ini mempengaruhi bagaimana gangguan dari pasokan cabai merah dan bawang merah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    PIHPS: Harga bawang merah Rp42.550/kg, cabai rawit Rp49.800/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas bawang merah mencapai Rp42.550 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah Rp49.800 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Sabtu pukul 10.30 WIB, menunjukkan selain bawang merah dan cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih di harga Rp38.900 per kg.

    Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.400 per kg, begitu pun beras kualitas bawah II Rp14.300 per kg.

    Sedangkan, beras kualitas medium I Rp15.850 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.700 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.050 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.550 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp57.350 per kg, cabai merah keriting Rp56.650 per kg, dan cabai rawit hijau Rp40.200 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp39.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp141.400 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II di harga Rp133.050 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.050 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.650 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.400 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.400 per liter.

    PIHPS juga mencatat harga telur ayam ras di harga Rp31.600 per kilogram.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Kamis (20/11/2025). Ada beberapa hal yang dibahas dalam HLM TPID ini, terkait dengan inflasi di Kota Kediri. Terutama dalam penguatan ketersediaan stok dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Serta pembahasan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027.

    Berdasar data dari BPS Kota Kediri, pada bulan Oktober inflasi month to month Kota Kediri sebesar 0,40%. Berada di atas rerata inflasi Jawa Timur 0,30% dan inflasi nasional 0,28%. Inflasi year to date sebesar 1,98%, setara dengan inflasi Jatim dan di bawah inflasi nasional sebesar 2,10%. Untuk inflasi year on year sebesar 2,68%, berada di bawah rerata inflasi Jatim 2,69% dan inflasi nasional 2,86%. Di bulan Oktober ada 11 komoditas utama penyumbang inflasi. Yakni, emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, apel, daging ayam ras, daging sapi, sepeda motor, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin, buncis, dan beras.

    Gus Qowim memaparkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup besar setiap bulannya. Pada bulan Oktober kebutuhan akan telur ayam ras terjadi peningkatan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan di seluruh SPPG di Kota Kediri. Dengan melihat kondisi seperti ini, semua stakeholder harus berupaya mencapai target pengendalian inflasi daerah pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Agar terjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya hal ini dapat menjaga daya beli masyarakat akibat tidak terjadinya inflasi komponen.

    Dalam arahannya Gus Qowim memaparkan menjelang Natal dan tahun baru 2026, perlu ada sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Sehingga terwujud pengendalian inflasi di Kota Kediri. Dalam mewujudkannya diperlukan angkah-langkah yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau. Hal ini perlu dilakukan kerjasama antar daerah agar terwujud keseimbangan antara ketersedian barang pokok dan permintaan.

    Kedua, OPD terkait berkolaborasi dengan BULOG untuk penyelenggaraan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Tentunya dalam upaya keterjangkauan harga dan ketersediaan stok menjelang nataru di kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ketiga, peningkatan arus lalu lintas orang dan barang menjelang Natal dan tahun baru berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. OPD yang membidangi dapat berkolaborasi bersama Polres Kediri Kota dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi barang dan orang.

    “Harapan kami dalam forum ini dapat menghimpun berbagai saran dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kediri agar terwujud Roadmap TPID 2025-2027. Nantinya dapat menjadi bentuk komitmen dalam menjaga laju inflasi tetap stabil di rentang 1,5-3,5% di Kota Kediri,” pungkasnya.

    Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat menambahkan ke depan inflasi 2026 masih diperkirakan berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Terdapat beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi. Yakni ada tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri, efektivitas implementasi program stabilisasi harga dan pasokan, serta strategi pemenuhan pasokan terutama timing dan jumlah. Sementara tantangan jangka panjang, seperti, perbaikan produktivitas pangan dan kelancaran distribusi perlu terus didorong, integrasi data harga dan pasokan dari pusat hingga daerah, penyelarasan program kerja pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi strategi 4K dalam pengendalian harga.

    Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia, Pj Sekretaris Daerah M.Ferry Djatmiko, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, Pimpinan Cabang Bulog Kediri Harisun, Direktur Perumda Pasar Djauhari Luthfi, perwakilan BPS, perwakilan Polresta Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Harga Pangan Hari Ini (20/11): Beras hingga Minyak Goreng Kompak Turun

    Harga Pangan Hari Ini (20/11): Beras hingga Minyak Goreng Kompak Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga rata-rata nasional komoditas pangan kompak mengalami penurunan pada hari ini, (20/11/2025). Mulai dari beras, cabai, hingga minyak goreng mencatatkan tren penurunan.

    Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada pukul 08.10 WIB, harga beras kualitas bawah I tercatat turun 6,57% menjadi Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras kualitas bawah II turun 9,52% menjadi Rp12.850 per kg.

    Selanjutnya, beras kualitas medium I turun 5,68% menjadi Rp14.950 per kg, serta beras kualitas medium II turun 8,6% menjadi Rp14.350 per kg.

    Kemudian, beras kualitas super I turun 8,5% menjadi Rp15.600 per kg dan beras kualitas super II turun 7,85% menjadi Rp15.250 per kg.

    Aneka bumbu dapur seperti bawang merah ukuran sedang turun 5,91% menjadi Rp39.000 per kg, bersamaan dengan bawang putih ukuran sedang turun 14,03% menjadi Rp33.100 per kg.

    Cabai merah besar turun cukup signifikan 22,32% menjadi Rp44.050 per kg, cabai keriting turun 34,07% menjadi Rp36.000 per kg, cabai rawit hijau turun 41,54% menjadi Rp21.950 per kg, dan cabai rawit merah turun 36,79% menjadi Rp26.800 per kg.

    Kemudian, komoditas pangan sumber protein hewani seperti daging ayam ras segar turun 10,51% menjadi Rp33.650 per kg, diikuti harga telur ayam ras segar turun 10,83% menjadi Rp28.000 per kg.

    Daging sapi kualitas 1 tercatat turun 12,14% menjadi Rp123.750 per kg, dan daging sapi kualitas 2 turun 10,41% menjadi Rp118.750 per kg.

    Minyak goreng curah turun tipis 0,8% menjadi Rp18.500 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 3,12% menjadi Rp21.750 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 7,26% menjadi Rp19.800 per kg.

    Terakhir, gula pasir kualitas premium turun 8,86% menjadi Rp18.000 per kg, sedangkan gula pasir lokal turun 6,65% menjadi Rp16.850 per kg.

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Liputan6.com, Medan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan angka inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Bima Arya menambahkan, kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wakil Gubernur Sumut Surya, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsidi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok.

    “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84%  dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” kata Surya saat mengikuti Rakor dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025.

    “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, dan Kota Tebingtinggi. 

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,”  ucapnya.

     

    (*)

  • Wamendag Tinjau Pasar Besar Madiun, Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Wamendag Tinjau Pasar Besar Madiun, Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Nataru

    Madiun (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Putri meninjau langsung stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). Kunjungan ini dilakukan bersama Wakil Wali Kota Madiun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rombongan Kementerian Perdagangan untuk memastikan kesiapan pasokan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dalam kunjungannya, Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah sebagai langkah mitigasi gejolak pasar. Ia menyampaikan bahwa setiap komoditas yang ditemukan dijual di atas harga acuan atau harga eceran tertinggi (HET) akan dicatat dan dipetakan untuk perbaikan distribusi ke depannya.

    “Salah satu langkah kami adalah memastikan harga aman dan stabil. Kalau ada harga di atas acuan atau HET, kita akan catat dan mapping bagaimana memperbaiki distribusinya,” jelasnya di sela-sela pemantauan.

    Wamendag juga mengapresiasi inovasi Pemerintah Kota Madiun melalui keberadaan Warung Tekan Inflasi yang berada di depan Pasar Besar. Ia menyebut inovasi ini tidak dimiliki semua daerah dan berfungsi menjaga harga tetap stabil ketika stok pasar menipis.

    “Ini inovasi yang patut diapresiasi. Ketika stok di pasar habis, masih ada pasokan dari warung ini. Stok terjaga, harga tidak naik,” ujarnya.

    Sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, dan buah-buahan dilaporkan dalam kondisi stabil. Dyah Roro memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Nataru terpenuhi.

    “Tadi minyak stabil, beras stabil, bawang-bawangan juga stabil. Menjelang Nataru semuanya aman sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.

    Terkait kenaikan harga telur di beberapa wilayah, Wamendag menjelaskan kenaikan tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan untuk program prioritas pemerintah, termasuk bantuan pangan MBG. Program ini disebut memberi dampak positif bagi pedagang karena memastikan permintaan rutin.

    “Program MBG ini prioritas Pak Presiden. Pedagang sekarang punya langganan tetap, salah satunya SPPG. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lintas daerah dan pasokan untuk masyarakat luas,” terangnya.

    Dyah Roro menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian apabila ke depan ditemukan kendala ketersediaan maupun distribusi. Kerja sama dengan Badan Pangan Nasional juga akan dioptimalkan untuk memantau komoditas non-minyak goreng demi menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.

    “Sinergi lintas kementerian adalah kunci, dan itu yang diharapkan Bapak Presiden kepada kami,” pungkasnya. [rbr/beq]