Tanah Jakarta Terus Turun, Kerugian Ditaksir Rp 2,9 Triliun per Tahun Megapolitan 8 Januari 2026

Tanah Jakarta Terus Turun, Kerugian Ditaksir Rp 2,9 Triliun per Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan potensi kerugian ekonomi Jakarta akibat banjir mencapai Rp 2,9 triliun per tahun jika penurunan muka tanah terus berlangsung dengan laju saat ini.
Risiko tersebut tidak hanya ditanggung pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta, seiring meningkatnya frekuensi banjir rob, banjir akibat hujan ekstrem, hingga banjir kiriman yang semakin sulit dikendalikan dalam 10–20 tahun ke depan.
Proyeksi itu disampaikan Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air–BRIN, Dr. Yus Budiyono, saat dihubungi
Kompas.com,
Selasa (6/1/2026).
Dalam pemodelan risiko yang dilakukan sejak 2015,
penurunan muka tanah
menjadi faktor paling dominan yang memperbesar potensi kerugian tahunan
Jakarta
akibat banjir.
“Kalau hitungan kami dari 2015, risiko atau?potensi kerugian tahunannya itu 186 juta USD per tahun kerugiannya. Itu ditanggung bersama bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat dan swasta untuk tahun 2030 atau 2050 mungkin bisa dilihat di tabel kalau saya keliru,” kata Yus.
Menurut dia, estimasi ini dapat melonjak pada skenario jangka panjang.
“Tapi maksimalnya di 2050 itu sekitar 400 juta USD. Tapi ini juga sebuah estimasi. Karena land subsidence di skenario itu berhenti di tahun 2030,” tutur dia.
Ia menegaskan bahwa model akan semakin sulit bekerja jika
penurunan tanah
terus berlanjut.
“Karena di atas 2030, kalau land subsidence-nya berlanjut, model itu akan sulit menghandle karena uncertainty-nya tinggi,” kata Yus.
Dengan kurs saat ini, nilai tersebut setara sekitar Rp 2,9 triliun per tahun, angka yang menggambarkan mahalnya ongkos ekologis dan sosial yang harus dibayar Jakarta jika penurunan tanah tidak dihentikan.
Fenomena penurunan muka tanah (
land subsidence
) di Jakarta bukan cerita baru. Namun, laju dan dampaknya kini semakin terasa.
Gambaran umum penurunan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
“Yang pertama, gambaran
land subsidence
di Jakarta itu kalau melihat kecepatannya kalau saya rata-rata di seluruh Jakarta bagian utara itu rata-ratanya 3,5 cm per tahun,” ujar Yus.
“Tapi mungkin kalau nilai yang paling sering muncul itu kira-kira ya 15 cm per tahun sedangkan di tempat yang paling parah itu penurunannya sampai 28 cm per tahun,” lanjutnya.
Titik-titik ekstrem tersebut berada di kawasan pesisir padat aktivitas ekonomi dan permukiman.
“Titik yang paling parah itu di Pantai Mutiara dan kemudian juga Cengkareng Barat. Kalau sejak mulainya kapan, saya perlu melihat caretan dulu. Tapi tidak sejak 1970,” kata Yus.
Meski demikian, secara umum laju penurunan tanah bersifat linier dan telah berlangsung puluhan tahun.
“Secara umum sih linear. Sejak dia terjadi, kemudian dia penurunannya linear. Sama seperti di kota-kota besar yang lain. Seperti misalnya Tokyo, Bangkok, dan lain-lain,” ucap dia.
Dalam kajian BRIN, penurunan muka tanah terbukti menjadi faktor yang paling besar menaikkan risiko banjir Jakarta, melampaui pengaruh perubahan iklim maupun kenaikan muka air laut.
“Yang kedua, ini menarik. Kalau kami membandingkan beberapa entitas yang mempengaruhi risiko banjir di Jakarta dari 4 entitas yang kami perhatikan yang penurunan muka tanah itu pengaruhnya paling besar. Dia menaikkan risiko di atas 40 persen,” jelas Yus.
Dampaknya bukan hanya pada banjir rob dari laut, tetapi juga pada banjir akibat hujan lokal dan luapan sungai.
“Penurunan muka tanah ini tidak hanya mempengaruhi banjir rob atau banjir yang datangnya dari laut, tapi juga banjir yang berasal dari luapan air sungai atau banjir yang langsung berasal dari hujan langsung,” tutur dia.
Banjir ekstrem yang dipicu hujan lokal, seperti 1 Januari 2020 dan tiga kejadian besar sepanjang 2025, memperlihatkan bagaimana tanah yang terus turun membuat Jakarta semakin rentan.
Data terbaru dari Balai Konservasi Air Tanah (BKAT) Badan Geologi mengonfirmasi bahwa penurunan muka tanah di Jakarta belum berhenti.
Kepala BKAT, Taat Setiawan menyampaikan hasil pemantauan jangka panjang di Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta.
“Penurunan muka tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta saat ini masih terjadi. Berdasarkan pengukuran menggunakan GPS Geodetik pada 100 lokasi dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan laju penurunan muka tanah berkisar antara 0.05 hingga 5.76 cm/tahun,” kata Taat saat dihubungi.
Ia menambahkan, laju penurunan yang tergolong tinggi masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu, terutama di Jakarta bagian utara.
“Penurunan muka tanah yang relatif tinggi (> 4 cm/tahun) terutama terjadi di Jakarta bagian utara seperti Cengkareng Barat, Kedoya Selatan, Kalibaru, dan Penjaringan,” ujar dia.
BKAT juga mencatat wilayah penyangga Jakarta turut terdampak.
“Selain itu, penurunan muka tanah yang relatif tinggi juga masih terjadi di Kosambi dan sekitarnya (Kabupaten Tangerang) dan di Tarumajaya dan sekitarnya (Kabupaten Bekasi),” kata Taat.
Pengambilan air tanah merupakan salah satu penyebab utama, meski bukan satu-satunya.
“Pengambilan air tanah merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan muka tanah di samping faktor lain seperti konsolidasi alami batuan, beban bangunan, dan tektonik,” ujar dia.
Masalah ini semakin kompleks karena sebagian wilayah Jakarta sudah masuk kategori kritis. BKAT merujuk pada Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta.
Berdasarkan Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Jakarta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 195 tahun 2021 menunjukkan zona air tanah kritis hingga rusak terdapat di bagian utara wilayah CAT Jakarta.
“Pada zona tersebut, air tanah telah mengalami penurunan lebih dari 60% dari kondisi semula dan terjadi penurunan tanah relatif tinggi,” kata Taat.
Sebagai langkah mitigasi, pembatasan bahkan pelarangan penggunaan air tanah telah diterapkan.
“Langkah konservasi air tanah yang dilakukan adalah pembatasan izin penggunaan air tanah untuk berbagai keperluan, bahkan pada zona air tanah rusak pengambilan air tanah baru sudah tidak diizinkan lagi,” ucap dia.
Ancaman penurunan tanah itu kini divisualisasikan secara nyata melalui Tugu Penurunan Muka Tanah di kawasan Kota Tua Jakarta.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi pada Selasa (6/1/2026), monumen ini berdiri di sisi Jembatan Kali Besar, Taman Sari, Jakarta Barat.
Blok-blok transparan bergradasi warna dari oranye hingga biru memperlihatkan selisih ketinggian permukaan tanah Jakarta sejak 1974.
Papan penanda “Permukaan Tanah di Jakarta Tahun 1974” untuk wilayah Jakarta Utara terletak jauh di atas kepala pengunjung, memberikan gambaran visual betapa dalam tanah Jakarta telah amblas.
Di bagian kaki tugu, tertulis bahwa sejak 1974 hingga 2020, tanah di beberapa titik Jakarta telah turun hingga 4,5 meter, terutama akibat penyedotan air tanah berlebihan.
Menurut Arif (40), petugas keamanan setempat, tugu tersebut telah berdiri sejak pertengahan 2023.
“Sudah lama, kalau enggak salah pertengahan 2023 waktu itu dipasang. Tapi memang baru viral lagi saya dengar belakangan ini di medsos,” kata Arif.
Baik BRIN maupun BKAT sepakat, kunci utama menekan risiko banjir Jakarta adalah menghentikan penurunan muka tanah, bukan sekadar membangun tanggul dan pompa.
“Kalau land subsidence-nya tidak dihentikan, ya percuma kita bikin infrastruktur apapun mau tanggul,” kata Yus.
Ia menegaskan, penyediaan air bersih 100 persen bagi warga, perkantoran, dan industri merupakan syarat mutlak.
“Pemerintah harus menyediakan kebutuhan air untuk seluruh warga, bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh pantura. Sehingga nanti air itu tidak lagi diambil dari tanah,” ucap dia.
Jika tidak, Jakarta akan terus membayar mahal harga dari tanah yang perlahan tenggelam bukan hanya dalam bentuk rupiah, tetapi juga dalam kualitas hidup jutaan warganya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.