Tambang Bisa Menunggu, Pendidikan Tidak: Gubernur Sulbar Suhardi Duka Melawan Arus Regional 3 November 2025

Tambang Bisa Menunggu, Pendidikan Tidak: Gubernur Sulbar Suhardi Duka Melawan Arus
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di saat banyak daerah berlomba-lomba menaikkan pendapatan daerahnya lewat mendatangkan investasi, tidak dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
Ia memilih mendahulukan kepentingan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang ia pimpin dibandingkan mendapatkan banyak pemasukan lewat “menjual” kekayaan alam daerahnya.
“Saya mungkin beda dengan gubernur yang lain ya. Saya lebih suka bergerak perlahan tapi pasti plek plek (cepat) tapi tidak bermanfaat,” katanya saat berkunjung ke kantor
Kompas.com
di Palmerah Selatan, Senin (3/11/2025).
Suhardi menyebutkan ada banyak potensi tambang di wilayahnya. Ia menyebutkan antara lain, emas, batubara, dan tambang LTJ (logam tanah jarang) yang cukup langka ditemukan di wilayah Indonesia.
Namun, ia mengatakan, tidak mau berorientasi ke situ hanya demi meningkatkan angka di APBD.
“Saya lebih orientasi ke sektor perkebunan, pertanian, karena ini ekonomi real masyarakat,” tuturnya.
Ia mengakui, akibat pilihannya itu, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat berjalan lambat. Namun, katanya, apa artinya pertumbuhan melejit cepat jika akhirnya ada deflasi yang mengikuti?
Suhardi ingin semua hasil kekayaan alamnya kembali dinikmati rakyat. Kalaupun ada yang ingin masuk, katanya, ia mensyaratkan ketentuan yang tidak merugikan daerahnya.
“Apa bagian daerah saya? Gimana cara untuk memitigasi lingkungan? Kalau tidak ada, ya nggak boleh (menambang),” katanya.
“Sementara baru batu bara, dia mau lewat di jalan yang saya bikin. Tidak bisa, silakan bikin jalan sendiri. Jalan itu saya aspal untuk rayat saya, terus dia terus yang mau pakai, ya rusak. Sekarang sudah stop dia, karena saya tidak kasih jalan,” tuturnya menggebu-gebu.
Mengimbangi keputusannya di bidang ekonomi, Suhardi meningkatkan juga kapasitas masyarakat Sulawesi Barat lewat program literasi: wajib membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan SMA.
Tidak hanya siswa, para guru juga diwajibkan dan bahkan menjadi salah satu komponen jam belajar
(learning hours)
guru.
Kebijakan ini ia ambil setelah melihat data tentang kemiskinan, stunting, dan pendidikan yang menunjukkan kalau indeks literasi masyarakat Sulbar masih rendah.
“Linear dengan peningkatan SDM kita, maka saya ambil kebijakan itu. Sudah diterapkan menjadi pergub (peraturan gubernur),” katanya.
Kini, programnya tersebut banyak diminati penerbit-penerbit buku. Banyak buku hibah yang dikirimkan ke perpustakaan di wilayah Sulbar.
“Mereka merasa, ‘oh kebijakan ini penting didukung’,” katanya.
Dari puluhan buku, ada 2 buku yang ia wajibkan untuk dibaca murid dan guru: buku tentang pahlawan wanita Sulawesi Barat Andi Depu dan pendekar hukum asal Sulbar Baharuddin Lopa.
Baharuddin Lopa, katanya, belum ada integritas sosok lain yang menyamainya kecuali Polisi Hoegeng.
“Kalau di kejaksaan Lopa, kalau di polisi Hoegeng. Belum ada yang menyamakan integritasnya sampai saat ini,” katanya.
“Artinya orang Sulbar jangan minder. Ada pejuang nasionalnya, ada pendekar hukumnya,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.