Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, proses pemilihan direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) harus bebas dari intervensi dan lobi politik.
Ditegaskan Dedi, pengganti Yuddy Renaldi yang mundur sebagai dirut BJB karena alasan sakit harus dipilih berdasarkan profesionalisme demi menjaga integritas BUMD tersebut.
“Bank harus independen. Tidak boleh ada intervensi politik atau lobi-lobi dalam pemilihan dirut BJB,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).
Dedi menekankan, pemilihan dirut baru BJB harus dilakukan oleh lembaga berwenang dengan mempertimbangkan minimal empat hingga lima kualifikasi utama.
Pertama, dirut baru BJB harus mampu merampingkan struktur organisasi BJB agar lebih efisien. Jumlah direksi dan komisaris harus dikurangi menjadi masing-masing tiga orang, tanpa adanya jabatan wakil direktur atau wakil manajer.
“BJB harus menjadi lembaga yang ramping. Jumlah direkturnya cukup tiga, komisarisnya cukup tiga, tanpa ada wakil-wakil,” tegasnya.
Kedua, dirut baru harus berani melakukan evaluasi SDM dan memastikan tidak ada pegawai yang merupakan “titipan” pejabat tertentu.
“BJB bukan sekretariat daerah, tetapi lembaga perbankan independen yang sudah go public. Jadi pilihlah SDM yang memiliki standardisasi layanan yang kuat,” ujarnya.
Ketiga, dirut BJB harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran.
Keempat, dirut BJB harus mampu merampingkan jumlah kantor cabang yang saat ini terlalu banyak untuk meningkatkan efektivitas layanan.
Apabila memungkinkan, dirut baru juga harus mampu menurunkan suku bunga BJB agar lebih kompetitif dan mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Barat.
“Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini, malah tambah lima kalau berani menurunkan bunga, ya bisa jadi dirut. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan,” tegasnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, pemilihan dirut baru BJB akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi proses tersebut dan mengedepankan profesionalisme.