Xcloud.id

Tag: Zulkifli Zaini

  • Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Tinjau Posko Bencana di Aceh, Menteri ESDM Pastikan Bantuan dan Dukungan PLN Berjalan Optimal

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 

    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.

    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.

    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.

    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.

    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.

    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.

    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.

    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.

    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.

    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.

    Bireuen: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan Posko Penanganan Bencana di Desa Blang Panjo, Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
     
    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga menyerahkan bantuan logistik dari PT PLN (Persero) yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan PLN melalui Kementerian ESDM berupa paket sembako 700 kilogram (kg) beras, 700 kg gula, dan 1.400 liter minyak goreng yang disalurkan untuk masyarakat terdampak. 
     
    Bahlil menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dan instansi termasuk PLN menjadi hal yang krusial agar pemenuhan kebutuhan warga dapat berlangsung lebih cepat, terutama pada tahap-tahap awal pascabencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi teknis telah diminta mempercepat pengiriman bantuan serta memperkuat dukungan di lapangan.

    “Kehadiran saya bersama Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan Dirjen Ketenagalistrikan adalah untuk memastikan dan merasakan langsung persoalan di lapangan, khususnya terkait ESDM. Listrik dan BBM adalah kebutuhan paling vital,” ujar Bahlil seperti dikutip Rabu, 3 Desember 2025.
     
    Sebagai bagian dari upaya percepatan itu, Bahlil juga meninjau kesiapan dapur umum yang menjadi pusat suplai makanan bagi masyarakat dan petugas. Dapur umum ini merupakan fasilitas yang telah dipersiapkan oleh Pemda dan PLN.
     
    “Saya apresiasi kepada PLN Mereka kerja sudah sangat luar biasa. Semua kekuatan nasional kita harus turunkan. Itu menyangkut dengan BBM dan listrik, menyangkut dengan apa yang hari ini saya lihat di dapur umum,” ujar Bahlil.
     
    Semetara itu Bupati Bireuen, Mukhlis, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan PLN atas bantuan logistik dan dapur umum yang diberikan untuk Posko Siaga Bencana Desa Blang Panjoe.
     
    “Kami juga mengapresiasi kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melihat langsung kondisi masyarakat di pengungsian. Kehadiran ini menjadi penyemangat bagi korban banjir untuk pulih dan bangkit kembali,” kata Mukhlis.
     
    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dan tidak hanya terbatas pada pemulihan sistem kelistrikan. Ia menekankan bahwa PLN terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga untuk mempercepat pemulihan dari sisi sosial maupun teknis.
     
    Hingga saat ini, secara total bantuan yang telah disalurkan PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN untuk wilayah Aceh mencakup 9,6 ton beras, 12.958 liter minyak goreng, 3.360 kg gula, 4.326 kardus mi instan, 466 kg telur, 2.250 paket makanan siap saji, 9.080 botol air minum, 4.865 perlengkapan bayi, 3.724 selimut, serta 6.603 paket obat-obatan.
     

     
    Selain itu, PLN juga telah menyediakan dapur umum di 11 lokasi, terdiri dari 7 titik di Pidie, 2 di Bireuen, serta masing-masing 1 titik di Lhokseumawe dan Bener Meriah. 4 lokasi dapur umum merupakan hasil kolaborasi dengan Kodam Iskandar Muda.
     
    “PLN berkomitmen memberikan dukungan terbaik, termasuk melalui keterlibatan dalam pembangunan dapur umum sebagai fasilitas vital selama masa pemulihan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dicapai ketika seluruh pihak bergerak bersama,” jelas Darmawan.
     
    PLN terus berupaya melakukan penormalan jaringan yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, termasuk 12 tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang roboh. Bireuen menjadi titik paling kritis setelah lima tower SUTT 150 kV Bireuen–Arun tumbang, yang selama ini menjadi jalur penting penyaluran listrik dari pembangkit Arun dan Nagan Raya ke berbagai wilayah Aceh.
     
    “PLN mengerahkan tim siaga, peralatan berat, dan material untuk mempercepat pembangunan kembali tower serta memulihkan aliran listrik. Seluruh pekerjaan dilakukan nonstop 24 jam dengan dukungan dan kolaborasi Pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat demi memastikan suplai listrik di Bumi Serambi Mekah segera pulih,” imbuh Darmawan.
     
    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak nyata bagi percepatan pemulihan di Aceh. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong pemulihan masyarakat berlangsung lebih cepat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Bahlil Pastikan Percepat Pemulihan Listik di di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Bahlil Pastikan Percepat Pemulihan Listik di di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi Kabupaten Bireuen, Aceh untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir dan longsor, Selasa 2 November 2025. Bahlil ingin memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah tersebut.

    “Kehadiran saya di sini bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Dirut PLN, Dirjen Ketenagalistrikan itu dalam rangka ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” kata Bahlil dikutip dari siaran pers, Rabu (3/11/2025).

    Dia menyampaikan proses pemulihan di lokasi terdampak banjir dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Bahlil memastikan setiap penyulang listrik hanya dinyalakan setelah area benar-benar aman dari banjir, pohon tumbang, dan potensi korsleting.

    “Kementerian ESDM telah mengirim tim siaga bencana sektor ESDM untuk dapat membantu proses penangan dan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana,” ujarnya.

    Tim siaga bencana Kementerian ESDM memastikan pemulihan berjalan sesuai standar teknis sekaligus memeriksa kebutuhan di posko pengungsian dan menyiapkan dukungan energi apabila dibutuhkan. Selain pemulihan listrik, Bahlil meminta tim lapangan untuk menyiapkan pasokan LPG dan minyak di lokasi terdampak banjir.

    “Kepada tim lapangan, yang pertama, pastikan bahwa listrik segera harus nyambung, lima tower induk harus dibangun. Pastikan juga tentang LPG dan minyak harus segera masuk ke Kabupaten Bireun,” jelas Bahlil

    “Karena ini salah satu kabupaten penduduk terbanyak di Aceh dan punya dampak yang sangat luar biasa. Semangat terus ya,” dia menambahkan.

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membeberkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung setelah Presiden melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera pada Senin (1/12/2025)

    Muzani mengatakan diskusi dengan Presiden mencakup berbagai isu, mulai dari hal ringan hingga persoalan yang bersifat mendesak. Dia menjelaskan bahwa Presiden memaparkan hasil kunjungannya ke Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Presiden menyaksikan langsung musibah yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

    Menurutnya, Presiden melihat sendiri kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi para pengungsi dan masyarakat terdampak.

    “Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” kata Muzani kepada wartawan

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh temuan itu menjadi perhatian serius Kepala negara, sehingga fokus pemerintah saat ini, kata Muzani, adalah memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat, terutama karena banyak infrastruktur rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi bantuan.

    “Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ucapnya.

    Terkait tindak lanjut pasca kunjungan Presiden ke wilayah terdampak, Muzani menyampaikan bahwa Prabowo terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

    Dengan langkah tersebut, Muzani melanjutkan bahwa  pemerintah menargetkan percepatan pemulihan listrik, perbaikan jaringan jalan, dan kelancaran distribusi logistik untuk masyarakat yang masih mengungsi maupun tinggal di wilayah terisolasi.

    “Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak menteri terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Kira-kira seperti itu,” tandas Muzani.

  • Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, progres pemulihan ketenagalistrikan di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan.

    Hal itu dia sampaikan saat meninjau langsung kondisi infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir dan angin kencang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (2/12/2025).

    Dia memerinci dari total 263 penyulang yang padam, sebanyak 153 penyulang atau 58,2% telah kembali normal. Sementara itu, 6.844 dari 9.669 gardu distribusi atau 70,8% telah menyala kembali.

    Sementara itu, beban listrik yang pulih mencapai 173,05 megawatt (MW) atau 69,8%, dengan jumlah pelanggan kembali menikmati listrik sebanyak 727.735 pelanggan atau 69,7%.

    Pada kesempatan ini, Bahlil meninjau salah satu titik tower transmisi pada jalur Bireuen – Arun, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, dia memberikan arahan langsung kepada jajaran teknis PLN agar percepatan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terukur.

    Apalagi, jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

    “Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Saya tahu ini medannya tidak gampang, tetapi anggap saja ini adalah sebuah panggilan kepada kita untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

    Selanjutnya, Bahlil meninjau lokasi material tower emergency (TE) di Bireuen. Di titik ini, dia menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material yang digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Bireuen – Arun.

    Menurut Bahlil, optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target.

    Untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan Nagan Raya, PT PLN (Persero) akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak.

    Adapun, pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat (4/12/2025) atau Sabtu (5/12/2025) mendatang.

    Berdasarkan data PLN, sebanyak 12 tower transmisi pada beberapa jalur SUTT 150 kV mengalami kerusakan, mencakup jalur Bireuen-Arun, Brandan-Langsa, serta Peusangan-Bireuen.

    Kerusakan ini menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

    “Kehadiran saya di sini bersama direktur utama Pertamina, dirut PLN, dirjen ketenagalistrikan itu dalam rangka ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” kata Bahlil.

    Relaksasi Ketentuan Pembelian BBM

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pihaknya akan melakukan relaksasi pada regulasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah terdampak bencana. Hal ini dilakukan demi mengatasi antrean pembelian BBM.

    Menurut Bahlil, dengan relaksasi ini, masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU.

    Sementara untuk distribusi BBM, karena jalur darat terputus, maka pengiriman BBM dilakukan via laut dan udara menggunakan drum. Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulihkan jalur darat.

    “Dan urusan BBM, BBM-nya ada, tapi tidak bisa terdistribusi karena banyak jalan yang enggak bisa kita lewati. Kita sudah lewat laut, juga ombak. Nah, perlahan-lahan kita mulai sekarang pakai jerigen. Jadi kita lagi bawa jerigen dan drum dari Jakarta, kita naikkan pesawat kita kirim ke sini supaya kita pikul. Sambil kita bekerjasama dengan kementerian teknis di PU untuk menembus jalan,” tambah Bahlil.

    Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Bahlil menyebut, pemerintah berkomitmen mempercepat seluruh proses pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dapat kembali normal.

  • Dirut PLN Pastikan Langsung Penanganan Kelistrikan Pascabencana di Aceh

    Dirut PLN Pastikan Langsung Penanganan Kelistrikan Pascabencana di Aceh

    Jakarta –

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo memastikan langsung penanganan kelistrikan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh.

    Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Sultan Iskandar Muda, dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Darmawan melepas keberangkatan personel tanggap darurat dan material perbaikan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) ke lokasi-lokasi terdampak.

    Dalam Apel Siaga Team Recovery Bencana Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Sabtu (29/11), Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyampaikan, kondisi di Aceh pasca dilanda banjir dan longsor mengalami kerusakan berat. Berdasarkan catatan terakhir, sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota di Aceh rusak parah. Penduduk di kabupaten/kota tersebut masih terisolir imbas akses komunikasi yang terputus dan padamnya listrik karena sejumlah tower milik PLN roboh.

    “Banyak korban, termasuk beberapa kampung dan tempat yang hilang. Sampai sekarang belum tahu statusnya bagaimana. Insyaallah, ini ada bantuan dari pada PLN Aceh dan pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan tersalur ya listrik-listrik yang terputus,” kata Muzakir dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Muzakir menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah PLN dan para ‘stakeholder’ yang bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan dan dukungan teknis ke Aceh.

    Sementara itu, Darmawan menyampaikan akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi, total 12 tower SUTT roboh dan menyebabkan gangguan suplai listrik di wilayah Aceh. Saat ini pihaknya telah menerjunkan sekitar 500 petugas gabungan dari unit PLN seantero Indonesia guna mempercepat pembangunan tower transmisi darurat di Aceh.

    “Sejak hari pertama bencana, PLN sudah menetapkan status siaga penuh dan pagi ini kami melepas tim tanggap darurat ke lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Kami juga turun langsung mengecek kesiapan personel dan material yang akan digunakan untuk membangun tower transmisi darurat,” ucap Darmawan.

    “Kami kerahkan material set tower dari Jawa dengan pesawat Hercules TNI. Kami juga datangkan para ahli dan tim gabungan. Semuanya bergerak, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, tim ‘rescue’, TNI, dan Polri. Termasuk untuk pendistribusian genset, sembako, lampu darurat, dan lain-lain,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Darmawan menegaskan PLN akan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di Aceh, sehingga suplai listrik dapat segera kembali stabil untuk masyarakat.

    “Kami terus bekerja keras agar masyarakat yang terdampak dapat segera beraktivitas dan listrik kembali pulih. Ratusan petugas di lapangan ‘all out’ 24 jam ‘nonstop’ untuk menyelesaikan misi kemanusiaan ini,” ungkap Darmawan.

    Selain mempercepat pemulihan kelistrikan, PLN juga menyiagakan genset di titik-titik obyek vital, seperti rumah sakit, puskesmas, bandara, dan kantor pemerintahan, agar masyarakat Aceh tetap bisa terlayani. Selain itu, bantuan berupa lampu darurat juga telah disalurkan ke rumah ibadah dan lokasi pengungsian untuk memastikan aktivitas malam hari tetap berjalan.

    “Kami membangun ‘island operation’ Nagan Raya dengan beban sampai 100 Megawatt (MW) dan ‘island operation’ Arun dengan beban 16 MW. Dengan cara ini, sebagian wilayah Aceh terutama fasilitas layanan publik masih bisa mendapat pasokan listrik,” ucapnya.

    PLN juga memberikan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako untuk masyarakat terdampak yang secara simbolis diserahkan kepada Muzakir. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan berlangsung.

    “Kita upayakan yang terbaik. Semoga perjuangan ini dimudahkan, semua masyarakat dikuatkan, dan bencana ini bisa kita tangani dengan baik. Semuanya segera pulih kembali seperti sedia kala,” tutup Darmawan.

    (akn/ega)

  • Bank Mandiri Mau Rombak Pengurus Lagi

    Bank Mandiri Mau Rombak Pengurus Lagi

    Jakarta –

    Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), berencana merombak jajaran pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada Jumat (19/12) mendatang. Perubahan pengurus menjadi salah satu mata acara utama dalam agenda tersebut.

    RUPSLB Bank Mandiri memuat tiga mata acara inti. Pertama, Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank Mandiri. Kedua, pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bank Mandiri tahun 2026. Ketiga, perubahan susunan pengurus Bank Mandiri.

    “Berdasarkan surat Kepala BP BUMN No. SR-69/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2025, mata acara Rapat ini diusulkan sebagai salah satu Mata Acara yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat,” tulis Manajemen Bank Mandiri dalam Keterbukaan Informasi, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Sebagai informasi, Bank Mandiri sebelumnya sempat menggelar RUPSLB pada awal Agustus lalu. Dalam acara tersebut, para pemegang saham Bank Mandiri menyetujui pengangkatan Riduan sebagai Direktur Utama (Dirut) menggantikan Darmawan Junaidi.

    Sebelumnya diketahui, Riduan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) Bank Mandiri. Dengan diangkatnya Riduan, maka posisi Wadirut Bank Mandiri diisi oleh Henri Panjaitan. Selain itu, pemegang saham Bank Mandiri juga resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri.

    Komisaris dan Direksi Bank Mandiri

    Komisaris

    Komut/Komisaris Independen: Kuswiyoto
    Wakomut/Komisaris Independen: Zainudin Amali
    Komisaris: M. Yusuf Ateh
    Komisaris: Yuliot Tanjung
    Komisaris Independen: Mia Amiati
    Komisaris: Luky Alfirman
    Komisaris Independen : Zulkifli Zaini

    Direksi

    Direktur Utama: Riduan
    Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
    Direktur Operation: Timothy Utama
    Direktur Information & Technology: Sunarto
    Dir Human Capital & Compliance: Eka Fitria
    Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
    Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo
    Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi
    Direktur Consumer Banking: Saptari
    Direktur Treasury & International: Ari Rizaldi
    Direktur Finance & Strategy: Novita Widyasari
    Direktur Network & Retail Funding: Jan Winston Tambunan

    (ahi/ara)

  • Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim, mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
    Gugatan praperadilan
    ini tercatat di sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 152/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
    Pihak tergugat adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cq Bareskrim Polri cq Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortas Tipikor).
    “Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon
    Hartanto Yohanes Lim
    ,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel pada Minggu, (23/11/2025).
    Gugatan perdana untuk perkara ini akan diadakan pada Selasa (2/12/2025) pada pukul 09.00 WIB.
    Dalam kasus ini, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
    Mereka adalah Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla; Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim; Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar; dan Direktur PT Bakti Reka Nusa, RR.
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus ini diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Berdasarkan perhitungan saat ini,
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Balik Video “Sajam”, Pejabat PLN Diduga Terlibat, Direksi Pilih Diam

    Di Balik Video “Sajam”, Pejabat PLN Diduga Terlibat, Direksi Pilih Diam

    JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan soal pasokan listrik, melainkan dugaan keterlibatan salah satu pejabat tingginya dalam aksi kekerasan bersenjata tajam di Cinere, Depok, Minggu, 26 Oktober. Peristiwa tindak kekerasan sempat direkam bentuk video dan terunggah di instagram @depok24jam.

    Dalam rekaman video itu, tampak seorang pria berbaju merah mengamuk sambil mengacungkan parang panjang. Sosok tersebut diduga kuat adalah Chorinus Eric Nerokou, Executive Vice President (EVP) PLN, sebagaimana disebut dalam rilis Polres Metro Depok.

    Upaya konfirmasi VOI kepada Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Humas PLN Yusuf Didi Setiarto tidak membuahkan hasil. Keduanya memilih bungkam. Namun, sumber internal PLN menyebutkan bahwa Darmawan langsung menggelar rapat mendadak bersama jajaran manajemen atas dan General Manager se-Indonesia.

    Tujuan rapat tersebut, menurut sumber, adalah menyatukan persepsi dan menyusun strategi penyelamatan citra korporasi. “Arahan jelas, semua harus satu suara: bahwa pria dalam video bukanlah CEN. Semua berita yang beredar disebut hoaks,” ungkap sumber di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

    Bahkan, CEN disebut diminta menyangkal keterlibatannya dalam video tersebut. “Semua manajemen atas diminta tidak mengakui bahwa orang dalam video itu adalah EVP PLN,” tambahnya. Berdasarkan penelusuran, CEN merupakan seorang pejabat eksekutif di Indonesia yang dikenal karena jabatannya sebagai Executive Vice President (EVP) Legal Business Partner Distribusi, Retail, dan Niaga di PT PLN (Persero).

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto memastikan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). “Perkara dicabut oleh pelapor, dilakukan perdamaian antar kedua belah pihak,” ujarnya, dalam pesan tertulis yang diterima VOI.

    Meski video menunjukkan penggunaan senjata tajam, Buher menegaskan bahwa RJ dapat diterapkan selama tidak ada luka berat atau kematian, dan perdamaian dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak tanpa paksaan.

    Perwakilan Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan bahwa konflik bermula dari cekcok antara pengemudi mobil Ford dan seorang jukir. Kata-kata kasar berujung pemukulan, lalu senjata tajam berjennis parang dan sebilah bambu keluar dari mobil.

    Dua pelaku, CEN dan SPN, ditangkap di Limo, Cinere, Depok. Barang bukti yang disita antara lain dua bilah parang, satu bambu panjang hampir dua meter, serta mobil Ford Everest bernopol B 1444 ZJD.

    Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan Humas PLN, Gregorius Adi saat dihubungi VOI melalui telepon genggam tidak memberikan respon. Kini, publik menanti kejelasan apakah PLN akan jujur menghadapi badai ini, atau terus berlindung di balik narasi korporasi.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi satu setahun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) sejak Minggu (20/10/2025).

    Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, para penegak hukum baik itu Kejagung, KPK hingga Polri telah banyak mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

    Salah satu penindakan korupsi yang paling disorot itu saat menetapkan saudagar minyak tersohor di Indonesia, yakni Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

    Berikut daftar 10 kasus korupsi yang ditindak parat penegak hukum sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo

    1. Kasus Ronald Tannur dan Zarof Ricar

    Pasca tiga hari Prabowo jadi Presiden, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya atas vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

    Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

    Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah ‘kong kalikong’ dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

    Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

    Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

    Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

    Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

    2. Tom Lembong di Kasus Gula

    Masih di bulan yang sama saat Prabowo dilantik, eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

    Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

    Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo.

    Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

    Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

    Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

    Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    4. Tata Kelola Minyak dan Produk Kilang

    Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

    5. Riza Chalid jadi Tersangka

    Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya.

    Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

    Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto. Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

    Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

    6. Kasus Dugaan Korupsi Sritex

    Masih dalam setahun Prabowo menjabat, Kejagung juga telah mengusut kasus Sritex. Secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

    Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah ber kongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

    Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

    7. Kasus Suap Vonis CPO Korporasi 

    Dalam perkara suap ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

    Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

    Selain itu, advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY) turut menjadi tersangka.

    Kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

    Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

    8. Kasus Obstruction of Justice

    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara perintangan ini. Empat tersangka, yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); eks Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam catatan Bisnis, terdapat tiga kasus yang baru diduga dirintangi oleh para tersangka. Mulai dari, kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

    Pada intinya, keempat tersangka itu bekerja sama dalam membuat narasi negatif untuk menyudutkan kinerja penyidik khususnya pada perkara korupsi timah, importasi gula dan fasilitas impor crude palm oil alias CPO.

    9. Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

    Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

    Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

    Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

    Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
    Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

    Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

    10. Kasus PLTU Halim Kalla

    Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

    Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

    Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2×50 MegaWatt.

    Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

    Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

    Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

    Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

    Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

    Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

    Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

  • Fakta-Fakta Kasus Korupsi PLTU Adik Jusuf Kalla

    Fakta-Fakta Kasus Korupsi PLTU Adik Jusuf Kalla

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi telah telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018, salah satunya adik Jusuf Kalla.

    Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo menyatakan satu dari empat tersangka itu adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Fahmi Mochtar. Tiga lainnya adalah Direktur PT BRN Halim Kalla (HK) atau adik Jusuf Kalla, Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

    Polisi mencatatkan bahwa mantan Dirut PLN berinisial FM sebagai tersanka. Artinya di sini yang bersangkutan dia sebagai, beliau sebagai Direktur PLN saat itu.

    “Kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK [adik Jusuf Kalla], RR, dan juga pihak lainnya,” ujar Cahyono di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Simak fakta-fakta kasus korupsi PLTU yang melibatkan adik Jusuf Kalla:

    1. Awal Mula Kasus PLTU

    Kasus bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan PLTU 1 Kalimantan Barat dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt. Namun, sebelum pelaksanaan lelang tersebut, PLN diduga melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan untuk memenangkannya dalam lelang tersebut.

    Polisi mencatatkan bahwa sejak awal perencanaan ini sudah terjadi korespondensi. Artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun diduga tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.

    2. Pengalihan dan Pemberian Imbalan

    Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

    Kemudian, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

    Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

    Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. “Untuk kerugian keuangan negaranya ini sekitar 62.410.523 USD dan Rp323.199.898.518,” pungkasnya.

    Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dalam UU 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    3. Profil pengusaha Halim Kalla

    Halim Kalla adalah adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN. “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Totok menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    4. Penerus Grup Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.