Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

    Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

    Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

    Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

    PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

    “Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

    Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

    “Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

    Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

  • UU Minerba Disahkan, Koperasi-UMKM Tak Cuma Jadi Penonton!

    UU Minerba Disahkan, Koperasi-UMKM Tak Cuma Jadi Penonton!

    Jakarta –

    DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Disahkannya UU Minerba memungkinkan koperasi, UMKM hingga organisasi keagamaan mengelola tambang mineral.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan mengatakan, revisi ini menghadirkan terobosan bagi perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk turut menikmati manfaat dari industri tambang. Selama ini, kata dia, industri tambang hanya dikuasai segelintir pihak.

    “Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Dengan revisi ini, dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan akan merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam kita” ujar Putri yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan Pasal 60A dan Pasal 75A, Pemerintah Pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Namun, perguruan tinggi tidak mengelola tambang secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang.

    “Aturan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang” tambah Putri.

    Tak hanya perguruan tinggi, revisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk mendapatkan akses terhadap industri pertambangan. Selain itu, Pasal 108 mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

    Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, tidak hanya merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

    “Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh koperasi, UKM yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus juga dilibatkan dan diberdayakan” tegas Putri.

    Fraksi PAN DPR RI menegaskan revisi UU Minerba ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berpihak kepada rakyat. Putri menyatakan sumber daya alam merupakan hak milik bersama.

    “Sikap Fraksi PAN jelas bahwa sumber daya alam kita adalah milik bersama, dan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir elite. Dengan revisi ini, kami memastikan bahwa tambang kita benar-benar menjadi berkah bagi seluruh lapisan masyarakat” ujarnya.

    Dengan disahkannya revisi UU Minerba ini, Fraksi PAN DPR RI akan terus mengawal implementasinya agar kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi dan keberlanjutan yang telah disepakati bersama.

    (ily/rrd)

  • Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    Revisi UU Minerba Mendukung Pelibatan Seluruh Lapisan Masyarakat

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi UU Minerba mendukung pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara ( UU Minerba ) dalam Rapat Paripurna hari ini. Dengan demikian sektor pertambangan tidak dinikmati oleh segelintir pihak.

    Ketua Fraksi PAN DPR yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan revisi ini menghadirkan terobosan bagi perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk turut menikmati manfaat dari industri tambang yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak.

    “Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Dengan revisi ini, dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan akan merasakan manfaat langsung dari sumber daya alam kita” ujar Putri, Selasa (18/2/2025).

    Berdasarkan Pasal 60A dan Pasal 75A, Pemerintah Pusat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Namun, perguruan tinggi tidak mengelola tambang secara langsung, melainkan mendapatkan manfaat dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang. “Aturan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang,” ujarnya.

    Tak hanya perguruan tinggi, revisi ini juga membuka peluang lebih besar bagi koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk mendapatkan akses terhadap industri pertambangan. Selain itu, Pasal 108 mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

    Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar tambang mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, tidak hanya merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

    “Kami ingin memastikan manfaat dari industri tambang tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga oleh koperasi, UKM yang merupakan wujud dari ekonomi kerakyatan. Masyarakat adat dan masyarakat lokal harus juga dilibatkan dan diberdayakan,” tegas Putri.

  • Jelang Pelantikan, Kepala Daerah Terpilih Latihan Baris Berbaris di Monas – Page 3

    Jelang Pelantikan, Kepala Daerah Terpilih Latihan Baris Berbaris di Monas – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membenarkan, akan ada sejumlah menteri yang mengisi pembekalan dalam acara retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang. Diketahui acara tersebut dilakukan pada 21 Februari 2025 hingga sepekan ke depan.

    “Ya ada (pembekalan dari menteri), kami inginnya sebetulnya seluruh menteri juga memberikan materi,” kata Bima di Jakarta, seperti dikutip Selasa, (18/2/2025).

    Bima menyatakan, tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengatur penjadwalan menteri yang akan dihadirkan sesuai kebutuhan dan program prioritas nasional.

    “Kami mengatur menteri-menteri yang diperlukan untuk memberikan arahan atau penjelasan tentang program-program prioritas nasional. Itu yang akan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berbicara,” jelas Bima.

    Bima menyampaikan, sejumlah menteri yang dipastikan hadir seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

    “Sri Mulyani akan berbicara tentang efisiensi misalnya, Kepala Badan Gizi akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis, Kemudian Menteri Pertanian dan Menko Pangan akan berbicara dengan target-target swasembada pangan kira-kira begitu,” ungkap Bima.

  • Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa beberapa menteri akan menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Bima menjelaskan, bahwa pihaknya mengatur menteri-menteri yang diperlukan untuk memberikan arahan atau penjelasan mengenai prioritas nasional. Menteri tersebut kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara. 

    Adapun, salah satu menteri yang akan berbicara adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan membahas efisiensi anggaran, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan menyampaikan target swasembada pangan.

    “Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berbicara tentang efisiensi misalnya, Kepala Badan Gizi akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis. Kemudian Menteri Pertanian dan Menko Pangan akan berbicara dengan target-target swasembada pangan, kira-kira begitu,” jelasnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

    Adapun, dia mengaku bahwa pada dasarnya pihaknya ingin agar seluruh menteri akan memberikan materi. Namun, karena keterbatasan waktu dan adanya sesi dari Lemhannas terkait wawasan Nusantara serta ikatan nasional, tidak memungkinkan semua menteri dapat menyampaikan paparan.

    Terlebih, pihaknya juga mengatakan tidak akan ada pemateri asing. Mereka juga mengkondisikan agar menteri-menteri yang akan berbicara tidak digantikan. 

    Sebelumnya, Bima membeberkan akan ada sekitar 40 menteri yang menjadi pemateri dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah. Tak hanya para menteri di Kabinet Merah Putih, dia juga menyebut nantinya akan ada presiden terdahulu yang juga menjadi pembicara dalam agenda tersebut.  

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara,” katanya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025). 

    Akan tetapi, Bima enggan mengungkap siapa ‘mantan’ presiden yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lihat saja nanti dan kemungkinan akan diumumkan.

  • Harga Daging Sapi Bulan puasa-Lebaran Rp 120.000/Kg

    Harga Daging Sapi Bulan puasa-Lebaran Rp 120.000/Kg

    Jakarta –

    Pemerintah menetapkan harga jual daging sapi segar di kisaran Rp 120 ribu per kilogram, khususnya untuk periode Ramadan 2025. Sementara itu, untuk harga daging kerbau dianjurkan pemerintah yaitu harus di bawah Rp 80 ribu per kilogramnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan bahwa harga daging sapi dan daging kerbau di tingkat peternak harus sesuai dengan harga yang ditetapkan Bapanas.

    “Harga di tingkat petani dan tingkat peternak itu harus bagus. Jadi kalau harga daging hari ini turun karena PMK (penyakit mulut dan kuku) kemarin, kita harus naikkan. Angkanya memang harus Rp 120 ribu ke atas untuk daging sapi yang segar. Tetapi untuk daging kerbau, kita putuskan memang harganya harus di bawah Rp 80 ribu, seperti harga acuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan,” bebernya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Sebagai informasi, menurut data yang dihimpun dari situs resmi Bapanas per Selasa, 17 Februari 2025, harga sapi hidup untuk tingkat produsen yaitu seharga Rp 51.946 per kilogramnya.

    Menurut catatan detikcom, pemerintah juga telah menerbitkan izin impor daging sapi dan kerbau sebanyak 117 ribu ton melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk kebutuhan pasokan Lebaran 2025.

    Rencana impor daging yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 280 ribu ton. Di dalam impor ini, terdapat importasi daging sapi sebanyak 100 ribu ton, dan daging kerbau 100 ribu ton kepada BUMN Pangan. Selain itu importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton.

    Diinformasikan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 200 ribu ton daging. Hal ini disampaikan Zulhas saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait beberapa waktu lalu.

    Zulhas menerangkan rapat tersebut sebagai langkah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    “Penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan,” kata Zulhas dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Zulhas mengatakan, penugasan kepada BUMN ini diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat.

    (eds/eds)

  • Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Ketua DPP NasDem: Lukisan Paloh kepada Prabowo sesuatu yang berharga

    Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP NasDem Willy Aditya sebut pemberian lukisan yang dihadiahi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2), sebagai sesuatu yang berharga.

    “Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu mengingat, kata dia, Surya Paloh menggemari karya seni lukisan sehingga menempatkannya sebagai sesuatu yang amat bernilai.

    “Pak Surya itu orang yang suka lukisan, dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga,” ucapnya.

    Di sisi lain, Willy mengatakan bahwa pemberian hadiah lukisan itu juga sebagai timbal balik atas pemberian barang yang sebelumnya pernah diberikan Prabowo kepada Surya Paloh.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tetapi sebelumnya ‘kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado. Resiprokal (bersifat saling berbalasan) saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Selain Surya Paloh, puncak HUT Ke-17 Gerindra juga dihadiri pimpinan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM), di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiyono, dan Ketum PSI Kaesang Pangerap.

    Selain itu, anggota Kabinet Merah Putih (KMP), baik dari jajaran menteri maupun wakil menteri, juga menghadiri perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Amran Sulaiman Jadi Menko Pangan Ad Interim Gantikan Zulkifli Hasan – Page 3

    Amran Sulaiman Jadi Menko Pangan Ad Interim Gantikan Zulkifli Hasan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti mahalnya harga minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Dia meminta satuan tugas (Satgas) pangan mengawal harga eceran tertinggi (HET) di lapangan.

    Dia mengakui telah menemukan kenaikan harga Minyakita di beberapa daerah. Selain itu, harga gula pasir juga terpantau naik.

    “Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ucap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Amran mencatat harga rata-rata nasional Minyakita berkisar Rp 17.000-18.000 per liter. Padahal, HET telah ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

    Minta Satgas Pangan Turun Tangan

    Dia memerintahkan Satgas Pangan untuk terjun ke lapangan. Tujuannya memantau pelaksanaan HET Minyakita sesuai di pasaran hingga tingkat desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa,” tegasnya.

    Dia menegaskan kembali, HET Minyakita sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan dan perlu dilaksanakan di tingkat konsumen. Mentan Amran juga mewanti-wanti para pengusaha.

    “Hari ini keputusan penting adalah, bahwa harga minyak goreng (Minyakita) HET Rp 15.700 (per liter). Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik,” beber Amran yang kali ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim.

    “Kita harus patuhi. Kita ingin di bulan suci Ramadan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” imbuh Amran.

     

  • Bapanas minta penggiling serap gabah sesuai HPP Rp6.500/kg

    Bapanas minta penggiling serap gabah sesuai HPP Rp6.500/kg

    Sumatera Selatan kemarin kan masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kg, gitu ya. Tapi pengusaha yang di Sumatera Selatan ini juga udah berkomunikasi akan membeli gabah dengan Rp6.500 per kg

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua penggilingan padi yang membeli gabah kering panen (GKP) agar sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan yakni Rp6.500 per kilogram.

    Arief ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong penggiling padi agar menaati ketentuan pemerintah dalam melakukan penyerapan gabah petani.

    “Ya tentunya yang masih membeli gabah petani di bawah (harga pembelian pemerintah/HPP) Rp6.500 per kilogram harus didorong naik,” kata Arief.

    Dia menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat pengusaha penggiling padi di daerah Sumatera Selatan yang membeli gabah petani di bawah HPP.

    Meski begitu, Arief menuturkan bahwa pengusaha tersebut sudah berkomunikasi dengan pemerintah, segera menyerap gabah petani sesuai HPP.

    “Sumatera Selatan kemarin kan masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kg, gitu ya. Tapi pengusaha yang di Sumatera Selatan ini juga udah berkomunikasi akan membeli gabah dengan Rp6.500 per kg, any quality,” ucap Arief.

    Pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Keputusan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.

    Arief menyatakan bahwa pembaruan kebijakan HPP gabah kering panen dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini, kata dia, rata-rata penggiling padi membeli gabah sesuai HPP.

    “Rata-rata pembelian gabah sudah di atas HPP,” ucap dia.

    Ia menambahkan bahwa saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog mencapai 1,9 juta ton.

    “Saat ini stok beras di Bulog kan 1,9 juta ton. Dan serapan Bulog juga sekitar 8-10 ribu ton per hari sekarang,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa penggilingan padi yang membeli gabah kering panen (GKP) di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram maka dapat dipanggil polisi.

    “Saya minta (penggiling padi) jangan main-main, kalau enggak nanti bisa dipanggil sama Polres,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/2).

    Zulhas menegaskan bahwa harga Rp6.500 per kilogram untuk GKP adalah ketentuan yang telah diputuskan pemerintah dan harus diterima oleh semua pihak, termasuk penggilingan padi yang membeli gabah dari petani.

    Meski begitu, dia mengaku mendapat laporan adanya penggilingan padi yang masih membeli gabah di bawah harga tersebut, salah satunya di daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

    Oleh karena itu, Zulhas meminta agar semua pihak, termasuk penggilingan, untuk mematuhi kebijakan pemerintah demi kesejahteraan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.