Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Presiden Prabowo Undang Sejumlah Menteri Buka Puasa Bersama di Istana

    Presiden Prabowo Undang Sejumlah Menteri Buka Puasa Bersama di Istana

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk buka puasa bersama (bukber) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto/Dok SindoNews/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk buka puasa bersama (bukber) di Istana Kepresidenan, Jakarta, tepat di hari ketiga Ramadan 1446 Hijriah, Senin (3/3/2025). Tampak terlihat Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang turut hadir.

    Namun, dia enggan untuk mengungkapkan siapa saja menteri yang diajak oleh Presiden Prabowo bukber di Istana itu. “Buka puasa. Belum tahu. Buka puasa bersama dengan presiden,” katanya.

    Sementara sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan. Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

    Dia mengungkapkan akan melakukan rapat dengan Presiden Prabowo membahas harga pangan pada saat bulan Ramadan. “Kita akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan.”

    Sementara itu, hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.

    (rca)

  • Prabowo Ajak Menteri Kabinet Merah Putih Bukber Perdana di Istana Merdeka

    Prabowo Ajak Menteri Kabinet Merah Putih Bukber Perdana di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk berbuka puasa (bukber) perdana bersama di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengamini bahwa Presiden Prabowo Prabowo mengajak pembantunya di Kabinet untuk berbuka puasa bersama. Menurut pantauan Bisnis, Fadli Zon tiba di Istana pada pukul 17.25 WIB dan mengamini dirinya diundang oleh Prabowo.

    “Buka puasa. [Yang diundang siapa saja] Belum tau. Buka puasa bersama dengan presiden,” katanya kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Sebelumnya, Prabowo juga menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri untuk membahas sejumlah persoalan, salah satunya soal Makan Bergizi Gratis.

    “[Rapat bahas MBG] Salah satunya mungkin. Saya sih duga pangan secara keseluruhan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan.

    Selain keduanya, turut hadir Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.

  • Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Sejumlah menteri yang terpantau tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, antara lain Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Amran mengatakan bahwa harga beras di tingkat konsumen sedang turun, namun harga cabai mengalami sedikit peningkatan.

    Berdasarkan pantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada Senin harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai Rp103.600 per kg, atau meningkat sebesar 28 persen.

    Senada dengan Amran, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa rapat akan membahas pangan secara keseluruhan.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” kata Dadan.

    Adapun terkait dengan stabilisasi harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah telah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tepis Keraguan, Zulhas Tunggu Instruksi Prabowo soal MBG

    Tepis Keraguan, Zulhas Tunggu Instruksi Prabowo soal MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengungkapkan, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah akan merumuskan aturan sebagai payung hukum. Bentuk aturan atau regulasinya bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    “Ini satu pokoknya yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Aturan ini menurut Zulhas sangat penting untuk mengatur pelaksanaan tugas setiap kementerian dan lembaga di program MBG.

    “Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan Inpres atau Perpres tersebut,” sebutnya.

    Zulhas menjabarkan, setelah payung hukumnya resmi berlaku, masing-masing kementerian atau lembaga terkait dapat melaksanakan perannya dengan jelas. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peran serta aturan dalam pelaksanaan program MBG.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    “Untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. karena Kalau tidak kan nanti Kalau tidak diatur ragu-ragu masing-masing (kementerian/lembaga),” sehutnya.

    “Misalnya nanti ada distribusi antar daerah itu kan perlu aturan tugas-tugas, Nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa. Jadi perlu Impres,” ungkapnya.

    Pelaksanaan MBG menurut Zulhas akan semakin masif dilakukan mulai Maret 2025 ini. Pemerintah menargetkan sampai akhir tahun ini jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta.

    Dengan banyaknya jumlah penerima manfaat maka semakin banyak juga bahan baku yang dibutuhkan untuk program ini. Misalnya kebutuhan beras mencapai 4 juta ton dan telur hingga 5 juta ton. Hal lain yang menjadi concern pemerintah adalah distribusi logistik.

    “Ya, tapi kalau di tempat saya Sumatera mungkin perlunya ikan. Jadi seperti itu, persiapan di masing-masing daerah yang diperlukan kira-kira apa saja sehingga ketersediaan bahannya ada,” jelas Zulhas.

    (wur)

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga Minyakita di masyarakat atau pasar tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Menurut Budi, hal tersebut sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada 26 Februari 2025 lalu.

    “Selian itu disepakati juga distribusi dan penyaluran minyakita difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah agar ketersediaan Minyakita di masyarakat terjamin saat Ramadan serta Lebaran 2025. Bahkan, kata Budi, produsen Minyakita juga sudah diminta untuk menggenjot pasokan dua kali lipat.

    “Kami sudah panggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat,” tandas Budi.

    Budi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan surat pada 28 Februari 2025 dengan memerintahkan produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat, selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita. Kemendag berkerja sama dengan Satgas Pangan Polri, 38 Pemda, dan 4 balai pengawasan tertib niaga.

    “Lalu, menginstruksikan kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit serta produsen minyak goreng untuk tidak melakukan bundling Minyakita,” pungkas Budi.

  • #DemiIndonesia Mandiri Pangan, Zulhas Minta Bupati Pantau Panen Raya Padi

    #DemiIndonesia Mandiri Pangan, Zulhas Minta Bupati Pantau Panen Raya Padi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepala daerah memantau panen raya padi pada bulan Maret dan April 2025. Zulhas meminta agar bupati tersebut mengawasi harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah harga Rp 6.500.

    Hal itu disampaikan Zulhas pada acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan yang diselenggarakan detikcom di lapangan Pangkur Ngawi. Zulhas memberi PR kepada bupati dan beberapa pihak yang hadir untuk mengawasi panen raya padi.

    “Saya minta bupati selama bulan Ramadan, bulan April panen raya. Kita minta bupati setiap minggu rapat dengan camat dan kepala desa,” kata Zulhas dalam sambutannya, dilansir detikJatim, Senin (3/3/2025).

    Zulhas meminta bupati menjadi mandor di desa-desa yang panen raya. Tugasnya mengecek dan mengawasi apa yang terjadi dan kendalanya.

    Pengawasan yang perlu diperhatikan salah satunya soal gabah yang dibeli, tidak boleh di bawah Rp 6.500. Hal ini agar para petani tidak merugi saat panen.

    “Panen dikontrol, berapa harga gabah dibeli, kalau di bawah Rp 6.500 apa masalahnya, segera ditangani. Bisa telepon bulog dan lainnya. Kalau ada pabrik yang nakal, ada kapolres,” jelasnya.

    “Hari ini karbo pagi dan jagung. Tidak mungkin pemerintah pusat sendirian, tapi harus kerja presiden komandannya, menteri, gubernur, bupati, TNI, polri semua pihak termasuk media. Hari ini sebagai contoh kalau bisa kerja sama erat, tidak menunggu lama tahun depan bisa swasembada pangan, bahkan tahun ini,” pungkasnya.

    Simak selengkapnya di sini.

    (yld/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tidak Ada Alasan Harga Naik

    Tidak Ada Alasan Harga Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada hari kedua Ramadan 2025. Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga pangan serta menjaga pasokan bahan pokok selama bulan suci Ramadan.

    Dalam kunjungannya, Mentan Amran menemukan harga beras dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menegaskan kondisi ini tidak dapat dibenarkan, mengingat stok beras nasional dalam kondisi aman.

    “Kami melihat ada kenaikan harga beras sekitar 2% hingga 4%. Kami tegaskan, tidak ada alasan bagi harga untuk naik karena stok kita di gudang mencapai 2 juta ton, jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujarnya, Minggu (2/3/2025).

    Mentan Amran menekankan produksi pangan nasional mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Perinciannya produksi beras meningkat 52% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kemudian, minyak goreng tetap melimpah karena Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Selain itu, bahan pangan pokok lain juga tersedia dalam jumlah cukup untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri.

    “Kami minta para pedagang dan distributor untuk tidak menjual di atas HET. Ini membebani masyarakat yang sedang beribadah pada Ramadan 2025,” tambahnya terkait stabilitas harga pangan.

    Dalam sidaknya, Mentan Amran mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi pergerakan harga pangan.

    “Kami sudah berkomunikasi dengan kapolri. Aparat kepolisian telah turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada spekulan yang bermain harga. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

    Mentan Amran juga memperingatkan pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang masih melanggar aturan. Dia mencontohkan, beberapa gudang yang melanggar aturan telah disegel, termasuk di Jakarta dan Jawa Tengah serta jika ada pedagang yang masih membandel, akan diberikan sanksi hukum.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2025. Menurut dia, pemerintah akan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

    Selain itu, spekulan yang mencoba memainkan harga akan ditindak tegas. Prabowo bahkan sudah memerintahkan Mentan Amran, Menteri Perdagangan Budi Susanto, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.

    “Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan masyarakat,” tegas Presiden Prabowo.

    Mentan Amran menegaskan stok pangan nasional aman sehingga tidak ada alasan harga naik. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian, diharapkan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan 2025 dengan tenang.

  • Sejumlah Peluang Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Menanti Indonesia dari Konektivitas ALKI – Halaman all

    Sejumlah Peluang Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Menanti Indonesia dari Konektivitas ALKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dengan posisi geografis yang sangat strategis dan memiliki peluang besar untuk memanfaatkan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam memperkuat perekonomiannya. 

    Potensi ekonomi tersebut dapat diperoleh dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya.

    Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi kebijakan bertema “Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia” yang digelar Amanat Research Institute di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Februari 2025. 

    Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sektor kelautan bisa menjadi pilar utama ekonomi Indonesia sembari menjaga kelestarian lingkungan.

    Project Manager proyek diskusi Salman Al Fathan, mengungkapkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, ALKI dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. 

    Pembangunan konektivitas ALKI tidak hanya tentang biaya pelabuhan atau pajak, tetapi juga dapat menjadi pendorong besar bagi ekonomi daerah pesisir dan masyarakat sekitarnya.

    Namun, potensi besar ini tidak datang tanpa tantangan.

    “Diskusi ini ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan,” ujar Salman dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (1/3/2025).

    Para pemangku kepentingan yang hadir dalam diskusi, seperti Staf Khusus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis, Intan Fauzi, dan sejumlah pakar kelautan, menekankan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sangatlah krusial.

    Intan Fauzi mengingatkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan inklusif dan tepat sasaran.

    Selain itu, diskusi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisipliner dalam pengambilan kebijakan, yang dapat menyeimbangkan sektor ekonomi dan pelestarian lingkungan. 

    Para narasumber sepakat bahwa ALKI tidak hanya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, tetapi juga sebagai bagian dari agenda besar pemerintah untuk memeratakan pembangunan dan menciptakan keterhubungan yang lebih merata antara daerah.

    Direktur Eksekutif Amanat Research Institute, Bayu Satria Utomo dalam sambutannya menegaskan, hasil dari diskusi ini akan diteruskan kepada Zulkifli Hasan, Menko Pangan, serta kementerian terkait. Ia berharap generasi muda Indonesia dapat terlibat aktif dalam diskusi semacam ini untuk memperkuat masa depan bangsa.

    “Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan dan kementerian lainnya,” ujarnya.

    Dengan beragam perspektif yang dihadirkan oleh para pakar dan pejabat pemerintah, diskusi ini menjadi momentum penting untuk memikirkan bagaimana sektor kelautan Indonesia bisa berkembang dengan berkelanjutan, mendukung ekonomi nasional, dan tetap menjaga kelestarian alam.

    Ke depan, diharapkan kebijakan-kebijakan yang lahir dari diskusi ini akan mampu mengubah potensi ALKI menjadi sumber daya yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

  • Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Amanat Research Institute menggelar acara diskusi kebijakan bertemakan Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (28/2).

    Direktur Eksekutif Amanat Research Institute Bayu Satria Utomo menyampaikan acara tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis.

    “Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dan kementerian lainnya,” ujar Bayu dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi tersebut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus (Stafsus) Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

    Menurut dia, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,” ucap Intan.

    Nantinya, kata dia, seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Menko Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

    Sementara itu, Project Manager diskusi kebijakan tersebut, Salman Al Fathan memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya,” kata Salman.

    Ia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi, yakni untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

    Kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma SKSG UI, yang berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting agar menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonvitner, Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute Rocky Pairunan, serta Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono.

    Lalu, hadir pula Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran (Unpad) Candra Wirawan Arief, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia (Persero) Mujizat Alam, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi, perwakilan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Akhmad Solihin, perwakilan dari Kementerian Perhubungan Capt. Ari Wibowo, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

    Dari diskusi tersebut, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multi-disiplin yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup.

    Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Minta Menteri Kerja Keras Jaga Harga Pangan Puasa-Lebaran Stabil

    Prabowo Minta Menteri Kerja Keras Jaga Harga Pangan Puasa-Lebaran Stabil

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto terus memantau produksi dan harga pangan. Prabowo juga memastikan, harga beserta pasokan pangan terjaga selama periode bulan Puasa dan Lebaran 2025.

    Hal it disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir melalui unggahan video pada akun Instagram @erickthohir. Erick Thohir merupakan salah satu Menteri Kabinet Merah Putih yang mendampingi Prabowo dalam rapat koordinasi harga bahan pangan salama Ramadhan dan Lebaran.

    “Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan,” kata Prabowo, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (28/2/2025).

    Prabowo mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Ia juga meminta jangan sampai ada lonjakan harga pangan.

    “Saya juga sudah sampaikan instruksi ke Menko pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, dan mencegah kenaikan, dan lonjakan harga yang spekulatif,” ujarnya.

    “Kita suruh kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat memerlukan harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut,” sambung Prabowo.

    Prabowo juga memastikan tidak hanya memantau harga dan kondisi stok pangan, melainkan juga mengambil langkah pencegahan jika memang dibutuhkan.

    “Saya yakin dengan percaya kita akan lakukan itu sudah kita lakukan itu tidak hanya pemantauan tapi mengambil langkah-langkah eksekutif langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadhan ini untuk menaikkan harga,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta para menteri untuk menyiapkan penurunan harga tiket pesawat dan penurunan harga tarif tol untuk 2 minggu ke depan. Seluruh arahan baik terkait pangan maupun transportasi merupakan upaya untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan publik aman dan nyaman menjelang arus mudik Lebaran 2025.

    “Kami di BUMN akan bekerja keras dan bersinergi dengan Kementerian terkait dalam menjalankan arahan dari Bapak Presiden, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan nyaman hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah,” ujar Erick Thohir.

    (shc/hns)