Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus

    loading…

    Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Foto/istimewa

    JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (8/3/2025).

    Putri Zulhas juga menekankan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, namun tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Putri Zulhas juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    (cip)

  • TPA Open Dumping Ditutup Bertahap, Sampah Wajib Diolah Hingga Habis

    TPA Open Dumping Ditutup Bertahap, Sampah Wajib Diolah Hingga Habis

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan mulai melarang praktik pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) open dumping atau lahan terbuka. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, kebijakan ini mulai diberlakukan pada Senin (10/3/2025).

    Menurut Zulhas, ke depan sampah tidak boleh lagi hanya diletakkan di tempat terbuka. Pemerintah menghendaki agar sampah diproses hingga habis terurai.

    “Jadi kita akan mulai melarang dan menutup praktik open dumping. Nantinya, sampah harus dikelola sampai habis sempurna,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jumat (7/3/2025).

    Zulhas menegaskan, larangan ini akan diberlakukan secara bertahap sambil menunggu penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) terkait.

    “Senin mulai jalan, di samping kita mengejar perpres hingga selesai,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berencana menutup 343 titik TPA open dumping secara bertahap.

    Lebih lanjut, Hanif menjelaskan proses penutupan ini akan dilakukan berdasarkan mekanisme yang diarahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Penutupan TPA open dumping itu melalui mekanisme yang diarahkan oleh menteri PU. Jadi itu memerlukan waktu. Sehingga di dalam penutupan praktek open dumping ada jadwal waktu,” jelas Hanif.

  • 9 Tersangka Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Triliunan Berpeluang Dijerat Pasal TPPU – Halaman all

    9 Tersangka Kasus Korupsi PT Pertamina yang Rugikan Negara Triliunan Berpeluang Dijerat Pasal TPPU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak sembilan tersangka kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina berpeluang dijerat Kejaksaan Agung (Kejagung) pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Perbuatan mereka diduga merugikan negara senilai Rp193,7 triliun.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar, mengatakan pasal itu bisa saja diterapkan jika dalam proses pengusutannya, para tersangka terbukti menikmati hasil kejahatannya.

    “Bahwa misalnya para tersangka ini menikmati (hasil korupsi), ya semua kemungkinan itu terbuka (termasuk dijerat TPPU),” kata Harli kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Namun, untuk saat ini, Kejagung masih mendahulukan pasal yang sebelumnya telah disangkakan terhadap sembilan tersangka tersebut.

    “Penyidik sekarang sedang fokus terhadap pasal persangkaan yang sudah ditetapkan, ditentukan,” jelas Harli.

    Diketahui, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Berikut daftar 9 tersangka yang berpeluang dijerat pasal TPPU:

    Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional
    Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock
    Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa
    Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
    Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Komisi XII DPR Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina

    Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung,” ujar Putri Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

    Ia juga menekankan, DPR tidak akan mengintervensi proses hukum.

    Putri Zulkifli Hasan berharap Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan.”

    “Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional.

    “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

    Putri Zulkifli Hasan juga menegaskan, tidak ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di Komisi XII terkait kasus ini.

    “Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” katanya.

    Berapa Kerugian Negara?

    Angka kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi di PT Pertamina tahun 2018-2023 disebut Kejagung sekitar Rp193,7 triliun, dihitung dari kerugian yang diderita selama satu tahun, yakni pada 2023.

    Sebelumnya, muncul juga asumsi, kerugian negara bisa mencapai Rp1 kuadriliun, jika besaran kerugian dalam satu tahun itu diasumsikan terjadi pula di tahun-tahun lainnya dalam rentang 2018-2023.

    Namun, Harli menyampaikan, jumlah pasti kerugian negara, masih dihitung. 

    “Saat ini ahli keuangan sedang bekerja. Kita tunggu saja,” ujarnya pada Senin (3/3/2025).

    Harli memastikan, penyidik akan mendalami kerugian yang terjadi di setiap tahunnya, baik terkait ekspor dan impor minyak mentah, sampai kerugian akibat pemberian kompensasi dan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Maka untuk itu, penyidik menggandeng pihak ahli.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fahmi Ramadhan)

  • Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir Megapolitan 7 Maret 2025

    Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir Megapolitan 7 Maret 2025

    Bongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi: Solusi Menangani Banjir dari Hulu ke Hilir
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, pembongkaran wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Jawa Barat, merupakan solusi penanganan banjir.
    “Itu bagian solusi. Kami ini ingin menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir,” kata Dedi saat diwawancarai di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Jumat (7/3/2025).
    Menurut Dedi, semua masalah di hilir, bendungan, daerah aliran sungai, dan hulu adalah masalah resapan.
    “Maka hulu juga harus diselesaikan dengan cara fungsinya dikembalikan menjadi fungsi hutan, fungsi perkebunan,” lanjut dia.
    Atas dasar tersebut, Dedi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi hutan, perkebunan, pesawahan, serta daerah aliran sungai.
    “Sehingga nanti seluruh kebijakan itu berdasarkan Peraturan Gubernur,” ucap Dedi.
    Dengan Pergub tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak bisa lagi memberikan rekomendasi izin untuk alih fungsi.
    “Ada Peraturan Gubernur yang mengikat dan melarang,” pungkas dia.
    Sebelumnya, ratusan warga membongkar paksa bangunan wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025) sore.
    Aksi ini terjadi setelah Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyegel operasional wisata yang dikelola PT Jaswita tersebut.
    Hibisc Fantasy dituding melanggar tata lingkungan dan perizinan lahan, yang disebut sebagai penyebab banjir bandang di Puncak Bogor beberapa waktu lalu.
    Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar Satpol PP Kabupaten Bogor mengerahkan alat berat untuk melakukan pembongkaran.
    Meskipun alat berat sudah tiba di lokasi, pembongkaran tak kunjung dilakukan oleh petugas Satpol PP.
    Hal ini memicu kemarahan warga yang mendesak agar bangunan tersebut segera diratakan.
    Warga akhirnya mengambil inisiatif sendiri dengan menyabotase ekskavator yang ada di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XII DPR Bantah Bentuk Pansus Tata Kelola Minyak Mentah

    Komisi XII DPR Bantah Bentuk Pansus Tata Kelola Minyak Mentah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018–2023.

    Putri menekankan Komisi XII DPR menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus tersebut.

    “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri di gedung DPR, Senayan, Jumat (7/3/2025).

    Putri juga menegaskan DPR, khususnya Komisi XII, tidak akan mengintervensi proses hukum, melainkan lebih fokus mendorong Pertamina tetap berkinerja optimal dan terbebas dari oknum yang merusak institusi tersebut.

    “Kami tidak ikut campur dalam proses hukum. Namun, Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina, yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, memastikan produk BBM Pertamina, termasuk Pertamax dan Pertalite, aman dikonsumsi masyarakat.

    Ia menjelaskan kasus yang ditangani Kejagung lebih berfokus pada tata kelola ekspor dan impor minyak mentah, bukan pada kualitas BBM yang beredar di dalam negeri.

    Sementara itu, Putri menilai kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional agar lebih transparan dan akuntabel.

    “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi semakin baik,” tambah Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan.

  • Menko Zulkifli Keluhkan Pengelolaan Sampah Rumit akibat Banyak Aturan, 3 Perpres Digabung Jadi Satu – Halaman all

    Menko Zulkifli Keluhkan Pengelolaan Sampah Rumit akibat Banyak Aturan, 3 Perpres Digabung Jadi Satu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menggabungkan berbagai regulasi pengelolaan sampah di Indonesia.

    Ia mengeluhkan saat ini pengelolaan sampah di Indonesia rumit karena ada tiga regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengaturnya.

    Perpres yang dimaksud adalah Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

    Lalu, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Terakhir, Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu akan menyatukan ketiga perpres tersebut menjadi satu.

    “Manajemen pengelolaan sampah secara umum ada tiga Perpres yang akan kita jadikan satu,” katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Pengelolaan sampah untuk kebutuhan elektrifikasi atau pengolahan menjadi energi listrik juga disebut rumit. Ada banyak peraturan yang mengikat mulai dari level pemerintah daerah, DPRD, hingga kementerian.

    Maka dari itu, ia akan memangkas peraturan yang ada, sehingga akan memudahkan PLN dalam pembelian sampah tersebut untuk kebutuhan elektrifikasi.

    Pemangkasan peraturan ini sama seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu pada rantai distribusi penyaluran pupuk bersubsidi.

    Dia bilang, PLN nantinya cukup meminta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “PLN yang beri izin Kementerian ESDM. Izin dari Kementerian ESDM langsung ke PLN, selesai, tinggal nanti kewajiban Pemerintah Daerah seperti apa,” ujar Zulhas.

    Kemudian, terkait dengan tarif, ia mengatakan tipping fee atau biaya pengelolaan sampah akan ditiadakan. Biasanya, besaran tipping fee tiap daerah itu berbeda.

    Zulhas mengatakan tipping fee akan ditiadakan dan dijadikan menjadi satu tarif, tetapi akan mengalami kenaikan.

    “Tarifnya ini kami jadikan satu, tidak ada lagi tipping fee, tapi tarifnya ini naikkan dari 13,35 sen jadi antara 19-20 sen, sehingga satu pintu. Nanti selisihnya akan disubsidi untuk kemudian ditagih kepada Kementerian Keuangan,” ucap Zulhas.

    Dengan begitu, Zulhas berharap persoalan sampah yang menggunung bisa terselesaikan.

    “Jadi, dengan dipangkas prosedur yang rumit menjadi singkat, diharapkan dalam 5 tahun ini kita bisa menyelesaikan di 30 provinsi karena sampah kita ini sudah menggunung,” kata Zulhas.

  • Darurat Sampah, Pemerintah segera Tutup Ratusan TPA Open Dumping

    Darurat Sampah, Pemerintah segera Tutup Ratusan TPA Open Dumping

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana menutup 343 tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TPA akan ditutup dalam waktu dekat.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pengelolaan sampah di TPA harus menjadi prioritas agar dampak buruknya terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan percepatan penanganan sampah untuk mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan.

    “Pak presiden sangat serius untuk menyelesaikan ini. Beliau telah memerintahkan bapak menko pangan untuk menangani pengelolaan sampah. Mulai dari rencana statusnya minta diubah,” ujar Hanif dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Open dumping adalah sistem pembuangan sampah tanpa pengelolaan lebih lanjut, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sistem ini menyebabkan bau menyengat, mencemari air tanah, dan menghasilkan gas metana yang berbahaya.

    “Sesuai arahan pak menko dan restu Pak presiden, kita akan mulai menutup TPA open dumping secara bertahap. Jadi mungkin minggu ini mengambil sekitar 100 yang kita tutup dan seterusnya,” kata Faisol.

    Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah terkait untuk memastikan proses penutupan berjalan lancar. Sampah yang ada akan dioptimalkan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) guna mengurangi dampak lingkungan.

    “Penutupan TPA open dumping akan dilakukan sesuai mekanisme yang diarahkan oleh menteri PU. Proses ini membutuhkan waktu agar transisi berjalan dengan baik,” tutup Hanif.

  • Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Prabowo panggil sejumlah menteri ke Istana bahas koperasi desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 12:22 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat pagi, untuk mengikuti rapat terbatas membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang mengenakan kemeja batik tiba di Istana sekitar pukul 09.17 WIB, kemudian diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pukul 09.30 WIB.

    “(Membahas) yang sebelumnya ya. Koperasi desa,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Budi menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, serta menjadi pusat kegiatan perekonomian desa yang mencakup sejumlah outlet.

    “Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa, ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa,” kata Budi Arie.

    Senada, Mendagri Tito Karnavian mengatakan hadir untuk memenuhi undangan rapat terbatas bersama Menteri Koperasi dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    Namun demikian, Tito tidak merinci pembahasan khusus dalam rapat tersebut.

    “Bersama Menteri Koperasi, ada (Menteri) Komdigi. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” kata Tito.

    Adapun Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai pusat kegiatan ekonomi di tiap desa yang akan menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

    Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkirakan setiap desa butuh anggaran sebanyak Rp3 miliar sampai Rp5 miliar untuk pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sumber : Antara

  • Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa untuk menjaga masyarakat pedesaan dari lilitan utang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Budi menyebutkan nantinya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

    Lebih lanjut ia menambahkan dengan skema Koperasi Desa Merah Putih, harapannya tradisi “gali lubang, tutup lubang” yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini.

    “Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maka masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran negara termasuk dalam hal mendukung pendanaan usaha.

    Menurut Tito, ini memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dan ini berbeda dari praktik pendanaan usaha di desa yang selama ini erat dengan praktik pinjaman rentenir bahkan setelah terdigitalisasi tak terhindar ada pinjol ilegal.

    “Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.

    Sebelumnya, pada Senin (3/3), diumumkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin sore ini.

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.