Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Minyakita Jika Berani Mainkan Harga

    Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Minyakita Jika Berani Mainkan Harga

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso buka suara soal harga Minyakita tinggi di pasaran. Dia mengklaim pihaknya selalu melakukan pengawasan ke lapangan, terutama pada distributor.

    “Kalau misalnya ada harga yang mahal kami memang bersama dengan Satgas Pangan dari Polri, kita selalu melakukan pengawasan ke lapangan, terutama ini memang distributor,” ucap Mendag dalam rapat bersama Komisi VI di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Lebih lanjut Budi menuturkan, Kemendagri terus melakukan koordinasi. Dia mengatakan, hal tersebut juga sempat disinggung dalam rapat terbatas (ratas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    “Kita minta kepada pelaku atau produsen Minyakita, dan kita sudah panggil dan mereka sudah menyampaikan pada prinsipnya tidak pernah mengurangi pasokan. Dan kita minta untuk lebaran ini dipasok dua kali lipat dan mereka sanggup,” ujarnya.

    Izin Distributor Terancam 

    Mendag Budi mengimbau kepada para distributor yang semena-mena akan berujung dicabut izin distributor. 

    “Ada kalau kan kita ingatkan kita peringatkan dulu kalau dia tetap melakukan itu ya kita cabut izin. Izin distributornya kita cabut,” ucapnya. 

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan membanjiri pasar dengan stok minyak goreng rakyat atau Minyakita sebanyak dua kali lipat pada periode Ramadhan dan Lebaran 2025.

    Zulkifli mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan harga Minyakita tidak naik pada saat puasa dan hari raya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Senin (3/3/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.

    Mendes optimistis swasembada pangan dapat segera terwujud
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 19:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan optimistis agenda swasembada atau kemandirian pangan dapat segera terwujud, terutama apabila ada kolaborasi dari beragam pihak.

    “Insya Allah, swasembada pangan yang kita impikan bakal segera terwujud jika ada kolaborasi,” kata Mendes PDT Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.

    Hal tersebut diungkapkan Mendes ketika mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 yang digelar di Lapangan Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada Senin (3/3).

    Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) senantiasa siap menyukseskan swasembada pangan.

    “Kementerian Desa siap sukses swasembada pangan,” kata Mendes Yandri Susanto.

    Ia menyebutkan upaya Kemendes PDT mewujudkan swasembada pangan antara lain dengan mengamanatkan alokasi Dana Desa minimal sebesar Rp16 triliun untuk implementasi Program Ketahanan Pangan.

    Dalam Perayaan #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025 , Mendes Yandri dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengawali acara dengan melakukan tradisi methel, yaitu kegiatan panen perdana sebagai simbol rasa syukur sebelum panen raya dilakukan. Tradisi itu menjadi bentuk penghormatan kepada alam dan hasil bumi.

    Setelah prosesi methel, Mendes Yandri mengenakan topi caping mendampingi Menko Pangan secara simbolis menggelar panen raya.

    Setelah itu Menko Pangan menyaksikan transaksi pembelian gabah langsung dari petani setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani dan stabilisasi harga gabah yang diputuskan dibeli Rp6.500 per kilogram.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan swasembada pangan, mengingat sektor itu mencakup berbagai komoditas penting, seperti padi dan jagung untuk karbohidrat, kemudian ayam, telur, susu, dan daging sebagai sumber protein.

    Ia mengatakan keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat sendirian, tetapi juga harus melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakat luas.

    Sumber : Antara

  • Sasar 82,9 Juta Penerima, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 25 Triliun Per Bulan Mulai September

    Sasar 82,9 Juta Penerima, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 25 Triliun Per Bulan Mulai September

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 triliun per bulan mulai September 2025.

    Kebutuhan dana ini dihitung berdasarkan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir 2025. Saat ini, program MBG baru menjangkau sekitar 3 juta siswa SD dan SMP, dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun per bulan.

    “Saat ini kami menganggarkan sekitar Rp 1 triliun per bulan untuk 3 juta penerima. Jika jumlah penerima meningkat menjadi 82,9 juta, maka kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan seusai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

    Dadan menjelaskan peningkatan anggaran ini akan dimulai pada September 2025 dan berlaku hingga akhir tahun, mencakup periode September, Oktober, November, dan Desember.

    “Tambahan anggaran ini juga didukung oleh alokasi dana yang telah disiapkan, yaitu Rp 71 triliun pada 2025. Jadi, kebutuhan tambahan per bulan bisa mencapai Rp 25 triliun,” tambahnya terkait program makan bergizi gratis.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, anggaran MBG saat ini masih berkisar Rp 1-2 triliun per bulan.

    “Persiapan sudah berjalan selama dua bulan. Diperkirakan pada Maret, program MBG bisa berjalan dengan anggaran Rp 1-2 triliun per bulan,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin.

    Menurutnya, angka ini masih rendah karena saat ini program MBG banyak mendapat dukungan dari mitra dapur MBG yang membantu menyediakan makanan tanpa mengandalkan sepenuhnya dari anggaran negara.

    “Kenapa selama ini anggarannya kecil? Karena dapur-dapur makan bergizi gratis masih bermitra dengan pihak lain. Namun, saat anggaran selesai dibahas dan penerima bertambah, kebutuhannya tentu akan meningkat,” pungkasnya.

  • Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi
    Budi Arie Setiadi
    berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat harga barang di masyarakat menjadi lebih murah.
    Pasalnya, pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
    “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dalam implementasinya, kata Budi, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.
    Budi Arie menambahkan, ada sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.
    Adapun Koperasi Desa Merah Putih diputuskan usai Presiden RI Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri, termasuk Budi Arie.
    Selain Budi, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Dia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    Ketua Umum PAN ini menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.
    Selain itu, Himbara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata Zulhas.
    Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa akan ada revisi peraturan terkait kebijakan penggunaan dana desa.
    Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” kata Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Ada Efisiensi Anggaran, Prabowo Bakal Luncurkan 70.000 Koperasi Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan 70.000 koperasi yang dinamakan Koperasi Merah Putih di seluruh desa Indonesia. Peluncuran itu dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis pada hasil pertanian lokal.

    Dia melanjutkan keputusan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ini akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Dananya berasal dari Dana Desa yang sudah ada. Selain itu, koperasi juga akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang dan gerai untuk mempermudah distribusi hasil pertanian.

    “Anggarannya dari mana? Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025)

    Zulhas menekankan bahwa setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar—Rp5 miliar. Mengingat, setiap wilayah memiliki dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. 

    “Kalau 5 tahun kan Rp1 miliar, Rp1 miliar berarti 5 tahun Rp5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Zulhas mengatakan bahwa akan ada Bank Himbara yang bisa nanti menanggulangi pembiayaan tersebut, sehingga setiap desa dapat mengangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. 

    “Jadi intinya dibentuk Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 sampai 80.000 desa. Saya kira itu,” tandas Zulhas.

  • Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (3/3/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih mudah selama periode tersebut.

    Beberapa menteri yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan dalam negeri selama periode Januari hingga April 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan. Sesuai BPS, alhamdulillah, pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan selama Ramadan 2025. Namun, di sisi lain, harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Menurut data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata nasional saat ini mencapai Rp 103.600 per kilogram, mengalami peningkatan sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika harga yang perlu dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemanggilan dirinya beserta beberapa menteri lainnya bertujuan untuk membahas stabilisasi harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” ucapnya.

    Sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa operasi pasar telah berlangsung sejak 24 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 28 Maret 2025.

    Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam operasi pasar yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 ini di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di industri pangan dan logistik.

  • Video Penegasan Zulhas Sebut Pemerintah Tak Akan Impor Beras Tahun Ini

    Video Penegasan Zulhas Sebut Pemerintah Tak Akan Impor Beras Tahun Ini

    Video Penegasan Zulhas Sebut Pemerintah Tak Akan Impor Beras Tahun Ini

    2,777 Views | Senin, 03 Mar 2025 12:45 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras tahun ini. Hal itu disampaikan Zulhas di depan para petani dalam acara #DemiIndonesia Mandiri Pangan 2025. Pemerintah optimistis swasembada pangan bisa terwujud dalam waktu dekat.

    Gusti R.A/Reuters – 20DETIK

  • Siapkan Rantai Pasok, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 2 Triliun per Bulan

    Siapkan Rantai Pasok, Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 2 Triliun per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 triliun hingga 2 triliun per bulan.

    Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi terbatas terkait pelaksanaan dan pengendalian program MBG di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    “Persiapan sudah hampir dua bulan ini. Diperkirakan Maret program MBG mulai berjalan, dengan anggaran sekitar Rp 1-2 triliun per bulan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.

    Menurut Zulhas, kebutuhan anggaran ini baru terlihat jelas setelah alokasi dana program makan bergizi gratis dirampungkan. Sebelumnya, anggaran terlihat lebih kecil karena sebagian kebutuhan ditanggung mitra dapur MBG.

    “Kenapa selama ini terlihat kecil? Karena anggarannya baru selesai dibahas seminggu lalu. Sebelumnya, dapur-dapur MBG masih bermitra dalam pendanaan,” jelasnya.

    Mengingat kebutuhan kan bergizi gratis yang besar, pemerintah kini fokus menyiapkan rantai pasok pangan agar distribusi berjalan lancar dan merata. “Oleh karena itu, kami siapkan rantai pasok. Kebutuhannya sangat besar, jadi pasokan harus dipastikan tersedia,” lanjut Zulhas.

    Pemerintah menargetkan program makan mergizi gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. “Mulai Maret ini, program MBG akan berkembang lebih besar. Targetnya mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” tegas Zulhas.

  • Presiden Prabowo Akan Terbitkan Aturan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Presiden Prabowo Akan Terbitkan Aturan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas ke masing-masing kementerian dan lembaga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Zulkifli Hasan menjelaskan, pelaksanaan MBG melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait. Sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan bekerja sendiri dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

    “Perlu semua kerja sama, termasuk dalam suplai bahan-bahannya. Kemudian ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya. Ini satu pekerjaan besar, oleh karena itu perlu satu aturan yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Nantinya, kata Zulhas, aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres). Dasar aturan tersebut, dianggap krusial untuk pelaksanaan MBG, sehingga pembagian tugas antar kementerian atau lembaga lebih terstruktur.

    “Karena besar sekali. Kalau sampai 82,9 juta (penerima) itu beras saja 4 juta (ton), telur itu banyak sekali,” terang Zulhas. 

    Selain itu, perlu juga aturan yang menggarisbawahi soal isu-isu lingkungan. Hal tersebut penting dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungannya tidak terjadi.

    “Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing masing lembaga apa tugasnya. Kalau tidak diatur nanti ragu ragu, misalnya ada distribusi antar daerah itu kan perlu aturan. Tugas-tugas Pemerintah Daerah seperti apa, saya kira perlu Inpres,” kata Zulhas.

    Dia mencontohkan, misalnya aturan yang mengatur mengenai pembagian asupan protein di masing-masing wilayah.

    “Persiapannya kalau di Jawa ayam, di Sumatera mungkin ikan, persiapan di masing-masing daerah yang diperlukan apa saja sehingga ketersidaan bahannya ada,” tutur Zulhas.

  • Presiden Prabowo Akan Terbitkan Aturan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Menko Pangan: Bulan ini Makan Bergizi Gratis Akan Serap Anggaran Hingga Rp 2 Triliun Per Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp 2 triliun per bulan dimulai pada Maret 2025.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini berujar, Januari dan Februari 2025 merupakan persiapan untuk menyelenggarakan MBG. Sedangkan, Maret akan dimulai secara masif di seluruh Indonesia. Diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp 2 triliun per bulan.

    “Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1 triliun – Rp 2 triliun satu bulan,” ujar Zulhas di Kantor Menko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, sejak Januari-Februari serapan anggaran dari program MBG memang terbilang masih minim. Hal tersebut disebabkan karena urusan anggaran pemerintah baru selesai di akhir Februari.

    “Selama ini dapur-dapur yang dibangun bermitra. Oleh karena itu, perlu kita persiapkan rantai pasok persiapan. Karena butuhnya besar sekali,” ujar Zulhas.

    Zulhas memaparkan, kebutuhan pangan untuk MBG akan besar. Namun, nantinya asupan protein akan disesuaikan dengan daerahnya. Misal di Pulau Jawa asupan protein dalam MBG adalah ayam, sedangkan di Pulau Sumatera asupan proteinnya ikan.

    “Di Jawa tentu berbeda dengan Sumatera. Sumatera tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur makanannya. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar, bahkan nanti tentu sampai akhir tahun akan sampai 82,9 juta penerima manfaat,” terang Zulhas.