Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Minta Produsen Nakal yang Sunat Minyakita Dipenjara!

    Zulhas Minta Produsen Nakal yang Sunat Minyakita Dipenjara!

    Jakarta –

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan produsen-produsen nakal yang menyunat isi Minyakita harus dipenjarakan. Sebab, perilaku menyimpang ini telah merugikan masyarakat secara luas.

    Minyakita kembali jadi sorotan usai penemuan kecurangan dalam penjualannya di pasar. Ditemukan Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya terisi 750 hingga 800 mililiter (ML) dalam kemasan.

    “Ya kalau nipu masukin penjara lah,” tegas pria yang akrab disapa Zulhas itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, dia sudah memberikan perintah kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso agar ada perilaku tegas untuk menangani masalah Minyakita di lapangan. Bila ada pihak yang terbukti merugikan masyarakat maka proses hukum harus dilakukan.

    “Mendag dong teknisnya. Tapi saya perintahkan kalau merugikan rakyat apalagi nyolong, proses hukum, penjarakan,” sebut Zulhas.

    Sebelumnya, masalah pada tata kelola Minyakita terungkap usai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak itu, Amran menemukan kecurangan dalam kemasan minyak goreng sederhana atau Minyakita.

    Temuannya, Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML). Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

    Dalam sidak itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seharusnya Rp 15.700/liter, tetapi dijual Rp 18.000/liter.”Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran, di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025) yang lalu.

    (hal/rrd)

  • Kata Zulkifli Hasan soal Penipuan Takaran MinyaKita: Penjarakan – Halaman all

    Kata Zulkifli Hasan soal Penipuan Takaran MinyaKita: Penjarakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan pernyataan tegas terkait penemuan penipuan takaran pada produk Minyakita. Menurut Zulhas, jika terbukti ada produsen yang sengaja mengurangi takaran minyak goreng, maka mereka harus dijebloskan ke penjara tanpa ampun.

    “Kalau terbukti polisi, gugat, masukin penjara,” ujar Zulhas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (11/3/2025).

    Meskipun demikian, Zulhas enggan berkomentar lebih jauh mengenai pengawasan produksi Minyakita agar kejadian serupa tidak terulang. Yang jelas, katanya, tindakan penipuan harus mendapatkan hukuman setimpal.

    “Kalau yang nipu masuk penjara,” tandasnya.

    Kasus penipuan takaran Minyakita ini sebelumnya diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah gudang di Cilodong, Kota Depok, pada Minggu (9/3/2025), penyidik menemukan praktik ilegal yang merugikan konsumen.

    Brigjen Pol Helfi Assegaf, Kepala Dirtipideksus Bareskrim Polri, menyatakan bahwa tim menemukan ketidaksesuaian antara volume minyak goreng yang tertulis di kemasan dan isinya. Minyak yang seharusnya berisi 1000 ml, ternyata hanya diisi sekitar 820 ml hingga 920 ml.

    “Kami menemukan bahwa minyak yang dituangkan ke dalam pouch bag hanya sekitar 820 ml dan ke dalam botol sekitar 760 ml, jelas ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan,” ungkap Helfi.

    Dalam kasus ini, seorang tersangka dengan inisial AWI telah ditetapkan sebagai pemilik dan penanggung jawab atas praktik curang ini. Helfi menegaskan bahwa motif dari produsen adalah untuk meraup keuntungan pribadi.

    Pihak kepolisian juga mengimbau para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk melakukan praktik tidak etis yang merugikan konsumen.

  • Oknum Nakal Selewengkan Pupuk Subsidi Siap-Siap Kena Sanksi Berat – Page 3

    Oknum Nakal Selewengkan Pupuk Subsidi Siap-Siap Kena Sanksi Berat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tak segan menindak oknum yang mempermainkan pupuk subsidi. Harapannya petani bisa mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu.

    Dalam rangka penindakan itu, Menko Zulkifli resmi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Nantinya, Pokja bisa merekomendasikan proses hukum jika ditemukan pelanggaran.

    “Ya, kalau ada yang tidak beres ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres ya ditindak,” tegas Menko Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dia menjelaskan, peran Pokja Pupuk Subsidi adalah mengawasi penyaluran 9,55 juta ton alokasi pupuk subsidi tahun ini. Termasuk pada bagian ketepatan sasaran dan waktu.

    Mengingat lagi, ada target alokasi bagi 2 kali musim tanam sepanjang 2025 ini. Menko Zulkifli menaruh perhatian pada peningkatan produktivitas yang didukung oleh pasokan pupuk subsidi.

    “Terus menerus diawasi. Sehingga nanti setahun 9,55 (juta ton) kemana saja siapa diawasi, terus. Karena kalau enggak diawasi nanti kalau telat lagi tahun depan?,” kata dia.

    “Jadi ini harus berjalan terus dengan baik. Jadi ini pokja rutin melakukan evaluasi pupuk subsidi, rutin, Agar tidak terjadi penyimpangan atau hal-hal yang tidak kita harapkan,” imbuhnya.

    Menko Pangan Bentuk Pokja Pupuk Subsidi

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi proses penyaluran pupuk bersubsidi. Sejumlah kementerian terlibat dalam pokja tersebut.

    Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang dibentuk tersebut akan mengawasi pengaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi tahun ini.

    “Jadi ini pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Menko Zulkifli dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

     

  • Menko Pangan Bentuk Pokja Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi – Page 3

    Menko Pangan Bentuk Pokja Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan) Zulkifli Hasan meminta pupuk subsidi harus tersedia sebelum musim tanam. Lantaran, sudah semakin banyak aturan yang dipangkas.

    Beberapa tahapan birokrasi dalam penyaluran pupuk telah diperpendek. Kemudian, syarat penebusan pupuk subsidi dipermudah, cukup menunjukkan KTP.

    “Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas,” kata Menko Zulkifli, dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).

    Dia menekankan pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

    Merespons itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi memastikan kecukupan pupuk bagi petani.

    “Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” tegas Rahmad.

     

  • Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis stok beras RI di tahun ini aman sehingga tidak perlu impor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini bisa tercapai apabila Perum Bulog mencapai target penyerapan 2 juta ton setara beras di tahun ini.

    Zulhas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan produksi beras RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan.

    Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan 2,6 juta ini dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras. Dengan demikian, masih ada sisa beras cukup banyak bila dibandingkan dengan produksinya hingga April.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, gap tersebut merupakan bukti bahwa proses produksi berjalan baik di tahun ini. Apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap setidaknya 2 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman dan tidak perlu ada impor.

    “Itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, nggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai, penyaluran pupuk yang tepat waktu menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa meningkat.

    Demi memastikan ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

    Pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis stok beras RI di tahun ini aman sehingga tidak perlu impor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini bisa tercapai apabila Perum Bulog mencapai target penyerapan 2 juta ton setara beras di tahun ini.

    Zulhas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan produksi beras RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan.

    Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan 2,6 juta ini dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras. Dengan demikian, masih ada sisa beras cukup banyak bila dibandingkan dengan produksinya hingga April.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, gap tersebut merupakan bukti bahwa proses produksi berjalan baik di tahun ini. Apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap setidaknya 2 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman dan tidak perlu ada impor.

    “Itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, nggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai, penyaluran pupuk yang tepat waktu menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa meningkat.

    Demi memastikan ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

    Pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pembentukan pokja ini bertujuan demi memastikan penyaluran pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton tepat sasaran.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Jadi ini pokja pupuk bersubsidi. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, di tahun ini pengawasan pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan cukup baik. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras.

    Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan. Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai bahwa kondisi ini merupakan kabar gembira. Artinya, apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap 2 s.d 3,5 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman.

    “Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, enggak usah semua, 2 juta ton saja. Maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” kata dia.

    Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari penyaluran pupuk subsidi yang tepat waktu. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa naik.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” ujar Zulhas.

    (shc/rrd)

  • Kecurangan Produsen Minyakita Terbongkar, Zulhas: Penjarakan!

    Kecurangan Produsen Minyakita Terbongkar, Zulhas: Penjarakan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai penyelewengan penjualan minyak goreng bersubsidi Minyakita. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan bahwa Minyakita yang dijual di pasaran tidak sesuai takaran satu liter, melainkan hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan dalam bisnis harus segera ditindak secara hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku penyelewengan Minyakita adalah hukuman penjara.

    “Kalau ada yang curang, penjarakan!” tegas Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/3/2025).

    Sehari sebelumnya, Senin (10/3/2025), Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan terkait minyak goreng Minyakita yang volumenya disunat di pasaran. Selain itu, ia juga menyoroti praktik penjualan Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

    Amran menyebut, pemerintah akan menindak tegas tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam pengurangan volume minyak goreng bersubsidi ini. Ketiga perusahaan tersebut, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Minyak goreng merek Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Begitu terbukti bersalah dalam pengecekan, langsung tindak tegas,” ujar Amran saat ditemui di kantor Kementan, Senin (10/3/2025).

    Amran menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi Minyakita telah terbukti menyalahi aturan. Karena itu, ia memastikan bahwa tindakan hukum akan segera dilakukan.

    “Jika sudah terbukti bersalah, langsung tindak tegas. Kalau bisa diproses pidana, kenakan pasal pidana. Perdata, pidana, dua-duanya!” tegasnya.

    Sebelumnya, dalam sidaknya di Pasar Lenteng Agung, Amran menemukan berbagai pelanggaran dalam penjualan Minyakita, baik dari segi harga maupun kualitas produk.

    Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini merugikan masyarakat dan tidak dapat ditoleransi. Ia meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses hukum dan ditutup.

    “Kami turun langsung ke pasar untuk memastikan pasokan dan kualitas pangan, termasuk minyak goreng bagi masyarakat. Namun, justru menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000,” ungkap Amran dalam keterangan persnya.

    Tak hanya itu, ia juga menemukan bahwa Minyakita yang beredar tidak sesuai standar mutu dan kemasannya.

    “Volumenya Minyakita tidak sesuai. Seharusnya 1 liter, tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” pungkas Amran.

  • Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Begini Reaksi Puan Dengar Kabar Heboh Isi Minyakita ‘Disunat’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, ikut buka suara soal temuan minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita yang diduga mengalami pengurangan volume isi. Puan mengatakan DPR akan mengecek langsung kebenaran informasi ini terlebih dahulu.

    “Ya terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan bahkan kemudian bisa meninjau langsung,” kata Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Terlebih dari hal tersebut, Puan menegaskan stok Minyakita di lapangan harus tercukupi. Apalagi saat Ramadan dan menjelang Lebaran, kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sangat tinggi.

    Foto: Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) bahkan tak ragu mendorong tindakan tegas bagi pelaku.

    “Kalau ada yang curang, penjarakan,” tegas Zulhas ketika dimintai tanggapannya terkait kasus ini.

    (wur/wur)

  • Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Dia pun mengingatkan pejabat terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak melakukan penyimpangan.

    “Jadi ini Pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Karena yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlu diawasi,” kata  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Konferensi Pers di kantornya, Selasa (11/3/2025).

    Menurut Zulhas, dengan adanya kebijakan pupuk subsidi yang diawasi ketat, hal ini telah memberikan hasil nyata terhadap produksi beras yang dihasilkan gabah petani RI. Di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat produksi padi setara beras pada Januari-April 2025 mencapai 13,9 juta ton.

    “Sementara konsumsi beras kita rata-rata 2,6 juta ton per bulan. Kalau dikali empat bulan, totalnya 10,4 juta ton. Artinya, kita surplus 3,5 juta ton,” jelasnya.

    Surplus ini, kata Zulhas, menjadi kabar baik bagi ketahanan pangan nasional. Jika Bulog bisa menyerap minimal 2 juta ton dari surplus tersebut, maka Indonesia bisa mengamankan stok beras tanpa perlu impor hingga tahun depan.

    “Salah satu sebabnya adalah pupuk yang tepat waktu sehingga produktivitas naik. Sebelum waktu tanam, pupuk sudah sampai,” ucap dia.

    Adapun Pokja yang baru dibentuk ini, lanjut Zulhas, akan terus memantau penyaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi supaya tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pupuk tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan musim tanam.

    “Ini kan terus menerus diawasi. Sehingga nanti setahun 9,5 juta ton itu ke mana saja diawasi. Karena kalau enggak diawasi, nanti tahun depan telat lagi,” katanya.

    Saat ditanya apakah evaluasi ini bisa berujung pada tindakan hukum, Zulhas menegaskan akan menyerahkan kepada aparat jika ada penyimpangan.

    “Ya, kalau ada yang tidak beres, ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres, ya ditindak,” tandasnya.

    (dce)