Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025), (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden buat Kopdes Merah Putih jaga warga dari rentenir dan pinjol
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 15:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan pada 2025 bisa mencapai 70.000 desa untuk menjaga masyarakat pedesaan dari lilitan utang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

    “Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Budi menyebutkan nantinya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa memberikan pendanaan bagi warga desa melalui salah satu unit bernama unit simpan pinjam yang tentu skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.

    Lebih lanjut ia menambahkan dengan skema Koperasi Desa Merah Putih, harapannya tradisi “gali lubang, tutup lubang” yang biasa ditemui dalam pengelolaan usaha di desa bisa dihentikan di generasi ini.

    “Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Budi.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menambahkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih maka masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran negara termasuk dalam hal mendukung pendanaan usaha.

    Menurut Tito, ini memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat bisa lebih terlindungi dan ini berbeda dari praktik pendanaan usaha di desa yang selama ini erat dengan praktik pinjaman rentenir bahkan setelah terdigitalisasi tak terhindar ada pinjol ilegal.

    “Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan kooperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.

    Sebelumnya, pada Senin (3/3), diumumkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk pusat kegiatan ekonomi di tiap desa bernama Koperasi Desa Merah Putih guna menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa atau Kop Des Merah Putih itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dipimpinnya pada Senin sore ini.

    “Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sumber : Antara

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Bahas Koperasi Desa, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana

    Bahas Koperasi Desa, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas pada Jumat (7/3/2025).

    Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.17 WIB.

    “(Membahas) yang sebelumnya ya. Koperasi Desa,” kata Budi Arie, dikutip dari Antara.

    Budi Arie mengungkapkan, tujuan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa dan menjadi pusat kegiatan perekonomian desa yang mencakup sejumlah outlet.

    “Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa, ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa,” paparnya.

    Selain Budi Arie, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    “Bersama menteri koperasi, ada (menteri) komdigi. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” tutur Tito.

    Diketahui, Koperasi Desa Merah Putih rencananya akan dibentuk sebagai pusat kegiatan ekonomi di tiap desa. Tujuannya adalah untuk menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah akan membangun Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Tanah Air.

    Ia membeberkan, pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ini membutuhkan anggaran Rp 3 miliar-Rp 5 miliar per desa.

  • Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

    Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa menahan kepedihan hatinya.

    Ia pun menangis saat datang ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025). 

    Dedi Mulyadi saat itu melihat kondisi di sekitar puncak Bogor.

    Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.  

    Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.

    Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

    Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.

    Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land yang terdiri dari jembatan gantung.

    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.

    Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

    Apa Sanksi bagi Pembangunan yang Melanggar?

    Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.

    “Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.

    Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.

    “Yang memberi izin ini siapa?”

    Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.

     “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

    Bagaimana Tindakan yang Diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup?

    Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.

    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.

    Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.

    Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.

    Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

    Lokasi Mana Saja yang Disegel?

    Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

    Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.

     Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

    1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).

    2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.

    3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).

    4. Eiger Adventure Land, Megamendung.

    Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.

    Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan. (Kompas.com)

  • Harga Pangan Hari Ini (7/3): Cabai hingga Daging Mahal, Minyakita Hilang!

    Harga Pangan Hari Ini (7/3): Cabai hingga Daging Mahal, Minyakita Hilang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki puasa Ramadan 2025 hari ketujuh, sejumlah harga pangan mulai dari cabai rawit merah, daging sapi, hingga telur ayam ras masih melonjak. Di sisi lain, minyak goreng rakyat Minyakita menghilang dari peredaran.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Jumat (7/3/2025), harga cabai rawit merah masih melambung di atas harga acuan penjualan (HAP) di Pasar Nalo, Jakarta Utara.

    Pedagang cabai, Siska (29) menuturkan harga cabai rawit merah dibanderol Rp85.000 per kilogram. Harga komoditas ini masih di atas HAP nasional yang semestinya di kisaran Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Kendati demikian, dia mengaku harga cabai rawit merah turun sejak dua hari terakhir. Sebab, harga cabai rawit merah sempat berada di level Rp120.000 per kilogram

    “Harganya turun dua hari yang lalu. Dua hari lalu cabai rawit merah Rp120.000 per kilogram,” katanya saat ditemui Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Untuk aneka cabai lainnnya, Siska mengatakan cabai merah keriting dan cabai hijau besar masing-masing dibanderol Rp50.000 per kilogram dan Rp35.000 per kilogram.

    Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah yang kini mencapai Rp70.000 per kilogram. Biasanya, kata dia, komoditas ini hanya dipatok Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih kating dibanderol Rp50.000 per kilogram.

    “Bawang putih kating Rp50.000 per kilogram. Bawang putih sudah lama segitu, seminggu atau sebulan naik,” tuturnya.

    Selain cabai, harga daging sapi di Pasar Nalo juga mengalami kenaikan saat Ramadan, yakni mencapai Rp130.000 per kilogram. 

    “Daging sapi Rp130.000 [per kilogram]. Naik lagi jelang puasa, biasanya Rp120.000 per kilogram,” kata pedagang daging sapi potong, Misri (57).

    Misri menuturkan daging sapi saat Ramadan 2024 juga dibanderol dengan harga yang sama, yakni Rp130.000 per kilogram. Namun, harganya bergejolak saat pertengahan puasa dan tembus Rp140.000 per kilogram.

    Dia pun mengaku harga daging sapi kembali melambung tajam saat momentum Hari Raya Idulfitri atau lebaran. Harga daging sapi bisa mencapai Rp140.000–Rp160.000 per kilogram.

    Sementara itu, pedagang ayam potong, Yono (30) menyebut harga daging ayam ukuran sedang dibanderol Rp55.000 per ekor atau tetap stabil.

    Namun, dia mengaku saat mendekati lebaran, harga daging ayam akan melonjak di rentang Rp60.000–Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga ayam ukuran besar di kisaran Rp80.000–Rp85.000 per kilogram.

    Harga pangan lainnya yang turut mengalami kenaikan adalah telur ayam ras. Komoditas ini terkerek tipis dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Meski begitu, harga telur ayam ras di Pasar Nalo sesuai dengan HAP nasional sebesar Rp30.000 per kilogram.

    Saat ditanya terkait Minyakita, Sri mengaku sudah tidak menjual minyak goreng subsidi itu sejak isu kualitas BBM Pertamax mencuat di publik. Dia mengaku Minyakita mulai menghilang sejak isu itu bergulir.

    Adapun, dia hanya menjual minyak goreng merek Rizki dengan ukuran 850 mililiter (ml) seharga Rp17.000.

    “[Minyakita] nggak ada barangnya, kosong. Semenjak masalah Pertamax, dia [Minyakita] langsung menghilang,” tandasnya.

    Harga Cabai Meroket

    Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo mengatakan salah satu penyebab utama harga cabai rawit merah mencapai Rp120.000 per kilogram dipicu tanaman cabai yang seharusnya panen pada Maret tahun ini mengalami gagal panen pada akhir Desember—Januari lalu.

    Tunov menjelaskan, gagal panen ini imbas dari hujan ekstrem yang melanda di sentra produksi.

    “Lebih dari 50% tanaman [cabai] harus diganti tanaman baru, akibatnya bulan sekarang stok menurun, petani hanya bertahan dengan sisa tanaman bulan Desember,” kata Tunov kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

    Terlebih, lanjut dia, mayoritas petani cabai masih menggunakan skema konvensional alias belum memiliki greenhouse atau smart farming.

    Selain itu, Tunov menyampaikan bahwa kejadian ini juga diperparah dengan hujan sejak pagi di wilayah-wilayah sentra yang berakibat petani harus menunda panen dan menunggu cuaca lebih baik.

    Faktor lain penyebab harga cabai rawit merah melonjak tajam lantaran petani dan pengepul di wilayah sentra sedang tidak beroperasi alias libur petik. Alhasil, permintaan cabai ikut melambung.

    “Yang sangat membuat kenaikan harga ekstrem karena pada hari pertama dan kedua puasa petani libur panen karena puasa awal dan pengepul di wilayah sentra juga libur,” ungkapnya.

    Namum, Tunov menuturkan dalam dua hari terakhir, harga cabai sudah mulai terkoreksi sangat dalam. Pada Kamis (6/3/2025), harga cabai rawit merah di tingkat petani adalah Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting adalah Rp25.000 per kilogram.

    Di sisi lain, dia menyebut banjir yang mengepung wilayah DKI Jakarta tidak tidak terlalu berdampak pada sentra produksi cabai.

    “Banjir Jakarta tidak begitu berdampak, karena kalau berdampak otomatis, harga daerah dan Jakarta akan jauh perbedaannya, tapi faktanya turunnya harga hampir merata di seluruh Indonesia,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui harga aneka cabai melambung tinggi atau mencapai Rp120.000 per kilogram. Namun, Zulhas menyebut harga cabai akan mulai mereda dalam dua pekan ke depan.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut cabai menjadi satu-satunya komoditas pangan yang melambung saat momentum Ramadan 2025.

    “Yang pedas memang cabai, cabai apapun ya. Mau cabai rawit, cabai merah keriting,” kata Zulhas seusai memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Jaya Johar Baru, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurutnya, lonjakan harga cabai disebabkan faktor musim hujan yang berimbas pada gagal panen. “Cabai [mahal] mungkin karena musim hujan. Kalau musim hujan kan panennya gagal. Tapi biasanya nggak lama, biasanya 2 minggu. Setelah nanti terang lagi [cuaca], itu [harganya] akan turun lagi,” ujarnya.

    Dia menyebut gagal panen ini lantaran budidaya tanaman cabai masih menggunakan pendekatan pertanian terbuka. Alhasil, saat hujan melanda sentra produksi, bunga dari tanaman cabai akan rontok dan berakhir gagal panen.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memprediksi harga cabai akan turun dalam waktu dekat, seiring dengan cuaca yang mulai membaik.

    “Turun dong. Kan ini kan sudah mulai panas [cuaca]. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan itu cabai bisa lebih baik harganya,” ujar Arief.

    Ke depan, Arief menyebut budidaya cabai akan menggunakan skema greenhouse alias bangunan dengan atas transparan. Sehingga, saat musim hujan tiba, bunga cabai tidak rontok dan tidak akan terjadi gagal panen.

    “Kita sudah sampaikan kepada kementerian teknis, dinas pertanian supaya bisa membantu cungkup-cungkup tanaman cabai. Tanaman cabai itu kan bisa dipanen bisa 20 kali. Jadi kalau daunnya rontok sebenernya cuma perlu cungkup,“ tandasnya.

  • Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg, Ini Biang Keroknya

    Harga Cabai Tembus Rp 100 Ribu/Kg, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Harga cabai rawit merah melambung hingga tembus Rp 100 ribu/kilogram (kg). Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Kalau harga cabai, kami minta kepada teman-teman agar distribusinya. Ada kemarin Rp 200 ribu/kg, turun menjadi Rp 100 ribu/kg,” kata Amran di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    Dia mengungkap salah satu penyebab tingginya harga cabai rawit merah karena terganggu alur distribusi akibat curah hujan tinggi.

    “Salah satu penyebab (harga cabai naik) karena memang curah hujan tinggi, distribusinya agak sulit. Tetapi kita berupaya keras supaya tetap terpenuhi. Yang terpenting adalah pada umumnya harga pangan stabil dan stok kita lebih dari cukup,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga menemukan harga cabai rawit merah telah tembus Rp 120 ribu/kg. Mahalnya komoditas itu ditemukan di Pasar Johar Baru, Jakarta.

    Dalam pemantauannya, Zulhas mulanya meninjau harga bawang merah, kemudian cabai, hingga bawang putih. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menemukan harga bawang putih dan cabai mahal.

    “100 ribu/kg? Cabai rawit?” tanya Zulhas lagi.

    “Rp 120 ribu/kg,” jawab pedagang lagi.

    “120 ribu/kg. Wah cabai makin naik aja ya. Bawang putih mahal sekali Rp 60 ribu per kg,” tambah Zulhas, Rabu (5/3) kemarin.

    Lihat juga Video: Harga Cabai di Lumajang Jatim Rp 112 Ribu Per Kilogram, Sebelumnya Rp 50 Ribu

    (ada/kil)

  • Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

    Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

    Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
    Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alih guna lahan di kawasan
    Puncak Bogor
    . Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu. 
    Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.
    Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango. Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.
    Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata
    Eiger Adventure Land
    yang terdiri dari jembatan gantung.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.
    Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
    Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.
    “Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.
    Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.
    “Yang memberi izin ini siapa?”
    Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.
    “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

    Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.
    Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.
    Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.
    Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
    Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:
    1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).
    2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.
    3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).
    4. Eiger Adventure Land, Megamendung.
    Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.
    Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan.
    (Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

    1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

    Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kerusakan alam akibat alih guna lahan di kawasan
    Puncak

    Bogor
    , Jawa Barat.
    Ia tertunduk dan berulang kali menyeka air mata setelah melihat langsung dampak dari pembangunan yang merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango.
    Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah yang terbelah dan longsor, yang diduga akibat proyek pembangunan ekowisata, salah satunya jembatan gantung, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
    “Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” ujar Dedi dengan nada geram sambil menunjuk lokasi pembangunan tersebut.
    Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar.
    “Enggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tetapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” lanjutnya.
    Saat berdiskusi dengan pejabat yang turut hadir dalam kegiatan penyegelan, Dedi mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembangunan tersebut.
    “Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi.
    Salah satu pejabat menyebut bahwa izin itu dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya.
    Mendengar hal tersebut, Dedi langsung meminta penjelasan dari Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto.
    “Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.
    Tak lama kemudian, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendekati Dedi untuk memberikan penjelasan.
    Namun, Dedi tetap mempertanyakan legalitas proyek di kawasan hutan lindung tersebut.
    “Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanyanya kepada petugas KLH.
    “Itu kan sudah hutan lindung, tetapi kenapa dirusak?” tambahnya.
    Setelah bertemu dengan Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena terjadi perbincangan tertutup antara keduanya.
    Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Mereka mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
    Dalam inspeksi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
    “Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
    Adapun penyegelan dilakukan terhadap empat perusahaan,
    Di setiap lokasi, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang segel dan papan peringatan.
    (Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pada aturan tata ruang. Pernyataan ini menyusul penyegelan empat perusahaan di Bogor yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (6/3).

    “Tidak menutup kemungkinan. Kalau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) mungkin nggak (dicabut), ya, izin usahanya (yang) dicabut,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Nusron mengatakan persoalan tata ruang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menertibkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Jadi kami minta ini, ini ada masalah-masalah masa lalu, saya minta supaya pemerintah nanti ke depan disiplin dalam hal menerbitkan izin tata ruang, pemanfaatan lahan. Kalau memang itu lahan hijau, lahan perkebunan, jangan dipakai untuk perumahan maupun untuk industri,” tegasnya.

    Tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

    Dalam waktu dekat, Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

    “Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

    (hns/hns)

  • Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    JABAR EKSPRES – Sebanyak empat bangunan komersial milik BUMN dan BUMD yang berdiri di kawasan puncak Bogor terpaksa disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dianggap telah melanggar aturan dalam mendirikan bangunan.

    Keempat bangunan tersebut, diduga telah menjadi penyebab banjir di wilayah bodebek dan berdiri di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

    BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

    Adapun keempat bangunan tersebut di antaranya, Pabrik Teh Ciliwung, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

    Penyegelan dilakukan dengan memasang plang yang dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: PT Jaswita Lempar Tanggung Jawab, Proyek Tempat Wisata di Puncak Bogor Dilakukan oleh Anak Perusahaan!

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelanggaran yang dilakukan dengan mendirikan bangunan dilahan hijau ini bisa masuk ke ranah pidana.

    Namun, untuk menjerat pelaku pelanggaran tersebut perlu pendalaman dan penyedikan lebih lanjut. Jika ini terbukti, semua bangunan akan disita dan menjadi milik negara.

    BACA JUGA: Kawasan Puncak Bogor Rusak, Pemerintah Gegabah Berikan Izin Penggunaan Lahan!

    “Jadi kalau ini terbukti semua tenant akan disita dan diserahkan sepenuhnya kebijakannya kepada pak Menko dan pak Gubernur,” kata Hanif.

    Hanif menilai, kawasan puncak sudah masuk ke dalam kawasan zona hijau, namun dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran dengan mendirikan bangunan.

    Dampak dari berkurangnya wilayah resapan air ini, mengakibakan bencana banjir dengan kerugian material yang sangat besar dan mengakibatkan korban jiwa.

    BACA JUGA: Pembongkaran Tahap 2 di Puncak Bogor Kembali Dilakukan, Pemkab Tebang Pilih?

    Untuk itu, agar masalah bencana banjir ini cepat teratasi, pemerintah pusat harus mengambil langkah serius dengan menata kembali kawasan puncak menjadi zona hijau.

    “Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang,’’ ujarnya.