Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Dikebut 6 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dikebut dalam 6 bulan. Sumber pendanaannya akan mengandalkan dana APBN dan APBD.

    Menko Zulkifli telah memimpin langsung rapat koordinasi tentang pembentukan KopDes Merah Putih bersama sejumlah menteri terkait. Diputuskan pembentukannya diproses dalam waktu 6 bulan kedepan.

    Hal tersebut sambil menunggu aturan pembentukan KopDes Merah Putih. Pembahasan nantinya akan dilakukan oleh Eselon I masing-masing kementerian terkait dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara.

    “Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan, selambat-lambatnya 6 bulan, nanti setelah aturan sudah selesai, ini bisa rampung,” kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Sementara itu, terkait pendanaannya, dia menyebut bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, bank-bank BUMN juga bisa menyalurkan pendanaan.

    “Nah sementara nanti anggarannya, nanti dari pemerintahan desa, ada Himbara, dari mana angarannya, tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tegas Zulkifli Hasan.

    Kendati demikian, dia belum merinci skema pendanaan pembentukan KopDes Merah Putih tersebut. Hal itu akan dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan oleh Eselon I kementerian terkait.

    Tunggu Pembahasan

    Termasuk besaran porsi APBN maupun APBD yang dialokasikan untuk KopDes Merah Putih juga masih akan dibahas.

    “Akan didetailkan lebih lanjut. Tapi pasti APBN APBD. (Porsinya?) Nanti ya,” tandas Menko Pangan.

    Beberapa pihak yang mengikuti rakor KopDes Merah Putih diantaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

     

  • Tambah Panjang Lokasi di Bogor Disegel Buntut Pemicu Banjir Jabodetabek

    Tambah Panjang Lokasi di Bogor Disegel Buntut Pemicu Banjir Jabodetabek

    Bogor –

    Sejumlah lokasi di Bogor disegel buntut pemicu banjir Jabodetabek. Mulai dari tempat penginapan hingga kawasan wisata yang seharusnya merupakan kawasan perkebunan, namun karena alih fungsi lahan berlebihan disebut memicu bencana alam.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tempat penginapan yang disegel tersebut telah beralih fungsi melebih batas sehingga dilakukan penyegelan. Alih fungsi lahan itu memicu bencana alam.

    Selain itu, Zulhas mengatakan pengalihan fungsi perkebunan tersebut mempengaruhi kebutuhan pangan. Apabila kawasan perkebunan atau kawasan lindung tidak digunakan sesuai fungsinya, akan menimbulkan bencana banjir.

    3 Lokasi di Gunung Geulis yang Disegel

    Sejumlah tempat penginapan dan kawasan wisata di kawasan Sentul dan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, disegel karena melanggar daerah aliran sungai (DAS). Lokasi tersebut semestinya merupakan kawasan perkebunan.

    Dilihat dari akun Instagram Zulhas, Jumat (14/3/2025), penyegelan dilakukan di Bobocabin milik PT Bobobox Aset Management karena melanggar izin tata ruang, Gunung Geulis Country Club karena tumpukan sampah dan tak berizin TPS Limbah B3, dan Summarecon Bogor karena tidak adanya sedimen trap dan biopori yang menyebabkan sedimentasi sungai.

    4 Tempat Wisata di Puncak yang Disegel

    Empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, turut disegel karena dinilai melanggar alih fungsi lahan. Keempatnya yaitu Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Bangunan yang Disegel Akan Dibongkar

    Sejumlah tempat wisata bermasalah di kawasan Puncak, Bogor, yang sebelumnya sempat disegel rencananya akan dibongkar. Hal ini karena tidak sesuai dengan fungsi dan peran dari lanskap tanahnya sehingga rawan mengakibatkan banjir.

    “Bongkar itu (soal tempat wisata disegel). Ya kita dalami (izinnya),” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Hanif mengatakan langkah tegas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sebagai upaya melakukan perlindungan lingkungan hidup.

    Selain di daerah Puncak, Bogor, Hanif menyebut penertiban serupa akan dilakukan di berbagai daerah. “Semua daerah hulu. Di Bekasi juga, Sentul,” tuturnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Dalam antusias kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat” di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Jakarta. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen PAN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan 3000 paket sembako kepada berbagai kelompok penerima manfaat.

     

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus., dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat rasa empati dan solidaritas terhadap sesama.

     

    “Bulan suci Ramadan mengajarkan kita tentang makna berbagi dan kepedulian. Melalui kegiatan ini, Fraksi PAN ingin menunjukkan bahwa kami hadir tidak hanya dalam ruang legislasi, tetapi juga di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi berkah bagi kita semua” ujar Putri Zulkifli Hasan.

     

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang juga menyampaikan pesan kebersamaan serta pentingnya gotong royong dalam membangun kesejahteraan rakyat.

     

    Adapun penerima bantuan paket sembako dalam kegiatan ini meliputi Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

     

    Selain penyerahan simbolis bantuan, acara ini juga diisi dengan doa bersama, sesi kebersamaan antaranggota Fraksi PAN, serta foto bersama seluruh peserta.

     

    Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

    Melalui program “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat”, Fraksi PAN berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

     

    “Kami di Fraksi PAN DPR RI percaya bahwa kebersamaan adalah kunci membangun bangsa yang lebih baik. Semoga inisiatif ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk ikut berbagi” pungkas Putri Zulkifli Hasan, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Awaluddin Marifatullah.

     

    Acara ini mendapat apresiasi luas dari para penerima bantuan yang merasa terbantu dengan paket sembako yang diberikan. Dengan adanya kegiatan ini, Fraksi PAN DPR RI berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bulan yang penuh berkah ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cerita Zulhas Borong Pakaian di Tanah Abang, Bantu UMKM-Korban Banjir

    Cerita Zulhas Borong Pakaian di Tanah Abang, Bantu UMKM-Korban Banjir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memborong pakaian, termasuk mukena dan sarung, di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta. Zulhas, panggilan akrabnya, bahkan merogoh kocek hampir Rp300 juta saat berbelanja di pasar yang dijuluki pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu.

    Video momen belanja itu diunggah di Instagram pribadi miliknya, pada Rabu (12/3/2025). Dalam unggahan tersebut, Zulhas berbelanja di 5 toko sarung dan mukena. Mantan Menteri Perdagangan itu berbelanja mulai dari 500-2.000 lembar untuk mukena dan sarung.

    Zulhas menyampaikan, sarung dan mukena ini akan disalurkan kepada korban banjir di Bekasi dan Karang Sari, Lampung. Dia berharap, sarung dan mukena ini dapat membantu korban banjir yang juga akan merayakan Hari Raya Idulfitri.

    Zulhas mengatakan uang yang dihabiskan untuk belanja hampir Rp 300 juta. Ia memilih Pasar Tanah Abang untuk berbelanja karena di pasar ini merupakan produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Tadi saya bawa 300 juta hampir habis, ada sisanya. Ya saya kalau belanja di Tanah Abang, yang dagang itu banyakan dari UMKM menengah ke bawah, jadi saya belanja selalu di sini. Tapi ada yang menarik di sini, kalau di mal kan beda, di sini bisa nawar. Harganya juga bersaing,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, hujan lebat sempat melanda kawasan Jabodetabek di awal bulan Maret 2025. Hujan yang terjadi terus menerus menyebabkan banjir yang cukup tinggi di beberapa kawasan.

    Foto: Instagram/Zulkifli Hasan
    Instagram/Zulkifli Hasan

    (dce)

  • Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berpesan soal pentingnya gotong royong demi rakyat sejahtera.

    Pria karib disapa Zulhas itu ingin, agar PAN bisa memastikan seluruh rakyat Indonesia berbahagia di bulan suci karena sembakonya cukup dan tidak ada kenaikan harga. 

    “Kemarin di Jawa Timur saya cek harga-harga sembako turun, jadi lebaran ini kan momen yang sangat penting bagi rakyat. Maka fraksi PAN di DPR saya minta untuk mengawalnya,” tutur Zulhas.

    Diketahui, penerima sembako dalam kegiatan adalah mereka yang berada di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan seperti Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

    Diketahui, ketiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

  • DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan

    loading…

    Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak, Bogor yang terindikasi melanggar. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Ajbar Abdul Kadir mendukung penuh langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menertibkan area wisata di Puncak , Bogor yang terindikasi melanggar. Hal itu penting untuk perbaikan lingkungan dan ketahanan panan.

    Menurut Ajbar, tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali.

    “Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan dan penataan termasuk mengembalikan fungsi awal dari penginapan atau area wisata menjadi kawasan perkebunan kembali,” katanya, Jumat (14/3/2025).

    Ajbar menegaskan, langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, merupakan tindakan tepat dan berani. Bagi Ajbar, Menko Pangan Zulkifli Hasan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya.

    “Menurut saya langkah yang dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan adalah langkah tepat dan berani. Kita memerlukan menteri dan berani mengambil risiko demi perbaikan lingkungan dan keberlanjutan pangan bagi rakyatnya,” beber dia.

    Baca Juga: PHK Massal di Awal 2025, Akankah Ekonomi Baik-Baik Saja?

    Ajbar meyakini, tindakan Menko Pangan untuk menertibkan area-area wisata disekitar wilayah Puncak, dapat mendorong kembali keberlanjutan ketersediaan pangan. Hal ini, juga akan menciptakan perbaikan lingkungan yang berdampak terhadap banjir di Jakarta saat ini.

    “Perlahan tetapi insyaallah akan mengurangi kalau hulunya dikembalikan pada fungsi semula,” tandas politikus PAN asal Sulbar.

    (cip)

  • Pemerintah Gencar Tertibkan Area Wisata di Puncak Bogor, Tuai Apresiasi DPR – Page 3

    Pemerintah Gencar Tertibkan Area Wisata di Puncak Bogor, Tuai Apresiasi DPR – Page 3

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali memasang plang pengawasan di sejumlah titik di kawasan Puncak, Bogor. Hal itu sebagai bagian dari penertiban kawasan yang beralih fungsi dari sebagai resapan air hujan menjadi berbagai bangunan dengan kebanyakan diperuntukan jadi objek wisata.

    Salah satu objek wisata yang didatangi Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq adalah Bobocabin yang berada di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Di lahan yang dikuasai PTPN I Regional 2 itu berdiri 30 kabin glamping Bobocabin.

    Plang pengawasan yang sudah disiapkan tim Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH didirikan begitu kedua menteri tiba pada Kamis, 13 Maret 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan langsung menyalahkan PTPN selaku pemegang izin pengelolaan lahan perkebunan sebagai penyebab carut-marutnya alih fungsi lahan di kawasan tersebut.

    “Ini yang salah PTPN-nya ini. Konsep dengan 30 (33) KSO itu gimana?” imbuhnya.

    “Ini izin perkebunan tapi berubah fungsi semua ini. Jadi, setahu saya, kalau PTPN mau berubah fungsi, harus diubah dulu tata ruangnya. Dan sini fungsinya fungsi perkebunan, harusnya di Puncak ini taman nasional, tapi karena (milik) negara, jadilah perkebunan,” kata Zulhas lagi.

    “Sekarang di-KSO-kan, belum berubah fungsi, fungsinya sudah diubah. Cuma satu-satunya di sini, enggak ada berubah fungsi langsung diubah fungsinya,” semburnya.

    Zulhas juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalahkan mitra yang bekerja sama dengan PTPN lantaran yang dinilai bertanggung jawab dalam alih fungsi lahan adalah PTPN. Hanya saja, mereka tetap terdampak karenanya.

     

  • Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    Penyegelan di Kawasan Puncak, Zulhas: Lindungi Lingkungan untuk Swasembada Pangan

    JABAR EKSPRES – Menko Pangan Zulkifli Hasan menganggapi penyegelan bangunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor bersama Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

    Zulhas mengungkapkan, petingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan swasembada pangan di Indonesia.

    Menurut Zulhas, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil.

    BACA JUGA: Pemprov Masih Kaji Wacana Ganti Rugi Investor Wahana Wisata Puncak Bogor yang Dibongkar

    “Lingkungan yang terjaga sangat penting bagi ketahanan pangan. Jika lingkungan rusak, seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Bekasi dan Bogor karena banjir bandang, tentu akan merusak lahan pertanian,”ujar Zulhas saat ditemui di Bogor, Kamis (13/3).

    Dia menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, sangat krusial dalam mengelola dan menjaga keseimbangan ekosistem.

    “Lingkungan itu adalah bagian integral dari tugas kita. Jika lingkungan tidak terjaga, kita akan menghadapi masalah besar dalam sektor pangan,” tambahnya.

    Selain itu, Ketum Partai PAN ini juga menyinggung tentang visi pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    BACA JUGA: Penyegelan Villa di Puncak Bogor Dinilai Belum Tuntaskan Masalah, Dedi Mulyadi:  Itu Tidak akan Ada Manfaatnya!

    Salah satu prioritas utama adalah membenahi seluruh sektor, termasuk tata kelola lingkungan, perizinan, dan tata ruang yang lebih baik.

    Kata dia, pemerintah menekankan pentingnya penerapan prinsip clear and clean government untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan pengelolaan sektor-sektor tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Hal ini sangat penting agar Indonesia bisa berkembang dengan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari komitmennya, Menko Zulhas bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol, melakukan penyegelan terhadap bangunan Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf.

    BACA JUGA: Tindak Bangunan Ilegal di Puncak, Bupati Bogor Pastikan Warga Tak Kehilangan Pekerjaan

    Menurut Zulhas, kawasan Gunung Geulis yang berada di hulu Sungai Cikeas sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

    “Gunung Geulis adalah sumber daya alam yang sangat penting. Jika kawasan ini dikembangkan secara sembarangan, bisa merusak aliran sungai dan ekosistem sekitarnya,” tegasnya.

  • Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Zulhas & Hanif Segel Lapangan Golf hingga Bobobox di Puncak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ‘turun gunung’ menyegel tiga kawasan di Sentul Ciawi, Bogor, yang melanggar aturan tata ruang.

    Adapun, upaya penyegelan tiga kawasan ini ditandai dengan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi tersebut.

    Tiga lokasi yang disegel, pertama adalah Gunung Geulis Country Club karena tumpukan sampah dan tidak memiliki izin TPS Limbah B3.

    Kedua, Summarecon Bogor karena tidak adanya sedimen trap dan biopori yang menyebabkan sedimentasi sungai.

    Terakhir, Bobobox Aset Management karena pelanggaran izin tata ruang.

    Zulhas mengatakan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan tidak sesuai regulasi bisa mengancam keseimbangan alam, memicu banjir, longsor, dan kekeringan.

    “Ini masuk pelanggaran berat ini terdapat sungai setelah itu dibentuk begitu ini kira-kira gimana kalau hujan paling parah itu cut and fill. Ini kemudian ada izin lingkungannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang sedang dikerjakan izin A kerjaannya B. Oleh karena itu dibuat lah pengawasan ini,” kata Zulhas, dikutip dari Instagram @zul.hasan, Kamis (13/3/2025).

    Zulhas juga menekankan swasembada pangan bisa terjaga jika sektor hulu juga terjaga.

    [Gambas:Instagram]

    (haa/haa)

  • Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Jaga Kelestarian Alam dan Ketahanan Pangan, Kemenko Pangan Lakukan Pengawasan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Disinyalir adanya pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung sekaligus melakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tiga lokasi di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor. Kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka penegakan hukum lingkungan serta menjaga ekosistem untuk keberlanjutan ketahanan pangan.

    Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama Kemenko Pangan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Tiga lokasi yang telah dilakukan pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) beserta tindakan hukum yang dikenakan, yaitu:

    (1) Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor: karena tidak memiliki Persetujuan Teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS; (2) Summarecon Bogor: karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan, yang menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill; dan (3) PT. Bobobox Aset Management: karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di-KSO-kan tanpa mengubah fungsi tata ruang.

     

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, “Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Penegakan hukum ini adalah bentuk komitmen kami untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang.”

    “Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua,” sambung Zulkifli Hasan.

     

    Perbesar

    Credit: Kemenko Pangan… Selengkapnya

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk terus mengawal kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merusak ekosistem. Upaya ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kelestarian alam dan ketahanan pangan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.