Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Food Summit 2025 mengungkapkan, setidaknya ada 2 strategi menuju target swasembada pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan pangan termasuk persoalan harga gabah dan beras serta jagung.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 25/03/2025) berikut ini.
Jakarta –
Pemerintah meminta Perum Bulog untuk menyerap beras dan jagung dari petani. Penyerapan ini dilakukan agar pemerintah memiliki cadangan pangan yang dapat digunakan untuk stabilisasi dan intervensi harga dan stok.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan untuk jagung, Bulog ditugaskan menyerap sebanyak 1 juta ton sepanjang 2025. Harga yang harus digunakan Bulog sesuai ketetapan Rp 5.500/kilogram (kg).
“Satu juta ton kan karena Bulog tugasnya stabilisasi,” dia dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
Produksi jagung tahun ini diperkirakan sebanyak 16 juta sampai 17 juta ton. Dengan angka tersebut artinya 1 juta ton yang diserap Bulog kurang lebih 5-6% dari produksi.
Untuk mengimplementasikan penugasan penyerapan jagung ini, akan dibutuhkan instruksi presiden (Inpres). “Penugasan ini sudah diputuskan oleh pemerintah, itu maka diperlukan inpres,” tambahnya.
Zulhas juga menargetkan Perum Bulog dapat menyerap 800 ribu ton setara beras hingga akhir Maret 2025. Saat ini panen raya tengah berlangsung dan akan mencapai puncak pada April 2025.
“Diperkirakan sampai akhir Maret, jadi luar biasa ini libur, puasa Lebaran, tapi mudah-mudahan sampai akhir Maret Bulog bisa menyerap 750 ribu sampai 800 ribu ton,” jelasnya.
Target sepanjang tahun penyerapan beras oleh Bulog ditargetkan mencapai 2 juta ton. Pasokan ini untuk cadangan pangan pemerintah (CPP). Harga yang digunakan Bulog untuk membeli gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg.
“Alhamdulillah kita syukuri, sekarang para petani senang kemana-mana karena harga gabah sudah Rp 6.500/kg,” terangnya.
(ada/ara)
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pejabatnya untuk meningkatkan komunikasi publik yang lebih baik. Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun narasi positif agar tidak menimbulkan asumsi keliru di masyarakat.
“Pemerintah tidak antikritik, tetapi narasi harus dibangun dengan baik. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi sepotong-sepotong lalu berasumsi negatif,” kata Sudaryono kepada wartawan usai rapat.
Menurut Sudaryono, dalam lima bulan terakhir, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai sejumlah keberhasilan, terutama di sektor pertanian. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan pupuk bagi petani, surplus beras, serta harga gabah yang lebih berkeadilan.
“Di saat negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Jepang mengalami krisis beras, Indonesia justru berada dalam posisi lebih aman meskipun menghadapi El Nino dan La Nina yang sama,” ujarnya.
Sudaryono juga menegaskan komunikasi pemerintah harus lebih aktif dalam menyampaikan keberhasilan-keberhasilan tersebut kepada publik.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan komunikasi, Sudaryono rutin mengunjungi daerah-daerah untuk mendengar langsung aspirasi petani. Beberapa lokasi yang telah dikunjunginya dalam beberapa hari terakhir antara lain Sumatera Utara, Kulon Progo dan Bantul di Yogyakarta, serta Palembang di Sumatera Selatan.
“Dari kunjungan itu, saya melihat langsung petani merasa terbantu dengan stok pupuk yang cukup dan harga gabah yang sesuai standar. Mereka senang, dan itu harus dikomunikasikan ke publik,” ungkapnya.
Sudaryono juga menyoroti pentingnya menyebarkan asumsi-asumsi positif di masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai komentar pejabat publik yang kerap kontraproduktif, Sudaryono mengakui perbaikan komunikasi memang perlu terus dilakukan.
“Kami terus memperbaiki komunikasi. Jika ada hal baik, kita sampaikan. Jika ada yang kurang, kita perbaiki,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah harus konsisten dalam menyebarkan narasi positif terkait pencapaian-pencapaian kerja, serta tidak boleh lelah dalam meluruskan informasi yang keliru.
“Kami tidak boleh lelah menjawab kritik atau tuduhan yang tidak benar. Jangan sampai kebohongan yang disebarkan berulang kali justru dianggap sebagai kebenaran,” tegasnya.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto membahas program Agrinas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya.
Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik.
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto pada sela-sela rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, kembali mengingatkan mereka untuk memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap pesan Presiden itu, saat ditemui selepas rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3) sore.
“Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif kan nggak bagus,” kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan.
Dia kemudian melanjutkan, ada banyak prestasi yang berhasil dicapai pemerintah dalam 5 bulan terakhir, misalnya dari sektor pertanian, ketersediaan pupuk untuk petani, surplus beras, dan harga gabah yang berkeadilan untuk petani.
“Sementara negara lain, Filipina, Malaysia, Jepang itu sekarang lagi krisis beras. Kita juga mengalami El Nino dan La Nina yang sama, tetapi kita sekarang di posisi yang lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan dengan mereka. Itu kan satu hal yang positif, yang secara komunikasi harus disampaikan,” kata Wamentan Sudaryono.
Dia pun menyebut dirinya rutin turun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan rakyat, terutama para petani. Sudaryono menyebut dalam beberapa hari terakhir, dia berkeliling ke daerah-daerah di Sumatera Utara dan Yogyakarta, tepatnya di Kulon Progo dan Bantul, kemudian ke Palembang di Sumatera Selatan. Dari beberapa kunjungan kerjanya itu, Sudaryono mengaku mendapat respons positif dari para petani yang merasa terbantu karena stok pupuk cukup, dan harga gabah sesuai standar.
“Mereka semua happy kan, saya harus sampaikan bahwa itu betul dan nyata,” kata Sudaryono.
“Tugas saya adalah bagaimana asumsi yang baik di masyarakat bawah ini, bagaimana bisa menular sebanyak mungkin. Nah itu kan sisi komunikasinya yang memang dari sisi kami, saya khususnya, yang mengampu urusan pertanian, kami perbaiki,” ujar dia
Dalam kesempatan yang sama, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang kerap kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi itu perlu terus dilakukan.
“Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” kata Sudaryono.
Terakhir, Sudaryono yakin pemerintah tidak boleh lelah untuk terus menyebarkan narasi-narasi yang positif mengenai pencapaian-pencapaian kerjanya. Jika pun ada tuduhan-tuduhan, asumsi yang keliru, dan kritik dari masyarakat, pemerintah juga harus terbuka untuk menjawab dan meluruskan narasi-narasi yang keliru itu.
“Kami sebagai pemerintah tidak boleh lelah menjawab semua tuduhan, menjawab semua kritik, menjawab semua sesuatu yang barangkali kadang-kadang tidak benar. Harus kita luruskan, karena jangan sampai kebohongan, atau berita yang enggak bener, tetapi berulang-ulang (disebarkan) itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ujar Wamentan Sudaryono.
Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, memimpin rapat terbatas membahas Agrinas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan P Roeslani, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat yang sama, ada pula Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.
“Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.
Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.
Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.
Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.
“Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).
Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.
“Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya.
Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.
Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.
“Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya.
Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.
“Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.
“Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani angkat bicara terkait dengan besaran modal yang akan disuntik ke BUMN baru di sektor perkebunan, perikanan/kelautan dan pangan bernama Agrinas.
Rencananya, Agrinas sebagai BUMN baru akan mendapatkan suntikan awal modal awal dari Danantara. Terkait dengan hal tersebut, Rosan mengatakan bahwa alokasi dividen untuk pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025)
Rosan memastikan bahwa terkait pendanaan pembentukan Agrinas sebagai BUMN baru tidak akan mendapatkan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.
“Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja.
“Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami danantara sebagai induk agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya.
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan pun turut memastikan bahwa tak ada suntikkan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendanai embrio dari Agrinas ini
“PMN tidak ada, kira-kira itu,” ucap Zulhas.
Meski begitu, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.
Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN Karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.
Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
“Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.
Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.
Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa modal awal pembentukan Agrinas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru tidak akan mendapatkan suntikan modal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Zulhas mengatakan bahwa Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.
“Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari kementerian keuangan nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini,” kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja.
“Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami Danantara sebagai induk Agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya,” tuturnya.
Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.
Nantinya, dia menyampaikan bahwa Agrinas merupakan hasil transformasi dari tiga BUMN karya yang kini difokuskan pada sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.
Tiga perusahaan tersebut adalah Virama Karya yang berubah menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
“Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.
Dari total 221.000 hektare lahan yang dikelola, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sementara sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru. Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.
Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, juga menegaskan bahwa alokasi dividen untuk Agrinas masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kita akan lihat dan evaluasi, kan strukturnya Agrinas ini harus dibuat makin kuat ya, nanti kita evaluasi dan koordinasi dengan Agrinas,” pungkas Rosan.
Sekadar informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta beberapa menteri dan wakil menteri lainnya.
PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri aman. Bahkan, pangan akan berlimpah hingga tidak akan ada yang kelaparan.
Hal tersebut disampaikan Zulhas sapaannya, saat pembagian sembako gratis dan minyak goreng yang diadakan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat. Kali ini pembagian diadakan di sekitar Lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Sabtu 22 Maret 2025.
Zulhas yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini menegaskan agar rakyat Indonesia harus gembira jelang Idul Fitri atau Lebaran ini. Hal ini tentunya rakyat atau masyarakat ini tidak perlu mengkhawatirkan kondisi pangan.
“Saya juga sudah berkeliling Indonesia dalam berbagi pangan atau memantaunya. Kemarin saya di Jawa Tengah dan sekarang pembagian dilaksanakan di wilayah Jawa Barat,” katanya.
Pada pembagian tersebut, terdapat pula produk MinyaKita, hanya saja untuk yang dibagikan pada masyarakat ini jumlahnya sesuai. “Harus pas satu liter tidak boleh dikurangi sedikit pun,” kata dia.
Zulhas juga kembali memastikan rakyat Indonesia pada hari jelang Lebaran ini stok pangannya melimpah. “Jumlahnya cukup dan tidak usah khawatir harga terjangkau. Di pasar banyak daging, telur, beras, gula, tepung, minyak semua lengkap cukup dan tidak usah khawatir,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat membagikan Minyakita di Lapangan Gasibu pada Sabtu 22 Maret 2025, nampak Sekjen PAN Eddy Soeparno, Desy Ratnasari dan Bima Arya.
Harga stabil
Di sisi lain, harga komoditas pangan, dikatakannya, juga dalam kondisi stabil. Beberapa harga yang sempat mengalami kenaikan, kini mulai normal. “Harga stabil malah turun seperti bawang cabai yang pedas itu dulu Rp100-Rp120 ribu sekarang sudah Rp60 ribu,” kata dia.
Ketua DPW PAN Jabar Desy Ratnasari pun ikut turun langsung ke masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan ini. Desy bahkan turut memberikan takjil dan dan juga 1.500 MinyaKita secara gratis.
Menurut Desy pembagian ini merupakan tugas yang diberikan dari DPP PAN untuk masing-masing DPW PAN tingkat provinsi. Programnya adalah Berbagi PANgan berbagi kebahagiaan.
“Karena Jawa Barat cukup luas maka kami berbagi di beberapa titik. Ada Kang Eddy Soeparno, ada Kang Bima Arya dan saya, nah saya kebagian salah satunya di Kota Bandung. Pembagian sembako ini memang kebiasaan PAN di bulan Ramadan. Saya juga nanti akan membagikan di dapil saya di Kabupaten dan Kota Sukabumi,” katanya.
Sementara, Bima Arya mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan sejak awal Ramadhan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dia memastikan sudah turun langsung dan memberikan kebutuhan pangan ini kepada masyarakat.
“Teh Desy turun ke delapan titik membangun tenda biru dan memberikan bantuan. Saya juga sembilan, sisanya ada Pak Eddy,” ujar Bima.
Menurut Bima yang juga merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri ini pemberian bantuan kepada masyarakat ini dilakukan agar mereka tidak kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan pangan seperti Minyakita.
“PAN hadir membantu warga, kami ada di tengah warga, jangan sampai partai hanya turun pas Pilkada saja, partai harusnya turun di setiap hari bersama masyarakat,” katanya.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
/data/photo/2025/03/20/67dbaf3a43fd9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Marak Kecurangan Takaran Minyakita, Menko Zulhas: Karena Laris Manis…
Bandung
22 Maret 2025")
Marak Kecurangan Takaran Minyakita, Menko Zulhas: Karena Laris Manis…
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pangan RI,
Zulkifli Hasan
, mengungkapkan bahwa tingginya permintaan terhadap produk
Minyakita
menjadi salah satu penyebab praktik kecurangan yang marak terjadi.
“Orang-orang kaya juga belinya Minyakita, karena banyak dicari di mana-mana, laris manis, jadi ada yang dikurang-kurangi, dipalsukan,” ungkap Zulkifli saat menghadiri kegiatan Berbagi Pangan di Monumen Perjuangan Jawa Barat, Kota Bandung, pada Sabtu (22/3/2025).
Zulkifli menegaskan bahwa takaran Minyakita yang beredar di pasaran, termasuk 1.200 pouch yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kota Bandung dalam acara tersebut, sudah sesuai.
“Agen tidak resmi sudah diganti, yang melakukan kecurangan sudah ditangkap oleh polisi. Jadi sekarang jangan khawatir, yang nakal-nakal sudah ditangkap,” tegasnya.
Selain memastikan ketersediaan Minyakita, Zulkifli juga menjamin stabilitas harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya
Idul Fitri
1446 H.
“Jelang Lebaran, pangan banyak, melimpah, cukup dan tidak usah khawatir, harga terjangkau. Di pasar banyak daging, telur, beras, gula, tepung, minyak, semua lengkap dan cukup, masyarakat tidak usah khawatir,” jelasnya.
Zulkifli menambahkan bahwa harga-harga bahan pangan pokok cukup stabil, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan penurunan.
Ia memberikan contoh harga cabai rawit yang sempat meroket menjelang Lebaran, kini justru mengalami penurunan.
“Kalau harga cenderung stabil malah turun seperti bawang, cabai yang pedas itu dulu Rp100.000 sampai Rp120.000, sekarang sudah Rp60.000,” paparnya.
Menteri Zulkifli menegaskan pentingnya memastikan tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan menjelang Lebaran.
Ia mengimbau seluruh kader Partai Amanat Nasional (PAN) di seluruh Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Mau Lebaran, tidak boleh ada rakyat di manapun yang tidak gembira karena makanannya kurang. Karena itu, PAN bergerak di seluruh Indonesia membantu masyarakat yang memerlukan minyak goreng, beras, dan lain-lain. Tidak boleh ada rakyat Indonesia di bulan Ramadhan dan jelang Lebaran yang tidak gembira karena kurang pangan,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta –
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui terjadi kenaikan harga kelapa bulat. Penyebabnya, tingginya permintaan dan banyak diekspor.
Kedua hal itu membuat semakin menipis pasokan kelapa bulat dalam negeri. Itulah sebabnya harga kelapa bulat mengalami kenaikan.
“Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga ya, terus industri di dalam negeri juga banyak minta. Ya jadi industri di dalam negeri karena banyak yang ekspor, juga kadang-kadang keseluruhan dapat barang dan sebagainya. Itu memang masalahnya itu,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dari sisi industri, eksportir, hingga ke petani.
“Kan harus berkumpul bareng. Kan kita lihat juga harganya. Jadi misalnya, jangan sampai kalau informasinya lebih mahal ya harganya,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat ekspor kelapa bulat pada Februari 2025 meningkat 29,84% secara bulanan (month to month/mtm). Ekspor paling banyak ditujukan ke China dan Vietnam.
“Menurut data yang kita miliki, ekspor kelapa bulat menunjukkan adanya peningkatan sebesar 29,84% secara month to month. Sebagian besar ekspor kelapa bulat ditujukan ke Tiongkok dan Vietnam,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).
Hal ini juga pernah dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut bahwa kelapa Indonesia laris diborong China sampai stok di dalam negeri kurang. Kelapa Indonesia disebut diolah menjadi coconut milk di China.
“Kita sekarang kekurangan kelapa karena kelapa kita sekarang habis dibeli sama Tiongkok,” ungkap Zulhas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025) lalu.
“Untuk apa? Untuk pengganti susu. Jadi kalau bikin kopi, tren di sana sekarang pakai santan, pakai susu kelapa, coconut milk,” tambah Zulhas.
(ada/ara)