Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Presiden Teken Inpres Kopdes Merah Putih, Pemerintah Bentuk Satgas

    Presiden Teken Inpres Kopdes Merah Putih, Pemerintah Bentuk Satgas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi ini akan menjadi milik pemerintah dan masyarakat desa secara langsung.

    “Kopdes Merah Putih ini adalah koperasi yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat desa. Ini bentuk nyata dari semangat gotong royong ekonomi kerakyatan,” ujar Zulkifli Hasan di Menara Mandiri, Kamis (10/4/2025).

    Ia menegaskan dirinya ditunjuk presiden untuk mengoordinasikan percepatan pembentukan koperasi tersebut bersama satuan tugas khusus (satgas) yang akan bekerja secara penuh mulai pekan depan.

    Menurut Zulhas, pembentukan kopdes akan melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, KKP, hingga Kementerian Keuangan.

    Ia menyebut ini sebagai wujud kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat perekonomian desa berbasis koperasi.

    “Ini ide yang sangat bagus dan sejatinya adalah cita-cita para pendiri bangsa, yaitu ekonomi gotong royong. Maka ini kita jalankan bersama,” tuturnya.

    Menanggapi pertanyaan soal bentuk koperasi yang akan dibentuk serta hubungannya dengan kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat (AS), Zulhas mengatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah membentuk koperasi desa terlebih dahulu.

    Terkait pendanaan koperasi, ia menyebut hal itu akan ditangani Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dengan komitmen bahwa pengelolaan koperasi harus profesional dan tepat sasaran.

    Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih dijadwalkan mulai bekerja intensif pada Senin (14/4/2025) mendatang, dengan agenda koordinasi bersama berbagai kementerian serta komunikasi langsung dengan pemerintah desa di seluruh Indonesia.
     

  • Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Modal yang dibutuhkan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar, atau bila diakumulasikan sekitar Rp 400 triliun.

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, satu unit kopdes diperkirakan membutuhkan modal awal sebesar Rp 5 miliar per kopdes. Artinya, apabila diakumulasikan nilai modalnya bisa mencapai Rp 400 triliun.

    “Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan),” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, kopdes ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, tambah dia, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari bank agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu . (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujarnya.

    Budi mengatakan, saat ini proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes terus digeber. Salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) yang dilangsungkan hari ini bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan kementerian/lembaga (KL) lainnya. Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun, Budi menekankan, pembangunan 80.000 kopdes ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk awalannya juga perlu dilakukan evaluasi menyangkut lokasi dan titik-titiknya. Selaras dengan itu, pihaknya juga menggodok petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

    “Nunggu juklak juknis dari Kemenkop dulu. Saya sudah bilang nanti saya rapat, jam 2 ini di internal Kementerian Koperasi Untuk membahas, memutuskan juklak juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga pernah menyinggung tentang modal awal Kopdes Merah Putih. Zulhas menjelaskan, skema pembiayaan dan sumber modal Kopdes Merah Putih sedang dalam pembahasan. Modal Kopdes Merah Putih diperkirakan antara Rp 3 miliar-Rp 5 miliar.

    “Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan,” ujar Zulhas saat open house di kediamannya, Senin (31/3).

    (acd/acd)

  • Pemerintah Bentuk Satgas Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Targetnya 80 Ribu Unit – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Satgas Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Targetnya 80 Ribu Unit – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) harian untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang, pembentukan satgas merupakan tindak lanjut dari Inpres 9/2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu kemarin.

    “Segera kami tindak lanjuti untuk mempercepat pembentukan ini, saya diminta mengkoordinasi dan nanti ditambah dengan satgas yang bertugas harian,” ujar Zulhas di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, rapat koordinasi akan diadakan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa. Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa penting untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri.

    “Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.

    Sedangkan, Menteri Koperasi Budi Arie berujar, nantinya administrasi pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa bisa rampung akhir Juni 2025. 

    Target dari tim ini dalam waktu yang singkat, segera melakukan konsolidasi, sehinga pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bisa terwujud,” kata Budi.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

    Prabowo juga telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Dalam Inpres yang diterbitkan pada 27 Maret itu, Prabowo memberi instruksi kepada 18 menteri, kepala badan, dan para kepala daerah terkait pembentukan hingga pembiayaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

    Mengutip dari salinan Inpres tersebut, Kamis (10/4/2025), kegiatan Kopdes Merah Putih meliputi namun tidak terbatas pada kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

    Sebanyak 18 menteri, kepala badan, dan kepala daerah itu diminta untuk mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Presiden Prabowo memberi instruksi khusus untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

  • Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Jakarta –

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rancangan Keputusan Presiden Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres 9/2025 pada Rabu kemarin. Pihaknya segera mengagendakan untuk rapat begitu Inpres tersebut dirilis.

    “Jadi kopdes itu kooperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa,” kata Zulhas, dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Zulhas mengatakan, rakor segera digelar sebagai tidak lanjut untuk mempercepat pembentukan kopdes. Pemerintah juga bersiap untuk membentuk satuan tugas (satgas).

    “Nanti akan ditambah dengan satgas sekaligus satgas yang akan bertugas harian. Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, pembentukan kopdes akan dipercepat. Harapannya, administrasi pembentukan badannya bisa rampung pada akhir Juni.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun demikian, Budi belum dapat merincikan terkait dengan pendanaan pembangunan kopdes tersebut. Sedangkan menyangkut pembentukan satgas sendiri, Budi mengatakan, posisi ketua satgas akan diisi oleh Zulhas.

    Sebagai informasi, rakor digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga (KL), antara lain Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar.

    Kemudian ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Ruddyard.

    Lalu ada juga hadir Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (acd/acd)

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Rabu (9/4/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni terkait kunjungan menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus polisi ditembak TNI di Lampung, dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku, hingga kasus dokter PPDS Unpad yang perkosa keluarga pasien di RSHS.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah.

    2. Setelah Bahlil dan Wihaji, Giliran Zulhas Kunjungi Jokowi di Solo

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, pria yang akrab disapa Zulhas itu tiba bersama istrinya di kediaman Jokowi sekitar pukul 10.35 WIB dan langsung dipersilakan masuk. Pertemuan sendiri berlangsung tertutup.

    Selang 1,5 jam kemudian Zulhas dan istri keluar diantar Jokowi dan Iriana. Kepada awak media yang menunggu ia mengatakan datang untuk silaturahmi lantaran selama momen Lebaran belum sempat halalbihalal dengan Jokowi.

    3. Polisi Ditembak di Lampung, Keluarga Tuntut Hukuman Mati Oknum TNI

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, isu politik dan hukum lainnya, yakni keluarga tiga anggota polisi yang menjadi korban penembakan oleh oknum TNI di Way Kanan, Lampung, (kasus polisi ditembak TNI di Lampung) mendatangi Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lampung pada Rabu (9/4/2025). Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum terhadap pelaku dan menuntut hukuman mati serta sidang yang disiarkan secara langsung di televisi.

    Didampingi tim kuasa hukum dari Hotman Paris 911, keluarga korban disambut langsung oleh Komandan Denpom Lampung, Mayor CPM Haru Prabowo, di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

    4. KPK Dalami Dugaan Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pertemuan antara Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan Harun Masiku (HM) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan ini mencuat saat KPK memeriksa Djoko sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 pada Rabu (9/4/2025).

    KPK belum mengungkap secara rinci waktu maupun tujuan pertemuan tersebut. Namun, Tessa menyebut dugaan pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan permintaan bantuan dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku.

    Sementara itu, Djoko Tjandra membantah mengenal Harun Masiku. Ia menyatakan tidak tahu-menahu terkait keberadaan Harun maupun dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sedang ditangani KPK.

    5. Kasus Dokter PPDS RSHS Perkosa Pasien, Korban Jadi 3 Orang

    Polisi mengungkap korban pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama atau PAP (31), dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) menjadi tiga orang. Selain FH (21), keluarga pasien di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dua korban lainnya merupakan pasien RSHS.

    Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengungkapkan ketiga korban mengalami tindak pemerkosaan di waktu yang berbeda.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Zulhas temui Jokowi di Solo

    Zulhas temui Jokowi di Solo

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,”

    Solo (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    “Saya silaturahmi Lebaran, kemarin hari pertama Lebaran di Jakarta, habis itu saya malamnya antar cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Saya tanya, bapak ternyata juga lagi sama cucu-cucu,” katanya.

    Ia mengatakan silaturahmi dilakukan karena dirinya pernah menjadi salah satu menteri saat Jokowi masih aktif sebagai kepala negara.

    “Saya kan menterinya bapak, banyak dibimbing dulu selama dua tahun, dipercaya oleh ibu juga,” katanya.

    Mengenai pembahasan yang dilakukan oleh keduanya, Zulhas enggan berbicara gamblang.

    “Ya silaturahmi, tentu ada situasi ekonomi dan sebagainya,” katanya.

    Disinggung soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menyambut baik.

    “Saya baru baca tadi. Ya tentu silaturahmi apapun bagus,” katanya.

    Sementara itu, selama momentum Lebaran kali ini Zulhas menjadi salah satu tokoh yang datang menemui Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

    Beberapa tokoh lain di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Pratikno, dan Wamendagri Bima Arya.

    Selain itu juga ada putra Presiden Prabowo Didit Prabowo serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Siap Kendalikan Harga Pakan Ternak Nasional!

    Pemerintah Siap Kendalikan Harga Pakan Ternak Nasional!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memfokuskan perhatian pada sektor pakan ternak guna menjaga kestabilan harga protein hewani, seperti ayam dan ikan, serta menyerap hasil panen jagung dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (8/4/2025). “Kita akan mengembangkan, akan membangun pakan karena pakan yang penting. Kuncinya kan ayam, ikan itu ada di pakan,” ujar Zulhas.

    Dua Manfaat Besar dari Fokus Pakan Ternak

    Zulhas menegaskan pentingnya pakan sebagai elemen utama dalam rantai produksi pangan berbasis protein. Pemerintah menargetkan dua manfaat utama, yaitu menyerap hasil panen jagung nasional secara optimal dan mengendalikan harga pakan agar lebih kompetitif dan tidak dimonopoli.

    “Pakan ternak itu ada dua ke manfaatnya, hasil jagung bisa diserap, dan harga yang sudah kita tentukan lebih bagus karena ada persaingan,” jelas Zulhas.

    Pemerintah juga berencana mengelola pakan ternak, seperti fungsi Bulog dalam pengendalian stok dan harga bahan pangan strategis. Dengan begitu, kontrol harga tidak hanya ditentukan oleh segelintir pelaku usaha.

    Revitalisasi 20.000 Hektare Tambak Ikan di Jawa

    Selain sektor pakan, pemerintah juga tengah menyiapkan revitalisasi 20.000 hektare tambak untuk pengembangan ikan tangkap sebagai bagian dari upaya swasembada protein nasional.

    “Mudah-mudahan tahun ini akan dibangun 20.000 hektare tambak di Jawa. Di luar Jawa nanti akan dibangun untuk udang dan lain-lain,” kata Zulhas.

    Revitalisasi pakan ternak ini disebut sebagai tahap awal, dimulai dari Pulau Jawa, mengingat keterbatasan waktu dan skala pengerjaan proyek yang cukup besar.

  • Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Mantap! Zulhas Bilang RI Sudah Capai Swasembada Pangan, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah berhasil mencapai target swasembada pangan, setidaknya untuk dua komoditas utama, yakni beras dan jagung. Hal itu Ia sampaikan dengan mengacu pada data produksi dan stok yang menunjukkan surplus.

    “Kita syukuri tugas yang dibebankan Bapak Presiden untuk swasembada pangan, paling kurang beras dan jagung, sudah bisa kita capai,” kata Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).

    Zulhas menjelaskan, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga akhir April 2025 mencapai 13,9 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri rata-rata sekitar 2,6 juta ton per bulan. Artinya, dalam empat bulan kebutuhan hanya sekitar 10,4 juta ton, dan Indonesia masih memiliki kelebihan sekitar 3,5 juta ton.

    “Insyaallah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dan hasilnya juga nyata, itu berkat kerja sama semua pihak,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, keberhasilan ini bukan hanya kerja satu lembaga, tetapi hasil koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

    “Ada Kementan, Kementerian Pangan, ada Kementerian PU (Pekerjaan Umum), kementerian lain yang terkait. Juga pemerintah daerah, ada gubernur, ada bupati. Semua pihak. Yang satu irama satu tim bekerja keras,” ungkapnya.

    Ke depan, Zulhas menyebut produksi masih bisa ditingkatkan, terutama jika perbaikan irigasi terus dilakukan. “Ini belum selesai mengenai irigasi. Kalau irigasi tambah rapi, tentu kita akan mendampingi. Ini baru yang optimalisasi atau intensifikasi. Belum masuk yang pengembangan lahan baru,” jelasnya.

    Tak hanya beras, jagung juga dilaporkan mengalami surplus. “Kali ini sudah dua, beras dan jagung. Jagung juga sudah berlebih,” katanya.

    Zulhas bahkan menyebut Indonesia memiliki stok beras yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

    “Alhamdulillah, di mana-mana negara lain beras kurang, kita, stok beras kita bsekarang berlebih. Kemarin saya cek, Bulog baru tambah 800 ribu ton (serapan). Berarti ditambah 2 juta ton, stok beras kita 2,8 juta ton. Saya kira tidak ada negara di dunia yang punya stok beras 2,8 juta ton. Tidak ada. Bahkan beberapa negara ASEAN kurang,” tukasnya.

    Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, produksi beras pada periode Januari-April 2025 (subround 1) diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Khusus Februari-April saja, angkanya mencapai 12,71 juta ton, naik 2,51 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Terdapat peningkatan sebesar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih jauh, ia menyebut angka ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. “Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kenaikan produksi secara tahunan diperkirakan terbesar sejak tahun 2019,” tambahnya.

    (dce)

  • Zulhas Mau Hidupkan Lagi 20.000 Ha Tambak Mati di Pantura, untuk Apa?

    Zulhas Mau Hidupkan Lagi 20.000 Ha Tambak Mati di Pantura, untuk Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada pangan, termasuk dengan meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani. Salah satu upaya yang ditempuh tahun ini adalah merevitalisasi 20.000 hektare lahan tambak yang sudah lama tidak aktif.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dari protein seperti ikan, ayam, telur, daging, dan susu, menjadi prioritas pemerintah saat ini.

    “Mudah-mudahan tahun ini akan dibangun 20.000 hektare tambak di Jawa. Di luar Jawa juga akan dikembangkan tambak udang dan penangkapan ikan terukur (PIT),” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Selasa (8/4/2025).

    Zulhas menjelaskan, program 20.000 lebih hektare tambak ini tidak akan membuka lahan baru, melainkan memanfaatkan kembali tambak-tambak lama yang selama ini terbengkalai. Dari sekitar 70.000 hektare tambak yang ada, tahun ini pemerintah akan memulai dengan merevitalisasi 20.000 hektare terlebih dahulu.

    “Tambak yang lama-lama itu, seperti bekas tambak udang windu, akan kita hidupkan kembali. Ini pekerjaan besar, dan akan kita mulai di pulau Jawa, seperti daerah Pantura, paling banyak akan di Jawa Barat,” ujarnya.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)
    Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)

    Tak hanya fokus pada tambak, pemerintah juga berencana memperkuat sektor pakan ternak dan ikan. Menurut Zulhas, pakan adalah kunci utama dalam keberhasilan budi daya ayam dan ikan.

    “Pemerintah juga akan mengembangkan pabrik pakan. Ini penting agar hasil produksi jagung kita bisa terserap dengan baik dan harga di tingkat petani tetap stabil,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menilai keterlibatan pemerintah dalam produksi pakan bisa menciptakan persaingan harga yang lebih sehat di pasar.

    “Kalau pemerintah ikut masuk ke sektor pakan, kita bisa ikut mengendalikan harga seperti Bulog. Jadi, harga tidak hanya ditentukan segelintir pihak. Akan ada kompetisi yang baik di situ,” pungkasnya.

    (wur)

  • Panen raya serentak bukti Indonesia mampu wujudkan swasembada

    Panen raya serentak bukti Indonesia mampu wujudkan swasembada

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Zulhas: Panen raya serentak bukti Indonesia mampu wujudkan swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan panen raya yang berlangsung di Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat, Senin, merupakan bukti bahwa Indonesia mampu mewujudkan swasembada beras.

    Zulhas bersama jajaran kementerian dan lembaga di bidang pangan mendampingi Presiden Prabowo Subianto memimpin kegiatan panen raya serentak bersama petani di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    “Puncak panen raya ini semakin memperkuat optimisme pemerintah bahwa Indonesia akan swasembada pangan khususnya beras,” ujar Zulhas kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menko Pangan menyampaikan panen raya ini dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali peran vital petani dalam menjaga kedaulatan negara saat menghadiri panen raya padi serentak di 14 provinsi, yang dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat, Senin.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan mendalam kepada para petani sebagai tulang punggung bangsa.

    “Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” kata Presiden di hadapan ribuan petani dan tamu undangan, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

    Kepala Negara juga mengapresiasi laporan dari beberapa daerah, termasuk Ngawi, Jawa Timur yang berhasil meningkatkan produktivitas padi dengan penggunaan pupuk yang lebih minim, sebagai langkah awal menuju pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

    “Kita akan uji coba, cari teknik dari mana saja, dan berbagi pengalaman antardaerah. Tujuannya satu, kita bisa buat pupuk sendiri di kampung kita sendiri,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo sempat meninjau panen padi dengan menggunakan combine harvester, berdialog dengan para petani, serta menyaksikan langsung prosesi penimbangan gabah kering petani hasil panen panen raya.

    Sumber : Antara