Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    Meski Bukan Presiden, Sejumlah Menteri Temui Jokowi saat Prabowo ke Luar Negeri Jadi Sorotan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Hal itu menuai sorotan. Pasalnya, Jokowi sudah bukan lagi presiden RI.

    Itu terjadi baru-baru ini. Saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke luar negeri.

    “Apa yang akan terjadi ke depan?” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/4/2025).

    Hal tersebut, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, sejumlah menteri dan pejabat negara juga bertemu Jokowi saat momen lebaran.

    Mereka adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Pratikno, dan Budi Arie.

    “Saat Presiden Prabowo sibuk Lebaran, trio penggerak massa Jokowi (LBP, Pratikno dan Budi Arie) menghadap Presidennya di Solo,” ujar Didu.

    Kini, itu kembali terjadi. Meski dengan orang berbeda.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Sajti Wahyu Trenggono, dan Zulkifli Hasan.

    “Saat Presiden Prabowo ke luar negeri, trio pengatur logistik Jokowi (Bahlil, Trenggono, Zulkifli) menemui Bosnya di Solo,” ujarnya.

    Sementara itu, Prabowo diketahui hingga kini masih berada di luar negeri. (Arya/Fajar)

  • Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    Bupati Sumedang Ikuti Panen Raya Bersama Presiden di Majalengka

    JABAR EKSPRES – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengikuti acara Panen Raya Padi Serentak yang dipimpin Pesiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025).

    Kegiatan itu menjadi simbol percepatan swasembada pangan dan unjuk kinerja Kabinet Merah Putih.

    Didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta pejabat tinggi negara lainnya, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah menjajal mesin pemanen kombinasi (combine harvester).

    Panen raya melibatkan 157 kabupaten/kota di 14 provinsi sentra pertanian secara serentak di seluruh Indonesia.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian bangsa dalam sektor pangan, terutama di tengah tekanan global yang masih terasa. Ia menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah urat nadi kedaulatan bangsa.

    “Saya minta kita bekerja lebih keras lagi, supaya rakyat kita bisa menikmati protein dengan harga yang wajar. Dalam satu tahun, insyaallah kita bisa mencapainya,” ujar Presiden.

    Presiden juga memberikan penghormatan tinggi kepada para petani yang dianggapnya sebagai fondasi utama negara. Ia menyebut petani sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi Indonesia.

    “Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, dan tanpa pangan tidak ada NKRI,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyambut baik kegiatan panen serentak tersebut sebagai bentuk nyata sinergi nasional dalam membangun ketahanan pangan.

    Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sumedang siap berkontribusi secara maksimal dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

    “Kami di Sumedang terus berkomitmen mendorong peningkatan produksi pertanian melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta perluasan akses pasar. Panen raya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ungkapnya.

    Melalui video conference Presiden juga berdialog langsung dengan gubernur dan petani dari berbagai daerah. Masukan terkait irigasi, pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan) seperti traktor dan mesin panen menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas sebut bisnis pengolahan sampah jadi energi diminati investor

    Zulhas sebut bisnis pengolahan sampah jadi energi diminati investor

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas ditemui usai melakukan rapat koordinasi percepatan Peraturan Presiden terkait pengolahan sampah menjadi energi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Zulhas sebut bisnis pengolahan sampah jadi energi diminati investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut bisnis pengolahan sampah menjadi energi listrik di Indonesia cukup diminati oleh negara-negara investor seperti Singapura, Jepang, China hingga Eropa.

    Zulhas menyampaikan bisnis pengolahan sampah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya baik secara pendanaan ataupun teknologi.

    “Sekarang yang ngantri banyak yang mau. Tapi karena ruwet nggak ada yang berani, nggak sanggup mengurusnya,” ujar Zulhas di Jakarta, Jumat (11/4) .

    Menko Pangan mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga bisa masuk dalam bisnis ini karena dianggap cukup menguntungkan baik dari pendanaan maupun teknologi.

    “Ini bisnis yang banyak peminatnya karena layak dan untung. Jadi nanti yang memilih teknologi, Danantara bisa juga bisnis di situ, atau partner, atau apa yang paling berat menyeleksi teknologi,” katanya.

    Guna mendukung bisnis pengolahan sampah menjadi energi listrik, Pemerintah akan memangkas rantai perizinan pengolahan sampah guna mempercepat pemanfaatan menjadi energi listrik.

    Zulhas menyampaikan selama ini izin untuk pengolahan sampah masih terlalu rumit dan melewati banyak kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah, sehingga membuat investor enggan untuk menanamkan modalnya.

    “Kita akan selesaikan cepat, bagaimana rantai pengolahan sampah yang begitu panjang perizinannya itu dibersihkan,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas, Pemerintah terus melakukan penyelarasan untuk menggabungkan tiga Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengolahan sampah guna mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

    Aturan yang akan disatukan termasuk Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Dalam skema Perpres tersebut nantinya juga akan diatur mengenai biaya listrik dari PLTSa sebesar 18-20 sen per kilowatt hour (kWh). Jumlah itu berada di atas penetapan tarif listrik dari PLTSa yang ditetapkan PLN yaitu 13,5 sen per kWh.

    Sumber : Antara

  • Percepatan aturan pengolahan sampah dorong potensi bisnis PLTSa

    Percepatan aturan pengolahan sampah dorong potensi bisnis PLTSa

    Penggabungan ketiga Perpres ini pun dipercepat guna mewujudkan tata kelola pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat berjalan lebih baik dan tidak membingungkan

    Jakarta (ANTARA) – Swasembada energi menjadi salah satu program yang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak bergantung pada negara lain, khususnya di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

    Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah, dengan menggali potensi yang ada, tak terkecuali mentransformasikan sampah menjadi energi bersih dan berkelanjutan.

    Sampah-sampah hasil rumah tangga maupun industri, bila tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi permasalahan negara yang tak kunjung reda. Sebagaimana diketahui, volume sampah setiap harinya terus meningkat tanpa bisa dibendung.

    Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah persampahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan (EBT).

    Kemajuan teknologi saat ini sudah mampu menciptakan energi baru yang lebih bersih dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengolah sampah yang dapat bertransformasi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

    Pemerintah pun sangat serius melihat potensi dari PLTSa ini, bahkan telah menargetkan bahwa limbah-limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dapat diolah menjadi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di 30 kota besar Indonesia pada 2029 mendatang. PLTSa ini diharapkan mampu menyumbang listrik 20 megawatt di tiap kota.

    Akselerasi melalui Perpres

    Akselerasi pemanfaatan sampah menjadi energi diharapkan bisa menjadi solusi penanganan sampah di daerah yang akan didukung dengan aturan baru mengenai elektrifikasi.

    Untuk itu, pemerintah tengah melakukan penyatuan tiga Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah guna mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik lewat PLTSa.

    Adapun tiga Perpres yang disatukan itu adalah Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Nantinya, aturan tersebut akan mencakup berbagai jalur perizinan pengolahan sampah hingga skema biaya listrik dari PLTSa sebesar 19,20 sen per kilowatt hour (kWh). Jumlah itu berada di atas penetapan tarif listrik dari PLTSa yang ditetapkan PLN yaitu 13,5 sen per kWh. Selisih itu rencananya akan dipenuhi dengan subsidi dari Kementerian Keuangan.

    Penggabungan ketiga Perpres ini pun dipercepat guna mewujudkan tata kelola pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat berjalan lebih baik dan tidak membingungkan.

    Selama ini aturan terkait perizinan pengelolaan sampah terlalu berbelit-belit. Pengurusan izin harus melewati berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menilai bahwa perizinan tersebut dapat membuat investor yang melihat peluang baru dari sampah ini jadi mundur, dan rencana pengolahan menggunakan teknologi pun tidak jadi dilanjutkan.

    Ia lantas memutuskan untuk melebur ketiga Perpres, dengan harapan dapat menyederhanakan aturan dan memotong proses perizinan. Nantinya, untuk melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik, hanya perlu melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja dan langsung diteruskan ke PT PLN (Persero).

    “Kita akan selesaikan cepat, bagaimana rantai pengolahan sampah yang begitu panjang perizinannya itu dibersihkan,” kata Zulhas.

    Regulasi yang disederhanakan dan penyesuaian tarif listrik dari PLTSa ini, diyakini dapat menarik lebih banyak investasi swasta untuk terlibat dalam bisnis di sektor pengolahan sampah.

    Selain itu, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek pengelolaan sampah diharapkan berjalan efektif tanpa terlalu membebani anggaran negara.

    Menarik investor swasta

    Banyak negara maju, seperti Singapura, China, Jepang, dan negara-negara di Eropa telah lebih dulu melakukan transformasi sampah menjadi energi. Meski demikian, Indonesia belum terlambat untuk menuju ke arah sana.

    Penyederhanaan regulasi (deregulasi) perizinan dan penyesuaian tarif, menjadi sebuah ikhtiar untuk dapat menggaet para investor baik secara pendanaan maupun teknologi.

    Deregulasi ini sangat penting karena panjangnya urusan perizinan dan kelembagaan bisa membuat investor mundur teratur, meski potensi bisnisnya begitu besar.

    Saking menjanjikan, Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menyebut bahwa bisnis ini dapat balik modal hanya dalam waktu 5-6 tahun. Keyakinan ini didapat berdasarkan perbandingan dengan negara-negara maju.

    Sebagai Badan Pengelola Investasi, Danantara juga memiliki peran penting dalam penyeleksian investor. Sebab tidak hanya soal dana, salah memilih teknologi yang digunakan hanya akan membuat proses transformasi ini berjalan lambat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

    Oleh karena itu, diharapkan nantinya investor yang masuk ke Indonesia sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah di skala yang cukup besar.

    Saat ini sudah beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, China dan Eropa. Namun, mereka juga masih wait and see terkait dengan regulasinya.

    Indonesia sendiri bukannya tak punya tempat pengelolaan sampah. Yang tercatat sudah mulai melakukan tugasnya antara lain Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat.

    Kehadiran dua tempat tersebut, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Sebab, kunci utama untuk menjadi kota yang cerdas adalah terdapat tempat pengelolaan sampah yang modern.

    Nantinya, pengolahan sampah tidak terbatas pada energi listrik saja, tetapi juga mencakup bahan bakar minyak (BBM) dengan teknologi pirolisis. Pemerintah pun sangat optimis, EBT ini dapat tercapai asalkan menggunakan teknologi yang tepat.

    Oleh karen itu, sangat penting untuk segera mengakselerasi Perpres pemanfaatan sampah menjadi energi, yang juga didukung dengan aturan baru mengenai elektrifikasi. Sebab, potensi peningkatan jumlah sampah yang cepat seiring dengan laju pertambahan penduduk membuat realisasi PLTSa tidak bisa ditunda.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Prabowo Setop Keran Impor Beras, Produksi Dalam Negeri Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.

    “Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).

    Melalui beleid ini, pemerintah kembali menegaskan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.

    Adapun, pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan Bapanas. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.

    Pada awal 2025, kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras.

    Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan demi mendukung pencapaian target tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid itu, pemerintah mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.

    Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Arief mengatakan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100% kita turunkan menjadi 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Penyerapan Gabah

    Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sudah seharusnya Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dalam negeri. Mengingat, selama ini cadangan beras pemerintah 80% dipenuhi melalui impor, bukan penyerapan dalam negeri.

    “Saatnya Bulog untuk mengoptimalkan menyerap gabah di dalam negeri,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Perum Bulog telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian BUMN telah mendukung Perum Bulog dengan menyediakan gudang-gudang penyimpanan, serta Kemenkeu telah mendukung dari sisi pendanaan.

    Dia mengatakan, tugas Perum Bulog saat ini adalah mencari cara agar dapat menjangkau seluruh sentra-sentra produksi di Indonesia. Mengingat, gedung Bulog tak selalu tersedia di daerah sentra produksi sehingga dibutuhkan percepatan untuk menyerap gabah-gabah petani.

    Petani menjemur gabah hasil panen di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (5/4/2024).

    Menurutnya, Bulog dapat melakukan jemput bola seperti yang dilakukan para tengkulak, mengingat petani terbiasa menjual hasil panen di lahan. Cara ini juga dinilai memudahkan para petani lantaran tidak harus membawa hasil panennya ke penggilingan-penggilingan.

    “Berarti kan tinggal Bulog bagaimana mereka bisa menjemput bola, gabah-gabah milik petani,” ujarnya.

    Selain itu, jika Bulog berbenah dan melakukan percepatan penyerapan dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen yang ada, dia optimistis Perum Bulog dapat menjalankan penugasan tersebut.

    “Dan ini akan menguntungkan dari sisi petani juga, karena mereka akan dari sisi kepastian pasar, mereka juga mendapatkan kepastian pasar dan juga adanya kepastian harga,” tuturnya

    Proyeksi Produksi

    Lantas, bagaimana proyeksi produksi beras dalam negeri di tengah kebijakan setop impor beras?

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis produksi beras nasional akan mencapai 32,8 juta ton pada 2025. Proyeksi ini seiring dengan diyakini adanya peningkatan produksi saat musim panen.

    Produksi beras dalam negeri diperkirakan cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) 2025, total produksi padi diperkirakan mencapai 34,47 juta ton GKP atau melampaui target awal yang ditetapkan.

    Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton beras.

    Jumlah tersebut meningkat 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.

  • Video: Koperasi Merah Putih Dikebut, Satgas Khusus dibentuk

    Video: Koperasi Merah Putih Dikebut, Satgas Khusus dibentuk

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan mempercepat koordinasi untuk pembentukan koperasi merah putih setelah terbit instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (10/04/2025).

  • Peneliti AEPI: Surplus telur bisa jadi alat negosiasi strategis ke AS

    Peneliti AEPI: Surplus telur bisa jadi alat negosiasi strategis ke AS

    hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai surplus produksi telur nasional sebesar 200 ribu ton per tahun bisa menjadi instrumen strategis dalam negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

    “Apakah surplus telur bisa jadi bahan negosiasi dengan AS? Bisa! Akan tetapi, hemat saya, untuk bernegosiasi dengan AS kita perlu menyusun secara menyeluruh agar tidak parsial per komoditas,” kata Khudori dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut komoditas telur memiliki peluang menjadi alat negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan penerapan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

    Indonesia berpotensi besar memasok telur ayam konsumsi ke negara-negara yang sedang mengalami gangguan produksi akibat wabah HPAI termasuk Amerika Serikat (AS), yang diberitakan mengalami defisit tinggi hingga mengerek harga telur mencapai 4,11 dolar AS setara Rp68 ribu.

    Komoditas telur di tanah air mengalami surplus secara nasional hingga 288,7 ribu ton atau setara 5 miliar butir per bulan.

    Menanggapi hal itu, Khudori menuturkan meskipun telur bisa menjadi alat perundingan dagang bilateral, hanya saja dia mengingatkan menjadikan telur sebagai komoditas ekspor ke AS bukan perkara mudah karena membutuhkan penanganan logistik khusus serta pemenuhan berbagai persyaratan karantina yang ketat di pasar internasional.

    Menurut dia, peluang menjadikan telur sebagai alat diplomasi perdagangan tetap terbuka, asalkan dirancang dalam kerangka kebijakan menyeluruh, tidak sekadar fokus pada satu komoditas secara parsial dalam perundingan dagang bilateral.

    Ia menambahkan surplus telur seharusnya tidak menjadi beban seperti yang kerap terjadi di industri unggas, tetapi perlu diatasi dengan memperkuat hilirisasi agar menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan peternak ayam dalam negeri.

    “Salah satu masalah di industri unggas baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus. Surplus yang terjadi bukan menambah sejahtera tapi seringkali jadi masalah. Itu yang terjadi di unggas. Karena itu hilirisasi penting. Telur dan daging ayam masih perlu dorongan kuat untuk hilirisasi,” ucapnya.

    Selain itu, kebutuhan besar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan dapat menyerap surplus telur nasional, bahkan menciptakan defisit hingga 200 ribu ton per tahun saat menjangkau 82,9 juta sasaran penerima manfaat.

    Khudori juga menyoroti industri unggas yang bersifat biologis dan tidak bisa dinaikkan produksinya secara instan sehingga ia mendorong adanya strategi pemenuhan kebutuhan telur dari sekarang, termasuk melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok nasional.

    Baginya, hal itu menjadi momentum dan peluang besar membuka investasi serta lapangan kerja, dengan syarat memastikan sinkronisasi antara kebutuhan domestik, rencana ekspor, dan kesiapan berbagai lembaga terkait dalam merumuskan arah kebijakan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025