Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

    KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: KUD bakal disinergikan dengan Kopdes Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut koperasi unit desa (KUD) bakal disinergikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Budi menjelaskan ada 385 KUD yang masih aktif beroperasi di berbagai daerah Indonesia dari total 9.000 KUD yang terdaftar.

    “Nanti disinergikan, karena menurut data kami KUD yang aktif itu tinggal 385 KUD dari 9.000 KUD,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie kemudian menekankan Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat desa sejahtera.

    “Kami mulai dari desa, karena desa ini produsen, kalau desa jadi sumber kemiskinan nggak make sense (masuk akal, red.),” kata Budi Arie.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan bank-bank pelat merah (Himbara) terutama terkait pembiayaan dan modal usaha.

    Budi menegaskan rencananya plafon pinjaman yang ditetapkan oleh Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5 miliar.

    “Itu plafon, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing (koperasi),” kata Menkop Budi.

    Dia melanjutkan saat ini pemerintah masih menggodok berbagai urusan teknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk terkait legalitas koperasi.

    “Kami sudah berdiskusi dan memutuskan dengan Ikatan Notaris Indonesia bahwa biaya maksimal untuk per akta notaris itu Rp2,5 juta. Itu biaya pembentukan (akta), kan baru legalitas,” ujar Budi Arie.

    Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana pada Kamis sore untuk rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih. Beberapa menteri yang mengikuti rapat terbatas itu, selain Menkop Budi Arie, antara lain ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Koperasi Desa Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah yang pembentukannya ditetapkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

    Inpres No. 9/2025 bertujuan sebagai landasan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih itu diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Kopdes Merah Putih Diluncurkan 28 Oktober, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bakal dibentuk di seluruh desa. Rencananya, Kopdes Merah Putih yang akan diluncurkan pada 28 Oktober 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat ini sudah terbentuk 9.835 unit Kopdes Merah Putih. Targetnya adalah 80 ribu unit Kopdes Merah Putih.

    “Ditarget nanti 28 Oktober akan di-launching sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ujar pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Zulhas menjelaskan ada beberapa hal yang bakal dijalankan di Kopdes Merah Putih. Pertama, koperasi akan menjadi opsi untuk memotong rantai pasok panjang untuk kebutuhan pokok masyarakat.

    Kedua, Kopdes Merah Putih akan menyalurkan sederet barang-barang yang disubsidi pemerintah. Misalnya saja pupuk atau tabung gas LPG. Dengan begitu, praktik tengkulak pun akan berkurang.

    “Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi nanti pasokan yang panjang dipotong. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” beber Zulhas.

    Ketiga, bantuan sosial juga bakal disalurkan lewat Koperasi Desa kepada masyarakat. Pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.

    “Nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai Kopdes, dia akan kerja sama, sama PT Pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” papar Zulhas.

    Kopdes Merah Putih juga menjadi solusi inklusi keuangan di tengah masyarakat desa. Sebab, setiap Koperasi Merah Putih akan menjadi agen BRILink dan BNI46, layanan keuangan modular milik bank BUMN.

    Setiap koperasi juga akan memiliki layanan simpan pinjam, sehingga praktik rentenir atau lintah darat bisa berkurang pesat. Selain itu masyarakat juga bisa terhindar dari pinjaman online.

    “Bisa di situ ada simpan pinjam juga akan memotong selain rantai pasok Juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ,” pungkas Zulhas.

    (hal/hns)

  • Pinjaman Bank BUMN Plafon Rp 3 M

    Pinjaman Bank BUMN Plafon Rp 3 M

    Jakarta –

    Pemerintah terus mengebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu sumber modal Koperasi Desa Merah Putih adalah lewat pinjaman dari bank BUMN.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan pada tahap pertama setiap koperasi akan mendapatkan kesempatan untuk meminjam uang sebagai modal sebanyak Rp 3 miliar. Angka itu menjadi plafon maksimal pinjaman yang bisa diberikan bank pelat merah untuk satu koperasi.

    “Pembiayaannya untuk tahap pertama Ini nanti ada plafon ya. Bukan bantuan. Bukan bantuan, dikasih, lalu hilang. Tidak. Tapi ini plafon Rp 3 miliar,” ungkap Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

    Zulhas mengatakan keuntungan bisnis dari Koperasi Desa Merah Putih akan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut. Dia menjamin koperasi akan untung karena setiap koperasi akan dibina sebaik mungkin.

    “Nanti dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu,” sebut Zulhas.

    Eks Menteri Perdagangan itu juga mengatakan seiring berjalannya waktu, saat bisnis di Koperasi Desa Merah Putih maju dan berkembang, bisa saja plafon pinjaman modal dari BUMN ditambah.

    “Nanti lihat kebutuhan bisa nggak, sampai kalau udah maju berkembang bisa juga ditambah (plafonnya),” pungkas Zulhas.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Koperasi Merah Putih” di sini:

    (hal/fdl)

  • Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Gubernur Jateng pastikan 8.603 desa siap bentuk Koperasi Merah Putih

    Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih)

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa sebanyak 8.603 desa dan kelurahan di wilayah tersebut siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, prinsip untuk 35 kabupaten/kota dan 8.603 desa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini (Kopdes/Kel Merah Putih),” katanya, saat Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jateng, di Semarang, Selasa.

    Data per 5 Mei 2025, jumlah desa dan kelurahan yang telah melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebanyak 1.066 desa/kelurahan, dengan rincian 1.032 desa dan 34 kelurahan, sedangkan yang telah melaksanakan pra-musyawarah desa/kelurahan sebanyak 2.538 desa/kelurahan.

    Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut dia, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sangat bagi pembangunan wilayah, dengan mengangkat dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing desa/kelurahan.

    “Satu, koperasi itu kita manfaatkan untuk terkait dengan potensi desa. Yang kedua, pupuk bisa kita laksanakan. Kemudian stunting, desa wisata kita laksanakan, dan pinjaman-pinjaman lain untuk memakmurkan desa,” katanya.

    Ia optimistis bahwa pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Jateng akan rampung dalam dua bulan sesuai dengan yang ditargetkan, apalagi seluruh infrastrukturnya juga sudah siap.

    “Mereka kan dulu yang di Jawa Tengah itu kan latar belakangnya banyak KUD (koperasi unit desa). Makanya, sebelum dibentuk, didirikannya Koperasi Desa Merah Putih ini, diadakan musyawarah desa,” katanya.

    Kegiatan itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wamendagri Bima Arya, Wamentan Sudaryono, Wamendes dan PDT Riza Patria, dan Wamen Koperasi Ferry Juliantoro.

    Selain itu, tampak pula Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekda Jateng Sumarno, jajaran Forkopimda Jateng, kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, serta 8.567 kades dan lurah se-Jateng.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Sehingga banyak Kementerian/ Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang langsung dilibatkan untuk memastikan program 80.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat direalisasikan.

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak tersebut dilakukan demi menjawab keragu-raguan masyarakat terkait keberhasilan dari program Kopdes/ Kel Merah Putih bagi upaya pemerataan ekonomi di masyarakat. Menkop meyakini bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dalam waktu yang tidak lama. 

    “Musuhnya Kopdes/Kel Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme bukan keragu-raguan,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Jawa Tengah di Semarang, Selasa (6/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Masyarakat diminta untuk menghilangkan stereotip negatif khususnya keraguan, kecurigaan dan ketakutan terhadap program ini karena secara khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmennya sejak awal. 

    “Negara ini dibangun karena optimisme bukan keraguan-keraguan, karena kita semua petarung, negara ini di bangun para pera petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai Provinsi petarung,” ucap Menkop.

    Menkop Budi Arie menjamin bahwa operasional dari program Kopdes/ Kel Merah Putih akan dilaksanakan secara profesional dan memastikan kredibilitas terjaga dengan baik. Oleh sebab itu struktur pengurus dari Kopdes/ Kel ditunjuk secara terbuka melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). 

    Selanjutnya dalam hal pengawasan akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

    “Kopdes/Kel Merah Putih ini harus dilaksanakan dikelola dengan transparan, profesional dan akuntabel. Kita ingin membentuk kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan,” sambung Menkop Budi Arie.

    Menkop Budi Arie juga menyatakan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga meminta kesediaan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk turut mengawal serta mendampingi kegiatan usaha dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin besar peluang keberhasilan program Kopdes/ Kel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan, kita akan kawal bersama program ini sampai sukses dan kita berharap tidak ada masalah di desa karena Kopdes ini menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan di desa-desa,” ucap Menkop Budi Arie.

    Di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa program pembentukan Kopdes/ Kel merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi penting bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi di desa yang dikelola melalui gerakan koperasi.

    “Kita perlu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh sehingga inilah yang harus mendapat perhatian khusus maka dibentuklah Kopdes/ Kel Merah Putih,” kata Zulkifli.

    Menko Zulkifli berharap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat berhasil sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pembentukan ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih akan mengoptimalkan perannya masing-masing demi kesuksesan program tersebut.

    “Kita ingin ini (Kopdes/ Kel) transparan, kita ingin Kopdes/ Kel ini sukses dan berhasil sehingga desa bisa tumbuh ekonominya,” katanya. 

    Sementara itu Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa rakyat di Jawa Tengah siap menyukseskan program unggulan tersebut. Saat ini sudah terbentuk secara kelembagaan Kopdes/ Kel Merah Putih di 1.066 desa/ kelurahannya yang diawali melalui Musdesus.

    Dia menyadari bahwa dengan manajemen dan pengelolaan potensi desa secara baik dan profesional, akan menjadikan desa-desa di Jawa Tengah lebih maju dan sejahtera. Misi tersebut hanya dapat digerakkan melalui pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Kami di Jawa Tengah semuanya siap melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana Perintah Bapak Presiden bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat,” ujar Ahmad Luthfi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan
    Orde Baru
    .
    Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).
    “Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan,” kata Zulkifli Hasan.
    Menurut
    Zulhas
    , pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai
    swasembada pangan
    .
    Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.
    “Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun,” bebernya.
    Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.
    “Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan,” tuturnya.
    Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.
    Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
    Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.
    Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.
    “Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman
    orde baru
    punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani,” jelasnya.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
    Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.
    “Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo

    Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Stok beras tertinggi dalam 57 tahun bukti keseriusan Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil mencapai stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025 tanpa melakukan impor.

    Menurut ia, lonjakan cadangan beras ini merupakan bukti nyata dari keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    “Komitmen Presiden Prabowo langsung dibuktikan dengan quick wins dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan stok beras tertinggi yang naik 1,8 juta ton dalam kurun waktu empat bulan mencapai 3,5 juta ton. Ini stok beras tertinggi dalam 57 tahun terakhir,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Capaian ini menjadi bagian dari proyeksi produksi beras nasional yang pada panen raya 2025 diperkirakan mencapai 18,76 juta ton.

    Lonjakan stok cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog meningkat tajam dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025 menjadi 3,5 juta ton dalam kurun waktu empat bulan.

    Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini mengatakan pencapaian ini merupakan bagian dari keberhasilan koordinasi dari Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kepercayaan Presiden Prabowo kepada Zulkifli Hasan dijawab dengan koordinasi strategis lintas kementerian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan,” ujarnya.

    Eddy menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.

    Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah dalam merealisasikan target swasembada pangan secara bertahap dan terukur.

    “Dalam hal ini, kami mendukung penuh realisasi target swasembada pangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menduga, keputusan cepat tersebut diambil karena parpol belum memiliki kandidat lain yang potensial untuk didukung pada pemilu mendatang.
    “Ada kemungkinan partai-partai tersebut mengusung Pak Prabowo karena tidak punya kandidat yang layak untuk menjadi capres di satu sisi,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, lanjut Lili, parpol yang kini sudah mendeklarasikan dukungannya juga berharap mendapatkan
    efek ekor jas
    dari popularitas Prabowo saat ini.
    Sebab, parpol tersebut merasa peluang Prabowo menang akan jauh lebih besar dan mudah, mengingat statusnya sebagai petahana.
    “Di sisi lain, untuk mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Pak Prabowo. Sebagai petahana pasti populer dan tinggi peluang untuk menang. Atas dasar itu, daripada kalah, mereka memutuskan untuk mencalonkan Prabowo kembali,” ungkap Lili.
    “Selain itu juga, mereka akan mendapat poin plus sebagai mitra koalisi yang komit dan loyal,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Kamis (1/5/2025) malam.
    Menurutnya, Golkar tak sekadar memberikan sinyal dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel resmi menetapkan empat figur sebagai formatur calon Ketua DPW untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Minggu (4/5/2024)

    Nama-nama yang ditunjuk antara lain Ashabul Kahfi, Chaidir Syam, Husniah Talenrang, dan Viva Yoga Mauladi.

    Kegiatan Muswil ini berfokus pada evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya serta penetapan formatur calon pemimpin baru di tingkat wilayah.

    Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, membuka acara secara virtual, sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung dan memimpin sidang pleno penetapan formatur.

    Dalam sesi sidang, Viva menyampaikan langsung empat nama yang telah ditetapkan.

    “Kami menetapkan formatur yang pertama Ashabul Kahfi, Husniah Talenrang, Viva Yoga dan Chaidir Syam,” ujar Viva saat memimpin sidang.

    Sekadar diketahui, Ashabul Kahfi merupakan Ketua DPW PAN Sulsel saat ini dan juga anggota DPR RI. Ia menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PAN untuk wilayah Sulawesi.

    Sementara Chaidir Syam, yang juga masuk dalam formatur, menjabat sebagai Bupati Maros dan memimpin DPD PAN Maros.

    Adapun Husniah Talenrang merupakan Bupati Gowa dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Gowa.

    Bergeser ke Viva Yoga Mauladi, selain sebagai Waketum DPP PAN, turut aktif dalam proses penguatan organisasi di berbagai daerah.

    Penunjukan keempat tokoh tersebut bisa disebut dimulainya proses seleksi internal untuk menentukan pemimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang.

  • Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih akan meminjam dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon di kisaran Rp4 miliar—Rp5 miliar.

    Menko Zulhas menuturkan skema pendanaan Rp4–5 miliar dari Himbara ini akan menjadi tumpuan awal dalam pembentukan KopDes Merah Putih.

    “Dana KopDes atau koperasi kelurahan itu nanti dananya pinjaman dari Himbara, plafonnya antara Rp4 miliar–Rp5 miliar,” kata Zulhas dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Zulhas menjelaskan, plafon pinjaman dari Himbara ini akan melalui prosedur verifikasi yang ketat layaknya proses di perbankan.

    “Nanti KopDes atau koperasi kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya, tetapi sebagaimana prosedur perbankan, akan diverifikasi dengan ketat,” jelasnya.

    Jika merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada Menteri BUMN untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

    Pendanaan tersebut dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui skema channeling atas kebutuhan investasi KopDes terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan.

    Selain itu, Menteri BUMN juga ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja KopDes melalui skema executing.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian KopDes Merah Putih itu juga menjelaskan bahwa kelembagaan KopDes Merah Putih bisa dibentuk dari gabungan, eksisting, maupun baru.

    Saat ini, terdapat 51.505 koperasi, yang terdiri dari 5.297 koperasi unit desa (KUD) dan 46.208 koperasi non-KUD. Serta, sebanyak 62.464 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 75.265 desa. 

    Zulhas menambahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini juga membuka 2 juta lapangan kerja di pedesaan. Untuk itu,  dia meminta agar semua pihak memastikan koperasi ini dapat berkelanjutan.

    Untuk diketahui, proses peluncuran 80.000 KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Adapun, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 KopDes Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.