Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Bapanas: Kita Penuhi Cadangan Pangan Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutamakan cadangan beras pemerintah atau CBP terpenuhi, sebelum memutuskan untuk mengekspor komoditas ini ke negara-negara lain.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pemerintah saat ini terus menyiapkan cadangan pangan nasional. Apabila cadangan pangan dirasa telah mencukupi, langkah selanjutnya adalah menghitung ulang, apakah stok yang ada mencukupi hingga akhir tahun.

    “Tapi Presiden kita bilang, boleh silahkan kalau mau di ekspor, tapi kalau saya menyarankan, sebaiknya kita penuhi cadangan pangan dulu,” kata Arief saat ditemui wartawan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Arief menuturkan, kebutuhan beras nasional tahun ini sekitar 30,5 juta. Dia meyakini, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, mengingat stok beras yang di gudang Perum Bulog diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.  

    “Insya Allah kalau panennya semua normal aja, sampai 2027 itu cukup, 2026 atau 2027. Insya Allah kalau normal, kita nggak pernah tahu, sehingga cadangan pangan itu penting,” tuturnya. 

    Presiden Prabowo Subianto telah mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras. 

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” ujarnya.

    Kepala Negara sebelumnya mengungkap, sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan, Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tegasnya.

  • Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai Nasional 29 April 2025

    Ini Daftar Menteri dan Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan sebagai Pengurus Partai
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menguji Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    karena banyak pengurus partai politik yang “nyambi” menjadi
    menteri
    dalam
    Kabinet Merah Putih
    .
    Gugatan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 tersebut dilayangkan oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu.
    Dalam petitumnya, para pemohon menyebut, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik (parpol) menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan, juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran
    parpol
    sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan yang dibacakan dalam sidang MK, Senin (28/4/2025).
    Mereka juga membeberkan bahwa praktik rangkap jabatan pengurus inti partai politik menjadi menteri telah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, semakin besar di era pemerintahan Prabowo.
    Pemohon bahkan menyebut sejumlah nama ketua umum partai dalam permohonan itu, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menko Pangan; Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan.
    Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai Menko Pemasyarakatan, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai
    Menteri
    Investasi.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Terkait gugatan UU Kementerian Negara yang menyoal rangkap jabatan, sejumlah menteri dan
    wakil menteri
    di Kabinet Merah Putih memang tercatat sebagai pengurus partai politik.
    Berikut daftar menteri dan wakil menteri yang juga tercatat sebagai kader dan pengurus partai politik, sebagaimana dirangkum
    Kompas.com
    :
    Partai Gerindra
    Partai Golkar
    Partai Demokrat
    Partai Amanat Nasional (PAN)
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Partai Gelora
    Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    5 UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut Nasional

    UU Kementerian Negara Digugat, Nama Bahlil, AHY, dan Cak Imin Disebut
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena banyaknya ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
    Empat mahasiswa tersebut adalah Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu yang secara khusus menggugat Pasal 23 huruf c
    UU Kementerian Negara
    .
    Menurut mereka, ketua umum yang merangkap jabatan sebagai menteri tidak hanya menyebabkan terdegradasinya check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol.
    “Hal tersebut melanggar salah satu peran parpol sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” tulis permohonan dengan nomor perkara 35/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang
    MK
    , Senin (28/4/2025).
    Dalam permohonannya, mereka menyebut sejumlah ketua umum partai politik yang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.
    Ada nama
    Bahlil
    Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM).
    Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) yang adalah Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan.
    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, yakni Zulkifli Hasan.
    Terdapat pula Abdul
    Muhaimin Iskandar
    yang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemasyarakatan.
    Pemohon dalam permohonannya menulis, praktik rangkap jabatan antara ketua umum partai politik dan menteri sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Kemudian berlanjut di era Joko Widodo (Jokowi) dan semakin banyak pada kepemimpinan Prabowo.
    Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Prabowo Izinkan Ekspor Beras, Mentan Amran Mau Perkuat Dulu Stok Dalam Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kebutuhan beras domestik harus mencukupi, sebelum memutuskan menjual komoditas ini ke luar negeri.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menatakan di tengah kondisi iklim yang tidak menentu, Indonesia harus memiliki stok beras yang cukup bahkan lebih untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

    “Yang penting kita dulu cukup dalam negeri. Kita harus siap, lebih dari cukup bila perlu,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).

    Pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Jepang, Malaysia, dan Filipina yang saat ini tengah kekurangan pasokan beras. Untuk itu, pihaknya akan berupaya untuk memperkuat stok beras dalam negeri.

    Hal tersebut disampaikan Amran, sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia untuk membuka keran ekspor ke sejumlah negara yang tengah membutuhkan beras.

    “Kita upayakan dulu, stok kita perkuat,” katanya. 

    Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Mentan Amran dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” ucap Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Dia menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Atas nama kemanusiaan, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal. 

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” tuturnya.

  • Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    Menteri Keuangan Bongkar Gagasan Operasi APBN yang Mendanai 80 Ribu Koperasi Desa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar gagasan operasi APBN untuk mendanai berdirinya 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Berdasarkan rinciannya, terdapat banyak sumber pendanaan koperasi baru itu, yakni melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

    Elemennya beragam, yakni dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, sampai dana otonomi khusus (otsus) untuk beberapa daerah.

    “Ini semuanya adalah operasi APBN yang tentu tujuannya adalah pada ujungnya menyejahterakan masyarakat,” tegas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis, 24 April 2025.

    Dengan demikian, Menteri Keuangan akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer dalam hal tersebut.

    “Untuk ini (opsi lain pendanaan Kopdes Merah Putih), itu juga akan kita lihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kita optimalkan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ia menyinggung keberadaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, transfer dari pemerintah pusat dan PAD bisa dikombinasikan untuk pendanaan program koperasi.

    Opsi-opsi pendanaan yang disampaikan ini masih dikaji bersama, termasuk skema meminjam dana kepada bank BUMN alias Himbara.

    Sebagai bentuk penekanan, Sri Mulyani meminta agar prosesnya dibahas bersama dengan stakeholder terkait di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Kita meningkatkan identifikasi bagaimana anggaran kalau itu adalah langsung dari public fund atau kalau koperasi ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa, mereka kemudian bisa mengembangkan, sama seperti selama ini sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” jelasnya.

  • Digadang-gadang Swasembada, Produksi Beras RI 2025 Diramal 34 Juta Ton

    Digadang-gadang Swasembada, Produksi Beras RI 2025 Diramal 34 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkirakan Indonesia dapat memproduksi beras hingga 34 juta ton sepanjang 2025 ini. Jumlah ini jauh di atas target pemerintah sebelumnya sebanyak 32 juta ton.

    “Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya, itu Januari sampai April itu kurang lebih 50-60%, 62%,” terang Amran saat ditemui wartawan di Kantor Kementan, Sabtu (26/4/2025).

    “Diprediksi produksi (beras) kita 34 lebih juta ton dari target kita 32. Moga-moga itu tercapai dan ada keyakinannya di atas. Ada keyakinan kami produksi tahun ini di atas daripada ditargetkan pemerintah,” ucapnya lagi.

    Amran mengatakan melimpahnya produksi beras Indonesia ini jauh berbeda dengan beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang yang saat ini tengah mengalami krisis pangan.

    “Sekarang pangan bermasalah di tingkat dunia. Negara tetangga kesulitan, ada tiga negara tetangga yang kesulitan pangan, Filipina dan Jepang. Malaysia, negara maju, harga berasnya Rp 93.000 per kilogram hari ini,” jelasnya.

    “Bayangkan kalau terjadi di Indonesia. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Kita pasti terjadi komplikasi sosial di antara kita, pasti terjadi keributan dan negara dalam keadaan bahaya,” sambung Amran.

    Sebagai informasi, sebelumnya Amran menargetkan produksi beras dalam negeri sepanjang 2025 ini dapat mencapai 32 juta ton. Target ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi produksi 2024.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras tahun ini 30,34 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan hasil produksi beras 2023 sebanyak 31,1 juta ton.

    “Kita coba (target) 32 (juta ton) ya. Ya, 2025 satu tahun kan. Doakan, insyaallah,” kata dia dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga mengatakan Indonesia sudah mencapai target swasembada beras. Padahal cita-cita itu awalnya ditargetkan dapat tercapai dalam waktu 4 tahun.

    Zulhas mengatakan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Perum Bulog sudah di atas 3 juta ton, sehingga RI diyakini tidak perlu melakukan impor hingga 2026.

    “Ini baru April, sampai akhir April stok beras kita di atas 3 juta ton. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Bahasa terangnya yang semula target 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ternyata sampai April sudah bisa swasembada,” kata Zulhas, Selasa (23/4/2025).

    (igo/eds)

  • Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Bupati Lombok Barat terpilih sebagai Ketua DPW PAN NTB

    Mataram (ANTARA) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat periode 2025-2029 dalam Musyawarah Wilayah ke-VI DPW PAN NTB.

    Penetapan Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN NTB ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga melalui video conference bersamaan empat provinsi lain di Indonesia yang digelar, Sabtu.

    Dalam sambutannya Lalu Ahmad Zaini, mengaku siap menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    “Tentu tugas dan amanah ini semakin berat, tapi tugas ini akan ringan kalau kita mampu memikulnya bersama-sama, karena tidak ada tugas yang berat kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya di hadapan kader PAN NTB.

    Selain itu Lalu Ahmad Zaini, berjanji untuk menjadikan partai itu meraih posisi ke-4 dalam Pemilu 2029 dan menjadi partai itu sebagai pemenang di NTB sesuai amanat yang diberikan DPP PAN.

    “Untuk memenuhi target itu, saya meminta kepada seluruh kader mulai bekerja di mulai dari sekarang untuk mencari tokoh-tokoh potensial menjadi kader sehingga tidak ada satu pun dapil yang kosong pada pemilu 2029 nanti,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bapilu DPP PAN, Bima Arya berharap PAN di NTB dapat mampu meraih hasil maksimal dengan memenangkan Pemilu 2029 sesuai amanah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

    Menurutnya PAN saat ini tidak lagi berada di pinggiran, tetapi sudah berdiri di pusat kekuasaan nasional.

    “PAN sekarang berada di jantung kekuasaan. Tidak lagi di pinggiran,” ujarnya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan bahwa saat ini ada 69 kepala daerah dari PAN di seluruh Indonesia, termasuk 9 kader terbaik yang menduduki posisi strategis di tingkat nasional sebagai menteri.

    Ia pun menyebut apa yang diraih tersebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah PAN sejak partai itu didirikan.

    “Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partai kita. Saat ini kita sedang berada pada masa keemasan,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Atasi Mahalnya Harga Cabai, Presiden Imbau Rakyat Tanam Cabai Sendiri di Rumah

    Atasi Mahalnya Harga Cabai, Presiden Imbau Rakyat Tanam Cabai Sendiri di Rumah

    GELORA.CO – Presiden Prabowo mendorong masyarakat untuk mulai menanam cabai di rumah masing-masing. Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk menghadapi fluktuasi harga cabai yang sering terjadi.

    Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat membahas pentingnya pencapaian swasembada pangan nasional. Ia menilai, cabai merupakan salah satu komoditas yang paling tidak stabil harganya di pasar.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan, Prabowo mengimbau agar setiap rumah tangga bisa turut serta dalam menanam cabai secara mandiri.

    Ia juga menyebut usulan ini sebenarnya datang dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan., Zulkifli Hasan. Prabowo pun menyetujui gagasan tersebut karena jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan cabai secara mandiri, maka harga di pasar dapat lebih terjaga kestabilannya.

    “Tadi Menko pangan katakan, kalau satu keluarga punya 5 pot cabai, harga cabai tidak akan pernah mahal lagi,” ujar Prabowo yang disampaikan saat meluncurkan program Gerakan Indonesia menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip Jumat (25/4/2025).

    Tak hanya menanam cabai, ia juga menganjurkan masyarakat bisa aktif menanam tanaman pangan lain seperti sayuran hingga sumber protein hewani seperti ikan lele.

    “Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri, halaman kecil juga bisa piara ikan lele, nanti kita latih yang bertingkat itu,” beber Prabowo.

    Ia juga bicara soal penggunaan teknologi dalam mengoptimalkan usaha pertanian.

    Tak kalah penting, swasembada pangan juga bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak.

    “Ini kerja sama antara unsur, tadi ada unsur ulama, saudagar, teknokrat, insinyur ahli, ahli biologi, kimia, pertanian, komputer. Jadi masalah pertanian ini butuh science dan teknologi untuk mampu swasembada,” kata Prabowo.

  • PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029 – Halaman all

    PPP Belum Mau Ikuti Jejak PAN yang Sudah Bicara Dukungan untuk Pilpres 2029 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyampaikan dukungan untuk Pilpres 2029.

    Menurut Romahurmuziy dukungan sejak dini merupakan hal yang sah-sah saja.

    “Banyak hal-hal yang menurut saya harus kita selesaikan cepat-cepat saat ini,” kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (25/4/2025).

    Menurutnya setiap partai memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan langkah politik. Setiap langkah yang diambil pasti telah melalui kalkulasi yang matang.

    “Masing-masing partai kan memiliki sikap yang independen. Mereka memutuskan berdasarkan pertimbangannya masing-masing,” tuturnya.

    Hanya saja kata dia langkah PAN tersebut belum bisa diikuti oleh partainya. PPP masih perlu melakukan konsolidasi nasional terlebih dahulu.

    “Yang terhitung relatif terlambat dibandingkan partai-partai yang lain, karena kita baru akan muktamar di bulan September nanti,” katanya

    Selain itu ia menegaskan bahwa PPP belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait arah dukungan politik untuk 2029 karena struktur kepengurusan partai yang akan berubah usai Muktamar.

    Ia mengatakan  bahwa keputusan soal arah dukungan akan menjadi kewenangan pengurus baru hasil muktamar mendatang.

    “Karena kalau saya hari ini sebagai Ketua Majelis Pertimbangan menjawab, toh 2025 ini bulan September, belum tentu saya menjadi pengurus lagi. Jadi ya kita tunggu lah pengurus yang baru nanti,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mempersilakan siapa pun yang ingin maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024.

    Hal ini disampaikan Zulhas dalam acara halalbihalal di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Namun, Zulhas mengatakan bahwa untuk calon wakil presiden atau cawapres harus didiskusikan.

    “Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara iya kan, kita bicara, gitu,” kata Zulhas dalam sambutannya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menargetkan partainya akan masuk dalam empat besar di Pemilu 2024.

    “Saya meyakini 2029 Insya Allah sekurang-kurangnya akan 4 besar, Insya Allah,” ujar Zulhas.

    Zulhas meminta seluruh kader PAN satu komando di bawah kepemimpinannya dan tidak perlu bertengkar.

    “Saya hanya minta 1 syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politiking, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” ucapnya.