Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Gaspol! Pemerintah Target 30 Ribu Koperasi Berbadan Hukum Minggu Depan – Page 3

    Gaspol! Pemerintah Target 30 Ribu Koperasi Berbadan Hukum Minggu Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang telah mencapai angka 78.600 di seluruh Indonesia. 

    Ferry optimis bahwa jumlah ini akan menyentuh angka 80.000 dalam pekan ini. Ia menjelaskan, Musdesus ini merupakan tahap awal pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dalam program Koperasi Merah Putih.

    “Pelaksanaan musyawarah desa khusus di seluruh Indonesia sudah terlaksana sebanyak 78.600 di seluruh Indonesia. Jadi, kami dengan angka tersebut yakin optimis bahwa dalam minggu ini bisa mencapai 80.000 pelaksanaan musyawarah desa khusus yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam konferensi pers Rakortas soal Kopdes Merah Putih, di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Adapun rakortas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian, termasuk Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Dalam Negeri (melalui Zoom), serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Ferry juga menyampaikan bahwa proses percepatan pembentukan badan hukum koperasi tengah berlangsung pesat. Hingga saat ini, sebanyak 17.000 koperasi telah memiliki akta pendirian. 

    “Hari ini kita sudah mencapai angka masuk ke 17.000 akte badan hukumnya. Dan kita tadi juga sudah formulasikan bagaimana proses percepatannya,” ujarnya.

    Target selanjutnya adalah mencapai 30.000 koperasi berbadan hukum pada minggu depan, setelah Ketua Satgas Nasional, yang juga Menko Pangan, Zulkifli Hasan kembali dari ibadah haji. 

    Adapun Pemerintah menetapkan akhir Juni sebagai batas waktu finalisasi pembentukan badan hukum koperasi tersebut.

    “Nanti minggu depan rapat ketika Pak Ketua Satgas, Pak Menko Pangan pulang dari haji, itu kita bisa sampai ke angka 30.000-an. Dan kalau proses pembentukan badan hukum itu kan di akhir Juni memang kita berikan waktunya,” ujarnya.

     

         

  • Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Bisnis.com, KARAWANG — Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang mendorong petani melakukan tiga kali tanam padi selama setahun. Ini sebagai upaya meningkatkan target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen tahun ini.

    Ketua Tim Hortikultura DPKP Karawang Asep Saprudin menuturkan, produksi gabah kering panen di Kabupaten Karawang mencapai 1,2 juta ton pada 2024 lalu.

    Menurutnya, program tiga kali tanam juga sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Apalagi, pemerintah pusat sudah menghentikan impor beras untuk 2025. Semula, periode tanam padi hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

    “Jadi dituntut lahan itu semaksimal mungkin untuk produksi. Kemudian kita tidak impor akhirnya. Nah, yang tadinya kita tanam dua kali jadi tiga kali. Jadi ada program kita tanam tiga kali [tanam],” ucap Asep kepada Bisnis saat ditemui di kantornya, Senin (2/6/2025).

    Dia menuturkan, untuk mendorong program tiga kali tanam dan mencapai target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen, pihaknya memberikan sejumlah dukungan kepada para petani.

    Adapun dukungan itu seperti pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan saluran irigasi, hingga bantuan benih. Selain itu, program tiga kali tanam juga didukung oleh distribusi pupuk subsidi yang kini syarat penyalurannya lebih sederhana.

    Asep menyebut, penebusan pupuk subsidi ini tidak lagi memerlukan kartu tani, melainkan cukup menunjukkan KTP yang sah.

    “Petani sudah tidak pusing lagi untuk mencari pupuk. Karena si kiosnya itu untuk petani untuk menembus ke pupuknya itu sudah dekat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, program tiga kali tanam diklaim tak melulu soal padi. Dia mengatakan, pihaknya memberi opsi kepada petani untuk penanaman sayuran.

    Dengan begitu, lahan bisa dimanfaatkan secara optimal dan memutus hama. Menurut Asep, menanam pada lahan pada periode ketiga mampu menjaga unsur hara pada tanah.

    Unsur hara merupakan nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman mendapatkan unsur hara dari lingkungan sekitarnya, seperti tanah, air, dan udara.  

    “Karena kalau kita menanam kontinu seperti itu, unsur hara yang ada itu akan terserap oleh tanaman padinya,” ucap Asep.

    Dia pun mengaku pihaknya kerap memberikan penyuluhan kepada petani terkait program tiga kali tanam tersebut. Bahkan, kata Asep, penyuluhan dilaksanakan satu pekan sekali.

    Stok Beras Melimpah

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025.

    Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi melakukan impor beras pada tahun ini. Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Saat itu, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024 namun kini Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    “Kita sebentar kita sudah nggak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras]. Karena makan itu paling mendasar,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian publik sebagai menko berkinerja terbaik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025.

    Dalam survei nasional bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai siapa di antara para Menteri Koordinator yang dianggap bekerja paling baik.

    Hasil jawaban responden, Menko Pangan Zulkifli Hasan meraih skor 11,3% Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto 9,9%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Kemudian Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar:1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2% dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 62,5%.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil yang menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai menteri dengan kinerja terbaik mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa angka 62,5% responden yang memilih “Tidak Tahu/Tidak Jawab” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dari pemerintah. “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dedi juga mengingatkan bahwa meskipun Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian positif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    “Kita harus ingat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari persepsi publik, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Menko Pangan untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Dedi menekankan, hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    Survei melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    (rah/rah)

  • BPK Temukan Pemborosan Pembelian Pupuk Subsidi Rp 2,92 Triliun, Pupuk Indonesia Buka Suara – Page 3

    BPK Temukan Pemborosan Pembelian Pupuk Subsidi Rp 2,92 Triliun, Pupuk Indonesia Buka Suara – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi proses penyaluran pupuk bersubsidi. Sejumlah kementerian terlibat dalam pokja tersebut.

    Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang dibentuk tersebut akan mengawasi pengaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi tahun ini.

    “Jadi ini pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Menko Zulkifli dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Pembentukan Pokja Pupuk Subsidi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025. Setidaknya ada 30 pihak yang jadi anggota pokja, termasuk 1 ketua, 2 wakil ketua, dan 1 sekretaris pokja.

  • Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Jakarta –

    Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bertajuk ‘Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah’. Survei ini mengukur kinerja yang paling baik di antara Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih.

    Survei digelar pada Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,90% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    Hasil survei menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan berada di posisi pertama dengan meraih 11,3%. Lalu di urutan kedua Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto meraih 9,9%. Kemudian, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Selanjutnya, Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2%. Sementara itu, 62,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan hasil survei menunjukkan Menko Zulhas menjadi menteri dengan kinerja terbaik. Hal itu, kata dia, mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (31/5/2025).

    “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan Menko Zulhas mengenai tantangan saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    Dedi mengatakan hasil survei tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri. Terutama, kata dia, untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri: Kopdeskel merah putih untuk sejahterakan rakyat

    Wamendagri: Kopdeskel merah putih untuk sejahterakan rakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto tengah menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Hal itu disampaikannya saat meninjau Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) Kopdeskel Merah Putih Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam sambutannya, Bima menekankan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan perwujudan cita-cita luhur para pendiri bangsa, khususnya Bung Hatta.

    “Mengapa tidak ada yang lain? Karena koperasi hanya untuk kesejahteraan anggota. Tidak boleh kalau tidak menyejahterakan. Itu cita-cita pendiri bangsa. Itu mimpinya Bung Hatta,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta.

    Wamendagri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tengah menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    Melalui kopdeskel merah putih, menurut dia, pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput diharapkan bisa lebih cepat tercapai.

    Di sisi lain, Bima Arya menjelaskan bahwa modal pendanaan kopdeskel merah putih bersumber dari dana Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Sementara itu, biaya pencatatan akta notaris bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kelak kopdeskel merah putih akan memperoleh plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar.

    “Jadi, silakan untuk Bapak/Ibu pengurus menyepakati lagi unit usahanya,” imbuhnya.

    Bima mempersilakan pengurus kopdeskel merah putih untuk membentuk unit usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

    Ia lantas mencontohkan koperasi di kawasan perdesaan dipacu untuk memaksimalkan unit usaha berbasis hasil pertanian, sedangkan di wilayah pesisir diminta untuk mengoptimalkan hasil perikanan.

    Wamendagri berpesan agar pengurus dapat bekerja sama dalam merancang programnya.

    Selain itu, pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus koperasi.

    “Kita siapkan batin kita. Kita siapkan fisik kita untuk menghidupkan koperasi kelurahan ini supaya warganya betul-betul sejahtera,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kopdes Merah Putih Bakal Gandeng Pupuk Indonesia hingga Bulog Menjadi Agen Pangan

    Kopdes Merah Putih Bakal Gandeng Pupuk Indonesia hingga Bulog Menjadi Agen Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih siap menjadi agen distribusi pupuk bersubsidi hingga sembilan bahan pokok (sembako) dengan menggandeng perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi katalis pengungkit ekonomi desa, dengan skema usahanya dibentuk sebagai salah satu saluran produk barang dan jasa BUMN.

    Arief menjelaskan Kopdes Merah Putih akan melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, PT Pos, hingga PTPN.

    “Kopdes itu siap menjadi agen pupuk bersama PT Pupuk Indonesia Lalu dengan Bulog bisa sebagai agen sembako. Kita punya beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan]. Itu bisa kita taruh di koperasi sebagai outlet. Ada PT Pos juga dengan sistem inventory control-nya. Nanti minyak goreng dari PTPN juga ada. Pokoknya semua BUMN bersama Koperasi Merah Putih,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (29/5/2025).

    Lebih lanjut, Arief menegaskan Kopdes Merah Putih harus menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, termasuk sembako.

    “Kalau sembako, harganya yang terjangkau, kualitasnya baik dan tidak boleh putus. Setiap hari harus ada kalau sembako. Pokoknya sebelum 28 Oktober nanti, sudah ada mock-up 80.000 koperasi,” tambahnya.

    Adapun, sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan pada Hari Koperasi. Kemudian, Kopdes akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Arief menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan agar setiap Kopdes memiliki pertanian, perikanan, gudang penyimpanan (cold storage), serta transportasi untuk mobilisasi.

    “Ini visi langsung dari Bapak Presiden. Jadi plafon pinjaman Rp3 miliar nanti, manfaatnya tidak ke mana-mana. Harus bisa bermanfaat terhadap ekonomi di desa,” terangnya.

    Untuk diketahui, Kopdes Merah Putih juga digagas untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa/kelurahan. Pemerintah menargetkan setidaknya ada 2 juta lapangan pekerjaan dapat tercipta, jika 1 koperasi membutuhkan 25 orang personil

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kehadiran Kopdes Merah Putih bisa menggerakkan roda perekonomian di desa, sehingga tidak ada lagi tengkulak maupun retenir.

    Terlebih, Zulhas menyebut terbatasnya akses keuangan di desa membuat para petani sering bergantung pada rentenir untuk mendapatkan permodalan.

    “Sehingga lahirlah Kopdes, kita kasih usahanya dulu. Pak Rahmad [Direktur Utama Pupuk Indonesia] nanti kasih agen pupuk, kasih untung. Pertamina kasih pangkalan gas. Yang lain-lain ngasih sembako. BRI ngasih BRILink,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Pada tahap awal, Kopdes akan terus diawasi secara ketat. Namun ke depan, Kopdes akan berjalan mandiri.

    “Setelah jalan, usahanya ada, memang harus dimandori. Dimandori dulu, ditungguin dulu sampai bayi baru sehat. Nanti baru kita lepas,” tutupnya.

  • Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Profil Rizki Natakusumah, Suami dari Beby Tsabina dan Anggota DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Rizki Natakusumah sempat menjadi perbincangan hangat publik, tidak hanya karena kiprahnya di dunia politik sebagai anggota Komisi I DPR RI, tetapi juga karena pernikahannya dengan aktris muda berbakat, Beby Tsabina.

    Nama Rizki Natakusumah mulai mencuri perhatian sejak hubungan asmaranya dengan Beby diketahui publik pada Oktober 2023. Kala itu, kedekatan mereka terlihat saat perayaan ulang tahun Beby yang ke-21.

    Setelah menggelar lamaran pada 21 April 2024, pasangan ini akhirnya menikah secara resmi pada 23 Juni 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Momen bahagia itu dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan, serta tamu-tamu dari kalangan selebritas dan politikus nasional.

    Siapa Sebenarnya Rizki Natakusumah?

    Bernama lengkap Rizki Aulia Rahman Natakusumah lahir pada 19 November 1994 di Pandeglang, Banten. Ia berasal dari keluarga yang sangat kental dengan nuansa politik.

    Ayahnya, Dimyati Natakusumah, merupakan mantan bupati Pandeglang dan mantan anggota DPR RI. Sementara ibunya, Irna Narulita, kini menjabat sebagai bupati Pandeglang dan juga pernah menjadi anggota DPR RI.

    Perjalanan pendidikan Rizki dimulai dari SDN Pandeglang IV, kemudian melanjutkan ke MTS Darunnajah Ulujami Jakarta, dan menyelesaikan SMA di Al Kamal Jakarta. Setelah itu, ia menempuh pendidikan tinggi di The University of Nottingham, Inggris, dan meraih gelar S-1 serta S-2 di bidang ilmu ekonomi.

    Karier Politik

    Rizki Natakusumah terjun ke dunia politik pada usia yang sangat muda. Pada usia 25 tahun, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili Dapil Banten I (Pandeglang dan Lebak) dari Partai Demokrat.

    Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki bertugas dalam bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Ia aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya serta berkomitmen membangun kampung halamannya melalui jalur legislatif.

    Tak hanya aktif di dunia politik, Rizki juga terlibat dalam dunia bisnis. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama di sejumlah perusahaan seperti PT BPR Amal Bhakti Sejahtera dan PT Rizki Cipta Beton. Selain itu, ia juga memegang posisi penting di Yayasan Sohibul Barokah Walfadhilah.

    Kekayaan

    Berdasarkan laporan LHKPN periode 2023, total kekayaan Rizki mencapai sekitar Rp 8,5 miliar. Kekayaan tersebut mencakup kendaraan mewah seperti Mercedes Benz GLE 450 AMG tahun 2019 senilai Rp 1,5 miliar, kas sebesar Rp 3,7 miliar, serta harta lainnya termasuk properti dan aset bergerak.

    Meski memiliki kekayaan yang cukup besar, Rizki tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Gaya hidupnya tidak berlebihan dan tetap menonjolkan sisi profesionalisme sebagai wakil rakyat.

    Rizki Natakusumah dan Beby Tsabina

    Pernikahan Rizki dengan Beby Tsabina menjadi sorotan bukan hanya karena status keduanya sebagai publik figur, tetapi juga karena kedekatan mereka yang dinilai harmonis dan inspiratif. Dengan latar belakang yang berbeda, keduanya saling mendukung dalam karier masing-masing.

    Rizki Natakusumah menyampaikan lewat media sosial bahwa ia ingin terus mengabdi dan melayani masyarakat Dapil Banten I. Sementara itu, Beby Tsabina pun aktif mendukung sang suami sembari tetap melanjutkan kariernya di dunia hiburan.

    Rizki Natakusumah adalah contoh nyata generasi muda yang mampu menyeimbangkan karier politik, bisnis, dan kehidupan pribadi. Sebagai suami dari Beby Tsabina dan anggota Komisi I DPR RI, Rizki menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengemban amanah rakyat.

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Ini 7 Lini Usaha Koperasi Merah Putih RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah membuat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dianggap dapat menggerakkan perekonomian nasional. Namun, kehadiran kolerasi tersebut disebut dapat membuka peluang terjadinya monopoli pasar karena dinilai akan menjadi distributor utama di desa.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan mengatakan, Kopdeskel Merah Putih sama halnya dengan warung-warung di desa. Sehingga Ia memastikan masyarakat desa tidak perlu khawatir akan terjadinya monopoli.

    “Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,”‘ kata Zulhas mengutip program detikSore, dikutip Kamis (29/5).

    Zulhas memaparkan, nantinya, Koperasi Desa Merah Putih ini menjual dengan harga yang lebih terjangkau lantaran memotong rantai distribusi yang panjang.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    “Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” ungkapnya.

    Zulhas menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program tersebut dapat menguntungkan. Untuk itu, Kopdeskel dirancang akan menjadi agen penyalur pupuk subsidi, pangkalan LPG 3 kg, serta sembako.

    “Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota. (Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” tambah Zulhas.

    Selain itu, Ia menambahkan, Kopdeskel Merah Putih juga dapat menjadi penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Zulhas menyebut pemerintah nanti akan kerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menjalankan rencana tersebut.

    Bahakan, Koperasi Desa Merah Putih juga dapat menjadi koperasi simpan pinjam yang menawarkan bunga murah. Dalam hal ini, menurut Zulhas, dapat menekan rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal di desa.

    “Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa. Jadi, menghindari tadi ya, rentenir, pinjol, middle man, kemudian tengkulak-tengkulak,” imbuh Zulhas.

    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kaki tangan pemerintah untuk menstabilkan harga pangan di desa apabila harganya sedang melejit. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih.

    (ayh/ayh)