Tag: Zulkifli Hasan

  • Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menduga, keputusan cepat tersebut diambil karena parpol belum memiliki kandidat lain yang potensial untuk didukung pada pemilu mendatang.
    “Ada kemungkinan partai-partai tersebut mengusung Pak Prabowo karena tidak punya kandidat yang layak untuk menjadi capres di satu sisi,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, lanjut Lili, parpol yang kini sudah mendeklarasikan dukungannya juga berharap mendapatkan
    efek ekor jas
    dari popularitas Prabowo saat ini.
    Sebab, parpol tersebut merasa peluang Prabowo menang akan jauh lebih besar dan mudah, mengingat statusnya sebagai petahana.
    “Di sisi lain, untuk mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Pak Prabowo. Sebagai petahana pasti populer dan tinggi peluang untuk menang. Atas dasar itu, daripada kalah, mereka memutuskan untuk mencalonkan Prabowo kembali,” ungkap Lili.
    “Selain itu juga, mereka akan mendapat poin plus sebagai mitra koalisi yang komit dan loyal,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Kamis (1/5/2025) malam.
    Menurutnya, Golkar tak sekadar memberikan sinyal dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    4 Nama Ditetapkan sebagai Formatur Calon Ketua DPW PAN Sulsel 2025–2030

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel resmi menetapkan empat figur sebagai formatur calon Ketua DPW untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Minggu (4/5/2024)

    Nama-nama yang ditunjuk antara lain Ashabul Kahfi, Chaidir Syam, Husniah Talenrang, dan Viva Yoga Mauladi.

    Kegiatan Muswil ini berfokus pada evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya serta penetapan formatur calon pemimpin baru di tingkat wilayah.

    Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, membuka acara secara virtual, sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung dan memimpin sidang pleno penetapan formatur.

    Dalam sesi sidang, Viva menyampaikan langsung empat nama yang telah ditetapkan.

    “Kami menetapkan formatur yang pertama Ashabul Kahfi, Husniah Talenrang, Viva Yoga dan Chaidir Syam,” ujar Viva saat memimpin sidang.

    Sekadar diketahui, Ashabul Kahfi merupakan Ketua DPW PAN Sulsel saat ini dan juga anggota DPR RI. Ia menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PAN untuk wilayah Sulawesi.

    Sementara Chaidir Syam, yang juga masuk dalam formatur, menjabat sebagai Bupati Maros dan memimpin DPD PAN Maros.

    Adapun Husniah Talenrang merupakan Bupati Gowa dan menjabat sebagai Ketua DPD PAN Gowa.

    Bergeser ke Viva Yoga Mauladi, selain sebagai Waketum DPP PAN, turut aktif dalam proses penguatan organisasi di berbagai daerah.

    Penunjukan keempat tokoh tersebut bisa disebut dimulainya proses seleksi internal untuk menentukan pemimpin PAN Sulsel lima tahun mendatang.

  • Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih akan meminjam dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon di kisaran Rp4 miliar—Rp5 miliar.

    Menko Zulhas menuturkan skema pendanaan Rp4–5 miliar dari Himbara ini akan menjadi tumpuan awal dalam pembentukan KopDes Merah Putih.

    “Dana KopDes atau koperasi kelurahan itu nanti dananya pinjaman dari Himbara, plafonnya antara Rp4 miliar–Rp5 miliar,” kata Zulhas dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Zulhas menjelaskan, plafon pinjaman dari Himbara ini akan melalui prosedur verifikasi yang ketat layaknya proses di perbankan.

    “Nanti KopDes atau koperasi kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya, tetapi sebagaimana prosedur perbankan, akan diverifikasi dengan ketat,” jelasnya.

    Jika merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada Menteri BUMN untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

    Pendanaan tersebut dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui skema channeling atas kebutuhan investasi KopDes terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan.

    Selain itu, Menteri BUMN juga ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja KopDes melalui skema executing.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian KopDes Merah Putih itu juga menjelaskan bahwa kelembagaan KopDes Merah Putih bisa dibentuk dari gabungan, eksisting, maupun baru.

    Saat ini, terdapat 51.505 koperasi, yang terdiri dari 5.297 koperasi unit desa (KUD) dan 46.208 koperasi non-KUD. Serta, sebanyak 62.464 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 75.265 desa. 

    Zulhas menambahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini juga membuka 2 juta lapangan kerja di pedesaan. Untuk itu,  dia meminta agar semua pihak memastikan koperasi ini dapat berkelanjutan.

    Untuk diketahui, proses peluncuran 80.000 KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Adapun, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 KopDes Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Budi Arie Akui Masih Banyak Tantangan dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Budi Arie Akui Masih Banyak Tantangan dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih bisa mendapatkan pinjaman Rp 5 miliar dari perbankan pelat merah. Namun, legalitas pendiriannya harus lebih dahulu dilengkapi.

    Dengan demikian, KopDes Merah Putih tak bisa langsung mendapat kucuran dana tersebut. Menko Zulkifli bilang, pemerintah tengah mengebut pembentukan koperasi desa dan kelurahan itu dalam 2 bulan ini.

    “Ini setelah semua selesai, ini kita 2 bulan ini akan, ini pemaparannya nih untuk menyelesaikan pembentukan KopDes,” ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah ikut mengawal pembentukannya. Dia mengaku seluruh unit kementerian ikut turun ke lapangan.

    Tujuannya tak lain melakukan percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Dengan demikian, dana pinjaman Rp 5 miliar bisa segera diakses oleh koperasi tingkat desa dan koperasi kelurahan tersebut.

    “Ini Menteri Koperasi keliling, Wamen-Wamen keliling semuanya, saya juga beberapa provinsi akan datang agar ini dipercepat, setelah itu (legalitas) rapih semua nanti baru akan disalurkan (pinjaman Rp 5 miliar),” ucapnya.

    Menurutnya, hal ini untuk memudahkan proses pinjaman dari KopDes merah putih ke perbankan. Mengingat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi sebelum mengakses pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Karena perbankan kan anda tahu, ya, kalau perbankan dia harus, verifikasi kan harus bagus, badan hukumnya, yang diperlukan apa, manajemennya seperti apa, kan gitu, baru bisa diberi (pinjaman),” terangnya.

     

     

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

  • 5.000 Koperasi Desa Merah Putih Dibentuk, Bisa Pinjam Rp 5 Miliar dari Bank – Page 3

    5.000 Koperasi Desa Merah Putih Dibentuk, Bisa Pinjam Rp 5 Miliar dari Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menggenjot pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap sudah ada sekitar 5.200 KopDes yang dibentuk.

    Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ada 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan yang terbentuk dalam beberapa bulan kedepan. KopDes Merah Putih ini digadang mampu jadi motor ekonomi baru di tingkat desa.

    Menko Zulkifli menuturkan, sudah ada 5.200 KopDes Merah Putih yang berdiri sejak jadi perhatian serius pemerintah.

    “Sudah kira-kira hari ini 5.000-an KopDes, sampai hari ini. 5.200-an,” kata Menk Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Dia mengatakan, KopDes itu merupakan yang baru dibentuk. Bisa dibilang, itu bukan koperasi yang sudah ada dan ditransformasikan menjadi KopDes Merah Putih.

    Informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian serius pada sektor koperasi ini. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Setiap KopDes Merah Putih punya kesempatan mendapat pinjaman hingga Rp 5 miliar dari bank BUMN. Pemerintah berharap KopDes Merah Putih juga mampu memutus mata rantai tengkulak dan memberikan dampak ekonomi maksimal ke pedesaan.

    Dapat Pinjaman Rp 5 M

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan sumber dana bagi Koperasi Desa Merah Putih berasal dari pinjaman bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah plafon pinjamannya bisa mencapai Rp 5 miliar.

    Hal tersebut dipertegas Menko Zulkifli dalam Rapat Koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dia menegaskan, sumber dana KopDes dan koperasi kelurahan Merah Putih berasal dari pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Kita membahas skema perdanaan, yang selama ini banyak yang bertanya, kadang-kadang ada informasinya juga, apa namanya, dari berbagai pihak. Ini kita menjelaskan, ini dana KopDes atau Koperasi Kelurahan itu nanti, ya dananya pinjaman dari Himbara,” ungkap Menko Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Besaran dana yang bisa dipinjam oleh koperasi itu nantinya mencapai Rp 5 miliar. Jumlah itu akan mengacu pada kebutuhan koperasi dan melalui penilaian dari perbankan pemberi pinjaman.

    “Plafon-nya antara Rp 4-5 miliar, sesuai kebutuhan. Dan nanti KopDes atau Koperasi Kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya. Tetapi sebagaimana persetujuan perbankan akan diverifikasi dengan ketat,” tuturnya.

     

     

  • Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Golkar
    Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tak sekadar memberikan dukungan bagi Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berpandangan bahwa dia dan jajaran Golkar sama sekali tidak pernah meragukan kemampuan Presiden Prabowo.
    Dia pun mengingatkan bahwa Prabowo yang kini berstatus sebagai Ketua Umum Gerindra adalah mantan kader Golkar.
    Oleh karena itu, Bahlil dan Golkar tetap harus menjaga serta mendukung Prabowo, meski kini berbeda partai politik.
    “Enggak perlu meragukan. Kamu tahu bahwa Pak Prabowo itu betul Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra. Tapi, beliau itu, awalnya adalah kader Golkar. Beliau adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkas dia.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Menko Zulhas Kebut Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa-Desa

    Jakarta, CNBC Indonesia– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat terbentuknya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem perekonomian di tingkat desa. 

    “Ditargetkan seluruh Indonesia bisa terbentuk (Kopdes) selama 2 bulan dan bapak Presiden Prabowo Subianto kasih waktu 6 bulan (agar Kopdes) bisa berjalan (atau) berjalan sebagian,” kata Zulhas, saat memberikan arahannya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).

    Zulhas optimistis kehadiran Kopdes akan memberikan dampak positif serta mendatangkan kemudahan bagi desa untuk mengakses berbagai bantuan dan kebijakan di tingkat pusat.

    “Kopdes itu akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, (distribusi) pupuk langsung (bisa langsung ke) Kopdes. Nanti kalau desa penghasil gabah dan sulit (dijual) ke kabupaten nanti Kopdes juga bisa membeli dulu gabahnya,” tuturnya.

    Begitu juga dengan komoditi seperti jagung. Menurutnya, kehadiran Kopdes juga mampu membuat harga jagung menjadi lebih seragam sesuai HET pemerintah.

    “Harga jagung kan sekarang belum seragam Rp 5.500 karena gudang kurang. Nanti bisa ditangani dulu sama Kopdes. Sehingga ini akan sangat membantu ekonomi desa,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah karena mendukung program percepatan pembentukan Kopdes.

    “Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kopdes. Tadi bahkan Jawa Timur sudah lakukan percepatan. hampir 1.247 (Kopdes terbentuk) sudah. Memang Gubernur Jatim gercep,” jelasnya.

    Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainya.

    (hsy/hsy)

  • Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Hadiri Pertemuan Kades Se-Jatim, Mendes Ajak Sukseskan Kopdes Merah Putih

    Jakarta

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Koordinator (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih. Acara ini digelar di Jatim Expo, Surabaya.

    Yandri menegaskan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bertanggung jawab melakukan pemetaan potensi desa-desa di Indonesia untuk berbagai tujuan, sebagaimana tercantum dalam Inpres 9 tahun 2025. Termasuk terkait swasembada pangan, pemberdayaan desa, serta memastikan setiap desa dapat menjadi pemasok pangan untuk program Makan Bergizi Gratis.

    “Kami sesuai di Inpres nomor 9 tahun 2025 itu bertugas melakukan pemantauan potensi dan evaluasi pelaksanaan pembentukan delapan puluh ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    “Karena itu, perlu juga partisipasi masyarakat umum, melalui musyawarah desa khusus dengan melibatkan kelompok petani, nelayan, pedagang, tokoh adat, atau kelompok masyarakat desa yang lain sesuai kearifan lokal,” imbuh mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

    Sementara itu, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto optimistis kehadiran dengan adanya Kopdes Merah Putih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya kebutuhan akan kualitas kesehatan, pendidikan terjangkau, pertanian yang subur, bahkan mampu mewujudkan cita-cita swasembada pangan dalam waktu dekat.

    “Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Presiden Prabowo ingin memakmurkan desa, pendidikan dan kesehatan, ada di desa. Termasuk pangan berkualitas di desa, agar selambat-lambatnya tahun 2029 kita bisa swasembada pangan,” jelasnya.

    Dia meyakini ketika setiap desa dapat mandiri secara ekonomi, maka secara otomatis kemandirian ekonomi sebuah negara akan terwujud. Meski dihadapkan pada tantangan global yang semakin luas dan meningkat seiring zaman.

    “Nantinya seluruh kegiatan dan program pemerintah untuk kemajuan perekonomian desa bisa disalurkan melalui Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih,” jelas Zulhas.

    Dia pun berharap adanya Kopdes Merah Putih ini mampu memenuhi kebutuhan warga, mulai dari distribusi sembako, gas 3 kilogram, transportasi hasil panen, hingga penyediaan layanan perbankan seperti BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Ia optimistis melalui sinergi yang erat antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya, pembentukan Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan baik.

    “Kopdes bisa dimanfaatkan untuk mengakses KUR. Dengan (total) plafon nasional Rp 300 triliun melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha para anggotanya,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Prabowo Buka Peluang Ekspor Beras, Bulog Pastikan Stok Melimpah

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di tengah adanya peluang Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka keran ekspor beras.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto menuturkan pihaknya akan mengekspor beras jika Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Bulog. Terlebih, dia mengeklaim cadangan beras saat ini juga melimpah.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang dimiliki telah mencapai 3.306.486 ton sampai dengan 28 April 2025. 

    “Kalau diperintahkan [ekspor beras], kita siaplah, wong cadangannya banyak kok,” kata Prihasto saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).  

    Namun, dia menjelaskan keran ekspor beras dalam negeri yang dikirim Bulog tergantung dari titah Kepala Negara RI. Meski demikian, Bulog sampai saat ini masih menyimpan beras sebagai cadangan pangan pemerintah.

    “Tergantung penugasan [dari Presiden Prabowo] semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, [kami] gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, [kami] ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, [kami] simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” terangnya.

    Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025). 

    Orang nomor satu di RI itu menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.

    Lebih lanjut, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya, yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal.

    “Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” katanya.

  • Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    Apa Itu ‘Matahari Kembar’? Seret Nama Prabowo dan Jokowi

    PIKIRAN RAKYAT – Isu “matahari kembar” mencuat di ranah politik nasional, dipicu oleh serangkaian kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo selama momen Lebaran kemarin.

    Fenomena ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya dua pusat kekuasaan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kunjungan para menteri, termasuk nama-nama penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, memicu pertanyaan tentang loyalitas dan dinamika hubungan antara pemerintahan saat ini dengan mantan presiden yang masih dianggap memiliki pengaruh signifikan.

    Awal Mula Isu ‘Matahari Kembar’ dan Tanggapan

    Isu “matahari kembar” pertama kali mencuat setelah serangkaian kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi di Solo. Beberapa pihak menilai kunjungan tersebut sebagai manuver politik, terutama di tengah masa transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, berusaha meredakan spekulasi dengan menyatakan bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan telah menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.

    Cak Imin mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet.  

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut kunjungan para menteri sebagai silaturahmi Lebaran yang wajar, bukan manuver politik.

    “Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya ‘kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar … jangan begitu,” katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, juga berpendapat bahwa kunjungan tersebut hanyalah silaturahmi biasa. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam sebuah pemerintahan, pusat kekuasaan harus tetap satu, yaitu di tangan presiden.

    Jokowi berfoto bersama Prabowo dan influencer.

    “Siapa pun yang ada di republik ini kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden itu. Maka kembar-kembar itu enggak boleh ada. Kalau pun ada asumsi-asumsi saya kira segera harus diambil alih,” ujarnya.

    Isu “matahari kembar” berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika spekulasi ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan publik dan investor.

    Selain itu, isu ini juga dapat memengaruhi dinamika hubungan antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan saat ini.

    Jika ada persepsi bahwa mantan presiden memiliki pengaruh yang terlalu besar, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan persaingan di antara partai-partai tersebut.

    Menghadapi isu “matahari kembar”, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah untuk merapatkan barisan dan membangun soliditas di dalam kabinetnya.

    Permintaannya kepada para menteri untuk fokus pada tugas masing-masing dan mendukung kepemimpinannya menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.  

    Selain itu, komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak istana juga penting untuk meredakan spekulasi dan membangun kepercayaan publik.

    Mensesneg Prasetyo Hadi telah menegaskan bahwa tidak ada indikasi “matahari kembar” dan bahwa semua menteri fokus pada tugas mereka masing-masing.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News