Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara kritis terus datang menyelimuti tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Kali ini, seorang kader perempuan PAN Jakarta, Robihatta Hasibuan, menyuarakan kegelisahannya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Robihatta menyampaikan keresahan yang telah lama terpendam di kalangan perempuan PAN.

    “Kami tidak terlahir untuk membentak. Kami terlahir dengan kelembutan, tetapi bukan untuk tunduk,” ujar Robihatta dalam pernyataannya (12/6/2025).

    Dikatakan Robihatta, kader perempuan di PAN selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan penggerak.

    Ia menilai peran perempuan di partai hanya sebatas simbolisasi kampanye, tanpa ruang nyata dalam pengambilan keputusan.

    “Pak Zul, kami perempuan PAN, bukan boneka panggung politik. Kami hadir bukan untuk meramaikan foto kampanye atau pelengkap daftar caleg,” lanjutnya.

    Dalam pernyataan itu, Robihatta juga menyinggung perubahan atmosfer di internal PAN.

    Ia menggambarkan partai yang dulunya dikenal dengan semangat reformasi, kini berubah menjadi ruang sunyi yang alergi pada kritik.

    “Kami menyaksikan partai ini perlahan berubah: dari ruang kebebasan menjadi kerajaan sunyi. Dari organisasi politik menjadi pabrik loyalitas,” ucapnya.

    Kritik Robihatta tidak datang untuk menghancurkan partai, namun sebagai upaya menyelamatkannya dari stagnasi dan pembusukan internal.

    Ia menyerukan ruang dialog yang lebih terbuka serta pengakuan yang setara terhadap gagasan-gagasan perempuan di tubuh partai.

    Robihatta kemudian menyentil peristiwa bersejarah Tragedi Trisakti 1998 sebagai simbol bahwa perubahan hanya bisa datang dari keberanian dan suara yang jujur.

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas. Kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dikutip dari laman sulsel.fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.

  • Zulhas Kembali Disentil Kadernya: Bukan Bangun Partai, tapi Pasar

    Zulhas Kembali Disentil Kadernya: Bukan Bangun Partai, tapi Pasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas, kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dalam keterangannya (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.

  • Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pembelaan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, di tengah kisruh masalah izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua yang menyedot perhatian publik.

    Meski tak secara gamblang menyebut soal Raja Ampat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa Ketua Umum Partai Golongan Kerja (Golkar) itu tidak bersalah dalam polemik tersebut. Pasalnya, izin tambang nikel tersebut bukan diterbitkan oleh Bahlil.

    “Izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya,” kata Zulhas dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    “Betul, memang bukan pak Bahlil kok, cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” sambung Zulhas.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung sebelumnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan bahkan mencabut izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat. Pemerintah diminta memperketat aturan terhadap industri pertambangan agar tidak merusak lingkungan. 

    Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat akan membuat terjadinya sedimentasi berlebih yang terbawa air hujan ke laut sehingga menyebabkan tertutupnya terumbu karang dan menghalangi sinar matahari. Hal ini akan menghambat proses fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang.

    Pencemaran limbah tambang juga mengganggu keseimbangan ekosistem karena memiliki kandungan logam berat dan kimia.  

    “Jika terumbu karang mati, maka ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem ini akan berkurang drastis. ini akan menyebabkan warga sekitar dalam mencari nafkah sulit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif di kawasan Raja Ampat. 

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu, pemerintah tidak mencabut izin tambang PT Gag Nikel karena dianggap masih memenuhi standar AMDAL dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar agar Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata dunia dan menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Indonesia.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di raja ampat,” pungkas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

  • Harga Kelapa Parut Mahal, Pemilik Warung Makan Teriak Minta Tolong

    Harga Kelapa Parut Mahal, Pemilik Warung Makan Teriak Minta Tolong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga kelapa yang terus tinggi bikin para pemilik warung makan serba salah. Di satu sisi, kebutuhan bahan baku seperti kelapa tidak bisa digantikan. Di sisi lain, mereka tak mungkin sembarangan mengurangi takaran atau menaikkan harga terlalu jauh, karena bisa kehilangan pelanggan.

    “Ya gimana? Mau gimana? Mahal atau murah tetap harus beli, orang butuh kok,” kata Leti, pemilik rumah makan di kawasan Jakarta Selatan, kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/6/2025).

    Ia mengaku, meskipun harga kelapa sudah melonjak nyaris dua kali lipat dibanding tahun lalu, takaran santan di masakan tetap harus sama. “Ya nggak mungkin dikurangi takarannya, ntar rasanya berubah. Paling modalnya saja jadi dua kali lipat, untungnya jadi kecil,” ujarnya pasrah.

    Leti pun berharap agar pemerintah benar-benar turun tangan mengatasi persoalan langka dan mahalnya harga kelapa bulat di pasar lokal. “Katanya kan karena ekspor, ya tolong diatur ekspornya kalau begitu. Kalau nggak nanti kasihan rakyat kecil kayak kita,” tambah Leti.

    Keluhan serupa datang dari Aro, pemilik rumah makan Padang yang juga mengandalkan kelapa segar untuk kebutuhan dapurnya. Baginya, kelapa bukan sekadar bahan, tapi nyawa dari cita rasa masakan.

    “Saya dengar karena diekspor jadi mahal. Kalau ditanya gimana? Bingung juga, karena mau nggak mau tetap harus beli. Masakan Padang tanpa kelapa atau santan kan bukan masakan Padang,” ujar Aro.

    Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung di Pasar Rumput, Jakarta Selatan hari ini, harga kelapa di pasaran belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Harga per butir kini stabil tinggi di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000, tergantung ukuran.

    Foto: Harga kelapa parut di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat terpantau sudah mulai mengalami penurunan pada Selasa (20/5/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Harga kelapa parut di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat terpantau sudah mulai mengalami penurunan pada Selasa (20/5/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    Para pedagang mengeluhkan kondisi ini yang sudah berlangsung cukup lama. Biang keroknya masih sama, yakni karena ekspor besar-besaran ke luar negeri, terutama ke China.

    “Iya, karena ekspor masih terus berjalan. Kita di sana masih perebutan sama yang buat ekspor,” ujar Marni (nama samaran), pedagang kelapa di Pasar Rumput yang mengaku sejak beberapa bulan lalu terus berjibaku dengan pasokan terbatas dan harga tinggi.

    Menurut Marni, sejak kelapa naik, harga di tingkat pengepul juga ikut melonjak. “Kelapa ini sekarang pas dia masih di atas mobil saja udah Rp11.000 per butir, belum jasa angkutnya, belum bayar karyawan, belum bayar air dan listrik. Jadi ya paling untung cuma Rp2.000 per butir,” ujarnya.

    Meski demikian, dia mengaku permintaan dari konsumen masih tetap tinggi, apalagi saat momen seperti Idul Adha kemarin. “Idul Adha kemarin pasti ramai. Hari-hari biasa juga tetap ramai, karena masyarakat memang butuh ya. Mereka walaupun tahu mahal tetap beli. Jadi kalau toko saya sih tetap ramai,” kata Marni.

    Ia menyebut, kelangkaan dan mahalnya harga kelapa sempat membuat pembeli bertanya-tanya. Namun sekarang, sebagian sudah mulai memahami setelah diberi penjelasan.

    “Saya tempelin screenshot (tangkapan layar) dari berita Pak Zulhas (Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan), biar mereka paham. Kalau kondisinya memang dari sananya yang langka dan jadi mahal,” ucap dia.

    Adapun saat ditanya apakah ada kemungkinan harga turun, Marni mengaku pesimistis terjadi dalam waktu dekat.

    “Katanya mereka yang di Lampung sudah teken kontrak ekspor sampai September. Jadi kemungkinan besar tetap akan kirim kelapa ke luar negeri,” katanya.

    “Tapi saya perhatiin, kalau menjelang Lebaran, mau itu Idul Fitri atau Idul Adha ya, ekspor biasanya disetop dulu. Minta berapa saja dikasih, tapi habis Lebaran kayak sekarang nih dibatasi lagi. Sekarang saya minta 150 cuma dikasih 100. Katanya, ‘udah lah bagi-bagi sama yang lain’,” imbuh Marni.

    Lonjakan harga ini juga dirasakan oleh pedagang lain. Ali (nama samaran), yang juga berjualan kelapa di pasar yang sama, mengeluhkan kondisi yang belum berubah.

    “Masih sama kayak kemarin. Saya jual Rp15.000 sampai Rp18.000 per butir. Kalau ekspornya belum diatur, ya kelapa dalam negeri masih akan terus mahal. Kami masih berebut sama yang buat ekspor. Semoga pemerintah nggak cuma janji doang, cepat diatur ekspornya. Kasihan masyarakat, semuanya serba mahal,” ujar Ali.

    (wur)

  • Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

    “Kader dijadikan bebek, bukan partner berpikir,” sindirnya.

    Dalam suratnya, Malik juga menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan kepada pribadi Zulkifli Hasan secara langsung, melainkan kepada arah kelembagaan partai yang menurutnya telah melenceng dari cita-cita awal reformasi.

    “Kami bukan pemberontak. Kami bukan benalu. Kami adalah penjaga warasnya partai,” tegas Malik.

    Ia juga menekankan bahwa suara-suara kritis kader muda lahir dari rasa cinta terhadap partai, bukan kebencian terhadap kekuasaan.

    “Pak Ketum, dengarkanlah, kader muda ini tidak sedang nyinyir. Kami sedang membunyikan alarm. Karena cinta kami pada partai lebih besar dari rasa takut kami pada kursi kekuasaan,” imbuhnya.

    Malik kemudian memberikan peringatan, jika ruang berpikir dan berdialektika tidak diberikan, sejarah akan mencatat Zulhas bukan sebagai pembaru, melainkan sebagai penutup zaman gagasan di tubuh PAN.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia atas surat terbuka tersebut. (Muhsin/fajar)

  • Zulhas Kembali Disentil Kadernya: Bukan Bangun Partai, tapi Pasar

    Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik tajam datang dari internal Partai Amanat Nasional (PAN). Seorang kader mudanya, Malik Rahman, menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

    Dalam surat tersebut, Malik menyinggung arah kepemimpinan Zulhas yang dinilainya semakin otoriter dan jauh dari semangat reformasi.

    Surat terbuka yang beredar luas di media sosial ini sontak menggambarkan keresahan kalangan muda partai terhadap atmosfer internal yang dinilai semakin tertutup bagi dialektika dan partisipasi.

    “Kami, kader muda, tidak tuli. Tidak buta. Tidak bisu. Kami menyaksikan dan mencatat, bahwa struktur partai kini semakin menyerupai monarki absolut,” kata Malik dikutip pada Senin (9/6/2025).

    Ia menilai, PAN kini dikendalikan oleh satu figur yang terlalu dominan, sehingga ruang diskusi dan kritik internal menjadi sempit.

    Malik bilang, seluruh keputusan hanya bersumber dari satu mulut, dan semua kader sekadar mengangguk tanpa berani bertanya atau menantang.

    Dalam pernyataan yang cukup kontroversial, Malik bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Zulkifli Hasan dengan filosofi dalam buku kontroversial ‘Mein Kampf’ karya Adolf Hitler.

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan disalurkan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.

    Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

    Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya, dalam keterangan dia, Jumat (6/6/2025).

    (ada/rrd)

  • 7 Ultimatum Prabowo untuk Siapa? Nasional

    7 Ultimatum Prabowo untuk Siapa? Nasional

    Ultimatum Prabowo untuk Siapa?
    Dosen dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI
    PIDATO
    Presiden
    Prabowo
    Subianto pada 1 Juni 2025, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, cukup menarik untuk ditujukan langsung kepada para pembantu presiden sendiri.
    Meskipun pidato itu memiliki konteks yang lebih umum kepada semua pejabat negara, tapi penyampaiannya dalam suasana dan keadaan yang sangat spesifik.
    “Bangsa kita kaya” kata Prabowo, sembari menyampaikan tantangan dan kekurangan bangsa yang kaya itu. Apa tantanganya?
    Dengan tegas Presiden Prabowo mengatakan: “…adalah sikap mental para elite bangsa, terutama mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat.”
    Presiden melihat para pejabat ini sebagai tantangan dan kekurangan yang membuat bangsa ini sulit maju.
    Kelihatanya pandangan presiden itu tidak terlalu berlebihan, dan itu merupakan pendapat yang sangat terbuka dan jujur terhadap situasi bangsa hari-hari ini.
    Apa yang dilihat Presiden Prabowo?
    “Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” katanya.
    Semenjak dilantik menjadi Presiden, Prabowo telah menaruh ancaman cukup serius kepada para pembantunya, juga kepada mereka yang masih korupsi.
    Prabowo sempat beberapa kali menyatakan ketegasannya terhadap pelaku korupsi dan tidak gentar terhadap para koruptor.
    Sikap tidak kompromi terhadap penyelewengan dan korupsi menjadi sikap yang patut didukung. Komitmen memberantas korupsi perlu diupayakan sedini mungkin.
    Komitmen Presiden Prabowo bakal memaksimalkan pengejaran terhadap koruptor yang lari meninggalkan Indonesia.
    “Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana,” kata Prabowo.
    Di lingkungan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, begitu banyak nama-nama yang sedang bermasalah.
    Para menteri
    kabinet Merah Putih
    memiliki catatan-catatan dalam perkara korupsi. Sebutlah, misalnya, Airlangga Hartanto yang pernah dipanggil oleh kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit.
    Kasus izin ekspor minyak sawit ini telah menjerat banyak pihak, hingga sampai ke hakim yang mengadili korporasi. 
    Nama lain, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pernah dipanggil Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi BTS. Pemanggilan Dito ini konkret, karena ada sejumlah uang yang pernah diterimanya, meskipun sebagian dikembalikan.
    Kasus impor gula yang diduga melibatkan Zulkifli Hasan. Dugaan korupsi Pertamina yang disebut-sebut menyeret dua saudara Thohir, yaitu BUMN Erick Thohir dan Boy Thohir, meski sudah dibantah Kejaksaan Agung.
    Budi Arie, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat Menkominfo (sekarang Menkomdigi) disebutkan dalam dua dakwaan sekaligus, menerima uang dalam pengamanan situs judol.
    Anasir dugaan keterlibatan menteri kabinet dalam berbagai kasus korupsi itu, secara moral sangat memengaruhi rating pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik pada pemerintah.
    Bahkan sejauh ini pikiran-pikiran “revolusioner” presiden belum dapat dieksekusi. Kesadaran antikorupsi masih sangat minim.
    Efisiensi anggaran yang gagap dieksekusi oleh menteri dan capaian-capaian presiden, baik dalam urusan internasional maupun nasional, tidak mendapatkan apresiasi untuk disampaikan oleh juru bicara Istana.
    Program makan bergizi gratis meskipun belum optimal, setidaknya harus diumumkan secara berkala.
    Pembentukan koperasi desa/kelurahan dan program 3 juta rumah yang sedang dilakukan perlu disampaikan ke publik sehingga tersosialisasi dengan baik sebagai kinerja positif.
    Termasuk upaya presiden melakukan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
    Namun persoalannya, sebagian menteri tidak memiliki garis ideologi politik dengan presiden, sehingga terkesan program dan kebijakan presiden tidak tersampaikan secara terbuka di hadapan publik. Ini menjadi masalah sekaligus hambatan.
    Program dan pikiran besar Presiden Prabowo masih belum dapat dieksekusi oleh para menteri, tidak juga mendapatkan publikasi memadai, sehingga terkesan hanya presiden dan sebagian menteri terdekat saja yang bekerja.
    Karena itu, sudah saatnya Presiden Prabowo melumpuhkan kabinet ini dan membentuk kabinet baru yang lebih memahami keinginan dan program presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.