Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

    “Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.

    Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.

    “Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.

    Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.

    Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.

    Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.

    Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas: 30 Mei Musdessus ditarget rampung untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) untuk pembentukan Koperasi Merah Putih rampung pada 30 Mei 2025 demi mempercepat penguatan ekonomi pangan dari desa.

    Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat mengatakan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdessus sebagai tahapan awal pembentukan koperasi pangan strategis tersebut.

    “Jadi sudah separuh ini (melaksanakan Musdessus), 31 Mei (2025) ini kita harapkan semua sudah Musdessus,” kata Zulhas.

    Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menyelesaikan Musdessus paling lambat 31 Mei 2025 agar proses berikutnya bisa segera dijalankan secara administratif maupun kelembagaan.

    Selanjutnya, Zulhas menargetkan pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Setelah resmi berbadan hukum, Koperasi Merah Putih akan dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

    “Ini langkah pertama sehingga nanti 12 Juli 2025 ini bisa di-launching,” tuturnya.

    Tahapan terakhir, seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas soal Modal Koperasi Desa Rp 3 M: Bukan dari APBN!

    Zulhas soal Modal Koperasi Desa Rp 3 M: Bukan dari APBN!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan terkait modal yang akan didapat oleh Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Ia mengatakan modal tersebut berupa pinjaman yang digunakan untuk bisnis.

    “Dana untuk kopdes itu untuk bisnis murni, plafon pinjaman. Jadi Rp 3 miliar pertama ini itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak. Jadi plafon pinjaman yang digunakan untuk usaha-usaha yang sudah jelas menguntungkan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Mantan Menteri Perdagangan itu pin menegaskan modal itu bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun beberapa unit bisnis yang disarankan pemerintah untuk kopdes mulai dari gerai sembako, apotek desa/kelurahan, klinik desa/kelurahan, pangkalan LPG hingga agen pupuk.

    “Itu diperlukan modal, maka diberi plafon Rp 3 miliar. Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama 6 tahun, tapi bentuknya (untuk) koperasi,” terangnya.

    Jadi, pinjaman itu dapat diajukan oleh koperasi jika telah resmi terbentuk. Kopdes nantinya dapat mengajukan pinjaman tersebut melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sementara untuk kebutuhan legalitas dapat menggunakan APBD.

    “Nah tapi pembentukannya koperasi bayar notaris Rp 2,5 juta itu memang dari APBD bayar notarisnya pembentukannya,” tuturnya.

    Kemudian terkait dengan proses pembentukan Kopdes, hingga saat ini telah 39.639 musyawarah khusus desa (musdesus) dari target 80.000 desa. Zulhas menargetkan, capaian musdesus dapat terpenuhi 30 Juni 2025.

    Untuk diketahui musdesus merupakan tahapan awal sebelum terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Melalui musdesus itulah akan ditentukan struktur organisasi dan unit bisnis yang akan dilakukan koperasi desa tersebut.

    “Ini langkah pertama, sehingga nanti 12 Juli ini bisa di launching bahwa sudah terbentuk. Baru bentuk koperasinya yang berjalan nanti pada tanggal 12 Oktober (2025),” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Palangka Raya (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima penganugerahan gelar kehormatan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis.

    “Gelar adat ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus membawa harapan besar, agar beliau menjadi pengayom kita, masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah.

    Zulkifli Hasan menerima gelar Mantir Hai Panambahan, Antang Habarun Sangkalemu, Batutuk Bulau Basilu Batu. Rangkang Duhung Pasihai, Tetes Rantai Kamara Ambu, Ngajang Lewu Mandereh Danum, artinya adalah orang yang arif bijaksana, mampu menjaga ketahanan pangan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Selain Zulkifli Hasan, di saat bersamaan gelar kehormatan adat Dayak ini juga diberikan kepada Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta beberapa orang lainnya.

    Usai prosesi penganugerahan gelar adat, dilanjutkan dengan apel besar bersama camat, kepala desa, lurah, damang, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah.

    “Para kades, lurah, damang, mantir, babinsa, dan bhabinkamtibmas semua adalah ujung tombak pemerintah, yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Agustiar menekankan, sejalan dengan Asta Cita Presiden, maka dia bersama Wagub Edy Pratowo ingin fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari pedalaman atau pelosok desa.

    “Ini merupakan langkah penting untuk mencapai cita-cita kita, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalimantan Tengah umumnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut gubernur mengatakan, semua tingkatan harus selaras, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, desa ataupun kelurahan. Kemajuan desa menjadi fondasi untuk keberhasilan pembangunan daerah dan negara.

    “Kita semua harus mendukung penuh Asta Cita Bapak Presiden, dan menyukseskan berbagai program strategis pembangunan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, maupun Sekolah Rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Zulhas: Kapolri jadi kunci percepatan swasembada pangan

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan figur kunci di balik percepatan program Swasembada Pangan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut peran Kapolri tidak hanya simbolis, tetapi strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita.

    “Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beliau ini banyak sekali membantu dan memperhatikan ormas Islam,” kata Zulhas saat menghadiri pembukaan Muktamar Ke-15 Persatuan Ummat Islam (PUI) di Convention Hall Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa.

    Menko Bidang Pangan melanjutkan, “Saya kadang-kadang malu hampir semua agenda acara ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Kapolri hadir, saya banyak absennya. Beliau hadir terus, Pak Kapolri terima kasih.”

    Keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung di berbagai daerah, kata Zulhas, menjadi bukti nyata bahwa sektor ketahanan pangan kini menjadi prioritas lintas institusi, tidak hanya kementerian teknis.

    Dengan dukungan Kapolri, menurut dia, distribusi dan produksi pangan berjalan lebih cepat dan efektif.

    “Kita gerakkan semua agar swasembada. Pak Kapolri terima kasih banyak, antara lain, dukungan penting Pak Kapolri menanam jagung. Kalau Kapolri dukung enak Bu, jadi cepat kita punya produksi,” ujarnya.

    Zulhas juga menyinggung dinamika harga gabah yang selama ini merugikan petani karena aturan pembelian Bulog. Saat menjabat Menteri Perdagangan, harga gabah hanya Rp4.450,00 karena dibatasi peraturan presiden.

    Setelah melakukan revisi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Polri, lanjut dia, harga gabah kini mencapai Rp6.500,00 per kilogram.

    Namun, dia mengakui tidak mudah mengendalikan praktik tengkulak dan pabrik penggilingan yang kerap membeli di bawah harga patokan.

    Di titik inilah, Zulhas kembali menekankan peran Kapolri.

    “Terpaksa kami undang Kapolri. Jadi, setiap rapat apa urusannya harga sama Kapolri, tetapi setiap rapat Pak Kapolri harus hadir. Kita atur jadwal, hadir Kapolri,” tambah Zulhas.

    Lebih jauh Zulhas menilai keterlibatan Kapolri dalam program pangan mencerminkan model kepemimpinan kolaboratif yang diusung Presiden Prabowo.

    Dalam visi Astacita, swasembada pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga penguatan struktur politik dan keamanan nasional demi kedaulatan pangan.

    Tidak hanya di bidang pangan, dia juga mengapresiasi kehadiran rutin Kapolri dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan pemuda.

    “Hampir semua agenda ormas Islam, mahasiswa, pemuda, Pak Kapolri hadir. Mau HMI, Ansor, PMII, Muhammadiyah, semua beliau datangi. Saya yang pejabat sipil malah sering absen,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi

    Kendari (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan untuk meraih posisi “empat besar” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    Saat membuka kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) secara daring di Kendari, Sabtu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas ke depan sangat berat sehingga kekompakan dan kebersamaan harus tetap dijaga untuk mewujudkan cita-cita besar PAN dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita ingin berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Bagi yang mau mengabdi kepada partai dengan tangan terbuka, dipersilahkan saudara-saudara. Jabatan ketua atau sekretaris atau pengurus itu tambahan tugas,” kata Zulkifli Hasan.

    Dia menyebutkan target PAN di tahun 2029 harus menjadi partai “empat besar” dalam perolehan suara, sehingga diharapkan semua kader untuk siap bekerja lebih keras lagi. Sebab, tak ada sukses tanpa kerja keras para kader karena mereka lah yang menentukan untuk membesarkan partai.

    “Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi,“ ujarnya.

    Zulkifli Hasan menjelaskan seluruh kader PAN harus menyadari bahwa pemerintahan saat ini adalah momentum yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan rakyat.

    “PAN berada dalam pemerintahan. PAN mumpuni. Sembilan kader PAN duduk dalam kabinet Merah Putih. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah,” jelas Zulkifli Hasan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Sultra Abdurrahman Shaleh mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan sehingga bisa membawa partai berlambang matahari terbit terus maju dan memperjuangkan rakyat.

    “Mari kita jaga kekompakan untuk kemajuan partai. Mari kita evaluasi semua yang sudah jalan untuk kebesaran partai,“ ucap Abdurrahman Shaleh.

    Diketahui, dalam kesempatan itu, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan membuka kegiatan Musyawarah Wilayah untuk tiga wilayah, yakni DPW PAN Sultra, PAN Kalimantan Tengah, dan PAN Papua.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebanyak 9.835 Unit Koperasi Desa Merah Putih telah Terbentuk

    Sebanyak 9.835 Unit Koperasi Desa Merah Putih telah Terbentuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Komdes Merah Putih. Hingga 8 Mei 2025, tercatat 9.835 unit Kopdes telah terbentuk dan akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

    Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 130 ribu koperasi, namun banyak di antaranya stagnan. Dalam skema baru, koperasi lama dapat dikonversi menjadi Kopdes atau dibentuk yang baru, bergantung pada hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

    Kopdes ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh dan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Setiap unit koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan awal hingga Rp3 miliar, bukan dalam bentuk hibah, melainkan pinjaman bergulir yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

    “Jadi ini plafon dan bukan bantuan. Karena koperasi nanti akan dibina dan dibimbing. Makanya ada satgas, dikasih pekerjaan, dikasih usaha, dan seterusnya harus dibina. Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu,” kata Zulhas, sapaan Zulkifli, Jumat (9/5/2025).

    Dia menekankan, kopdes juga akan menjadi titik distribusi utama bagi berbagai bantuan pemerintah seperti pupuk, tabung gas, dan sembako, serta berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan melalui kemitraan dengan BRI dan BNI. Melalui fungsi simpan pinjam yang diawasi, Kopdes diyakini mampu menekan praktik pinjaman ilegal (pinjol) dan rentenir yang selama ini meresahkan warga desa.

    “Koperasi ini dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi Kopdes bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes, jadi nanti pasokan yang panjang dipotong,” ujar Zulhas. [hen/ian]

  • Menko Zulhas Janji Tak Ada Lagi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Menko Zulhas Janji Tak Ada Lagi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Menko Zulhas, tidak menampik adanya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia mengklaim jumlahnya hanya sebagian kecil.

    Meskipun begitu, ia bertekad agar program utama Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan tanpa adanya insiden keracunan lagi, alias zero accident.

    “Kita sedang bekerja keras agar zero accident. Walaupun kemarin kan 0,00 sekian (persen). Dari 3,4 juta (ada) 4 kasus yang keracunan. Ini akan lebih diperhatikan, sehingga target zero accident,” ujar Menko Zulhas di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis baru berjalan sekitar enam bulan. Sehingga pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola. “Tentu kalau melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus menerus memang disempurnakan. Personilnya, organisasinya, sistemnya,” imbuhnya.

    Selain itu, pemerintah juga beritikad untuk melakukan percepatan. Dari target 82,9 juta penerima manfaat, saat ini baru tersalurkan untuk 3,4 juta penerima manfaat. “Ini perlu ada akselerasi/percepatan,” tegasnya.

    Zulhas bilang, seluruh poin-poinnya tersebut saling terkait dan harus diperbaiki. Mulai dari target nihil kecelakaan akibat keracunan, penyempurnaan tata kelola, hingga tembus target penerima manfaat.

     

  • Pemerintah Bentuk Kopdes, Upaya Putus Mata Rantai Tengkulak dan Rentenir di Desa – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Kopdes, Upaya Putus Mata Rantai Tengkulak dan Rentenir di Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa Kopdes hadir untuk memutus dominasi tengkulak dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa, sekaligus mempercepat distribusi kebutuhan pokok melalui pemangkasan rantai pasok.

    Dalam rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5), Zulhas menegaskan bahwa pembentukan Kopdes merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga 8 Mei 2025, tercatat 9.835 unit Kopdes telah terbentuk dan akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

    “Koperasi ini dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi Kopdes bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes, jadi nanti pasokan yang panjang dipotong,” ujar Zulhas.

    Kopdes juga akan berperan sebagai pusat distribusi utama untuk berbagai bantuan pemerintah, termasuk pupuk, tabung gas, dan sembako, serta menjadi mitra lembaga keuangan seperti BRI dan BNI. Dengan adanya fungsi simpan pinjam yang terpantau, Kopdes diharapkan dapat membantu menekan maraknya praktik pinjaman ilegal (pinjol) maupun rentenir yang selama ini meresahkan masyarakat desa.

    “Juga akan memotong selain rantai pasok juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol karena ada BNI di situ. Kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” lanjutnya.

    Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 130 ribu koperasi, namun banyak yang mengalami stagnasi. Melalui skema baru, koperasi-koperasi lama bisa dikonversi menjadi Kopdes atau dibentuk ulang sebagai unit baru, sesuai hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Untuk mempercepat pelaksanaan program ini di tingkat nasional, pemerintah juga telah membentuk Satgas Kopdes dengan Zulhas sebagai ketuanya.

    Kopdes ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh dan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Setiap unit koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan awal hingga Rp3 miliar, bukan dalam bentuk hibah, melainkan pinjaman bergulir yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

    “Jadi ini plafon dan bukan bantuan. Karena koperasi nanti akan dibina dan dibimbing. Makanya ada satgas, dikasih pekerjaan, dikasih usaha, dan seterusnya harus dibina. Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu,” tutup Zulhas. (*)

  • Zulhas Klaim 9.835 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk

    Zulhas Klaim 9.835 Koperasi Desa Merah Putih Sudah Terbentuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan perkembangan signifikan dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Zulkifli menjelaskan bahwa hampir 10.000 Kopdes telah terbentuk dan dirancang sebagai ujung tombak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. 

    “Sehingga sudah terbentuk sampai tadi [Kamis] sore 9.835 Kopdes. Sampai tadi sore, karena tiap hari berkembang terus,” katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menambahkan, percepatan pembentukan koperasi ini mengacu pada arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 soal Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Menurut Zulkifli, koordinasi lintas kementerian dan kunjungan lapangan telah dilakukan intensif.

    “Kami sudah sepuluh kali rakor, tujuh di Menko Pangan, tiga di lapangan. Selain kementerian juga jalan masing-masing,” ungkapnya.

    Zulkifli menjelaskan tujuan utama pembentukan koperasi ini yakni untuk memotong rantai pasok yang panjang. Sehingga, peran badan ini bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes.

    Selain sembako, Kopdes juga akan menjadi saluran distribusi berbagai kebutuhan dasar lainnya.

    “Nanti koperasi ini yang akan menyalurkan seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako, kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai ke Kopdes. Kerja sama-sama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” paparnya.

    Fungsi Kopdes tak berhenti di sana. Dia juga akan memiliki layanan keuangan dan simpan pinjam, bekerja sama dengan bank milik negara.

    “Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link dan BNI. Bisa di situ ada simpan pinjam,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Zulhas mengatakan bahwa keberadaan Kopdes juga ditujukan untuk mengatasi persoalan klasik di pedesaan yakni ketergantungan pada rentenir dan tengkulak.

    “Juga akan memotong selain rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ. Kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” tegasnya.

    Meskipun saat ini sudah ada sekitar 130.000 koperasi di Indonesia, tetapi Zulkifli menilai banyak yang stagnan. Oleh karena itu, dia menegaskan ke depan akan ada pembentukan kopdes baru, selain menjadikan koperasi lama sebagai koperasi desa. 

    “Nanti terserah kepada MUSDESUS apakah yang lama atau bikin baru, terserah kepada mereka. Atau kerja sama silakan saja,” pungkas Zulhas.