Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Kopdes Merah Putih Meluncur 12 Juli, 140 Desa Berebut Jadi Tuan Rumah

    Kopdes Merah Putih Meluncur 12 Juli, 140 Desa Berebut Jadi Tuan Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah bersiap menggelar peluncuran nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Menariknya, sebanyak 140 desa dan kelurahan dari berbagai daerah berebut mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah acara peluncuran tersebut.

    Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Jumat (13/6/2025). Zulhas mengatakan, peluncuran ini akan digelar serentak di empat wilayah Indonesia, dengan melibatkan desa-desa percontohan.

    “Sudah banyak sekali yang mengajukan mock up. Sampai hari ini ada 140 desa atau kelurahan,” kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan.

    Zulhas menyebutkan meski beberapa Kopdes sudah beroperasi lebih dahulu di sejumlah desa, pemerintah tetap akan menggelar peluncuran resmi. Hal itu dilakukan untuk menandakan target besar pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Hari ini pun sudah ada yang jalan, tetapi peluncuran resminya tetap kita gelar 12 Juli, agar semua sudah siap secara legal dan administratif,” tambahnya.

    Dalam waktu dekat, pemerintah akan memutuskan empat lokasi utama peluncuran di berbagai wilayah Indonesia. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir secara simbolis dalam acara besar ini.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan, dari 140 desa yang mendaftar, akan dipilih beberapa lokasi terbaik untuk dijadikan percontohan nasional saat peluncuran Kopdes Merah Putih.

    “Kami sedang seleksi. Desa-desa itu sudah diusulkan lewat bupati dan wali kota. Nantinya yang terpilih akan menjadi lokasi peluncuran yang dihadiri presiden,” ujar Ferry.

    Program Kopdes Merah Putih digagas untuk menjadi solusi strategis akses ekonomi masyarakat desa. Beberapa di antaranya mulai dari distribusi pupuk bersubsidi hingga pendanaan murah bagi UMKM, serta menekan peran tengkulak dan rentenir di tingkat akar rumput.

  • Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Kejar Swasembada Gula, Bunga Kredit Petani Tebu Diusulkan Cuma 3%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengusulkan agar suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu diturunkan menjadi 3% dari sebelumnya 6%. Usulan itu dilakukan guna mendukung percepatan swasembada gula.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, usulan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Kamis (13/6/2025) untuk mendukung pencapaian swasembada gula.

    “Kalau bisa, [KUR] jangan 6% tapi 3%, itu usulan Pak Mentan [dalam rakortas],” kata Arief kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/6/2025). 

    Usulan tersebut telah disepakati dalam rakortas yang digelar bersama Kemenko Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait pada Kamis (13/6/2025).

    Selanjutnya, kata Arief, usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengingat skema KUR diatur oleh kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu.

    “KUR itu kan skemanya ada di Kementerian Perekonomian, nanti mesti dibahas dulu kan di sana,” ujarnya.

    Selain mengusulkan pemangkasan suku bunga KUR untuk petani tebu, pemerintah juga tengah merombak sejumlah aturan untuk mendorong swasembada gula.

    Aturan itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

    “Oleh karena itu, perlu disempurnakan Perpres No.40/2023 mengenai swasembada gula. Kemudian, Keppres No.15/2024 mengenai satgas percepatan swasembada gula,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menyebut, proses revisi kedua aturan ini tengah berlangsung. Dia mengharapkan adanya perubahan dalam peraturan tersebut dapat membantu Indonesia untuk mencapai swasembada gula dalam waktu dekat.

    Selain itu, kata dia, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada gula dalam 3 tahun mendatang atau pada 2028, dengan produksi mencapai sekitar 5 juta ton. 

    “Semoga dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada [gula], jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” ujarnya.

  • Kopdes Merah Putih Sudah 47 Persen Berbadan Hukum

    Kopdes Merah Putih Sudah 47 Persen Berbadan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mengakselerasi proses legalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Hingga Jumat (13/6/2025), tercatat 47% dari total 79.882 kopdes telah resmi berbadan hukum di Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan. Ia mengatakan, jumlah koperasi yang telah berbadan hukum mencapai 37.300 unit.

    “Kemarin 36.000, hari ini sudah 37.300. Jadi hampir 47%. Memang butuh waktu untuk mengurus legalitasnya, tetapi kita terus kejar,” kata Zulhas kepada wartawan.

    Pemerintah menargetkan seluruh Kopdes Merah Putih rampung berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025. Prosesnya disebut on the track mengingat progres per hari terus menunjukkan peningkatan.

    Tak hanya legalitas, Zulhas juga menyebut 96% musyawarah desa khusus (Musdesus) sebagai dasar pembentukan kopdes juga telah tuntas di hampir seluruh desa dan kelurahan. “Sudah 79.882 kopdes, dan 96% musdesus sudah selesai,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih digagas sebagai instrumen ekonomi rakyat untuk memutus rantai distribusi yang merugikan masyarakat desa. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan, koperasi ini akan menjadi alat negara untuk melawan tengkulak serta mendekatkan akses modal murah ke akar rumput.

    “Dengan Kopdes Merah Putih, rakyat bisa lebih mudah mengakses sembako murah, pupuk subsidi, LPG subsidi, dan pembiayaan usaha kecil yang selama ini sulit mereka dapatkan,” ujar Budi Arie dalam siaran pers, Kamis (12/6/2025).

    Koperasi ini juga diharapkan membantu UMKM di desa terhindar dari jeratan rentenir. Selain itu juga dapat menjadi solusi ekonomi inklusif yang merata hingga pelosok tanah air.

  • Kemenko Pangan Bakal Gelar Fun Walk Rayakan Hari Susu Nusantara 2025 – Page 3

    Kemenko Pangan Bakal Gelar Fun Walk Rayakan Hari Susu Nusantara 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) akan menggelar perayaan Hari Susu Nasional/Nusantara 2025 pada Minggu, 15 Juni 2025. Acara ini akan berlangsung di area Car Free Day (CFD) Jakarta dan dimeriahkan dengan Fun Walk bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti menuturkan, rapat final terkait persiapan acara telah dilakukan.

    Dia menuturkan, Hari Susu Nusantara merupakan kegiatan rutin yang telah berjalan sejak 2009, dan setiap tahunnya diperingati pada 1 Juni. Namun, tahun ini perayaan dalam bentuk acara besar akan digelar pada 15 Juni 2025.

    “Kami tadi final untuk pembahasan persiapan memperingati hari susu nasional, atau hari susu nusantara, yang selama ini sebenarnya sudah rutinitas sejak tahun 2009 itu berjalan dan dirayakan setiap tanggal 1 Juni,” kata Widiastuti dalam konferensi pers Perayaan Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Dalam acara tersebut, akan disediakan booth-booth produk susu, baik dari industri besar maupun UMKM. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya konsumsi susu, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan gizi masyarakat Indonesia.

    “Disitu nanti kita juga akan ada booth-booth terkait produk-produk susu. Tujuannya ini adalah untuk mengenalkan atau kita memberikan edukasi ke masyarakat terkait pemanfaatan susu,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Pemerintah Targetkan Swasembada Gula Tercapai dalam 3 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sepakat mempercepat target swasembada gula nasional dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Langkah ini diambil menyusul keberhasilan capaian swasembada beras dan jagung.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan percepatan swasembada gula menjadi prioritas pemerintah berikutnya.

    Dalam mendukung upaya tersebut, sejumlah regulasi dinilai yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol perlu disempurnakan.

    “Perlu disempurnakan, dan sekarang dalam proses,” kata Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Kamis (12/6/2025).

    Zulhas menegaskan, swasembada gula tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan juga gula rafinasi untuk keperluan industri.

    “Produksi gula konsumsi kita kurang sedikit, tapi ini kita maunya tidak hanya konsumsi, tetapi juga gula refinasi untuk industri,” tambahnya.

    Ia menyebut target swasembada gula sebesar 5 juta ton dapat dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang. “Semua kita bisa, dalam 3 tahun ini kita bisa swasembada gula yang jumlahnya kira-kira 5 juta ton,” tandas Zulhas.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan produktivitas gula nasional sebelum 2028 bisa mencapai 14 ton per hektare. Menurut Amran, produktivitas saat ini baru mencapai sekitar 4 ton per hektare. Oleh karena itu, ia menilai ada banyak hal yang harus dibenahi.

    “Doakan, mudah-mudahan bisa kembali minimal 14 ton seperti zaman dahulu,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton beras tersebut.

    “Mengenai bantuan pangan, bantuan beras untuk Palestina, tadi Pak Menko (dalam) Rakortas menyetujui 10 ribu ton, itu disiapkan untuk dikirim ke Palestina. Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menuturkan, biaya yang timbul untuk pengiriman dan alokasi beras bantuan ke Palestina itu akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun, alokasinya akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid.

    Berasnya sendiri akan mengambil stok CBP yang dikuasai Bulog. Bapanas akan memerintahkan Bulog untuk mempersiapkan alokasinya. Sebagai informasi, hingga saat ini stok CBP telah mencapai 4,2 juta ton.

    “Jadi penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian Aid, jadi ada di Kemenlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan pangan pemerintah CBP, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton (bantuan) Palestina,” tuturnya.

     

  • Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah akan mengirimkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina. Rencananya bantuan beras ini akan dikirimkan pada Juni 2025 ini menggunakan bantuan TNI.

    “Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.

    Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.

    “Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.

    Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.

    “Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

    Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

    “Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500,” ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

    “Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata dia.

    “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini,” imbuh Zulkifli Hasan .

     

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini sebagai upaya agar program tersebut mendapatkan pinjaman dengan bunga murah.

    Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan dinilai perlu masuk dalam program KUR agar mendapatkan subsidi bunga.

    Rencananya, hal itu akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini nanti akan disempurnakan di PP di Kementerian Perekonomian agar nanti pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Setiap Kopdeskel Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1-3 miliar untuk menjalankan bisnisnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui plafon pinjaman dari bank BUMN alias Himbara.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat menyampaikan bahwa skema kredit yang akan dikucurkan oleh Himbara berupa Kredit Usaha Rakyat sebagai modal bisnis.

    “Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    (rea/rrd)