Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • RI Tak Lagi Impor Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata?

    RI Tak Lagi Impor Beras, Swasembada Pangan di Depan Mata?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tidak akan impor beras, jagung dan gula pada 2025-2026. Langkah ini dilakukan seiring dengan melimpahnya pasokan keempat komoditas tersebut di dalam negeri.

    Kepastian bahwa Indonesia tidak impor beras hingga jagung ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan. 

    “[Komoditas] karbohidrat seperti beras, jagung, insya Allah enggak ada impor lagi pasti,” kata Menteri yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemui usai acara pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Zulhas menjelaskan bahwa keputusan menghentikan sementara impor beras dan jagung ini, seiring dengan panen raya yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. 

    Panen Raya

    Terkait dengan komoditas jagung, Zulhas menyampaikan bahwa impor disetop seiring dengan sejumlah wilayah tengah memasuki musim panen raya jagung.

    Lebih lanjut, Zulhas mengemukakan bahwa harga acuan di sejumlah daerah masih di bawah Rp5.500 per kilogram (kg). Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar harga jagung di tingkat petani dijaga pada level Rp5.500 per kg.

    Proyeksi ketersediaan jagung hingga akhir tahun mencapai 20,48 juta ton, dengan perkiraan kebutuhan 14,85 juta ton. Stok akhir 2025 diperkirakan sebesar 5,63 juta ton.

    Adapun, untuk komoditas beras, dia mengatakan pasokan di dalam negeri saat ini melimpah. Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi impor beras pada tahun ini.

    Dia mengatakan bahwa kondisi saat ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Di mana, pada 2024, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Tahun ini [setop impor], jangankan tahun ini, sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujarnya.

  • Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Swasembada Pangan Tiba, RI Tak Impor Beras hingga 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkapkan sejauh ini bisa dikatakan Indonesia telah menggapai tahap swasembada pangan, seiring kebutuhan dipenuhi dari dalam negeri. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kategori swasembada pangan itu jika mengacu pada definisi Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    “Kita sebetulnya masih swasembada kalau mengacu ke definisi FAO, karena 90% masih dipenuhi dari petani dalam negeri,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Namun, Eliza menjelaskan bahwa yang menjadi perhatian adalah apakah swasembada ini akan berkelanjutan atau tidak. “Itu yang perlu dijaga keberlanjutannya,” ujarnya.

    Adapun, Eliza menuturkan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras pada tahun ini, didorong aksi ‘jemput bola’ Perum Bulog, sehingga mampu menyerap langsung produksi petani.

    Dia menyebut kondisi ini berbeda dengan periode tahun lalu, pemerintah harus mengimpor beras sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Pemerintahan yang lalu impor [beras] itu karena Bulog nggak maksimal menyerap gabah petani karen nggak jemput bola, jadi quick win-nya, ya, impor,” tuturnya.

    Namun, Eliza menjelaskan agar pemerintah dapat memitigasi perubahan iklim, sehingga produksi yang mencukupi terus terjaga. Upaya itu ditambah dengan perbaikan infrastruktur irigasi untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan, sekaligus jadi cadangan air sewaktu kemarau tiba.

    Di samping itu, Eliza menyatakan petani perlu menggunakan varietas dengan produktivitas tinggi, tetapi resilien terhadap perubahan iklim. “Kuncinya di pendampingan dan penyuluhan intensif. Gunakan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas sehingga kesejahteraan petani bisa meningkat,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    Menko Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini dinilai cukup bagi Indonesia hingga tahun depan. Berbeda dengan tahun lalu, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” ujar Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun saat ini, pemerintah akan mulai memfokuskan pada komoditas pangan yang kaya akan protein mulai dari budidaya ikan, udang, hingga kampung nelayan.

    Selain itu, Zulhas juga meyakini pemerintah telah mengamankan sejumlah komoditas pangan yang bersumber dari karbohidrat.

    “Kita sekarang mulai fokus untuk protein. Protein itu budidaya ikan, tambak, udang, ikan tangkap, garam, kampung nelayan. Itu kita fokus ke sana. Karena kalau karbohidrat, beras, jagung, insya Allah sampai tahun depan kita sudah aman,” ucapnya.

    Dia memastikan Indonesia tak akan lagi mengimpor komoditas seperti beras di tahun ini dan tahun depan.

    “Nggak ada [impor] lagi pasti. Jangankan tahun ini, tahun depan nggak impor lagi. Nggak, nggak, insya Allah [tidak impor],” pungkasnya.

  • Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    Deadline 31 Mei! Ribuan Desa Dikejar Target Bentuk Kopdes

    FAJAR.CO.ID, PALEMBANG– Lebih dari 53 ribu desa di seluruh Indonesia telah menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari program besar pemerintah yang langsung dikawal oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Palembang, Selasa.

    “Hingga hari ini sebanyak 53.592 desa telah menggelar musdesus pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

    Untuk mempercepat proses pembentukan koperasi tersebut, Presiden Prabowo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Menko Bidang Pangan ditunjuk sebagai Ketua Satgas tersebut.

    Satgas ini tidak bekerja sendiri. Di dalamnya terdapat pelaksana harian yang terdiri dari wakil-wakil menteri Kabinet Merah Putih dan dibagi dalam empat wilayah utama.

    Wilayah I dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan mencakup kabupaten/kota di Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan.
    Wilayah II dikomandoi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, meliputi Jawa Barat dan seluruh wilayah Sumatera.
    Wilayah III dipegang Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria, yang membawahi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
    Sementara Wilayah IV dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

    Struktur Satgas juga diteruskan hingga ke level provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin oleh gubernur dengan sekretaris daerah sebagai wakil ketua. Di kabupaten/kota, bupati/walikota bertindak sebagai ketua dengan sekda sebagai wakilnya.

  • Zulhas Berkiblat ke Thailand Percepat Swasembada Pangan dengan AI

    Zulhas Berkiblat ke Thailand Percepat Swasembada Pangan dengan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan meniru Thailand dan Vietnam dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mempercepat swasembada pangan.

    Menko Zulhas menuturkan untuk mencapai swasembada pangan perlu melibatkan peran generasi muda dengan menggunakan teknologi berbasis AI. Pasalnya, Zulhas mengatakan bahwa teknologi akan sulit diadopsi alias kurang familiar bagi petani senior.

    “Oh iya, semua [mengadopsi teknologi AI untuk swasembada pangan]. Karena sekarang sudah eranya teknologi, ya. Tapi itu mesti anak muda. Karena kalau yang senior-senior, petani kita 70 tahun, 60 tahun, ya tidak mudah,” kata Zulhas seusai acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, menurut Zulhas, diperlukan peran anak muda untuk mempercepat kemajuan di sektor pertanian, sehingga program swasembada pangan akan lebih cepat tercapai.

    Terlebih, sejumlah negara maju seperti Thailand hingga Vietnam mengadopsi teknologi sehingga menghasilkan hasil yang lebih produktif dan efisien.

    “Makanya kalau anak muda ikut ke sini, dia punya kemampuan dengan penguasaan teknologi, tentu akan lebih maju lagi. Coba lihat petani Thailand, petani Vietnam, semua pakai teknologi,” ujarnya.

    Sayangnya, hasil survei Luminate dan Ipsos menunjukkan tingkat literasi AI warga Indonesia masih rendah seiring dengan ada ketidakmampuan membedakan dengan konten asli.

    Praktisi tata kelola data dari Luminate Dinita Putri mengatakan dalam survei ini, sebanyak 75% responden percaya bahwa konten buatan AI bisa mempengaruhi pandangan politik publik. Sebagian besar juga merasa konten tersebut bisa mempengaruhi orang-orang terdekat mereka (72%) dan bahkan diri mereka sendiri (63%).

    “Namun menariknya, dari 33% responden yang merasa pandangan politiknya tidak akan terpengaruh, 42% justru mengaku tidak yakin bisa membedakan mana konten asli dan mana yang dibuat AI,” kata Dinita dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, semakin banyak orang memahami teknologi AI, maka semakin besar pula kemungkinan mereka menyadari risikonya, begitu pula dengan Indonesia.

    Survei ini turut menyoroti perbedaan cara pria dan wanita menilai kemampuan mereka sendiri. Meski secara umum keyakinannya hampir sama (70% pria dan 71% wanita mengaku cukup yakin), namun hanya 17% wanita yang merasa sangat yakin bisa mengenali konten AI dibandingkan dengan 30% pria.

  • Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bos Pupuk Indonesia: Target Swasembada Pangan Perlu Dibarengi Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyebut pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar oleh Bisnis Indonesia bakal melengkapi ekosistem pangan nasional.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan pelaksanaan target swasembada pangan perlu dibarengi dengan praktik pengawasan guna memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

    Di samping itu, pengawasan lewat pencarian fakta melalui Jelajah Daulat Pangan juga diperlukan guna memastikan bahwa seluruh program yang diinisiasi pemerintah benat-benat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Ini acara bagus karena jelajah pangan ini akan keliling di seluruh daerah yang ada. Menurut saya ini fact finding [pencarian fakta], jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang kita ketahui secara umum nanti Bisnis Indonesia turun melakukan fact finding,” jelasnya saat ditemui usai melakukan pelepasan Jelajah Daulat Pangan di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rahmad optimistis pelaksanaan program Jelajah Daulat Pangan yang digelar ini bakal membawa efek positif bagi ekosistem pangan nasional.

    “Dasar dari jelajah ini harapan saya bisa digunakan untuk semakin memperbaiki ekosistem pangan,” tegasnya.

    Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dilaksanakan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Selasa (25/5/2025).

    Dalam sambutannya, Zulhas menyebut bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tak lagi mengambil impor beras di tahun ini.

    Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Di mana, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024.

    “Kita sebentar lagi kita sudah tidak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras). Karena makan itu paling mendasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, industri pangan di Indonesia memang masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Sementara itu, Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yulia Benyamin menuturkan program Jelajah merupakan program reguler yang dijalankan Bisnis Indonesia untuk lebih dekat melihat isu yang sedang hangat diperbincangkan.

    Maria menyebut masalah pangan merupakan masalah hidup dan mati bangsa Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival sebagai bangsa.

    Dengan demikian, dia berharap program Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia 2025 dapat memberikan wawasan bagi regulator dan pelaku industri, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya untuk mendorong ketahanan, serta daya saing pangan nasional.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan sektor pangan di Indonesia sekaligus memberikan sumber saran bagi para pemangku kepentingan,” tandasnya.

  • Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Zulhas Blak-blakan Sektor Pangan RI Masih Tertinggal dari Thailand-China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut sektor pangan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga China.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    “Kita [Indonesia] sekarang ketinggalan jauh, dibanding Thailand, dibanding Vietnam, apalagi dengan Tiongkok,” kata Zulhas.

    Padahal, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia sebanding dengan China, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, hingga Taiwan pada 1984 silam.

    “Kita waktu itu [pada 1984] kalau nggak lebih, ya samalah [dengan China hingga Taiwan]. Kalau nggak lebih dia hebat, kita sama,” ungkapnya.

    Kala itu, Zulhas menuturkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di level 7–7,5%. Di masa itu, sambung dia, Indonesia sudah menorehkan swasembada beras.

    Dia menjelaskan, swasembada beras itu tercermin dari adanya irigasi hingga pabrik yang bagus pada kala itu. Bahkan, lanjut Zulhas, pabrik pupuk eksisting yang berdiri hingga saat ini dibangun pada zaman itu.

    “Jadi [saat itu] kita tidak ketinggalan, varietas-varietas tanaman padi, kita sudah bisa tanam kedelai pada waktu itu,” tuturnya.

    Sayangnya, Zulhas mengatakan bahwa Indonesia mengganggap enteng persoalan di sektor pangan saat era reformasi. Imbasnya, kini tertinggal jauh dari negara-negara yang sebelumnya setara dengan Indonesia.

    “Kita perhatikan, sekarang ini kita ketinggalan jauh. Nah saya diminta Pak Presiden untuk menjadi Menko, saya milih jalan yang sulit, tapi bisa berhasil,” ucapnya.

    Menurutnya, tidak ada bangsa dan rakyat yang bergerak maju jika tidak bekerja keras. Untuk itu, dia menilai perlu ada kerja keras dan kerja sama untuk membangun ketahanan pangan Tanah Air.

    “Menurut saya tidak ada bangsa yang maju, rakyat yang maju, kalau nggak kerja keras itu nggak ada. Kita harus kerja keras, sungguh-sungguh. Rakyatnya kreatif, kerja keras, baru kita bisa maju. Itu yang kita kerjakan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, industri pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam sektor pangan, mulai dari fluktuasi harga beras dan minyak goreng, ketergantungan pada impor bahan pangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian.

    Adapun, faktor distribusi, rantai pasok yang terganggu, hingga kondisi global juga turut berkontribusi terhadap instabilitas harga pangan.

  • Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Pensiunan Himbara Bisa Jadi Manajer Koperasi Desa, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan calon pensiunan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bisa menjadi manajer di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memperbolehkan pensiunan Himbara menjadi manajer di KopDes Merah Putih. Adapun, sebanyak 80.000 KopDes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 dan akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    “Boleh [pensiunan BUMN menjadi manajer di KopDes Merah Putih],” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Namun, dia menjelaskan KopDes lebih dahulu akan memilih pengurus dan pengelola. Terlebih, lanjut dia, belum ada unit usaha yang dijalankan.

    “Mulainya nanti Oktober nanti kan akan ada pengurus dan mungkin juga ada tambahan pengelola, manajer-manajer,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut bahwa Kemenkop sudah mengantongi struktur pengurus dan pengawas KopDes Merah Putih dalam pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus), sebagaimana yang tertuang dalam berita acara.

    Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menuturkan pegawai di bank Himbara bisa menjadi salah satu sumber daya manusia (SDM) untuk membantu menyukseskan KopDes Merah Putih.

    “BUMN menawarkan bahwa banyak sekali dari bank-bank Himbara juga siap memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal 1-2 tahun, bisa juga masuk ke situ [KopDes Merah Putih] sebagai manajernya, kalau memang terbuka,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Menurutnya, pemilihan SDM yang kompeten dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan KopDes Merah Putih. “Jadi ini SDM menjadi penting juga karena modeling [bisnis] tidak cukup kalau SDM-nya juga ini [tidak kompeten],” imbuhnya.

    Erick juga menjelaskan unit usaha KopDes Merah Putih bakal disesuaikan dengan permintaan desa setempat, mulai dari menjadi agen pupuk hingga agen gas LPG/BBM bersubsidi. Namun, Erick mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) usaha, di mana satu desa sudah memiliki agen pupuk, misalnya.

    Dia menekankan, diperlukan perencanaan dan pementasan yang matang sebelum memutuskan untuk menjalankan unit usaha KopDes Merah Putih.

    “Posisi kami BUMN tadi sebagai supporting. Leading sektornya sudah ada, Menteri Koperasi [Budi Arie Setiadi] lalu diawasi juga oleh Pak Menko [Pangan Zulkifli Hasan],” pungkasnya.

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)

  • HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    HNSI tekankan siap sukseskan swasembada pangan hingga MBG

    Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap membantu pemerintah dalam menyukseskan program swasembada pangan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut ditekankan oleh HNSI ketika menggelar perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Senin.

    Ketua Panitia HUT HNSI ke-52 Agus Suherman menyatakan bahwa organisasinya ini siap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menyukseskan program prioritas swasembada pangan.

    “Kehadiran kita semua merupakan wujud kemitraan strategis dan komitmen nyata untuk berjuang bersama-sama meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata dia.

    Agus menyatakan sebagai induk organisasi nelayan, HNSI mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada negara dalam mewujudkan nelayan mandiri dan sejahtera, sekaligus turut menjaga kedaulatan laut Indonesia.

    Menurutnya, HNSI adalah jembatan yang menjadi titik temu dan menghubungkan antara tata kelola negara dengan aspirasi nelayan.

    Agus menyebut di usia yang ke-52 ini, HNSI secara organisasi sudah sangat matang. Oleh karenanya, dia memastikan jajaran dan kepengurusan HNSI akan terus berjuang bersama melaksanakan program-program nyata dan strategis untuk memperkuat posisi dan peran nelayan.

    “Sebagaimana amanah yang disampaikan Bapak Presiden, apabila pangan sudah kuat maka ketahanan lainnya bisa diupayakan dengan jauh lebih mudah. Tema tersebut tentunya bukan hanya jargon semata, kami benar-benar implementasikan dalam kerja nyata,” katanya lagi.

    Bersamaan dengan perayaan HUT ke-52, HNSI turut meresmikan Koperasi Merah Putih Nelayan. Peluncuran ini sebagai bentuk dukungan nyata HNSI terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    “Kehadiran KDMP diharapkan semakin memudahkan nelayan dalam mengakses pembiayaan usaha serta rantai bisnis pemasaran produk perikanan yang lebih efisien sehingga keuntungan di tingkat nelayan menjadi optimal,” katanya.

    Tak hanya itu, Agus menegaskan HNSI mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sumber nutrisi ikan. HNSI dipastikan hadir nyata dalam program MBG dengan sumber nutrisi ikan dan turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

    “HNSI telah melaksanakan program MBG dengan sumber nutrisi ikan pada tanggal 13 Desember 2024 yang dilakukan secara serentak oleh DPD HNSI di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa penerima manfaat lebih 10.000 anak nelayan,” katanya.

    Pada puncak perayaan HUT ke-52 ini juga, HNSI memberikan bantuan akses untuk mendapatkan perangkat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau biasa disebut Vessel Monitoring System (VMS), serta bantuan sarana penangkapan lainnya seperti coolbox, drum solar, dan basket.

    HNSI turut melakukan ujicoba VMS yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif sehingga terjangkau bagi para nelayan, dengan menggandeng Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, M Nur dalam rangka mempertahankan kesegaran ikan hasil tangkapan dengan teknologi Box O’fish-box Storage Ozone For Fish (Ozon).

    “Hal ini merupakan wujud sinergi HNSI dengan pemerintah dan stakeholder perikanan untuk menjadikan pengelolaan perikanan tangkap nasional yang semakin maju dan berkelanjutan,” kata Agus.

    Terakhir, HNSI meluncurkan program Kartu Tanda Anggota (KTA) digital sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pendataan nelayan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang turut hadir menyatakan, nelayan merupakan motor penggerak swasembada pangan nasional, serta program yang dijalankan sejalan dengan pemerintahan saat ini.

    “Kita akan mengembangkan koperasi nelayan ada 10 ribu untuk membangun kesejahteraan nelayan. Juga tahun ini kami upayakan bangun besar-besaran kampung nelayan,” kata Zulkifli.

    Disampaikan dia, pemerintah bersama HNSI akan bersinergi dalam menyukseskan program MBG.

    “Kita mengembangkan terkait HNSI ini kita akan mengembangkan protein. Jadi nanti Pak Herman Herry kita bisa kerja sama. Kita juga membudidayakan ikan sampai 20 ribu hektare. Kita akan membangun udang, budidaya ikan tangkap,” kata Menko Zulkifli.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkos Zulhas sebut utamakan petani, harus beli gabah seharga Rp6.500

    Menkos Zulhas sebut utamakan petani, harus beli gabah seharga Rp6.500

    ANTARA – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan berkomitmen untuk selalu mengutamakan para petani melalui pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga dinilai berhasil mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, yang terus terkendali sampai akhir tahun 2026. (Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)