Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    Heru Subagia: Zulkifli Hasan Tak Butuh Kader Pintar, tapi Artis Papan Atas

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

    “Kader dijadikan bebek, bukan partner berpikir,” sindirnya.

    Dalam suratnya, Malik juga menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan kepada pribadi Zulkifli Hasan secara langsung, melainkan kepada arah kelembagaan partai yang menurutnya telah melenceng dari cita-cita awal reformasi.

    “Kami bukan pemberontak. Kami bukan benalu. Kami adalah penjaga warasnya partai,” tegas Malik.

    Ia juga menekankan bahwa suara-suara kritis kader muda lahir dari rasa cinta terhadap partai, bukan kebencian terhadap kekuasaan.

    “Pak Ketum, dengarkanlah, kader muda ini tidak sedang nyinyir. Kami sedang membunyikan alarm. Karena cinta kami pada partai lebih besar dari rasa takut kami pada kursi kekuasaan,” imbuhnya.

    Malik kemudian memberikan peringatan, jika ruang berpikir dan berdialektika tidak diberikan, sejarah akan mencatat Zulhas bukan sebagai pembaru, melainkan sebagai penutup zaman gagasan di tubuh PAN.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia atas surat terbuka tersebut. (Muhsin/fajar)

  • Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik tajam datang dari internal Partai Amanat Nasional (PAN). Seorang kader mudanya, Malik Rahman, menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

    Dalam surat tersebut, Malik menyinggung arah kepemimpinan Zulhas yang dinilainya semakin otoriter dan jauh dari semangat reformasi.

    Surat terbuka yang beredar luas di media sosial ini sontak menggambarkan keresahan kalangan muda partai terhadap atmosfer internal yang dinilai semakin tertutup bagi dialektika dan partisipasi.

    “Kami, kader muda, tidak tuli. Tidak buta. Tidak bisu. Kami menyaksikan dan mencatat, bahwa struktur partai kini semakin menyerupai monarki absolut,” kata Malik dikutip pada Senin (9/6/2025).

    Ia menilai, PAN kini dikendalikan oleh satu figur yang terlalu dominan, sehingga ruang diskusi dan kritik internal menjadi sempit.

    Malik bilang, seluruh keputusan hanya bersumber dari satu mulut, dan semua kader sekadar mengangguk tanpa berani bertanya atau menantang.

    Dalam pernyataan yang cukup kontroversial, Malik bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Zulkifli Hasan dengan filosofi dalam buku kontroversial ‘Mein Kampf’ karya Adolf Hitler.

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan disalurkan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.

    Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

    Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya, dalam keterangan dia, Jumat (6/6/2025).

    (ada/rrd)

  • 7 Ultimatum Prabowo untuk Siapa? Nasional

    7 Ultimatum Prabowo untuk Siapa? Nasional

    Ultimatum Prabowo untuk Siapa?
    Dosen dan Mantan Anggota Komisi III DPR RI
    PIDATO
    Presiden
    Prabowo
    Subianto pada 1 Juni 2025, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, cukup menarik untuk ditujukan langsung kepada para pembantu presiden sendiri.
    Meskipun pidato itu memiliki konteks yang lebih umum kepada semua pejabat negara, tapi penyampaiannya dalam suasana dan keadaan yang sangat spesifik.
    “Bangsa kita kaya” kata Prabowo, sembari menyampaikan tantangan dan kekurangan bangsa yang kaya itu. Apa tantanganya?
    Dengan tegas Presiden Prabowo mengatakan: “…adalah sikap mental para elite bangsa, terutama mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat.”
    Presiden melihat para pejabat ini sebagai tantangan dan kekurangan yang membuat bangsa ini sulit maju.
    Kelihatanya pandangan presiden itu tidak terlalu berlebihan, dan itu merupakan pendapat yang sangat terbuka dan jujur terhadap situasi bangsa hari-hari ini.
    Apa yang dilihat Presiden Prabowo?
    “Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan,” katanya.
    Semenjak dilantik menjadi Presiden, Prabowo telah menaruh ancaman cukup serius kepada para pembantunya, juga kepada mereka yang masih korupsi.
    Prabowo sempat beberapa kali menyatakan ketegasannya terhadap pelaku korupsi dan tidak gentar terhadap para koruptor.
    Sikap tidak kompromi terhadap penyelewengan dan korupsi menjadi sikap yang patut didukung. Komitmen memberantas korupsi perlu diupayakan sedini mungkin.
    Komitmen Presiden Prabowo bakal memaksimalkan pengejaran terhadap koruptor yang lari meninggalkan Indonesia.
    “Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana,” kata Prabowo.
    Di lingkungan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, begitu banyak nama-nama yang sedang bermasalah.
    Para menteri
    kabinet Merah Putih
    memiliki catatan-catatan dalam perkara korupsi. Sebutlah, misalnya, Airlangga Hartanto yang pernah dipanggil oleh kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit.
    Kasus izin ekspor minyak sawit ini telah menjerat banyak pihak, hingga sampai ke hakim yang mengadili korporasi. 
    Nama lain, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pernah dipanggil Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi BTS. Pemanggilan Dito ini konkret, karena ada sejumlah uang yang pernah diterimanya, meskipun sebagian dikembalikan.
    Kasus impor gula yang diduga melibatkan Zulkifli Hasan. Dugaan korupsi Pertamina yang disebut-sebut menyeret dua saudara Thohir, yaitu BUMN Erick Thohir dan Boy Thohir, meski sudah dibantah Kejaksaan Agung.
    Budi Arie, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat Menkominfo (sekarang Menkomdigi) disebutkan dalam dua dakwaan sekaligus, menerima uang dalam pengamanan situs judol.
    Anasir dugaan keterlibatan menteri kabinet dalam berbagai kasus korupsi itu, secara moral sangat memengaruhi rating pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik pada pemerintah.
    Bahkan sejauh ini pikiran-pikiran “revolusioner” presiden belum dapat dieksekusi. Kesadaran antikorupsi masih sangat minim.
    Efisiensi anggaran yang gagap dieksekusi oleh menteri dan capaian-capaian presiden, baik dalam urusan internasional maupun nasional, tidak mendapatkan apresiasi untuk disampaikan oleh juru bicara Istana.
    Program makan bergizi gratis meskipun belum optimal, setidaknya harus diumumkan secara berkala.
    Pembentukan koperasi desa/kelurahan dan program 3 juta rumah yang sedang dilakukan perlu disampaikan ke publik sehingga tersosialisasi dengan baik sebagai kinerja positif.
    Termasuk upaya presiden melakukan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
    Namun persoalannya, sebagian menteri tidak memiliki garis ideologi politik dengan presiden, sehingga terkesan program dan kebijakan presiden tidak tersampaikan secara terbuka di hadapan publik. Ini menjadi masalah sekaligus hambatan.
    Program dan pikiran besar Presiden Prabowo masih belum dapat dieksekusi oleh para menteri, tidak juga mendapatkan publikasi memadai, sehingga terkesan hanya presiden dan sebagian menteri terdekat saja yang bekerja.
    Karena itu, sudah saatnya Presiden Prabowo melumpuhkan kabinet ini dan membentuk kabinet baru yang lebih memahami keinginan dan program presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Kementan Siapkan Regulasi Baru, Amankan Produksi Singkong RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait singkong dalam negeri untuk melindungi para petani.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga produksi singkong dalam negeri.

    Amran mengungkap Kementan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telag sepakat untuk melindungi para petani.

    Namun, dia mengaku belum mengetahui regulasi yang akan berlaku untuk melindungi para petani singkong apakah berupa pungutan tarif atau larangan dan pembatasan (lartas). 

    “Oleh karena itu, kami langsung telepon ke Pak Menko, Pak Airlangga, Pak Mendag, Menko Pangan, Pak, kita harus lindungi petani kita. Beliau setuju. Nanti apakah tarif atau lartas, terserah,” kata Amran saat ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

    Meski demikian, Amran menyampaikan bahwa hal yang terpenting dan menjadi perhatian pemerintah adalah memperbaiki regulasi singkong. “Pak Menko Ekonomi [Airlangga Hartaro] sudah setuju. Semua, Bapak Presiden sudah setuju, perintahkan ke kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa perlindungan bagi petani singkong dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah.

    “Yang kemarin kan kita atur tuh dengan industri dan petaninya. Sudah sepakat. Tapi katanya ada lagi tidak sepakat terakhir. Kemudian sepakat lagi. Oke, kita ikat dengan regulasi,” katanya.

    Adapun, regulasi ini hanya perlu menunggu aturan diberlakukan. “Sudah diputuskan. Tinggal tunggu berproses regulasi,” imbuhnya.

    Berdasarkan laporan yang diterima Kementan, Amran mengatakan bahwa ada pabrik di Indonesia yang memiliki perkebunan di luar negeri dan mengimpor hasil pertanian dari kebun milik sendiri di luar negeri.

    “Tentu lebih murah karena dia budidayakan sendiri. Tapi ini tidak boleh. Harus dahulukan petani dalam negeri,” ujarnya.

    Untuk itu, Amran mengimbau agar seluruh pelaku industri di sektor pertanian untuk memprioritaskan kepentingan dan hasil produksi petani singkong dalam negeri.

    “Sekali lagi, saya sampaikan, seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia. Jangan memprioritaskan petani negara lain,” pungkasnya.

  • Gaspol! Pemerintah Target 30 Ribu Koperasi Berbadan Hukum Minggu Depan – Page 3

    Gaspol! Pemerintah Target 30 Ribu Koperasi Berbadan Hukum Minggu Depan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang telah mencapai angka 78.600 di seluruh Indonesia. 

    Ferry optimis bahwa jumlah ini akan menyentuh angka 80.000 dalam pekan ini. Ia menjelaskan, Musdesus ini merupakan tahap awal pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan dalam program Koperasi Merah Putih.

    “Pelaksanaan musyawarah desa khusus di seluruh Indonesia sudah terlaksana sebanyak 78.600 di seluruh Indonesia. Jadi, kami dengan angka tersebut yakin optimis bahwa dalam minggu ini bisa mencapai 80.000 pelaksanaan musyawarah desa khusus yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Ferry dalam konferensi pers Rakortas soal Kopdes Merah Putih, di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

    Adapun rakortas tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian, termasuk Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wakil Menteri Dalam Negeri (melalui Zoom), serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Ferry juga menyampaikan bahwa proses percepatan pembentukan badan hukum koperasi tengah berlangsung pesat. Hingga saat ini, sebanyak 17.000 koperasi telah memiliki akta pendirian. 

    “Hari ini kita sudah mencapai angka masuk ke 17.000 akte badan hukumnya. Dan kita tadi juga sudah formulasikan bagaimana proses percepatannya,” ujarnya.

    Target selanjutnya adalah mencapai 30.000 koperasi berbadan hukum pada minggu depan, setelah Ketua Satgas Nasional, yang juga Menko Pangan, Zulkifli Hasan kembali dari ibadah haji. 

    Adapun Pemerintah menetapkan akhir Juni sebagai batas waktu finalisasi pembentukan badan hukum koperasi tersebut.

    “Nanti minggu depan rapat ketika Pak Ketua Satgas, Pak Menko Pangan pulang dari haji, itu kita bisa sampai ke angka 30.000-an. Dan kalau proses pembentukan badan hukum itu kan di akhir Juni memang kita berikan waktunya,” ujarnya.

     

         

  • Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Bisnis.com, KARAWANG — Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang mendorong petani melakukan tiga kali tanam padi selama setahun. Ini sebagai upaya meningkatkan target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen tahun ini.

    Ketua Tim Hortikultura DPKP Karawang Asep Saprudin menuturkan, produksi gabah kering panen di Kabupaten Karawang mencapai 1,2 juta ton pada 2024 lalu.

    Menurutnya, program tiga kali tanam juga sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Apalagi, pemerintah pusat sudah menghentikan impor beras untuk 2025. Semula, periode tanam padi hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

    “Jadi dituntut lahan itu semaksimal mungkin untuk produksi. Kemudian kita tidak impor akhirnya. Nah, yang tadinya kita tanam dua kali jadi tiga kali. Jadi ada program kita tanam tiga kali [tanam],” ucap Asep kepada Bisnis saat ditemui di kantornya, Senin (2/6/2025).

    Dia menuturkan, untuk mendorong program tiga kali tanam dan mencapai target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen, pihaknya memberikan sejumlah dukungan kepada para petani.

    Adapun dukungan itu seperti pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan saluran irigasi, hingga bantuan benih. Selain itu, program tiga kali tanam juga didukung oleh distribusi pupuk subsidi yang kini syarat penyalurannya lebih sederhana.

    Asep menyebut, penebusan pupuk subsidi ini tidak lagi memerlukan kartu tani, melainkan cukup menunjukkan KTP yang sah.

    “Petani sudah tidak pusing lagi untuk mencari pupuk. Karena si kiosnya itu untuk petani untuk menembus ke pupuknya itu sudah dekat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, program tiga kali tanam diklaim tak melulu soal padi. Dia mengatakan, pihaknya memberi opsi kepada petani untuk penanaman sayuran.

    Dengan begitu, lahan bisa dimanfaatkan secara optimal dan memutus hama. Menurut Asep, menanam pada lahan pada periode ketiga mampu menjaga unsur hara pada tanah.

    Unsur hara merupakan nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman mendapatkan unsur hara dari lingkungan sekitarnya, seperti tanah, air, dan udara.  

    “Karena kalau kita menanam kontinu seperti itu, unsur hara yang ada itu akan terserap oleh tanaman padinya,” ucap Asep.

    Dia pun mengaku pihaknya kerap memberikan penyuluhan kepada petani terkait program tiga kali tanam tersebut. Bahkan, kata Asep, penyuluhan dilaksanakan satu pekan sekali.

    Stok Beras Melimpah

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025.

    Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi melakukan impor beras pada tahun ini. Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Saat itu, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024 namun kini Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    “Kita sebentar kita sudah nggak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras]. Karena makan itu paling mendasar,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian publik sebagai menko berkinerja terbaik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025.

    Dalam survei nasional bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai siapa di antara para Menteri Koordinator yang dianggap bekerja paling baik.

    Hasil jawaban responden, Menko Pangan Zulkifli Hasan meraih skor 11,3% Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto 9,9%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Kemudian Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar:1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2% dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 62,5%.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil yang menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai menteri dengan kinerja terbaik mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa angka 62,5% responden yang memilih “Tidak Tahu/Tidak Jawab” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dari pemerintah. “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dedi juga mengingatkan bahwa meskipun Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian positif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    “Kita harus ingat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari persepsi publik, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Menko Pangan untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Dedi menekankan, hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    Survei melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    (rah/rah)

  • BPK Temukan Pemborosan Pembelian Pupuk Subsidi Rp 2,92 Triliun, Pupuk Indonesia Buka Suara – Page 3

    BPK Temukan Pemborosan Pembelian Pupuk Subsidi Rp 2,92 Triliun, Pupuk Indonesia Buka Suara – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) untuk mengawasi proses penyaluran pupuk bersubsidi. Sejumlah kementerian terlibat dalam pokja tersebut.

    Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang dibentuk tersebut akan mengawasi pengaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi tahun ini.

    “Jadi ini pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Menko Zulkifli dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Pembentukan Pokja Pupuk Subsidi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025. Setidaknya ada 30 pihak yang jadi anggota pokja, termasuk 1 ketua, 2 wakil ketua, dan 1 sekretaris pokja.

  • Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Jakarta –

    Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bertajuk ‘Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah’. Survei ini mengukur kinerja yang paling baik di antara Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih.

    Survei digelar pada Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,90% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    Hasil survei menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan berada di posisi pertama dengan meraih 11,3%. Lalu di urutan kedua Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto meraih 9,9%. Kemudian, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Selanjutnya, Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2%. Sementara itu, 62,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan hasil survei menunjukkan Menko Zulhas menjadi menteri dengan kinerja terbaik. Hal itu, kata dia, mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (31/5/2025).

    “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan Menko Zulhas mengenai tantangan saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    Dedi mengatakan hasil survei tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri. Terutama, kata dia, untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini