Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

    Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

    “Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya. 

    Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

    “Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya. 

    Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

    “Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya. 

    Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi. 

    Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

    “Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya. 

    Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH). 

    “Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya. 

    Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal. 

    “Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

  • Biaya Produksi Mahal, Penyebab Indonesia Sering Impor Pangan

    Biaya Produksi Mahal, Penyebab Indonesia Sering Impor Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)  Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi pangan di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga. Untuk menghasilkan 1 kilogram beras, petani Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 13.000, sementara di Vietnam ongkos produksi hanya berkisar Rp 4.000 per kilogram.

    “Saya ambil satu contoh kalau kita rakyat kita ini makan nasi dia beli beras untuk mendapatkan 1 kg beras dia mesti membayar Rp 14.000 karena untuk memproduksi 1 kg beras itu kita ongkosnya itu Rp 13.000 Vietnam untuk memproduksi ongkos 1 kg beras itu Rp 4000 nah jauh,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas gula. Thailand disebut hanya membutuhkan ongkos sekitar Rp 3.000 untuk memproduksi 1 kilogram gula, sedangkan Indonesia harus merogoh biaya Rp 13.000 hingga Rp 15.000 per kilogram. Selisih yang lebar ini membuat produk pangan domestik kalah bersaing.

    “Thailand itu untuk memproduksi 1 kg gula butuh Rp 3000, Kita untuk menghasilkan 1 kg gula itu ongkosnya Rp 13.000 sampai Rp 15.000 jauh sekali enggak mungkin kita akan maju karena jauh sekali sulit,” ujar dia.

    Menurut Zulkifli, mahalnya biaya produksi tidak hanya menekan daya saing, tetapi juga memicu ketergantungan kronis pada impor. Selama struktur biaya ini tidak dibenahi, Indonesia akan terus berada dalam posisi lemah di pasar pangan global. “Enggak mungkin kita akan maju, karena jauh sekali sulit. Oleh karena itu, kita ketergantungan (impor),” ujarnya.

     

  • Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Pertumbuhan Ekonomi Kalah Cepat dari Malaysia-Thailand, Indonesia Harus Berani Ngebut

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan kemajuan, namun laju tersebut masih kalah cepat dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.

    “Beberapa tahun ini berkembang maju juga tapi negara lain lebih cepat,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia mencontohkan Malaysia yang kini telah mencapai pendapatan per kapita sekitar USD 12.000, sementara Thailand hampir menyentuh USD 8.000. Angka tersebut jauh di atas Indonesia, meski pada masa lalu posisi Indonesia sempat setara dengan negara-negara tersebut.

    “Kalau kita lihat sekarang Malaysia itu income per kapita nya sudah USD 12.000, Thailand itu sudah hampir USD 8000 kita enggak usah cerita atau Tiongkok atau Korea Selatan jauh,” ujarnya.

    Menurutnya, ketertinggalan ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan langkah luar biasa agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi regional.

    Ketertinggalan Jadi Alarm Kebijakan Nasional

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, perbandingan tersebut bukan untuk merendahkan capaian Indonesia, melainkan sebagai alarm agar negara berani melakukan koreksi arah pembangunan. Ia menilai, tanpa intervensi yang kuat, jarak ekonomi Indonesia dengan negara tetangga akan semakin lebar.

    Ia mengingatkan bahwa negara-negara yang kini melesat cepat berani mengambil keputusan strategis, termasuk memperkuat peran negara dalam mengawal industrialisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sementara Indonesia, menurutnya, terlalu lama terjebak dalam pola yang kurang agresif.

    “Yang dulu hampir setara kalau enggak kita balik,” ujarnya.

     

  • Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan 2 Kali Lipat ke Sumatera

    Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan 2 Kali Lipat ke Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengirimkan bantuan pangan dalam jumlah jauh lebih besar dari biasanya ke daerah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Jika pada kondisi normal pengiriman cadangan pangan berkisar 1.000 ton, kali ini pemerintah menggandakan menjadi 2.000 ton. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terdampak dapat terpenuhi di tengah lumpuhnya sebagian aktivitas ekonomi dan distribusi pangan.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog, Dua kali lipat biasanya kita kirim 1.000 ton kita kirim 2.000 ton bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir mudah-mudahan apa yang kita alami bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Zulkifli, negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi bencana sendirian ketika daya beli dan akses pangan terganggu. Pengiriman cadangan pangan dari Bulog dilakukan secara berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan bantuan akan terus mengalir hingga kondisi daerah benar-benar pulih dan masyarakat kembali beraktivitas normal.

    “Di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat insya Allah akan pulih dan kembali lebih kuat menghadapi hari-hari esok,” ujarnya.

     

  • Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

    “Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya. 

    Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

    “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.  

    Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

    Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya. 

    Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

    “Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

  • BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Bisnis Indonesia Group yang telah berkontribusi selama empat dekade sebagai media ekonomi nasional.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam BIG Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    “Saya ingin berterima kasih kepada Bisnis Indonesia Group, atas kontribusinya selama 40 tahun secara konsisten 40 tahun. Jadi waktu yang panjang Bisnis Indonesia yang berperan aktif dalam menyiarkan dan menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

    Dia menyebut media tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, regulator, dan akademisi yang ikut menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia.

    Zulhas juga menyampaikan selamat atas terselenggaranya BIG Conference 2025 yang disebutnya sebagai momentum strategis untuk menyatukan pandangan menuju kedaulatan ekonomi nasional.

    “Saya ingin berterima kasih pada Bisnis Indonesia Group atas kontribusinya selama 40 tahun. Secara konsisten 40 tahun, jadi waktu yang panjang,” pungkas Zulhas.

    Dalam kesempatan itu Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

  • Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    “Sektor pertanian mendapat perhatian khusus Bapak Presiden, kemarin beliau meninjau provinsi Aceh, langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur pergedungan, persawahan, penghapusan utang KUR yang terdampak bencana,” kata Zulhas.

    Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

    “Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

    Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan  dan gotong royong.

    “Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

  • Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Link Live Streaming BIG Conference, Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference untuk membahas terkait dengan proyeksi dan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Gelaran Big Conference, untuk menyambut usia Bisnis Indonesia ke-40, mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’. Acara ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

    Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

    Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sesi Leader’s Talk Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Acara Big Conference dapat Anda saksikan melalui link live streaming di Youtube berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=I7W0YASK80s

    Diskusi Ekonomi Kerakyatan

    BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi, yaitu ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

    Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum Big Conference juga turut membahas rencana kerja 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

    Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini difokuskan menyasar anak-anak hingga ibu hamil untuk memastikan kecukupan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo untuk program MBG pada 2025 yakni Rp71 triliun. Namun, realisasinya hingga 11 November 2025 baru mencapai 61,2% dari total anggaran. Pada saat yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan penerima manfaat MBG mencapai 42 juta orang per 11 November atau baru 50,6% dari target 82,9 juta penerima.

    Adapun, terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Presiden Prabowo telah resmi meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia pada 21 Juli 2025 lalu.

    Dalam momen tersebut, Presiden menegaskan bahwa koperasi adalah kekuatan kolektif rakyat. Selain itu, Presiden menyebut pembentukan KDMP dilakukan untuk mendorong kemandirian desa di sektor pangan, pertanian, UMKM, Kesehatan, logistik dan keuangan inklusif.

    Meski telah diluncurkan pada Juli, tetapi belum seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih beroperasi penuh. Presiden Prabowo dalam arahan terbarunya memerintahkan agar pembangunan 80.000 gerai rampung selambat-lambatnya April 2026.

    Sementara itu, terkait dengan program 3 juta rumah, program ini merupakan penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, pembangunan desa hingga pemerataan ekonomi.

    Dalam upaya menyukseskan program 3 juta, pemerintah telah melibatkan swasta hingga investor asing untuk ikut berkontribusi dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi masalah backlog 9,9 juta unit.

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Nusron Wahid Wanti-wanti Pengembang Perumahan Setop Alih Fungsi Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta para pengembang perumahan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi area permukiman.

    Nusron menekankan hal tersebut penting dilakukan guna mendorong perubahan pola pengadaan tanah oleh pelaku industri perumahan agar lebih selaras dengan agenda ketahanan pangan nasional. 

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Nusron menyebut, pelarangan alih fungsi lahan sawah tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan diperkuat oleh penerbitan Perpres No. 59/2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

    Pasalnya, tambah Nusron, Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah. 

    Dia menjabarkan, penyusutan luas lahan sawah di Indonesia masih terjadi setiap tahun, kisaran antara 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun atau sekitar 165 hingga 220 hektare per hari. Angka tersebut diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021. 

    Menurutnya, hilangnya lahan sawah secara masif berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak dikendalikan secara serius.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan dua langkah utama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Dia juga menekankan pentingnya revisi Perpres No. 59/2019 yang akan menyesuaikan nomenklatur terkait perubahan kementerian dan posisi Menko.

    Revisi ini akan memperluas cakupan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari yang sebelumnya delapan provinsi, akan ditambah 12 provinsi untuk meningkatkan pemerataan pengelolaan lahan pertanian.

    Adapun penambahan 12 provinsi yang lahan sawahnya akan ditetapkan menjadi LSD ialah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.