Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Jamin Pekerja Dapur MBG, BGN Gandeng BPJamsostek

    Jamin Pekerja Dapur MBG, BGN Gandeng BPJamsostek

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BPJamsostek untuk memberikan jaminan bagi pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Suardi Samiran mengatakan kolaborasi ini berfokus pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ekosistem program MBG.

    Samiran menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dukungan optimalisasi kepesertaan aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Di samping itu, kerja sama ini juga mencakup optimalisasi pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta sinergi data dan informasi dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di SPPG dalam pelaksanaan MBG.

    “Upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bertugas di SPPG. Dengan adanya jaminan sosial ini, semoga seluruh petugas SPPG semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat,” kata Samiran dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa kerja sama ini juga memungkinkan pemberian fasilitas pelayanan atas risiko kecelakaan kerja dan/atau kematian yang dialami oleh pekerja SPPG yang telah menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program yang telah disepakati oleh BGN dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Ke depan, Samiran berharap akan semakin banyak kolaborasi lintas sektor yang mendukung program MBG, baik dari sisi dukungan terhadap program MBG secara langsung maupun dukungan kepada petugas di lapangan.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap penerima manfaat program MBG telah mencapai 5,56 juta orang pada Juni 2025.

    Pada periode yang sama, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu telah memiliki 1.861 dapur SPPG.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG [dan] sudah [ada] 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ujar Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas mengakui bahwa penerima manfaat dari program MBG masih berjalan lambat.

    “Jadi, saudara-saudara, yang perlu kami sampaikan. Sekarang agak lambat, baru 5 juta [penerima manfaat],” ujarnya.

    Namun, Zulhas menyatakan Menko Pangan bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, akan mempercepat program MBG dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menargetkan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG akan rampung pada pekan ini.

    “Ini rapat kami hari ini menyelesaikan Perpres, kita akan gas, kita percepat, sehingga 82 juta [penerima manfaat] itu di Desember bisa tercapai. Jadi, anak-anak, kepala sekolah, jangan khawatir. Ini setelah Perpres, kita akan percepat sehingga 82 juta penerima manfaat itu bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Zulhas menambahkan, nantinya percepatan penerima manfaat MBG ini akan menggunakan dapur sekolah hingga pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar target 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai pada akhir 2025.

  • Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut saat Libur Sekolah, Ini Syaratnya

    Makan Bergizi Gratis Tetap Berlanjut saat Libur Sekolah, Ini Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap diberikan kepada anak-anak yang bersedia hadir langsung di sekolah selama masa libur.

    “Anak yang bersedia datang ke sekolah, ketika hadir ke sekolah, maka MBG untuk anak sekolah berlanjut,” ucap Kepala BGN, Dadan Hindayana.

    Maka dari itu, BGN mendesak semua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap sekolah untuk menginventarisasi jumlah anak yang mau datang ke sekolah saat libur.

    “Seluruh kepala SPPG sekarang harus mendata berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolah,” ujar Dadan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 27 Juni 2025.

    Ambil di Posyandu

    Program MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui akan dilanjutkan dengan mekanisme pengiriman langsung ke rumah dan posyandu di wilayah masing-masing.

    “Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, itu dilanjutkan dikirim ke rumah dan posyandu masing-masing,” kata Dadan.

    BGN sebelumnya menyatakan bahwa program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal.

    “Melihat besarnya manfaat program MBG itu, kami mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat membantu menyukseskan program tersebut,” ucap Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana.

    Untuk memastikan keberhasilan program MBG, ia menerangkan bahwa BGN secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan UMKM di wilayah implementasi program, sebagai upaya penguatan ekonomi setempat.

    Di Sumatra Selatan (Sumsel), kegiatan sosialisasi ini telah menjangkau beberapa kabupaten/kota, dengan lokasi terbaru pada Juni 2025 di Desa Batu Gajah, Kabupaten Musirawas Utara (Muratara).

    Jumlah penerima MBG

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hingga saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5.560.648 penerima manfaat melalui 1.861 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Sudah ada penerima manfaat 5.560.648 orang anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kementerian/lembaga terkait sedang membahas tata kelola percepatan penyaluran MBG, mengingat keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat dan memperluas distribusi program ini.

    Untuk target cakupan penerima manfaat MBG hingga akhir tahun, lanjut Menko Pangan, ditargetkan mampu menyasar 82,9 juta orang, dengan total anggaran mencapai Rp121 triliun.***

     

  • Bank Mandiri Dukung Kemenko Pangan dalam Penguatan Kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Bank Mandiri Dukung Kemenko Pangan dalam Penguatan Kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih


    PIKIRAN RAKYAT –     Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk pada penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Terbaru, Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kick-off pelatihan Capacity Building SDM dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar pada Rabu–Kamis, 25–26 Juni 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong koperasi desa sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

    Terkait hal itu, Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, Kawasan Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat bagi lebih dari 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan dari lebih 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedangkan 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital.

    “Bank Mandiri percaya bahwa koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi di sela kick-off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Jakarta, Rabu (25/6) yang dihadiri Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas KDKMP Zulkifli Hasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa Direktur BUMN.

    Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa Bank Mandiri tidak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tetapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan. Materi yang disampaikan mengenai pemahaman keuangan serta sharing session agar kehadiran KDKMP memberikan dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa.

    Pada sharing session tersebut, Bank Mandiri menggandeng Goris Mustaqim, salah satu tokoh penggerak sosial dan mentor nasional dalam program Wirausaha Muda Mandiri (WMM), untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta. Kehadiran Goris diharapkan mampu memberikan perspektif praktis dalam membangun ekosistem wirausaha berbasis desa yang kolaboratif dan berdampak luas.

    Melalui pelatihan ini, Bank Mandiri optimis para pengurus koperasi dapat lebih siap dalam mengimplementasikan peran strategis KDKMP di desa masing-masing, terutama dalam memperluas inklusi keuangan, mendorong wirausaha lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

    Komitmen Bank Mandiri ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menciptakan pekerjaan layak, mengurangi kesenjangan, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas desa, koperasi dapat menjadi simpul penting dalam membangun ekonomi Indonesia dari desa. ***

  • Penerima MBG Sudah 5,5 Juta Orang, Anggaran Terserap Rp5 Triliun

    Penerima MBG Sudah 5,5 Juta Orang, Anggaran Terserap Rp5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap hingga saat ini penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai 5,56 juta orang pada Juni 2025.

    Selain itu, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto telah memiliki 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per Juni 2025.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG [dan] sudah [ada] 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” kata Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas juga mengakui bahwa penerima manfaat dari program MBG masih berjalan lambat. Adapun, penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Jadi, saudara-saudara, yang perlu kami sampaikan. Sekarang agak lambat, baru 5 juta [penerima manfaat],” ujarnya.

    Meski begitu, Zulhas menyatakan bahwa Menko Pangan bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, akan mempercepat program MBG dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menargetkan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG akan rampung pada pekan ini.

    “Ini rapat kami hari ini menyelesaikan Perpres, kita akan gas, kita percepat, sehingga 82 juta [penerima manfaat] itu di Desember bisa tercapai. Jadi, anak-anak, kepala sekolah, jangan khawatir. Ini setelah Perpres, kita akan percepat sehingga 82 juta penerima manfaat itu bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa nantinya percepatan penerima manfaat MBG ini akan menggunakan dapur sekolah hingga pondok pesantren. Langkah ini dilakukan agar 82,9 juta penerima manfaat MBG tercapai.

    “Jadi, dapur sekolah bisa kita pakai. Dapur yang pondok untuk mempercepat perlaksanaan sehingga 82 juta itu bisa tercapai,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025), 

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

    “Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan.

    Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

    Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

    “Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” tandasnya.

  • Respons Zulhas Soal Anggaran MBG Jadi Rp121 Triliun

    Respons Zulhas Soal Anggaran MBG Jadi Rp121 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara ihwal anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi Rp121 triliun.

    Untuk diketahui, mulanya pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun.

    Namun, target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Alhasil, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun.

    Menko Zulhas mengatakan pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program MBG hingga Desember 2025. 

    “Kita setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp121 triliun,” kata Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Zulhas menjelaskan anggaran MBG yang kini ditetapkan Rp121 triliun nantinya akan dikejar hingga mencapai Rp171 triliun, setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG rampung pekan ini

    “Kesanggupannya [melaksanakan MBG]. Kan [awalnya] Rp171 triliun ya [anggaran untuk MBG], tapi kalau lihat dari sekarang mungkin bisa Rp121 triliun, begitu kan. Makanya setelah Perpres [selesai], kita kejar, bisa juga sampai Rp171 triliun,” jelasnya.

    Pasalnya, Zulhas menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi program MBG baru menyerap Rp5 triliun pada Juni 2025.

    “Sekarang kan baru Rp5 triliun kan. Ini sudah bulan Juni. Ini mau digas kita agar percepat penyalurannya,” tandasnya.

  • Menko Pangan: Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini

    Menko Pangan: Perpres Tata Kelola MBG Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan rampung pekan ini.

    Adapun, percepatan Perpres yang mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Zulhas menyatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg Prasetyo Hadi memerintahkan untuk mempercepat pelaksanaan MBG agar 82,9 juta penerima manfaat terealisasi hingga akhir 2025.

    “Jelas arahan dari Bapak Presiden [Prabowo Subianto], melalui Mensesneg, kita disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati makan bergizi [MBG], sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik,” kata Zulhas usai melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Sejalan dengan perintah Kepala Negara RI, Zulhas menargetkan Perpres terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal rampung pekan ini.

    “Hari ini, kami tadi rapat, Perpres [Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG] mudah-mudahan minggu ini selesai. Setelah itu, ada perintah tidak langsung melalui Mensesneg tadi untuk kita gas, kita percepat,” ujarnya.

    Tercatat, per 26 Juni 2025, Zulhas mengungkap program MBG baru menjangkau 5,56 juta penerima manfaat dan memiliki 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adapun, anggaran yang terserap dari program ini baru mencapai Rp5 triliun.

    “Sampai hari ini, Juni sudah ada 1.861 SPPG, sudah [ada] penerima manfaat 5.560.648 orang penerima manfaat, anggaran yang terserap baru Rp5 triliun sampai Juni,” ungkapnya.

    Adapun, pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp121 triliun untuk program MBG sampai Desember 2025. 

    “Kita setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp121 triliun,” tandasnya.

  • Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas Megapolitan 25 Juni 2025

    Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas Megapolitan 25 Juni 2025

    Karangan Bunga Hiasi Pernikahan Putri Pramono Anung, Ada Jokowi hingga Zulhas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Deretan
    karangan bunga
    ucapan selamat dari sejumlah tokoh nasional tampak berjajar rapi di rumah dinas Gubernur
    Jakarta

    Pramono Anung
    , kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).
    Karangan bunga
    tersebut dikirim sebagai bentuk ucapan selamat atas pernikahan Hanifa Fadhila, anak Pramono Anung yang melangsungkan prosesi akad nikah hari ini.
    Pantauan Kompas.com, salah satu karangan bunga terlihat berasal dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    “Selamat Berbahagia Dhila dan Ariq, Jokowi & Keluarga,” tertulis pada papan bunga berwarna hijau dan merah itu.
    Selain Jokowi, sejumlah pejabat tinggi negara juga mengirimkan ucapan selamat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan.
    Meski suasana pernikahan 
    Hanifa Fadhila Pramono
     tampak meriah, awak media tidak diizinkan untuk masuk ke area dalam lokasi acara.
    Dari luar, suasana rumah dinas tampak disulap dengan sentuhan adat Jawa yang kental.
    Empat janur kuning menghiasi pagar putih di bagian depan, menjadi simbol selamat datang.
    Petugas keamanan yang mengenakan batik berjaga di depan pagar, mengarahkan para tamu undangan untuk masuk ke dalam area acara.
    Setibanya di pintu ruang utama, para tamu diwajibkan mengisi buku tamu digital yang telah disediakan oleh tim wedding organizer.
    Musik gamelan Jawa terdengar mengalun lembut, menambah sakral suasana menjelang prosesi akad.
    Di pintu masuk rumah dinas, palang “selamat datang” dihiasi dengan anyaman daun kelapa dan dua tandan pisang, simbol khas dalam tradisi pernikahan adat Jawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kedua kanan), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan (kanan), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas: 80 ribu Kopdes terbentuk dengan 65 ribu memiliki legalitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dengan 65 ribu diantaranya telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.

    “Dalam tempo yang sangat singkat 80 ribu sudah terbentuk koperasi (Kopdes Merah Putih),” kata Zulhas saat membuka Kick Off Pelatihan Capacity Building Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut telah mencapai 80 ribu per 30 Mei 2025, dari target 83 ribu desa di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto hanya menargetkan hingga 80 ribu Kopdes bisa terbentuk.

    “Dari target desa seluruhnya 83 ribu, sudah 80 ribu Kopdes terbentuk. Presiden target 80 ribu, jadi 80 ribu per 30 Mei, jadi sudah lewat,” ujar Zulhas yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas Presiden yang berperan memperkuat ekonomi desa.

    “Yang berbadan hukum kita targetkan rampung di 30 Juni 2025. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kira-kira 64 sampai 65 ribu yang sudah berbadan hukum. Kita perkirakan 30 Juni (2025) sudah 80 ribu,” tambahnya.

    Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan peluncuran resmi model koperasi atau mock up sebagai percontohan secara nasional. Lebih lanjut Zulhas menekankan keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh dokumen, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola.

    Selain itu, ia menegaskan sistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari APBN. Oleh karena itu, koperasi di desa perlu mempersiapkan proposal usaha secara mandiri untuk mendapatkan akses pinjaman.

    “Ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk memerlukan modal, itu nanti disiapkan, termasuk sistem pengelolaannya, itu penting sekali karena semua menentukan nanti tata kelola dan manusianya,” kata Zulhas.

    Sumber : Antara

  • Soal Impor Sapi, Menko Pangan Zulkifli Hasan Sebut Sudah Bebas Kuota – Page 3

    Soal Impor Sapi, Menko Pangan Zulkifli Hasan Sebut Sudah Bebas Kuota – Page 3

    “Ya sekarang kita buka lebar. Impor sapi yang hidup, impor sapi yang hidup baik untuk potong, penggemukan maupun untuk susu. Sekarang kan bebas, kita bebaskan,” kata Zulhas ditemui di sela menghadiri peringatan Hari Susu Nusantara 2025 di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025.

    Kebijakan tanpa kuota ini juga memberi peluang bagi industri pengolahan susu nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan, sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.

    “Enggak ada kuota-kuota lagi, nggak ada. Jadi sapi hidup, apakah untuk digemukkan, apakah untuk susu. Sekarang nggak ada kuota, bebas, bebas,” tambah Zulhas.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, Indonesia akan mengimpor 2 juta sapi hidup hingga lima tahun ke depan atau sampai 2029. Impor itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging di dalam negeri.

    “Kita target 5 tahun ini untuk susu 1,2 juta (sapi), kemudian untuk daging 800 ribu lebih. Jadi totalnya 2 juta selama 5 tahun,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

    Sudaryono mengatakan, untuk tahun ini Indonesia menargetkan untuk mengimpor sebanyak 250 ribu sapi untuk kebutuhan susu dan daging.

     

  • Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Kopdes Merah Putih Bisa Ajukan Pinjaman Modal Mulai 1 Juli

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman untuk bisnisnya mulai 1 Juli 2025. Pinjaman ini bisa diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Kami barusan rapat koordinasi persiapan, 1 Juli uang plafonnya bisa digunakan, plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata dia usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait, Rabu (25/6/2025).

    Untuk melakukan pengajuan pinjaman, koperasi desa harus menyusun proposal khusus, bagaimana bentuk koperasi yang akan berjalan, apakah sembako, pangkalan gas atau gerai pupuk. Proposal itu juga harus dilengkapi dengan bagaimana koperasi tersebut dapat menggunakan modalnya.

    “Tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara menguangkannya, kemudian aspek IT-nya gimana, kemudian proposalnya, karena ini kita memilih cara yang benar, bukan cara yang mudah. Jadi misalnya nanti, ini kan bukan APBN ya, koperasi itu nanti pinjaman, plafon. Misalnya dia mau menjadi agen sembako, bagaimana caranya proposal untuk menguangkan modalnya, itu nanti disiapkan,” terangnya.

    Saat ini jumlah Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai lebih dari 80.000 unit. Zulhas mengatakan sebanyak 65.000 unit sudah berbadan hukum.

    “Mudah-mudahan sampai akhir Juni semua sudah punya legalitas yang lengkap. Jadi sudah ada dari Menteri Hukumnya sampai Juni ini dan sampai Juni ini juga sudah dipersiapkan yang mock up 80.000 unit dan insyaallah nanti tanggal 19 akan diluncurkan oleh bapak Presiden (Prabowo Subianto),” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menterian BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan plafon pinjaman yang diberikan berkisar Rp 1-3 miliar untuk setiap Kopdeskel Merah Putih. Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pihaknya baru memperkirakan anggaran setiap Kopdeskel Merah Putih berdasarkan kebutuhan.

    Untuk skala kecil, Tiko menyebut diperkirakan hanya membutuhkan anggaran Rp 1 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membangun gudang ukuran 100 meter dan truk.

    “Kami kemarin sudah bersimulasi, seandainya katakanlah koperasi yang di skala desanya kecil, dia butuh truk satu, dan bangun gudang skala 100 meter itu mungkin sekitar Rp 1 miliar misalnya gitu. Jadi kita lagi ngukur skalanya, jadi Rp 3 miliar itu tidak semuanya ya, tergantung kebutuhan dan size koperasi dan desanya masing-masing,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).

    Lebih lanjut, kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua, yakni sebagai investasi dan modal bisnis. Untuk investasi, Tiko menerangkan digunakan untuk membangun gudang, membeli alat dan mesin pertanian, atau truk.

    (acd/acd)