Xcloud.id

Tag: Zulkifli Hasan

  • Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Bantuan 10 Ribu Ton ke Palestina Diambil dari Cadangan Beras Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras sebagai bantuan ke Palestina dalam waktu dekat ini. Nantinya, alokasinya akan mengambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyepakati alokasi 10 ribu ton beras tersebut.

    “Mengenai bantuan pangan, bantuan beras untuk Palestina, tadi Pak Menko (dalam) Rakortas menyetujui 10 ribu ton, itu disiapkan untuk dikirim ke Palestina. Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menuturkan, biaya yang timbul untuk pengiriman dan alokasi beras bantuan ke Palestina itu akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun, alokasinya akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Aid.

    Berasnya sendiri akan mengambil stok CBP yang dikuasai Bulog. Bapanas akan memerintahkan Bulog untuk mempersiapkan alokasinya. Sebagai informasi, hingga saat ini stok CBP telah mencapai 4,2 juta ton.

    “Jadi penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian Aid, jadi ada di Kemenlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan pangan pemerintah CBP, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton (bantuan) Palestina,” tuturnya.

     

  • Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Pemerintah Mau Kirim Bantuan 10 Ribu Ton Beras ke Palestina

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan pemerintah akan mengirimkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina. Rencananya bantuan beras ini akan dikirimkan pada Juni 2025 ini menggunakan bantuan TNI.

    “Sudah diputuskan tadi 10 ribu ton. Kapan? Secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat TNI berlayar ke sana ke Jordan atau ke Palestina,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut bantuan beras 10 ribu ton ini akan diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog ditugaskan untuk melakukan pengemasan beras yang akan dikirim ke Palestina.

    Sementara terkait anggaran bantuan pangan tersebut menurut Arief akan akan menggunakan dana dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) alias Indonesia AID.

    “Penganggarannya juga tadi didiskusikan menggunakan dana Indonesian AID, jadi ada di Kemlu. Tapi nanti karena akan menggunakan cadangan beras pemerintah, maka nanti Badan Pangan akan menugaskan Bulog untuk yang 10 ribu ton ke Palestina,” jelas Arief.

    Di luar itu ia sendiri belum bisa memastikan kapan bantuan ini akan dikirimkan. Namun Arief menargetkan beras sebanyak 10 ribu ton ini sudah siap dikirimkan ke Palestina dalam kurun waktu hingga 3 minggu ke depan.

    “Tentunya kita upayakan dalam 3 minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk loading-nya,” ucapnya.

    (igo/fdl)

  • Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Zulkifli Hasan Ubah Ketentuan Penyerapan Jagung Lokal, Minta Kemenkeu Suntik Bulog Rp 6 T – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengubah syarat penyerapan jagung hasil produksi lokal oleh Perum Bulog. Guna mendukung itu, dia pun meminta Kementerian Keuangan mengucurkan dana Rp 6 triliun kepada Bulog.

    Zulkifli menyampaikan Bulog perlu menyerap jagung hasil produksi lokal dengan harga Rp 5.500 per kilogram. Mulanya, harga itu berlaku untuk jagung usia panen, namun kemudian diubah dengan ketentuan kadar air 18-20 persen.

    “Jagung ya, dulu kita sudah putuskan sebetulnya harga Rp 5.500 (per kilogram) itu harga waktu usia panen, cuma ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Maka disepakati tadi diperlukan rafaksi antara 18-20 (persen) kader air itu harganya Rp 5.500,” ungkap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Tugas penyerapan hasil panen jagung lokal itu akan diemban Perum Bulog dengan volume 1 juta ton. Guna mendukung tugas itu, diperlukan dana sekitar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Soal kebutuhan dana ini, Zulkifli meminta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk mengalokasikannya ke Bulog. Angka Rp 6 triliun termasuk juga menghitung biaya distribusi dan kebutuhan lainnya dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

    “Diminta tadi dari Dirjen Anggaran c.q Kementerian Keuangan untuk segera memberikan anggaran kepada Bulog untuk (menyerap) 1.000.000 (ton jagung). Berarti kalau 1.000.000 (ton) dikali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata dia.

    “Nah Bulog akan bisa bekerja kalau sudah ada anggarannya, anggarannya belum ada, jadi kita minta, ya sudah ada Dirjen anggaran disini,” imbuh Zulkifli Hasan .

     

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih akan masuk dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini sebagai upaya agar program tersebut mendapatkan pinjaman dengan bunga murah.

    Mulanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini menyebut program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan dinilai perlu masuk dalam program KUR agar mendapatkan subsidi bunga.

    Rencananya, hal itu akan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah yang akan disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini nanti akan disempurnakan di PP di Kementerian Perekonomian agar nanti pangan dan koperasi desa itu masuk dalam subsidi bunga atau skema KUR,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Setiap Kopdeskel Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp 1-3 miliar untuk menjalankan bisnisnya. Anggaran tersebut akan disalurkan melalui plafon pinjaman dari bank BUMN alias Himbara.

    Rencananya, Kopdeskel Merah Putih diwajibkan mempunyai tujuh unit usaha, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan. Dengan begitu, koperasi tersebut dapat menjadi agen penyalur LPG 3 kg hingga pupuk subsidi.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat menyampaikan bahwa skema kredit yang akan dikucurkan oleh Himbara berupa Kredit Usaha Rakyat sebagai modal bisnis.

    “Untuk model kerja, mengikut dengan skema KUR sekarang,” kata Tiko usai menggelar rapat koordinasi terbatas, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

    (rea/rrd)

  • Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    Kader Perempuan PAN: Partai Ini Menuju Keropos dalam Diam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara kritis terus datang menyelimuti tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Kali ini, seorang kader perempuan PAN Jakarta, Robihatta Hasibuan, menyuarakan kegelisahannya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Robihatta menyampaikan keresahan yang telah lama terpendam di kalangan perempuan PAN.

    “Kami tidak terlahir untuk membentak. Kami terlahir dengan kelembutan, tetapi bukan untuk tunduk,” ujar Robihatta dalam pernyataannya (12/6/2025).

    Dikatakan Robihatta, kader perempuan di PAN selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan penggerak.

    Ia menilai peran perempuan di partai hanya sebatas simbolisasi kampanye, tanpa ruang nyata dalam pengambilan keputusan.

    “Pak Zul, kami perempuan PAN, bukan boneka panggung politik. Kami hadir bukan untuk meramaikan foto kampanye atau pelengkap daftar caleg,” lanjutnya.

    Dalam pernyataan itu, Robihatta juga menyinggung perubahan atmosfer di internal PAN.

    Ia menggambarkan partai yang dulunya dikenal dengan semangat reformasi, kini berubah menjadi ruang sunyi yang alergi pada kritik.

    “Kami menyaksikan partai ini perlahan berubah: dari ruang kebebasan menjadi kerajaan sunyi. Dari organisasi politik menjadi pabrik loyalitas,” ucapnya.

    Kritik Robihatta tidak datang untuk menghancurkan partai, namun sebagai upaya menyelamatkannya dari stagnasi dan pembusukan internal.

    Ia menyerukan ruang dialog yang lebih terbuka serta pengakuan yang setara terhadap gagasan-gagasan perempuan di tubuh partai.

    Robihatta kemudian menyentil peristiwa bersejarah Tragedi Trisakti 1998 sebagai simbol bahwa perubahan hanya bisa datang dari keberanian dan suara yang jujur.

  • Koperasi Merah Putih Bakal Masuk Program KUR biar Dapat Subsidi Bunga

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    Zulhas Hanya Punya Satu Pilihan, Nego atau Tersapu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas. Kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dikutip dari laman sulsel.fajar.co.id, Rabu (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.

  • Zulhas Kembali Disentil Kadernya: Bukan Bangun Partai, tapi Pasar

    Zulhas Kembali Disentil Kadernya: Bukan Bangun Partai, tapi Pasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik internal Partai Amanat Nasional (PAN) terus memanas, kali ini datang dari Jengiskan, salah satu kader muda PAN dari Banten.

    Ia melontarkan kritik pedas terhadap Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang menurutnya lebih mengandalkan pendekatan transaksional ketimbang ideologis dalam membangun partai.

    “Zulkifli Hasan bukan politisi biasa. Ia bukan orator hebat, bukan pemikir murni, dan bukan juga teknokrat tulen. Tapi ia paham satu hal, membaca peta kekuasaan dengan insting dagang,” ujar Jengiskan dalam keterangannya (11/6/2025).

    Dikatakan Jengiskan, Zulkifli Hasan atau Zulhas adalah figur politikus yang lihai berdagang pengaruh.

    Ia menggambarkan Zulhas sebagai pedagang politik yang piawai, yang menjual loyalitas ke atas dan merajut pengaruh ke bawah, dengan harga yang menyesuaikan pembelinya.

    Dalam analisisnya yang berbasis pada data internal, Jengiskan menyebut bahwa kekuatan Zulhas tidak bersumber dari gagasan atau ide-ide besar, melainkan pada kemampuannya membangun dan mengatur jaringan distribusi kekuasaan di dalam tubuh partai.

    “Zulhas tak membangun partai. Ia membangun pasar. Dan PAN adalah kiosnya,” tegasnya.

    Data internal yang diungkapnya menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen struktur partai di daerah dikendalikan oleh loyalis Zulhas, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan atau gagasan, tetapi karena hubungan transaksional dan loyalitas struktural.

    Lebih lanjut, ia menyoroti gaya manajemen konflik yang diterapkan Zulhas, yang menurutnya bersifat pragmatis dan jangka pendek.

  • Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Zulhas Bela Bahlil soal Kisruh Tambang Raja Ampat: Beliau Tak Salah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan pembelaan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, di tengah kisruh masalah izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua yang menyedot perhatian publik.

    Meski tak secara gamblang menyebut soal Raja Ampat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa Ketua Umum Partai Golongan Kerja (Golkar) itu tidak bersalah dalam polemik tersebut. Pasalnya, izin tambang nikel tersebut bukan diterbitkan oleh Bahlil.

    “Izin-izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya,” kata Zulhas dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    “Betul, memang bukan pak Bahlil kok, cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela,” sambung Zulhas.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung sebelumnya meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan bahkan mencabut izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat. Pemerintah diminta memperketat aturan terhadap industri pertambangan agar tidak merusak lingkungan. 

    Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat akan membuat terjadinya sedimentasi berlebih yang terbawa air hujan ke laut sehingga menyebabkan tertutupnya terumbu karang dan menghalangi sinar matahari. Hal ini akan menghambat proses fotosintesis yang penting bagi kelangsungan hidup karang.

    Pencemaran limbah tambang juga mengganggu keseimbangan ekosistem karena memiliki kandungan logam berat dan kimia.  

    “Jika terumbu karang mati, maka ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada ekosistem ini akan berkurang drastis. ini akan menyebabkan warga sekitar dalam mencari nafkah sulit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

    Pencabutan ini, menurut Bahlil, merupakan bagian dari langkah korektif terhadap pemberian izin yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta berpotensi merusak ekosistem laut dan daratan yang sangat sensitif di kawasan Raja Ampat. 

    Dia menjabarkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izin usahanya adalah PT Anugerah Surya Pratama; PT Nurham; PT Melia Raymond Perkasa; dan PT Kawai Sejahtera Mining.

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri Lingkungan Hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu, pemerintah tidak mencabut izin tambang PT Gag Nikel karena dianggap masih memenuhi standar AMDAL dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar agar Raja Ampat tetap menjadi ikon wisata dunia dan menjadi bagian dari keberlanjutan pembangunan Indonesia.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di raja ampat,” pungkas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim kementerian, PT GAG Nikel dinilai menjalankan aktivitas pertambangannya secara baik dan masih sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Untuk PT GAG, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel dinilai tidak melanggar aturan lingkungan dan tetap berada dalam koridor AMDAL yang telah disetujui.

  • Harga Kelapa Parut Mahal, Pemilik Warung Makan Teriak Minta Tolong

    Harga Kelapa Parut Mahal, Pemilik Warung Makan Teriak Minta Tolong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga kelapa yang terus tinggi bikin para pemilik warung makan serba salah. Di satu sisi, kebutuhan bahan baku seperti kelapa tidak bisa digantikan. Di sisi lain, mereka tak mungkin sembarangan mengurangi takaran atau menaikkan harga terlalu jauh, karena bisa kehilangan pelanggan.

    “Ya gimana? Mau gimana? Mahal atau murah tetap harus beli, orang butuh kok,” kata Leti, pemilik rumah makan di kawasan Jakarta Selatan, kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/6/2025).

    Ia mengaku, meskipun harga kelapa sudah melonjak nyaris dua kali lipat dibanding tahun lalu, takaran santan di masakan tetap harus sama. “Ya nggak mungkin dikurangi takarannya, ntar rasanya berubah. Paling modalnya saja jadi dua kali lipat, untungnya jadi kecil,” ujarnya pasrah.

    Leti pun berharap agar pemerintah benar-benar turun tangan mengatasi persoalan langka dan mahalnya harga kelapa bulat di pasar lokal. “Katanya kan karena ekspor, ya tolong diatur ekspornya kalau begitu. Kalau nggak nanti kasihan rakyat kecil kayak kita,” tambah Leti.

    Keluhan serupa datang dari Aro, pemilik rumah makan Padang yang juga mengandalkan kelapa segar untuk kebutuhan dapurnya. Baginya, kelapa bukan sekadar bahan, tapi nyawa dari cita rasa masakan.

    “Saya dengar karena diekspor jadi mahal. Kalau ditanya gimana? Bingung juga, karena mau nggak mau tetap harus beli. Masakan Padang tanpa kelapa atau santan kan bukan masakan Padang,” ujar Aro.

    Sementara itu, berdasarkan pantauan langsung di Pasar Rumput, Jakarta Selatan hari ini, harga kelapa di pasaran belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Harga per butir kini stabil tinggi di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000, tergantung ukuran.

    Foto: Harga kelapa parut di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat terpantau sudah mulai mengalami penurunan pada Selasa (20/5/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)
    Harga kelapa parut di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat terpantau sudah mulai mengalami penurunan pada Selasa (20/5/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi)

    Para pedagang mengeluhkan kondisi ini yang sudah berlangsung cukup lama. Biang keroknya masih sama, yakni karena ekspor besar-besaran ke luar negeri, terutama ke China.

    “Iya, karena ekspor masih terus berjalan. Kita di sana masih perebutan sama yang buat ekspor,” ujar Marni (nama samaran), pedagang kelapa di Pasar Rumput yang mengaku sejak beberapa bulan lalu terus berjibaku dengan pasokan terbatas dan harga tinggi.

    Menurut Marni, sejak kelapa naik, harga di tingkat pengepul juga ikut melonjak. “Kelapa ini sekarang pas dia masih di atas mobil saja udah Rp11.000 per butir, belum jasa angkutnya, belum bayar karyawan, belum bayar air dan listrik. Jadi ya paling untung cuma Rp2.000 per butir,” ujarnya.

    Meski demikian, dia mengaku permintaan dari konsumen masih tetap tinggi, apalagi saat momen seperti Idul Adha kemarin. “Idul Adha kemarin pasti ramai. Hari-hari biasa juga tetap ramai, karena masyarakat memang butuh ya. Mereka walaupun tahu mahal tetap beli. Jadi kalau toko saya sih tetap ramai,” kata Marni.

    Ia menyebut, kelangkaan dan mahalnya harga kelapa sempat membuat pembeli bertanya-tanya. Namun sekarang, sebagian sudah mulai memahami setelah diberi penjelasan.

    “Saya tempelin screenshot (tangkapan layar) dari berita Pak Zulhas (Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan), biar mereka paham. Kalau kondisinya memang dari sananya yang langka dan jadi mahal,” ucap dia.

    Adapun saat ditanya apakah ada kemungkinan harga turun, Marni mengaku pesimistis terjadi dalam waktu dekat.

    “Katanya mereka yang di Lampung sudah teken kontrak ekspor sampai September. Jadi kemungkinan besar tetap akan kirim kelapa ke luar negeri,” katanya.

    “Tapi saya perhatiin, kalau menjelang Lebaran, mau itu Idul Fitri atau Idul Adha ya, ekspor biasanya disetop dulu. Minta berapa saja dikasih, tapi habis Lebaran kayak sekarang nih dibatasi lagi. Sekarang saya minta 150 cuma dikasih 100. Katanya, ‘udah lah bagi-bagi sama yang lain’,” imbuh Marni.

    Lonjakan harga ini juga dirasakan oleh pedagang lain. Ali (nama samaran), yang juga berjualan kelapa di pasar yang sama, mengeluhkan kondisi yang belum berubah.

    “Masih sama kayak kemarin. Saya jual Rp15.000 sampai Rp18.000 per butir. Kalau ekspornya belum diatur, ya kelapa dalam negeri masih akan terus mahal. Kami masih berebut sama yang buat ekspor. Semoga pemerintah nggak cuma janji doang, cepat diatur ekspornya. Kasihan masyarakat, semuanya serba mahal,” ujar Ali.

    (wur)